Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;Bahwa dengan didirikannya SMK Toya Anyar di Kecamatan Kubu, KabupatenKarangasem, dan SMK Nusa Dua Bebandem di Desa Bungaya Kangin, KecamatanBebandem, Kabupaten Karangasem, secara aturan Administrasi Penggugat telahmelakukan upaya permohonan jin untuk pendirian SMK Nusa Dua Bebandemtersebut kepada Bupati/ Pemerintah Kabupaten Karangasem, dengan suratpermohonan Nomor 02/YPGW/I/2012, tertanggal 06 Januari 2012, tetapi lama tidakmendapat tanggapan

Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;7.

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Nomor005/0230/Disdikpora/tertanggal 25 Januari 2013 tentang Penutupan Praktek BelajarMengajar SMK Nusa Dua Bebandem, Kabupaten Karangasem, maka Tergugat telahmelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan melanggar Pasal 4, Pasal 31 UndangUndang Rl.Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan berdasarkan haltersebut maka Gugatan ini telah memenuhi syarat Pasal 53 ayat

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21februari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriWaingapu register Nomor 1/Pid.Prap/2017/PN.Wgp tanggal 21 Februari 2017telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasanalasan sebagaiberikut:1.Bahwa Pemohon telah ditetapbkan sebagai Tersangka, ditangkap dan ditahandengan dugaan tindak pidana Pemalsuan surat atau menggunakan Surat3933Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) UU RI No. 20 Tahun2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional atau kedua Pasal 263 ayat (1)KUHP, atau ketiga pasal 263 ayat (2) KUHP oleh Penyidik Polres SumbaTimur,Bahwa penetapan Tersangka, Penangkapan dan Penahanan terhadapPemohonoleh Termohon tanpa didukung dengan bukti permulaan, buktipermulaan yang cukup dan bukti yang cukup yang tertuang dalam pasal1 angka 14 KUHAP yang berbunyi Tersangka adalah seorang yangkarena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan buktipermulaan, paitut diduga sebagai pelaku tindak pidana dan bunyipasal 17

MELEGITIMASI PELANGGARAN HAKASASI YANG DILAKUKAN TERMOHON KEPADA PEMOHON;13.Bahwa berhubung dalam perkara aquo, Penyidik Polres Sumba Timurmelakukan Penetapan Tersangka, Penangkapan, Penyitaan Surat danPenahanan terhadap pemohon tanpa didukung dengan satu alat buktipun,dimanatidakadasatupunketerangansaksiatau alat tidak ada bukti lainnyayang menunjuk bahwa Pemohon adalah sebagai pelakuPemalsuan suratatau menggunakan Surat Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 69ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

pendidikan Nasional ataukedua Pasal 263 ayat (1) KUHP,atau ketiga pasal 263 ayat (2) KUHP,dengan demikian maka sangat jelas bahwa Penetapan Tersangka,Penangkapan yang diikuti dengan penahanan atas diri Pemohon yangdilakukan oleh Termohon adalah tidak sah karena bertentangan denganpasal 1 butir 14 dan butir 20, jo.

PUTUSANNo. 07 P/HUM/2008DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa dan memutus permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadapPeraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tanggal 16 Mei 2005, tentangStandar Nasional Pendidikan, terhadap UndangUndang No. 20 Tahun 2003,tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam tingkatpertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalampermohonan keberatan antara :1.

No. 07 P/HUM/2008ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 71 dan Pasal 72 ayat(1), ayat (2) bertentangan dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional Khususnya pada konsideranmenimbang butir c, Pasal 1 angka 21, Pasal 35 ayat (1), ayat (2), Pasal57 ayat (1), ayat (2), Pasal 58 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 59 ayat (1),ayat (2). Hal ini dapat dilinat dalam PasalPasal UndangUndang No. 20Tahun 2003 sebagai berikut :a.

Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004, sebagai aturandasarnya;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) PeraturanMahkamah Agung No. 01 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukandalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkanperaturan perundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005,tanggal 16 Mei 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, bertentangandengan terhadap UndangUndang No. 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang dijadikan obyek permohonanHal. 11 dari 13 hal.

Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;Bahwa dengan didirikannya SMK Toya Anyar di Kecamatan Kubu, KabupatenKarangasem, dan SMK Nusa Dua Bebandem di Desa Bungaya Kangin, KecamatanBebandem, Kabupaten Karangasem, secara aturan Administrasi Penggugat telahmelakukan upaya permohonan jin untuk pendirian SMK Nusa Dua Bebandemtersebut kepada Bupati/ Pemerintah Kabupaten Karangasem, dengan suratpermohonan Nomor 02/YPGW/I/2012, tertanggal 06 Januari 2012, tetapi lama tidakmendapat tanggapan

Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;7.

Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat yaitu Surat Nomor005/0230/Disdikpora/tertanggal 25 Januari 2013 tentang Penutupan Praktek BelajarMengajar SMK Nusa Dua Bebandem, Kabupaten Karangasem, maka Tergugat telahmelanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dan melanggar Pasal 4, Pasal 31 UndangUndang Rl.Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan berdasarkan haltersebut maka Gugatan ini telah memenuhi syarat Pasal 53 ayat

No. 2329 K/Pid.Sus/20177.Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17Juni 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Waingapukarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KESATU : Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;ATAUKEDUA : Pasal 263 ayat (1) KUHP;ATAUKETIGA : Pasal 263 ayat (2) KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSumba

(dua) jari yang memiliki kesamaan bentuk pokok baru dapatdilakukan perbandingan 12 (dua belas) titik terhadap sidik jari, namun padaijjazah Terdakwa tidak dapat dilakukan perbandingan 12 (dua belas) titikkarena cap tiga jari pada ijazah Terdakwa terdapat garis tipis menyerupaisidik jari sehingga 12 (dua belas) titik kesamaan tidak terlihat;Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menggunakan ijazahyang terbukti palsu memenuhi kualifikasi Pasal 69 Ayat (1) UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Hal. 10 dari 15 hal.

UMBU MANJA a quo termasuk dalam kualifikasitindak pidana pencurian;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 69 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun

HUSIN HUSNI, MS selakuRektor Universitas Generasi Muda Medan ke Kepolisian DaerahSumatera Utara;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 71 UndangUndang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHPidana;Bahwa dia Terdakwa Drs. Djanter Siahaan dan saksi Ir. Husni Husin,MS (dituntut secara terpisah), pada hari Sabtu 18 Desember 2010 atausetidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2010 bertempat di Jalan BahagiaHal. 5 dari 21 hal. Put.

HUSIN HUSNI,MS selaku Rektor Universitas Generasi Muda Medan keKepolisian Daerah Sumatera Utara;Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 67 ayat (1)UndangUndang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional joPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut;Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 323 K/Pid.Sus/2014Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Medan tanggal 5 April 2012 sebagai berikut :103.1.3.2.1 Menyatakan Terdakwa Drs.

Husni Husin, MS selaku rektor yang turutmenandatangani ijazah kepada mahasiswa yang diwisuda yang ijazah sudahbarang tentu tidak sah dan tidak diakui negara, maka perbuatan Terdakwatersebut memenuhi seluruh unsur Pasal 71 UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang sistem Pendidikan Nasional jo.

putusan PengadilanTinggi di Medan Nomor : 419/PID/2012/PTMDN tanggal 8 Oktober 2012yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 3515/Pid.B/2011/PNMdn tanggal 7 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, olehkarena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiriperkara tersebut, yang amarnya sebagaimana tertera di bawah ini;Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Mahkamah Agungmempertimbangkan halhal sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa merusak Sistem

Pendidikan Nasional danmerugikan masyarakat luas;Halhal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah di hukum;e Terdakwa berlaku sopan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara harusdibebankan pada Terdakwa;Memperhatikan Pasal 71 UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2003,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 5

Pada tanggal 19 Desember 2005 Pemohon Praperadilanmelaporkan kepada Kepala Sentra Pelayanan KepolisianDaerah Metro Jaya (f.c. terlampir) tentang terjadinyapelanggaran Pasal 67 ayat (1) UndangUndang No. 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang didugapelakunya adalah Prof. Dr.

Thoby Mutis sudah memenuhisemua unsur Pasal 67 ayat (1) UndangUndang No. 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan tidak adaalasan pembenar serta tidak ada alasan pemaaf.Pasal 264 ayat (1) ke 1 KUHP, lengkapnya berbunyiPemalsuan surat diancam dengan pidana penjara palinglama 8 (delapan) tahun, jika dilakukan terhadap :1.

