Ditemukan 6225 data
55 — 13
Kegiatan dari unit tekhnis ( Dinas Tata Kota dan Keindahan kota atau sekarangdisebut juga Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan perumahan) mengusulkanPenetapan Lokasi kepada Walikota yang disampaikan melalui Kabag TataPemerintahan untuk meminta Koreksi format penetapan Lokasi sebelumdimajukan ke Walikota2. Bagian Perlengkapan membentuk Tim pengadaan dan Pembebasan Tanah3. Diadakannya rapat menyangkut tentang RUSUNAWA4. Tim melakukan sosialisasi kemudian melakukan musyawarah harga ganti rugi5.
91 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bintang Sembilan;Bahwa berdasarkan uraian diatas sebenarnya Pemohon Kasasi tidakmempunyai kewenangan dalam proses pencairan dana dan teknis pelaksanaananggaran di lapangan melainkan tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggaranhanya berkaitan dengan administrasi terkait dengan pembentukan PejabatPengadaan dan sebagai fungsi pengawasan dalam pelaksanaan anggaranserta kontrol dari Kepala Dinas / Pengguna Anggaran kaitan dengan ada atautidak adanya ketersediaan anggaran bukan terkait dengan tekhnis pelaksanaankegiatan.Bahwa
164 — 43
Purna Sentana Baja untuk hadirpada tanggal 23 April 2001 di ruang Rapat DivisiPengadaan untuk penjelasan tekhnis (Anwijing) pekerjaanpengadaan Jasa sewa kendaraan dinas untuk Kepala SubDirektorat/General Manager PT. Krakatau Steel sekaliigusmeminta PT. Purna Sentana Baja agar memasukan penawaranharga ;Atas permintaan tersebut PT.
112 — 80
Staf kecamatan yang ditunjuk (4 orang) selaku Staf tekhnis .29079Bahwa saksi pernah diundang ke kabupaten dan perwakilan KepalaDesa di ruang Jalabumi menerima penjelasan berkaitan denganSimpemdes yang disampaikan Asisten dan Kabag.
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Muhammad Nawir, SE Alias Nawir Bin H. Bado
105 — 0
- 6 (enam) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Daerah di Hotel Spark tanggal 09 s/d 12 Januari 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis sosialisasi Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum dan perundangundangan daerah serta prosedur penyusunan produk hukum daerah di Hotel Jayakarta tanggal 02 s/d 05 April 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar Piagam Penghargaan workshop tentang Bintek yang diselenggarakan oleh Divisi Diklat DPP Partai Demoktrat di Jakarta di Jakarta tanggal 21 23 Oktober 2016.
- 20 (Dua puluh) lembar sertifikat kegiatan Bimbingan tekhnis optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD serta failitasi sekwan dalam fungsi DPRD yang diselenggarakan oleh DPRD Kab. enrekang pada tanggal 1720 Nnovember 2016 di Hotel grand Asia Makassar.
- 13 (Tiga belas) lembar Sertifikat Bimbingan tekhnis Kebijakan biaya perjalanan dinas berdasarkan PMK No. 65 tahun 2015 tentang standar biaya masukan TA. 2016 dan PMK No. 115 Tahun 2015 tentang standar biaya keluaran TA. 2016 serta pandangan legislatif tentang tindak pidana korupsi diselenggarakan oleh LOSARI di hotel maleo Makassar tanggal 10 13 Maret 2016.
- 15 (Lima belas) lembar Sertifikat Bimbingn tekhnis Sosialisasi permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan prodik daerah dan optimalisasi peran aparatur sekertaris DPRD dalam Pemnjabaran APBD di hotel Clarion makassar tanggal 710 April 2016 oleh LPMKP2D.
- 21 (Dua puluh Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis gambaran hak keuangan DPRD Pasca UU No. 23 / 2014 di hotel Kuta Playa Bali tanggal 1518 Mei 2016 oleh LOPPNAS.
