Ditemukan 768 data
Terbanding/Tergugat : Melkias Diwakili Oleh : CHRISTIAN, S.H.
103 — 39
Nomor 3339 G/Pdt/Sip/1997 tanggal30 Juni 1989 yang menyebutkan: Sahnya jual beli menurut hukumadat haruslah di penuhi dua syarat yaitu tunai dan terang; Bahwa selain itu, jual belli tanah sebagai suatu benda tidak bergerak,peralihan hak (jual belinya) diatur secara limitatif dalam berbagaiperaturan perundangundangan, sehingga syarat sahnya peralinan hakatau alas hak jual beli atas suatu tanah selain harus dikaji denganmemperhatikan ketentuan jual beli pada umumnya, juga harusmemperhatikan ketentuan
103 — 28
Selain itu dengan PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 1989 Nomor :3339/Pdt/Sip/1987, yang menyatakan : Sahnya jual beli menurut hukumadat haruslah dipenuhi dua syarat yaitu tunai dan terang ;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinandalam pertimbangan putusan perkara A quo terhadap obyek sengketaperkara A quo tersebut telah terjadi peralinan hak yang berdasar alas hukumyang kuat, dalam proses peralihan hak tersebut telah memenuhi kaidahsyarat sahnya jual beli
NANDA REZA ADITYA
Tergugat:
1.ALFONSO JONI HARDA
2.OLLA
3.BANK RAKYAT INDONESIA CABANG BONTANG
Turut Tergugat:
1.NOTARIS NOOR SAMSIR, SH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA BONTANG
200 — 86
Foto Copy Surat Perintah Setor, Nomor Berkas Permohonan 3339/2012tanggal 10 Desember 2012 , diberi tanda bukti TT.II 2;3. Foto Copy Kwitansi Pelayanan Pendaftaran hak Tanggungan, tanggal 10Desember 2012, diberi tanda bukti TT.Il 3;4. Foto Copy Surat Permohonan, tanggal 25 Juli 2012 diberi tanda buktiTT.1 4;5. Foto Copy Surat Pengantar Permohonan Pendaftaran Akta PemberianHak Tanggungan, tanggal 25 Juli 2012, diberi tanda bukti TT.II 5;6.
68 — 27
Kakanwil Badan Pertanahan Nasional JatengPerihal : Mohon Penjelasan Perkembangan Penanganan PermohonanKembali Hak Milik, dan pada tanggal 6 Juli 2009 telah mendapat tanggapanpositif secara tertulis dari SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIAdengan suratnya Nomor:B 3339/Setneg/D5/07/2009 tanggal 6 Juli 2009.Bahwa pada tanggal 17 Maret 2009 telah dilakukan mediasi terkaitpenyelesaian Tanah Tersengketa oleh Kanwil BPN Propinsi Jateng, yangdihadiri oleh: 1) Pihak Pangdam WV Diponegoro Semarang, 2) Pihak
68 — 38
30Juni 1989 No. 3339/Pdt/Sip/1987 juga disebutkan bahwa sahnya jual belimenurut hukum adat haruslah dipenuhi dua syarat yaitu tunai dan terang;Menimbang, bahwa begitu pula menurut Maria S.W Sumardjono(2001:119), untuk sahnya suatu jual beli atas sebidang tanah atau bangunanharus memenuhi unsur riil (konkret), tunai dan terang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut diatas maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannyamenyangkut sahnya Jual Beli antara orang
371 — 231 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 482 PK/Pdt/2017ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yangdisempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakatdalam Negara yang modern dan dalam hubungannya dengan duniainternasional, serta disesuaikan dengan sosialisme Indonesia.Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhannyatidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yangkapitalistis dan masyarakat swapraja yang feodal:Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No mor 3339/Pdt/Sip/1987
70 — 18
menguasai dan menggarap tanah sawahtersebut, Penggugat sendiri baru pulang ke desa Kutuk pada tahun 1997;Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 27 Mei1975 Nomor : 952/K/Sip/1974, yang menyatakan sebagai berikut:Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syaratsyarat dalam KUHPerdata dan HukumAdat, jual beli menurut hukum adat secara riil, dan tunai serta diketahui Kepala DesaMenimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I.tanggal 30 Juni 1989 Nomor : 3339
122 — 15
1961tidak bermaksud mengenyampingkan pasalpasal dari KUHPerdata atauketentuanketentuan hukum tidak tertulis mengenai jual beli bahwa dari ketentuantersebut maka jual beli tanah adalah sah apabila telah memenuhi syaratsyarat45dalam KUHPerdata atau Hukum Adat, dimana menurut Hukum Adat jual beli tanahsah apabila dilakukan secara riil dan kontan ;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah jual beli tersebutsah secara adat;Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 Juni 1989Nomor : 3339
SITI RUKIYAH
Tergugat:
1.Suroso
2.SUTIWARTI
3.KHASANUDIN
4.RISTIYANA DYAH PURWANDARI
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS
353 — 99
Bahwa pembelian tanah SHM 0718 terbitan 26 Nopember 2010antara Ristiana (untuk Vira dan Vina) dan Suroso dilakukan secaratunai dan terang dengan bukti pembelian berupa kuitansi yang ditulistangan oleh Ristiana pada saat pembelian tunai di Bank BPD tanggal 17Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN PwtApril 2014, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Juni1989 Nomor 3339/Pdt/Sip/1987 bahwa pembelian tersebut sah,berdasarkan kuitansi tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan NegeriPurwokerto
48 — 28
Nomor :4810/082.71 tanggal 16 Mei 2014 Perihal UsulPenetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil a.n.DWI TARMNI yang ditujukan kepada KepalaKantor Regional V Badan Kepegawaian Negara(fotokopi sesuai dengan asli);: Surat Sekretaris Daerah Provinsi DKI JakartaNomor : 1904/081 tanggal 8 Juli 2014 PerihalPermohonan Kebijakan Terhadap Tenaga HonorerKategori Il atas nama Dwi Tarmini (fotokopi sesuaidengan asli);: Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraDan Reformasi Birokrasi Republik IndonesiaNomor : B/3339
93 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
NO 3639/DS.MULIA SUB OUTLET SHM NO 3609/DS.MULIA92 AH NUR ABIDIN 08 1 05 3676/DS.MULIA SUB INLET SHM NO 3685/DS.MULIA SUB OUTLET SHM NO 3655/DS.MULIAMURHIDIN HS/RUDY93 08 16 08 3485/DS.MULIA SUB INLET SHM NO 3486/DS.MULIA SUB OUTLET SHM NO 3456/DS.MULIASETIAWAN94 DUDUNG GUNAWAN 08 21 10 3450/DS.MULIA SUB INLET SHM NO 3461/DS.MULIA SUB OUTLET MAIN OUTLET95 TUKIYANTO 08 31 04 3395/DS.MULIA SUB INLET SHM NO 3396/DS.MULIA SUB OUTLET SHM NO 3366/DS.MULIAABDU96 08 34 08 3332/DS.MULIA SUB INLET SHM NO 3339
NO 3639/DS.MULIA SUB OUTLET SHM NO 3609/DS.MULIA92 AH NUR ABIDIN 08 11 05 3676/DS.MULIA SUB INLET SHM NO 3685/DS.MULIA SUB OUTLET SHM NO 3655/DS.MULIAMUHIDIN HS/RUDY93 SETIAWAN 08 16 08 3485/DS.MULIA SUB INLET SHM NO 3486/DS.MULIA SUB OUTLET SHM NO 3456/DS.MULIADUDUNG94 08 21 10 3450/DS.MULIA SUB INLET SHM NO 3461/DS.MULIA SUB OUTLET MAIN OUTLETGUNAWAN95 TUKIYANTO 08 31 04 3395/DS.MULIA SUB INLET SHM NO 3396/DS.MULIA SUB OUTLET SHM NO 3366/DS.MULIAABDU96 08 34 08 3332/DS.MULIA SUB INLET SHM NO 3339
54 — 14
desa yang sekaligus bertindak sebagai saksi dan menjamin sahnyaperbuatan hukum jual beli tersebut;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia tertanggal 27 Mei 1975 Nomor : 952/K/Sip/1974 yangmenyatakan : Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syaratsyarat dalamKUHPerdata dan Hukum Adat, jual beli menurut hukum adat secara riil, dantunai serta diketahui Kepala Desa. selain itu dengan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia tertanggal 30 Juni 1989 Nomor : 3339
605 — 214
administrasi, adalah tindakan berdasarkan hukum, Bahwa penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan olehTermohon berdasarkan pada KUHAP, UndangUndang Nomor 16 Tahun2004 tentang Kejaksaan serta Peraturan Jaksa Agung RI No.PERJA039/A/JA/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasidan Teknis Penanganan Tindak Pidana Khusus dan bukan berdasarkanMemorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian DalamNegeri denganKejaksaan RI ; b Bahwa dalil Pemohon pada huruf d halaman 3339
165 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3339/PDT/SIP/1987 tanggal30 Juni 1989 juga menyatakan: "sahnya jual beli menurut hukum adatharuslah dipenuhi dua syarat, yaitu tunai dan terang";Selain itu, berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata yang berbunyi:Halaman 28 dari 46 hal.Put.