Bahwa korban dugaan atas terjadinya peristiwapelanggaran Sistem Pendidikan Nasional sebagaimanadimaksud Pasal 67 ayat (1) UndangUndang No. 20 Tahun2003 yang dilaporkan Termohon Peninjauan Kembaliadalah Alumni Universitas Trisakti Program D Ill, S1dan S2, ditegaskan kembali oleh Pemohon Peninjauankembali yang pada intinya tidak ada pihak = alumniperiode tahun 2002 sampai dengan sekarang yang merasadirugikan karena diwisuda oleh Rektor UniversitasTrisakti Prof. Dr.

Pol : 43800 / K / XII /2005 / SPK Unit II tanggal 19 Desember 2005 yangdidasarkan kepada bukti T1 berupa Laporan Polisi No.Pol : 4800 / K/ XII / 2005 / SPK Unit II tanggal 19Desember 2005, disebutkan bahwa korban atas terjadinyaperistiwa pelanggaran Sistem Pendidikan Nasional Pasal67 ayat (1) UndangUndang No. 20 Tahun 2003 yangdilaporkan Pemohon adalah alumni Universitas TrisaktiProgram D III, S1 dan S2 namun dari bukti bukti yangdiajukan oleh Termohon tidak terbukti adanya alumniUniversitas Trisakti

Terdapat penimpaan dengan menggunakan tinta yang berbeda padatulisan : Dinas Pendidikan dan Kalimantan Barat Bengkayang Deo Rajiman, Sungkung 04 Januari 1983, Angom, 019, Maju Jaya,Sebalo dan Bengkayang 17 Juli 2006, Dinas Pendidikan dan Bengkayang Bengkayang Paulus AnwardiHalaman 10 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTKPerbuatan Terdakwa DEO RAJIMAN Als DEO Anak Dari ANGOM sebagaimanadiatur dan diancam pidana pada pasal 69 ayat (1) UU RI Nomor 20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Bahwa dugaan tindak pidana pemalsuan ijazah secara jelastelah diatur dalam ketentuan Pasal 69 Undang Undang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan demikian maka ketentuandalam pasal 264 ayat (2) KUHPidana tidak dapat lagi diterapkan dalamPerakara Aquo.Bahwa adapun bunyi Pasal 69 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah sebagai berikut : Setiaporang yang menggunakan ljazah, Sertifikat Kompetensi, GelarAkademik, Profesi, dan/atau Vokasi yang

Pendidikan Nasional,maka berdasarkan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generaliyang diatur dalam pasal 63 ayat (2) KUHPidana, maka uraianunsur pasal 264 ayat (2) KUHPidana dalam Putusan Judex FactieTingkat Pertama yang mengandung objek berupa akta otentik dansurat yang dipalsukan masih sifatnya umum dan luas serta tidakHalaman 18 dari 29 Putusan Nomor 314/PID/2021/PT PTKlangsung merujuk pada ljazah seperti dalam uraian kejadiandalam Putusan, sedangkan dalam redaksional Pasal 69 UndangUndang Nomor

20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional sudah jelas tercantum akta otentik yang dipalsukanadalah slah satunya ljazah, sehingga dengan demikian uraiankejadian tindak pidana dalan Putusan Judex Factie Tingkat Pertamayang terbaca objek yang dipalsukan adalah ljazah, maka akanlebih tepat dan berkepastian hukum apabila dalam Pasal yang diPutuskan tersebut menggunakan pasal 69 Undang Undang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan olehkarena itu pemakaian/penggunaan pasal 264 ayat

Pendidikan Nasional dan Peraturan pemerintahNomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;Berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bahwa Pemohon Banding telah bersalahmelakukan Tindak Pidana sebagaimana Dakwaan Primair maupunDakwaan Subsidair.Berdasarkan seluruh uraian diatas, PEMOHON BANDING mohon agarPengadilan Tinggi Pontianak membatalkan Putusan Perkara Aquo, kemudianmemutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :1.