120 — 41
Properti,Penilai Ahli Binis, Ahli Hukum) dan volume pekerjaanyayaitu. 102,28 Ha. yang terletak didaerah kelurahanSyamsudin Noor dan Kelurahan Guntung Payung KotaBanjarbaru.Bahwa saksi tidak mengetahui terkait lisensi pada Lembaga Penilaiyang diatur di dalam Perkaban No 3 tahun 2007 tentang peraturanpelaksana Perpres No. 36 tahun 2005 Jo. 65 tahun 2005 tentangPengadaan Tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentinganumum.Bahwa saksi tidak memasukkan Lisensi bagi Lembaga Penilai Publikdalam syarat tekhnis
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
LUKMAN JAFAR bin JAFAR THALIB
174 — 35
Sdri TRI RISMAHARINI, sesuai denganPeraturan Walikota Surabaya dengan Nomor 62 Tahun 2010tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya sebagaiberikut :1) Pemprosesan tekhnis perizinan / rekomendasi sesuaibidangnya ;2) Penyusunan Perumusan bahan penetapan kebijakanHalaman 109Put.
119 — 21
mengetahui lokasi tanah yang diukur, selanjutnyadilakukan pengukuran yang diantar oleh RW atau RT setempat;Bahwa benar saksi menerangkan apakah peserta PRONA dipungut biaya atau tidak,namun sepengetahuan saksiuntuk pelaksanaan Percepatan Pelaksanaan PendaftaranTanah (PRONA) tahun 2010 para peserta harusnya tidak dipungut biaya (Gratis).Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah adabrifing di Kantor Pertanahan KotaCimahi, oleh terdakwa Drs.H:.WAWAN DARMAWAN, dan sepengetahuan saksihanya ada brefing tekhnis
104 — 38
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatanperencanaan dan persiapan pengadaan tanah pemerintah.b.
Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan penyusunannorma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian bimbingan tekhnis dansupervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporanpelaksanaan pengadaan tanah pemerintah.Ahli tidak memiliki Sertifikat Knusus, namun mempunyai keahlian pengadaantanah melekat karena jabatan yang Ahli pegang;Hal 180Putusan Pengadilan Tipikor MedanNo.54/Pid.
452 — 96
No. 11/Pdt.G/2016/PNLbpa) Tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk UsahaPerkebunan dengan jenis tanaman perkebunan yang telah mendapatpersetujuan dari Instansi Teknis;b) Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk mengusahakan perkebunan inisecara produktif, sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan criteria yangditetapkan oleh instansi tekhnis;c) Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk membangun serta memeliharaprasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal tersebut;d
85 — 25
yangsebenarnyaBahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PP TK)untuk 9 kegiatan di bidang akuntansi sesuai dengan KeputusanKepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab.Tabalong dengan Total pagu Rp. 2.529.231.940,.Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala bidang Akuntansi sejakakhir tahun 2007 s/d awal Tahun 2013 sekarang dengan Tupoksisaksi sebagai Kabid Akuntansi secara umum membanitu KepalaDinas guna penyusunan laporan keuangan daerah.Bahwa Selain Saksi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
HERU KAMARULLAH, SH.,MH
Terdakwa:
Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
148 — 39
dan diberikantanpa ada tekanan atau paksaan dalam memberikan keterangantersebut.Saksi sebagai kepala bidang pendapatan diDinas Pendapatan danPengelolaan keuangan kota Surabaya, sesuai dengan SK WalikotaSurabaya dengan Nomor : 821.2/ 3503/ 436.7.6/ 2014, tertanggal 11Juli 2014, yang ditanda tangani oleh Walikota Surabaya yaitu SdriTRI RISMAHARINI.Sesuai dengan Peraturan Walikota Surabayadengan Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan FungsiDinas Kota Surabaya sebagai berikut :1) Pemprosesan tekhnis
155 — 764
