Ditemukan 6241 data
354 — 96
No. 11/Pdt.G/2016/PNLbpa) Tanah yang diberikan Hak Guna Usaha ini harus dipergunakan untuk UsahaPerkebunan dengan jenis tanaman perkebunan yang telah mendapatpersetujuan dari Instansi Teknis;b) Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk mengusahakan perkebunan inisecara produktif, sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan criteria yangditetapkan oleh instansi tekhnis;c) Penerima Hak Guna Usaha diwajibkan untuk membangun serta memeliharaprasarana lingkungan dan fasilitas tanah dalam areal tersebut;d
134 — 50
kepadakhalayak umum, Melakukan Proses aanwijzing, Melalukan Proses Pendaftaranpeserta lelang, melakukan Proses pemasukan dokumen penawaran dari parapeserta Lelang, melakukan Proses pembukaan dokumen penawaran dari parapeserta lelang, Pembuatan berita Acara Hasil Pelelangan, pengumumanPemenang Lelang , Panitia Lelang menunggu apakah ada sanggahan dansanggahan banding dari peserta lelang melakukan Proses evaluasi dokumenpenawaran dari para peserta lelang yang terdiri dari :> Evaluasi administrasi;> Evaluasi tekhnis
AGUS SUBAGYA, SH
Terdakwa:
Drs MAHMUDI BIN WIRYA SUHARTA
163 — 50
melakukan pemeriksaan terhadap keadaanatau. kondisi kelengkapan barang/jasa/kontruksi/oangunan sebelumdipasang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam ketentuan yangberlaku pada kegiatan proyek Pembangunan Fisik Terminal Km. 6 KotaBanjarmasin Tahun Anggaran 2013 s/d 2015;Bahwa Saksi sejak ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaantidak pernah merasa berkompeten untuk tugas tersebut dan Saksi maumenandatangani berita acara karena menurut PPTK pekerjaan tersebutsudah diperiksa oleh Tim Pengawas, Tim Tekhnis
104 — 24
pertanian, perikanan dankehutananPemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang penyuluhanpenyuluhan pertanian, perikanan dan kehutananPembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang penyuluhanpertanian, perikanan dan kehutananPenyelenggaraan Administrasi KesekretariatanPelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasdan fungsinya;Bahwa adapun untuk uraian tugas selengkapnya berdasarkan PeraturanBupati Majalengka Nomr 8 tahun 2011 tentang rincian tugas pokok danfungsi lembaga tekhnis
517 — 185
Dimana pembangunan yang dilakukan oleh ParaTerbanding/Para Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 7ayat (1), dan ayat (2) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002Tentang Bangunan Gedung yang menyatakan:Pasal 7 ayat (1) setiap bangunan gedung harus memenuhipersyaratan administrative dan persyaratan tekhnis sesuaidengan fungsi bangunan gedungPasal 7 ayat (2) Persyaratan administrative bangunan gedungsebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi persyaratanstatus hak atas tanah, status kepemilikan bangunan
119 — 0
-------138. 1 bundel fotocopy Surat Keputusan Kepala kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Kaimana Nomor : 550/02-SK/HUBKOMINFO/2012 tanggal 31 Juli 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang dan jasa APBD Kantor Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.kaimana 2012;------------------------------139. 1 bundel fotocopy Keputusan Bupati kaimana No. 05 Tahun 2012 tanggal.....Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Tekhnis
101 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Krakatau SteelNomor 32/C/DUKS/Kpts/1999 tanggal 27 April 1999 tentang Sistem danProsedur Pengadaan Jasa Non Pembangunan tanggal dalam poin 2.11ditetaokan bahwa Panitia Pengadaan Jasa Non Pembangunan dapatmelakukan pengadaan jasa non pembangunan dengan pemilihanlangsung apabila memenuhi kriteria kKebutuhan darurat / mendesak danditinjau secara tekhnis maupun ekonomis masih memungkinkandilakukan pengadaan jasa non pembangunan dengan pemilihanlangsung.