;e Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : Pendidikan Nasionalberfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yangbermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untukberkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berlimu, cakap, kreatif mandiri, danmenjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. ; Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional : Orang tua dari anakusia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

;e Pasal 17 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : Pendidikan dasarberbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lainnya yangsederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), ataubentuk lain yang sederajat. ;5 Bahwa berdasarkan alasan hukum pada angka (4) diatas maka PENGGUGAT REKONVENSImemohon dengan hormat agar hak hadhanah TERGUGAT REKONVENSI dinyatakan dicabutdan berpindah kepada PENGGUGAT REKONVENSI, sebagaimana yang ditentukan

;e Pasal3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : Pendidikan Nasionalberfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yangbermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untukberkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berlimu, cakap, kreatif mandiri, danmenjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

;e Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : Orang tua dari anakusia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

No.1210 K/Pid/2007diselenggarakan di Kendal tersebut tanpa ada ijin dan Direktorat JenderalPendidikan Tinggi (DIRJEN DIKTI) Departemen Pendidikan Nasional RI,sehingga bertentangan dengan Surat Edaran (SE) DIRJEN DIKTI No.2630 / D /T / 2000 tanggal 22 September 2000 tentang Penyelenggaraan kelas jauhdilarang ;Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 67 ayat (1) UndangUndang No.20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) jo Pasal 55 ayat

CHANDRA FAJRI ANANDA, SE.Msi binABDUR ROHIM ALWI, terbukti Melakukan, yang menyuruh lakukan atauturut serta melakukan memberikan ijazah, gelar akademik tanpa haksebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UndangUndang No.20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP ;2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa dengan pidana penjaramasingmasing selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar merekaTerdakwa segera ditahan ;3.

No.1210 K/Pid/2007memberikan ijasah, gelar akademik tanpa hak sebagaimana dakwaanJaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 67 ayat (1) UndangUndangNo.20 tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP dan bukannya melepaskan Para Terdakwa dari segalatuntutan hukum ;. Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 197 ayat (1) huruf d, f dan hKUHAP ;Bahwa dalam memutus perkara, Majelis Hakim menyatakan ParaTerakwa HM.

MUDJIB MUSTAIN, SH.Msi, dan kawankawan telahterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sepertididakwakan pada dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum, tetapiperbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana pidana tanpamembahas dan menelaah unsur yang memberikan ijasah, sertifikatkomptensi, gelar akademik, profesi dan / atau vokasi tanp haksebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (1) UndangUndang No.20 tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP ;Bahwa kami Jaksa

No.1210 K/Pid/2007IV.tidak mempunyai ijin telah melanggar Pasal 67 ayat (1) UndangUndangNo.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;Bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan keterangan saksi Drs.CHOZIN DAHLAN (Pembantu) Rekto Undar Jombang) yangmenerangkan bahwa penyelenggaraan kelas jauh Undar Jombang diKendal tidak ada ijinnya, Para Terdakwa hanya menggunakan ijin lama,padahal penyelenggaraan kelas jauh sudah dilarang oleh Dirjen Dikti.

H.SIANTO BIN LA NTEGE terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana memberikan ijazah tanpa haksecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 67 Ayat (1) Undangundang Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP dalam dakwaan pertama;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. KARIM BIN LA KARIIdan Terdakwa 2. H.

Pendidikan Nasional Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP.Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaanberbentuk alternatif, maka dari adanya fakta bahwa pemberian ijazahtersebut, Majelis memilin untuk mempertimbangkan dakwaan pertamaPenuntut Umum yang mendakwa para Terdakwa telah melakukan tindakpidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) UndangundangHalaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.BauNomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo.

Pendidikan Nasional yang merupakan aturan khusus danmengandung ketentuan pidana yang bersifat khusus sehingga olehkarenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaankedua;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka paraTerdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari seluruh tindak pidana yangdidakwakan kepadanya dalam dakwaan;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan makaharuslah dipulihkan hakhak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,harkat serta martabatnya

H.SIANTO BIN LA NTEGE terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana memberikan ijazah tanpa haksecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 67 Ayat (1) Undangundang Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP dalam dakwaan pertama;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. KARIM BIN LA KARIIdan Terdakwa 2. H.

Pendidikan Nasional Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP.Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaanberbentuk alternatif, maka dari adanya fakta bahwa pemberian ijazahtersebut, Majelis memilih untuk mempertimbangkan dakwaan pertamaPenuntut Umum yang mendakwa para Terdakwa telah melakukan tindakpidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) UndangundangHalaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.BauNomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo.