dipergunakan oleh KONIsetiap tahunnya dari pemerintah Kota Pekalongan melalui APBD.Bahwa Selama saksi menjadi pengurus KONI pada bidang Penelitiandan Pengembangan tidak pernah mendapat biaya operasional, jadiuntuk keperluan selama menjadi pengurus saksi ambilkan dari uangpribadi bahkan untuk honor pengurus saksi tidak mendapatkan.Bahwa saksi mendengar KONI Kota Pekalongan mendapatkan danahibah dari Pemerintah Kota Pekalongan TA 2014 dari Ketua KONI KotaPekalongan pada saat jeda rapat pembahasan tekhnis
281 — 199 — Berkekuatan Hukum Tetap
KepalaDinas Pemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor : Kpts.12/Dispora/I/2012 tanggal 6Januari 2012 tentang Penunjukkan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padaKegiatan APBD Provinsi Riau diLingkungan Dinas Pemuda dan OlahragaProvinsi Riau) Tahun Anggaran 2012,beserta lampirannya (BB I179 / BB II165);533) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisirDokumen Surat Keputusan Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor : Kpts. 71/Dispora/II/2009 tanggal26 Februari 2009 tentang PenunjukkanPejabat Pelaksana Tekhnis
Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor : Kpts.12/Dispora/I/2012 tanggal 6Januari 2012 tentang Penunjukkan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padaKegiatan APBD Provinsi Riau diLingkungan Dinas Pemuda~ danOlahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran2012, beserta lampirannya (BB I179 / BBIl165);533) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisirDokumen Surat Keputusan Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor : Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26Februari 2009 tentang PenunjukkanPejabat Pelaksana Tekhnis
No.1648 K/Pid.Sus/2014533) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir Dokumen Surat Keputusan KepalaDinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.71/ Dispora/1/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukkan PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), Pembantu PengelolaAdministrasi dan Keuangan Kegiatan, Tenaga Harian Lepas padaKegiatan Perencanaan Pembangunan Hall Menembak Rumbai TahunAnggaran 2009, beserta lampirannya (BB I180 / BB II166);534) 8 (delapan) lembar asli Dokumen Surat Keputusan Kepala
Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor: Kpts.12/Dispora/l/2012 tanggal 6Januari 2012 tentang Penunjukkan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) padaKegiatan APBD Provinsi Riau diLingkungan Dinas Pemuda~ danOlahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran2012, beserta lampirannya (BB I179 / BBIl165);533) 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisirDokumen Surat Keputusan Kepala DinasPemuda dan Olahraga Provinsi RiauNomor: Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26Februari 2009 tentang PenunjukkanPejabat Pelaksana Tekhnis
Terbanding/Penuntut Umum : IMAM ASYHAR, SH
95 — 57
pembayaran programprogam kegiatan yang dilaksanakanpada TA 2014, yaitu untuk program upaya pelayanan kesehatan, programpelayanan administrasi perkantoran dan program pengadaan, peningkatandan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan Pustu sertajaringannya, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara tahun 2014.Bahwa dari jumlah dana sebesar Rp. 35.555.800.161, yang telah dilakukanrealisasi penyaluran oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran DinasKesehatan Aceh Utara melalui Pejabat Pelaksana Tekhnis
AGUSTINA SH
Terdakwa:
HARI KURNIAWAN, Spt
186 — 23
Gayuh Setia Utama Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No 2.1304/GSU/SK/078 tanggal 05 April 2013.
- Surat Pernyataan Dukungan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
- Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV. Tiga Putra Prima Jaminan Purna Jual dan Jaminan Ketersediaan Suku Cadang No 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
- Surat Pernyataan dari PT. Gayuh Setia Utama kepada CV.
Tiga Putra Prima Kesanggupan dan Jaminan Tekhnis Peralatan No. 2.1304/GSU/SK/076 tanggal 05 April 2013.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No 2.1310/GSU/ST/167 tanggal 25 Oktober 2013. dari PT. Gayuh Setia Utama kepada sdr. Rino. H.
