Ditemukan 9694 data
1.Riskan Firmansyah
2.Ahmad Surachman S Pd
3.M Mahdi
4.Suwinta
5.Nana Suryana
Tergugat:
BUPATI KABUPATEN BEKASI
146 — 44
tersebut.Karenafakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa terjadinya perubahan jadwal tahapanpemilihan kepala desa atas objek sengketa/objek gugatan didasari Surat dariKomisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 167/PP.02.3SD/KPUBKS/VI/2018 tertanggal 3 Juni 2018 perihal Permohonan jadwal tahapan BakalCalon Kepala Desa tidak bersamaan dengan masa tenang dan hari pemungutansuara Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, selain itu tindakan Tergugat dakmmengoreksi produk hukum, telah sesuai dengan dokrin
17 — 4
sejak saat itu hingga kini 10bulan lamanya tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, hak dan kewajibansuami istri tidak lagi dilaksanaan, dalam kondisi yang demikian harapan untukmewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia dan sakinah atas dasarmawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;Menimbang bahwa dalam perceraian Majelis hakim tidak melihat apapenyebab keretakan rumah tanggga, sebagaimana dokrin
EDI SUTOMO, SH
Terdakwa:
RESTU KURNIAWAN
210 — 63
Nomor 03/Pid.Sus/Prk/2018/PNTpg Hal 24dari 28sedikitnya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen)bersamasama dan yang turut melakukan (medepleger), disini diminta, bahwa keduaorang itu Semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalam bentuk turutserta, selalu terdapat seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana,oleh karena itu didalam turut melakukan (medeplegen) harus ada pula orang yangdisebut pelakunya ;Menimbang
54 — 32
KUH Perdata, Dokrin Ahli dan dengan tepattelah menentukan sumbersumber hukum materiil yakni nilainilai yanghidup dalam masyarakat mencakup nilainilai sosiologis, kekeluargaandan nilainilai filosofis dimana secara Yuridis formal mengenai formalitassuatu Gugatan apakah telah memenuhi kaedahkaedah Hukum AcaraPerdata atau tidak.2.
MAINA MUSTIKA SARI, S.H.
Terdakwa:
PANGAT Alias KENTUNG Bin BEJO
74 — 26
Lamintang, SH, HukumPidana Indonesia, 61);Perbuatanperbuatan yang dalam dokrin biasanya disebut medeplichtigheidyang berarti turut tersangkut atau turut bertanggungjawab yakni turutbertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudahatau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain. (Drs. P. A.
FERRY,S.H.
Terdakwa:
MUNI Als BAPA KIKI Bin DAAL
59 — 19
Lamintang, SH, HukumPidana Indonesia, 61);Perbuatanperbuatan yang dalam dokrin biasanya disebut medeplichtigheidyang berarti turut tersangkut atau turut bertanggungjawab yakniturutbertanggungjawab terhadap perbuatan orang lain karena telah mempermudahatau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain. (Drs. P. A.
33 — 2
dengan tanggal 24Januari 2015;2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2015 sampaidengan tanggal 05 Maret 2015;3 Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2015 sampai dengan tanggal23 Maret 2015;4 Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 18 Maret 2015sampai dengan tanggal 16 April 2015;5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 17April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Yayasan Penyuluhan danBantuan Hukum Dokrin
YUDHI SATRIYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
SATRIYO DWI CAHYO Bin SUMARDI
62 — 6
Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang olehDrs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaknipertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukumtertulis maupun tidak tertulis, kKedua bertentangan dengan hak orang lain danketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, bukti Surat
17 — 3
Berdasarkan fakta diatas tuntutan nafkahlampau selama 3 tahun hanya terbukti 16 bulan tanpa nafkah dari TergugatRekonvensi Nafkah itu. menjadi nafkah lampau yang terhutang yang harusdibayar oleh Tergugat, dengan mengingat dokrin dalam kitab . lanatut TholibinJuz IV Hal. 70:36gsord SguSIIg adatldlede gaol lau lads 620 cunslslale Lg) cys dro!
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
ADY CAHAYA RAMADHAN
112 — 39
orang sehingga yang dimaksud unsur Barang siapa dalamhal ini adalah Terdakwa yaitu Ady Cahaya Ramadhan, yang lebih lanjut akanHalaman 28 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 707/Pid.B/2021/PN Btmditeliti apakah perbuatan dari Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindakpidana yang didakwakan kepada dirinya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelisberpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat;Menimbang, bahwa dalam Dokrin
GILANG GEMILANG,SH.MH
Terdakwa:
RUSTAM EFENDI ALS RUSTAM Bin. H. MASSE
27 — 4
Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukumyang dalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yangoleh Drs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentukyakni pertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baikhukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang laindan ketiga dengan tidak berhak sendiri;Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 477/Pid.Sus/2020/PN SmrMenimbang
105 — 48
Pendek kata, perbuatan hukum yang dilakukan olehTergugat II atas nama PT.Linus Airways (Tergugat I) tersebut tidak memenuhiunsurunsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut ;252622829Bahwa selain itu ditinjau dari Dokrin Kelalaian Kontributor (contributorynegligence), Para Penggugat tidak berada dalam keadaan tangan yang bersih(clean hand) untuk menuntut ganti rugi dari Tergugat I dengan dalil PerbuatanMelawan Hukum, karena Para Penggugat sendiri terlebih dahulu telah lalaimemenuhi kewajibannya kepada
HENGKY PINONTOAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
Intervensi:
ROBBY KURNIAWAN
192 — 110
Peradilan Tata Usaha Negara tidakmenjelaskan arti kepentingan, oleh karena itu arti kepentingan dapat dipahami dari doktrin;Menimbang, bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi olehhukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutandengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa (Indroharto, UsahaMemahami UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Sinar Harapan, Jakarta,1993, halaman 3740);Menimbang, bahwa dari ketentuan dan dokrin
142 — 55
DOKRIN MULIADY, SH ,Jabatan Jaksa PengacaraNegara, warganegaraHal 3 dari 61 hal Put. 06/ G 2008/ PTUN PLKIndonesia, bertempattinggal di jalan Jend. A.Yani No. 63 RT. VIIIKuala Kapuas, berdasarkansurat Kuasa Khusus No.SK.04/S 5A/07/2008,tanggal 09 Juli 2008;2. RABIATUL ADAWIYAH, SH.,Jabatan Jaksa PengacaraNegara, warganegaraIndonesia, bertempattinggal di jalan Jend.A. Yani No.63 RT. VIII Kuala Kapuas,berdasarkan surat KuasaKhusus No.
80 — 30
;Bahwa berdasarkan Dokrin Hukum sebagaimana di ungkapkan oleh LilikMulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya" Tuntutan uang Paksa (Dwangsom) dalamTeori dan Praktek", PENERBIT 2001, pada halaman 86 dan 87, Lilik MulyadiMenjelaskan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 a R.VIndonesia Pasal 611a ayat (1) R.V Belanda Maka suatu dwangsom tidak dapatdijatuhkan terhadap Putusan Hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang;7.
Terbanding/Penggugat : Kathryn Rosalie Joy Dench
137 — 72
(putusan Mahkamah Agung RI Nomor 913K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yang menyatakan bahwaberdasarkan dokrin maupun yurisprudensi serta praktek peradilanStandar hukum acara yang menggariskan sesuai dengan sifatassesoir yang melekat pada gugatan rekonvensi danintervensiterhadap gugatan Konvensi, maka apabila gugatan Konvensidikabulkan dengan sendirinya gugatan Rekonvensi dan Intervensipun harus dinyatakan ditolak, dengan demikian maka berdasarkanpertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dalamHalaman
56 — 21
Setidaktidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaanberupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaanini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1. Teori kehendak ( Wilstheorie);Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukanuntuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memangtelah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguhsungguh berbuat.
62 — 37
Mengenai hal ini,dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yangada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan dokrin, hal inidibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfairprejudice atau persangkaan yang tidak wajar..
SUSANTO
Tergugat:
1.HADEN MUHADINI
2.ERWIN SUGIARTO, SH., M.Kn
3.HENGKY TANDRA WIJAYA
130 — 30
Dokrin atau Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH dalambukunyaHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; Penerbit SinarGrafika. Jakarta, Cetakan ketiga Desember 2005, halaman 455 yangHalaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pat.G/2018/PN.Ptkmenyatakan bahwa :,.. pada dasarnya tidak sama antara Wanprestasi denganPerbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk, maupunwujudnya.
122 — 32
Menimbang, bahwa karena unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsure delik alternative, dan berdasarkan pada pertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis, yang lebih tepat di pertimbangkandalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalah turut sertamelakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan (medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasama melakukandalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak ada penegasannya, maka ituharus dicari dalam dokrin
dan didalam dokrin ada syaratmereka yang bersamasama (Medepleger) yaitu pertama : Harus bekerja bersamasama secara fisik danKedua : Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lainnya bekerja samauntuk melakukan satu tindakan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni keterangansaksi Muhamad Rizki Lamuta, SE, Tono Angkareda, Kalli Mokodompit, S.Pd,Agus Ruhimat, S.Pd, dan Drs.Dat Paputungan/Pengguna Anggaran (dalamperkara terisah) dan keterangan terdakwa serta berdasarkan petunjuk yangdikaitkan