134 — 149
pendiriannya saksi tidak tahu dan tahunya sebagai Badan Usaha MilikDaerah berkantor di Pangkalan Bun.Bahwa hubungan kemitraan didasari adanya kebijakan Pemerintah DaerahKabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai program pengembanganjagung hibrida pada tahun 2009, selaku Dinas Teknis melakukan pencariandan inventarisasi terhadap calon petani / calon lokasi (CP/CL) dari hasil dataCP/CL yang diperoleh dibuat Surat Keputusan oleh Bupati Kotawaringin Baratdan Dinas Pertanian melakukan pendampingan tekhnis
131 — 58
GSM sebagai Holding;Bahwa waktu pembahasan PT.GSM sebagai Holding adapembahasan yang diusulkan lembaga tekhnis untuk mengenaisaham;Bahwa saksi lupa apakah persyaratan waktu itu ada akta notaris;Bahwa ketika klarifiksasi di Gubernuran itu ada hasil klarifikasinamun saksi tidak ingat apa isinya;Bahwa yang membuat Perda No.3 itu yang membuat adalahbagian hukum;Bahwa dalam rancangan eksekutif itu ada tim Raperda yangterdiri dari bagian hukum, Asisten I, instansi pengusul, instansiterkait misalnya Dinas
120 — 57
Bahwa benar sebagai Sekretaris KPU Kota Depok memiliki tugas dantanggung jewel sebagai berikut:Membantu menyusun program dan anggaran Pemilu; Memberikan dukungan tekhnis adminsitrasi; Membantu pelaksanaan tugas KPU Kab/Kotaselenggarakan Pemilu; Membantu distribusi perlengkapan penyelengaraanPemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemiluPresiden dan Wakil Presiden serta Pemilu KepalaDaerah dan Wakil kepala Daerah Provinsi; Membantu rumuskan dan susunan rancangan dankeputusan KPU Kota Depok; Memfasilitasi
61 — 17
Sumedang, Saksi belum memilikiSertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tetapi Saksipernah 2 (dua) kali mengikuti Pembinaan Tekhnis (Bintek) PengadaanBarang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah KabupatenSumedang dan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat tetapi belumlulus hingga Saksi belum memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah ; Bahwa Dasar Hukum yang digunakan untuk pengadaan barang,pekerjaan sipil, dan jasa dalam Pelaksanaan Proyek SAFVER padaDinas
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Nurul Hasmi, S.Ikom Alias Dg. Caya
89 — 0
- 6 (enam) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan Anggaran Daerah di Hotel Spark tanggal 09 s/d 12 Januari 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis sosialisasi Permendagri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum dan perundangundangan daerah serta prosedur penyusunan produk hukum daerah di Hotel Jayakarta tanggal 02 s/d 05 April 2016 yang diselenggarakan oleh LP3M STIPAN.
- 1 (Satu) lembar Piagam Penghargaan workshop tentang Bintek yang diselenggarakan oleh Divisi Diklat DPP Partai Demoktrat di Jakarta di Jakarta tanggal 21 23 Oktober 2016.
- 20 (Dua puluh) lembar sertifikat kegiatan Bimbingan tekhnis optimalisasi fungsi dan wewenang DPRD dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD serta failitasi sekwan dalam fungsi DPRD yang diselenggarakan oleh DPRD Kab. enrekang pada tanggal 1720 Nnovember 2016 di Hotel grand Asia Makassar.
- 13 (Tiga belas) lembar Sertifikat Bimbingan tekhnis Kebijakan biaya perjalanan dinas berdasarkan PMK No. 65 tahun 2015 tentang standar biaya masukan TA. 2016 dan PMK No. 115 Tahun 2015 tentang standar biaya keluaran TA. 2016 serta pandangan legislatif tentang tindak pidana korupsi diselenggarakan oleh LOSARI di hotel maleo Makassar tanggal 10 13 Maret 2016.
- 15 (Lima belas) lembar Sertifikat Bimbingn tekhnis Sosialisasi permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang pembentukan prodik daerah dan optimalisasi peran aparatur sekertaris DPRD dalam Pemnjabaran APBD di hotel Clarion makassar tanggal 710 April 2016 oleh LPMKP2D.
- 21 (Dua puluh Satu) lembar sertifikat Bimbingan tekhnis gambaran hak keuangan DPRD Pasca UU No. 23 / 2014 di hotel Kuta Playa Bali tanggal 1518 Mei 2016 oleh LOPPNAS.