57 — 30
JakartaNo. 1904/081, tanggal 8 Juli 2014, Hal PermohonanKebijakan Terhadap Tenaga Honorer Kategori Il atasnama Dwi Tarmini, ditujukan kepada MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi No. 3339/M.PANRB/10/2015, tanggal 16 Oktober 2015, Hal UsulanGubernur Provinsi DKI Jakarta Terkait PengangkatanTenaga Honorer Kategori ll Tuna Netra, ditujukankepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta
FERDY LONALD
53 — 24
Menyatakan Pemohon sah secara hukum atas segala tindakan baik perawatan, pengelolaan, renovasi, dan tindakan lainnya yang diperlukan terhadap harta peninggalan almarhum MEIYI (istri dari almarhum EDDY SUSILO) berupa Satu unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan SHM Nomor 3339;
5.
Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan peralihan hak sewa kepada pihak lain termasuk tidak terbatas pada penandatanganan surat-surat yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum MEIYI (istri dari almarhum EDDY SUSILO) berupa satu unit rumah yang terletak di Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dengan SHM No. 3339 luas : 1.373 M2 atas nama MEIYI
6.
561 — 195
(i) Putusan Mahkamah Agung Rl. tanggal 27 Mei 1975 Nomor :952/K/Sip/1974, yang menyatakan sebagai berikut:Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syaratsyarat dalamKUHPerdata dan Hukum Adat, jual beli menurut hukum adatsecara riil, dan tunai serta diketahui Kepala Desa"(ii) Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 Juni 1989 Nomor:3339/Pdt/Sip/1987, yang menyatakan sebagai berikut:sahnya jual beli menurut hukum adat haruslah dipenuhi duasyarat yaitu tunai dan terang".AKTA PELEPASAN HAK NO. 56 TANGGAL
YURISWANDI, SH.,MH
Terdakwa:
JOHAN MAULANA Bin M. SALIM
51 — 14
SAHRIZAL dan di temukan 1 (satu) bungkusplastic asoy berisi ketamine, Kemudian melakukan penangkapan terhadap saksiSUGIARTO, saksi SAFEl, saksi SAHRU GUNAWAN Als OKI dan saksi ARRYAFRIZAL, kemudian terdakwa saksi SAHRIZAL, saksi SUGIARTO, saksiSAFEI, saksi SAHRU GUNAWAN Als OKI dan saksi ARRY AFRIZAI di bawa kepolda Jambi untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikdari Pusat Laboratorium Forensik PolriC Cabang Palembang Nomor : Lab :3339
129 — 53
3339.AO.Bahwa pertanyaan di atas muncul karena Penggugat tidak menyajikan fakta denganseksama, dimana salah satunya adalah fakta mengenai waktu dibuatnya Perjanjianbagi bangun, yaitu pada tanggal 8 Maret 2005, sedangkan fakta perikatan sewaantara Tergugat X dengan Tergugat I s/d.
1.H.M. NARIS
2.H. DARYONO SUTAHAM
3.H. MULYONO
Tergugat:
1.SUBAKRI BIN SAMIJO
2.MUKAROMAH BINTI SAMIJO
3.MOH. ANAM BIN SAMIJO
4.BARSIH BINTI SAMIJO
5.GHONIM BIN SAMIJO
6.GHOFURURROCHIM BIN SAMIJO
7.ABDUL ROHMAN BIN SAMIJO
8.SAMIJO
9.H. SU'UDI BIN H. NOERKASAN
10.FIDIYAH BINTI ADIB
11.FIQZIKRILAH BIN ADIB
12.ANDAYANI BINTI ADIB
13.ZIAH DHATUL KHUSNAH BINTI ADIB
14.SUTAMIK BINTI H. NOERKASAN
15.MUSABILAH BINTI H.NOERKASAN
78 — 4
PokokPokokAgraria ditegaskan hukum agaria yang berlaku atas bumi, air dan ruangangkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingannasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengansosiologisme Indonesia serta dengan peraturanperaturan yang tercantumdalam undangundang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segalasesuatu dengan mengindahkan unsurunsur yang bersandar pada hukumagama.Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 30Juni 1989 Nomor : 3339