Pendidikan Nasional yang merupakan aturan khusus danmengandung ketentuan pidana yang bersifat khusus sehingga olehkarenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaankedua;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka paraTerdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari seluruh tindak pidana yangdidakwakan kepadanya dalam dakwaan;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan makaharuslah dipulihkan hakhak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,harkat serta martabatnya

Dalam kerangka sistem pendidikan nasional atau lebihPage 7 of 11 Nomor: 11/Pdt./2011/PT.TK.khusus lagi pada aspek tata kerja dan organisasi maka UTB Lampungmenjadi bagian dari KOPERTIS Wilayah Il (Lihat: Keputusan MendikbudNomor: 0227/0/1975 tanggal 20 Oktober 1975 tentang pembagian wilayahkerja Koordinator Perguruan Tinggi Swasta jo Keputusan Menteri Pendidikandan Kebudayaan RI No.062/O0/1982, Tentang Organisasi dan Tata KerjaKoordinasi Perguruan Tinggi Swasta); Menimbang, bahwa UTB merupakan sebuah

Perguruan TinggiSwasta, tetapi sebagai lembaga pendidikan tinggi bagian dari sistempendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan danmembentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensipeserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 20 Tahun2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Universitas Tulang Bawang(UTB) Lampung juga melaksanakan sebagian fungsi pendidikan nasionalyang merupakan salah satu dari urusan pemerintahan di bidang eksekultif.Dengan kata lain meskipun menurut pasal 5 ayat (2) butir e Statuta UTBLampung, Rektor UTB Lampung diangkat dan diberhentikan oleh Yayasanatas usulan Senat, tetapi dalam melaksanakan fungsi pendidikan tinggi,Rektor UTB berada dibawah koordinasi KOPERTIS WILAYAH II yang jugamerupakan perpanjangan tangan Ditjen Pendidikan

Cacat materiil karena terdakwa tidak pernah mengikuti prosesbelajar/mengajar sebagaimana di atur dalam peraturan perundangundangan di antaranya yaitu : Pasal 12 Ayat (1) huruf f Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu : menyelesaikanprogram pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masingmasingdan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang di tentukan ; Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang

Standar NasionalPendidikan Tinggi; Dan peraturan perundangundangan lainnya (turunan dari UU RINomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional);b.

H.SIANTO BIN LA NTEGE terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana memberikan ijazah tanpa haksecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 67 Ayat (1) Undangundang Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP dalam dakwaan pertama;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. KARIM BIN LA KARIIdan Terdakwa 2. H.

Pendidikan Nasional Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP.Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa dengan dakwaanberbentuk alternatif, maka dari adanya fakta bahwa pemberian ijazahtersebut, Majelis memilin untuk mempertimbangkan dakwaan pertamaPenuntut Umum yang mendakwa para Terdakwa telah melakukan tindakpidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Ayat (1) UndangundangHalaman 21 dari 28 Putusan Nomor : 344/Pid.B/2014/PN.BauNomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo.

Pendidikan Nasional yang merupakan aturan khusus danmengandung ketentuan pidana yang bersifat khusus sehingga olehkarenanya para Terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari dakwaankedua;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka paraTerdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari seluruh tindak pidana yangdidakwakan kepadanya dalam dakwaan;Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dibebaskan makaharuslah dipulihkan hakhak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,harkat serta martabatnya

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SistemPendidikan Nasional) yang menegaskan bahwa, Masyarakat berhak berperan sertadalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi program pendidikan danPasal 54 ayat (1) yang menegaskan pula bahwa, Peran serta masyarakat dalampendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasiprofesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan danpengendalian mutu pendidikan.

Diberikan hak Pengawasan dan Evaluasiterhadap proses/kelangsungan Pendidikan Nasional;Bahwa terhadap peran serta masyarakat dalam pendidikan sebagaimana diatur dalamPasal 8 dan Pasal 54 UU Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana disebutkan diatas. Lebih lanjut diatur oleh Peraturan Pemerintah R.I.

Pendidikan Nasional(UU Sistem Pendidikan Nasional), junctoe Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan ( PPPendidikan), junctoe Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan (PP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan),junctoe Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980, tentang Pedoman PemberianGelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) PP tentang PedomanPemberian Gelar Doktor Kehormatan, junctoe Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

Putusan Nomor 294 K/TUN/2012UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan tata UsahaNegara (UU Perubahan Kedua Peradilan Tata Usaha Negara).Pendidikan adalah menjadi tugas Negara, sebagaimana di amanatkan UUD1945, yang dijabarkan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, juncto PPPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, juncto PP Pendidikan Tinggi,juncto PP Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan ( Doktor HonorisCausa), juncto Kepmendiknas Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi, sehinggakebijakan

Alim Markus) yangnyatanyata tidak memenuhi syarat untuk dapat menerima gelar dimaksud,sehingga melanggar Pasal 22 UU Sistem Pendidikan Nasional, juncto Pasal 25Halaman 13 dari 62 halaman.

Prinsip tersebut merupakan cerminanyang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;Bahwa Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 menegaskan, Pemerintahmengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaJl.

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa:Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan,penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.Pada ketentuan norma tersebut sangat jelas bahwa perguruan tingginegeri atau perguruan tinggi swasta dituntut sebagai lembaga/institusiyang difungsikan sebagai tempat untuk menyelenggarakan pendidikandan sifatnya adalah wajib.

Hal inisebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yangmenegaskan bahwa Perguruan tinggi dapat menyelenggarakanprogram akademik, profesi, dan/atau vokasi;e. Bahwa perguruan tinggi, dalam hal ini perguruan tinggi hukum,termasuk pada universitas yang memiliki fakultas hukum, baikperguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi negeri adalah institusiyang memiliki hak untuk memberikan gelar profesi.

Hal ini telahdicantumkan di dalam Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskanbahwa Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dandinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentudapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai denganprogram pendidikan yang diselenggarakannya.;f.

Hal ini telah dicantumkan di dalam Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yangmenegaskan bahwa Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendiriandan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapatmemberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan programpendidikan yang diselenggarakannya.;8. Bahwa Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) adalah pendidikan yangmasuk dalam kategori pendidikan formal.

Tengah tersebut selesai dibuat, terdakwa kemudianmembubuhkan tanda tangan atas nama saksi Ridwan Do Taher,SH sebagai Ketua BPPUTHalmahera Tengah dan wakil KPH bidang akademik dengan menggunakan pena tinta cairBahwa terdakwa membubuhkan tanda tangan atas nama saksi Ridwan Do Taher,SH tanpasepengetahuan dari saksi yangbersangkutan; Bahwa terdakwa membuat surat keterangan dan transkrip nilai palsu juga tanpasepengetahuan dan iin Universitas Terbuka HalmaheraUndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional Jo.

Pendidikan Nasional ;12Bahwa yang berhak dan berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan pindah dan transkripnilai adalah semua pengurus pada semua Universitas/Perguruan Tinggi asalkan ada persetujuandari Rektor dan apabila tidak adanya persetujuan dari Rektor maka semuanya tidak dapatberjalan; 22292 2222222 2 ===Bahwa menurut saksi selaku ahli kewenangan untuk menanda tangani transkrip nilai dan suratketerangan pindah hanya dapat dilakukan pada Universitas Terbuka (UT) Pusat dan tidak dapatditanda

Pendidikan Nasional Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Kedua melanggar Pasal 263 ayat (1) Jo.

Pendidikan Nasional yang dicanangkan olehPemerintah saatHalhal yang meringankan : e Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelakupertama kali (firstoffender), 22222 nn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nanane Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginyae Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;e Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannyapersidangan;e Terdakwa merupakan tulang

HAMZAHTOMPO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja tanopa hak menggunakan ijazah yang terbukti palsu,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Keduamelanggar Pasal 69 Ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. AMIRUDDIN MAMI, S.E. binH.

Nomor 2154 k/Pid.Sus/2019Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiMakassar Nomor 510/PID.SUS/2018/PT.MKS, tanggal 17 Desember 2018yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor62/Pid.Sus/2018/PNTka, tanggal 6 Agustus 2018 harus diperbaiki mengenailamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 69 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndangUndangan lainyang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI TAKALAR tersebut; Menolak permohonan

Sedangkan gelar akademik MA dan MH tidak dimiliki oleh terdakwa;Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimanadimaksud dalam pasal 69 ayat (1) Undangundang nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional ;Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Nopember2012 NO. REG. PERKARA : PDM257/06/2012 yang pada pokoknyasebagai berikut : 22002 nnn nnn nnn nnn concen nc nnn anes1. Menyatakan terdakwa Pdt.

Parolis Kasimarzuky, SH,MTh adManuel Kasimarzuky telah terbukti secara sah dan meyakinkanmenurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan dengan sengaja menggunakan ijazah, sertifikatkompetensi, gelar akademik, profesi, dan / vokasi yang terbuktipalsu sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 378KUHP dan pasal 69 ayat (1) Undangundang nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam dakwaan Kesatu danHeed eat jae ccneesee rence cena nannen neste nnaammueeerescusauamnnin2