64 — 15
MineralKabupaten Jepara Nomor : 050/189/2009 tentangpenunjukan Pimpinan Program/Kegiatan, Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan, Pengawas Lapangan, Staf Teknik DanAdministrasi Keuangan di Lingkungan Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kegiatan APBDTahun 2009 tanggal 26 Pebruari 2009 sedangkan Tahun2010 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten JeparaNomor : 050/256/2010 tentang penunjukan PimpinanProgram/Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis
48 — 13
Kegiatan dari unit tekhnis ( Dinas Tata Kota dan Keindahan kota atau sekarangdisebut juga Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan perumahan) mengusulkanPenetapan Lokasi kepada Walikota yang disampaikan melalui Kabag TataPemerintahan untuk meminta Koreksi format penetapan Lokasi sebelumdimajukan ke Walikota2. Bagian Perlengkapan membentuk Tim pengadaan dan Pembebasan Tanah3. Diadakannya rapat menyangkut tentang RUSUNAWA4. Tim melakukan sosialisasi kemudian melakukan musyawarah harga ganti rugi5.
68 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bintang Sembilan;Bahwa berdasarkan uraian diatas sebenarnya Pemohon Kasasi tidakmempunyai kewenangan dalam proses pencairan dana dan teknis pelaksanaananggaran di lapangan melainkan tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggaranhanya berkaitan dengan administrasi terkait dengan pembentukan PejabatPengadaan dan sebagai fungsi pengawasan dalam pelaksanaan anggaranserta kontrol dari Kepala Dinas / Pengguna Anggaran kaitan dengan ada atautidak adanya ketersediaan anggaran bukan terkait dengan tekhnis pelaksanaankegiatan.Bahwa
HERY FADLULLAH, SH
Terdakwa:
ASMOL HAKIM,ST BIN SYARIF HUSIN
211 — 107
Melakukan Evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masuk ;Menjawab sanggahan bila ada sanggahan;Menetapkan pemenang Penyedia Barang /Jasa;Menyampaikan hasil pemilihan penyedia Barang/Jasa;10.
107 — 87
milyar rupiah)itu saya rasa tidak ada masalah jika saya tidak tahu, karena dalam PPnomor 58 bahwa pelaksanaan anggaran tersebut ketika APBD di sahkanmaka masingmasing SKPD yang kelola;Bahwa dana bantuan hukum yang saksi maksud itu adalah programkegiatan pengaduan bantuan hukum dan penanganan hukum, dan adadalam DPA;Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala DPPKAD Kabupaten PulauMorotai, dana Rp 2.000.000.000, (dua milyar rupiah) tersebut itu dicairkanseluruhnya, dan Kabag Hukum sebagai pelaksana tekhnis
58 — 10
muka persidangan yang pada pokoknya telahmemberikan keterangan sebagai berikut :40 Saksi TUTI SUSILAWATI, SE,Ak, yang keterangannya dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik kejaksaan ;Bahwa saksi pernah mengaudit di Pemkot Bandung;Bahwa saksi memeriksa mengenai dana Bansos tersebut sejak tanggal 27 Oktober2011 sampai 09 Februari 2012;Bahwa anggota tim Audit yaitu :Susunan tim koordinator bidang tim investigasi;Pengendalian mutu;Pengendalian tekhnis
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
MOH. FAIZAL HADY
144 — 65
Putusan No. 20/Pid.SusTPK/2019/PN.KdiBahwa untuk besaran uang makan minum para petugas Damkar dalam DPA yaitusebesar Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) per orang setiap harinya bagi parapetugas Damkar baik PNS ataupun yang honorer dan pada tahun 2017 tersebutyang mengelola dana kegiatan makan minum para Petugas Damkar adalahsaksi sendiri;Bahwa untuk tekhnis pencairannya setelah saksi mengajukan permohonan lalu danakegiatan tersebut dimintakan ke bagian keuangan yang kemudian menerbitkan SPPdan
67 — 24
Kemudian pelaksanaan pekerjaan oleh saksiKASMADIYANSAH Bin MASKUR yang tanpa menggunakan peralatan dantenaga Ahli/tekhnis sebagaimana yang dimasukkan di dalam dokumenkualifikasi dan dokumen penawaran dari PT.