- Faktur Pajak No. 010.900-13.77258393 tanggal 07 Juni 2013.
- Faktur Pajak No. 010.900-13.77258398 tanggal 25 Juni 2013.
- Surat Konfirmasi Pesanan X-Rey Mobile 100 Ma 100 kv dari PT.
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
391 — 247
termuat dalamberita acara penyidikan;Saksi agak lupa berapa jumlah IUP khusus pertambangan mineral logam diProvinsi Sulawesi Tenggara saat saksi menjabat selaku Kepala Dinas ESDM;Mekanisme persetujuaan RKAB adalah adanya permohonan kepada DinasESDM, kemudian didisposisi kepada bidang yang bersangkutan yakni bidangminerba selanjutnya pihak ESDM mengundang instansi lain untuk menghadirirapat RKAB dan dalam pelaksanaan rapat yang dilampirkan dalam rapatRKAB adalah dokumen RKAB baik dokumen rencana tekhnis
dan non tekhnis;Pelaksanaan RKAB tahun 2019 disetujui olen Saksi dengan rentan waktukurang lebih 1 bulan;Sebelum melakukan persetujuan dokumen RKAB pemegang IUP, Saksi selalumempertanyakan kepada bidang lain sebelum melakukan persetujuan RKABdan sebelum saksi tandatangan draft persetujuan RKAB sudah adatandatangan pemeriksa, kepala seksi, kepala bidang dan selanjutnya saksiyang bertandatangan;Evaluasi yang Saksi lakukan dalam persetujuan RKAB adalah dalam halproduksi dan penjualan sehingga Saksi
NELLY, SH
Terdakwa:
ANGGI ANGGRAINI, S.Kom binti SUKARMAN Alm
271 — 175
Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Tenaga Teknis/Pendukungtahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sekretariat KPU Kab Selumadari tahun 2018 s/ d 2019 bertugas dan bertanggungjawab dalamMembantu di Sub Bagian Tekhnis dan Membantu Kegiatan KPU KabSeluma.Bahwa Bendahara KPU Kab. Seluma pada periode Januari 2018 Desember 2018 adalah Sdr.ANGGI ANGGRAINI S.Kom.
Bensin kePemda Bengkulu antara surat Tanggapan Masyarakat Daftar Calonsementara, uang yang diterima Rp.50.000.00 (Lima puluh ribu rupiah)untuk satu orang, dari SPPD Ke SMA Negeri 01 (Sosialisasi PendidikanPemilin Tanggal 10092018, Honor yang diterima Rp.150.000.00(Seratus lima puluh ribu rupiah) dari Biaya transport penempelanpengumuman kelulusan tertulis PPS 5 Orang, honor yang diterimaRp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari sdr DAHAYAN selakuKasubag Tekhnis
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
YESAYA GULO ALS AMA DEFI
124 — 106
., (Anggota P2S dan tidak mengetahuie290 5perannya sebagai apa);;Bahwaacuan saksi dalam melakukan giat tersebut selaku yang dihunjuksebagai Ketua P2S adalah petunjuk tekhnis (Juknis) yang diterbitkan olehDinas Pendidikan Kab.
172 — 178
dihadapkanke depan persidangan telah didakwa dengan Surat DakwaanNo.Reg.Perk :PDS01/TOBEL/Ft.1/01/2013 tanggal 29 Januari 2013,yang pada pokoknya adalah sebagai berikutPrimairBahwa ia terdakwa dr.NIXON B KROONS,Sp.B sebagai Direktur RSUDTobelo dan selaku Pejabat Pengguna Anggaran yang untukselanjutnya disebut PPA pada RSUD Tobelo berdasarkan SuratKeputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 970/01/HU/2010tanggal 21 September 2010, secara bersamasama dengan KRISTOMUSDAVID, A.Md selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis