Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren dokris dakrin doirin dorin dikrin doklin
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 28-08-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 161-K/PM.II-08/AD/VIII/2020
Tanggal 25 Nopember 2020 — Oditur:
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.Oky Abriansyah NP, S. Tr.Pi
2.Edwin Sanjaya
3.Endika M Nur, S.T.
4.Junedi
5.Erwin Ilhamsyah
6.Galih Pangestu
7.Hatta Rais
8.Mikhael Julianto Purba
9.Prayogi Dwi Firman Hanggalih
10.Yuska Agus Prabakti
11.Albert Panghiutan Ritonga
329 — 296
  • Dokrin hukum pidana menafsirkan adalahsetiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untukmenimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT (MemoriPenjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatutindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lainTerdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannyabeserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatantersebut.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 19-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 11-04-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 111/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
ANDI SETIAWAN SH
Terdakwa:
H. SYAIFUDIN FIRMAN, ST Bin Alm H. ABDUL KARIM JOHAN
154 — 141
  • unsur delik terkandung dalam pasal inimerupakan unsur delik alternative, dan berdasarkan padapertimbanganpertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, yang lebih tepat dipertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalahturut serta melakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan(medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam dokrin
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — YUSRI
304 — 110
  • keterangan/diperiksa sebagai ahli ;e Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga atau hubungan famili maupun pekerjaan ;e Bahwa latar belakang keahlian Ahli adalah dosen di Fakultas Hukum UII dibidang hukum Pidana sebagai pengajar di S1, S2, dan S3, selain itujuga di Universitas lain dan juga Ahli sering memberi keterangan dikepolisian dan Pengadilan termasuk di Mahkamah Konstitusi ;e Bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum dalam perkaraTindak Pidana Korupsi adalah dalam dokrin
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-07-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 15-12-2021
Putusan PN AMBON Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 13 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.JUNITA SAHETAPY, S.H
2.M. YONGEN PANGKEY, S.H
3.AGUSJAYANTO, SH., MH
4.FARIDS DHESTARASTRA MUSA, SH., MH
5.GARUDA CAKTI VIRA TAMA, SH
6.DENNY I. SITUMORANG, SH
Terdakwa:
1.ABDUL ALAM HITIMALA
2.USMAN TUHUITU
223 — 159
  • Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Iimu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasiturut serta melakukan ( mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu : Terdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict ; Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict,akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lainuntuk melakukan delict tersebut ; Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 23-06-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.DEMIANUS E PALAPIA, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.WILLIAM MARCUS SEBASTIAN.SH
Terdakwa:
MUH.YUSUF RUMALEAN alias UCU
167 — 104
  • Orang yang turut serta melakukan (mege pleger)Menimbang, bahwa dalam dokrin Ilmu Pengetahuan Hukum mengenal klasifikasiturut Serta melakukan ( mede plegger) ditentukan adanya syarat, yaitu : Terdapat beberapa orang bersamasama melakukan suatu delict ; Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict,akan tetapi delict tersebut tidak dlakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lainuntuk melakukan delict tersebut ; Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja melakukan delict
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-03-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2547 K/PID.SUS/2011
Tanggal 7 Maret 2012 — MOCHTAR MOHAMAD
212 — 152 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehubungan hal tersebutsesuai dengan dokrin yang berlaku universal yaitu undangundang yang bersifat khusus/istimewa seperti yangdicantumkan di atas tidak tunduk terhadap undangundangyang bersifat umum (lex specialis derogate lex generalis),artinya pengertian permufakatan jahat dimaksud didalamUndangUndang Korupsi berlaku atau dapat diterapkan secarakhusus ;Ditinjau dari ajaran ilmu pengetahuan atau doktrin,permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud Pasal 15UUPTK adalah merupakan "voltooid delict
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 06-07-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 05-04-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 25 Oktober 2017 — Penuntut Umum:
ALIKSANDER SIAGIAN SH
Terdakwa:
ERWAN MURSIDI, S.Pt Bin BASRI HASANUL
131 — 55
  • Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh terjadi/timbulialah apa boleh buat dapat disetujui dan berani dipikul resikonya;Menimbang, bahwa dari uraian dokrin hukum di atas, maka dalamkonteks pembuktian unsur kesengajaan dalam wujud dengan tujuan adalahlebih tepat dipakai teori do/us eventualis, karena sikap bathin adanyakesengajaan yang berunsur dari adanya kehendak atau niat sulit untuk dilihat;Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan orang lainatau suatu badan, tidak perlu benarbenar
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Bgl
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
GITA SANTIKA RAHMADHANI, SH
Terdakwa:
BAMBANG HERMANTO bin SUMARDI DANU PRATIKNO
108 — 300
  • 55 ayat (1) ke 1 e adalah orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang lebih tepat dipertimbangkan dalam perkara ini dikaitkan dengan unsur delik ke lima adalahturut serta melakukan atau di artikan juga secara bersamasama melakukan(medepleger);Menimbang, bahwa perumusan mereka yang bersamasamamelakukan dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak adapenegasannya, maka itu harus dicari dalam doktrin dan didalam dokrin
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
265 — 119
  • Pidana, kalautidak menyelesaikan ia masuk hukum Pidana ;Pasal 3 Undangundang Tindak Pidana Korupsi para meter tindak hukumPidana tapi domain administrasi Negara sampai dimana ia melakukanpenyalahan hukum tersebut, Tindak Pidana Korupsi itu parameternyaadalah Hukum Pidana ;Pasal 18 (E) adalah pidana tambahan mengarah kerugian sebagian uangnegara dirugikan ;Pasal 12 (i) adalah PNS sebagai Pelaku dan ketika Pembangunan saatdilakukan ia mengurus atau menyediakan, turut serta adalah menentukanpelaku, dokrin
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — ACHMAD MACHBUB ALS BOB ALS KAPTEN AHMAD
281 — 120
  • PBR232Bahwa latar belakang keahlian Ahli adalah dosen di Fakultas Hukum UII dibidang hukum Pidana sebagai pengajar di S1, S2, dan S3, selain itu juga diUniversitas lain dan juga Ahli sering memberi keterangan di kepolisian danPengadilan termasuk di Mahkamah Konstitusi ;Bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum dalam perkara Tindak PidanaKorupsi adalah dalam dokrin Hukum pidana yang bersifat melawan hukum adalahyang menentukan sebagai sifat jahatnya suatu perbuatan dan karna sifat melawanhukum
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 — NIWEN KHAIRIAH Binti IMAM MUHTADIN
337 — 151
  • keterangan/diperiksa sebagai ahli ;Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargaatau hubungan famili maupun pekerjaan ;Bahwa latar belakang keahlian Ahli adalah dosen di Fakultas Hukum UII dibidang hukum Pidana sebagai pengajar di S1, S2, dan S3, selain itu jugadi Universitas lain dan juga Ahli sering memberi keterangan di kepolisiandan Pengadilan termasuk di Mahkamah Konstitusi ;Bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum dalam perkara TindakPidana Korupsi adalah dalam dokrin
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
258 — 68
  • Pidana, kalautidak menyelesaikan ia masuk hukum Pidana ;Pasal 3 Undangundang Tindak Pidana Korupsi para meter tindak hukumPidana tapi domain administrasi Negara sampai dimana ia melakukanpenyalahan hukum tersebut, Tindak Pidana Korupsi itu parameternyaadalah Hukum Pidana ;Pasal 18 (E) adalah pidana tambahan mengarah kerugian sebagian uangnegara dirugikan ;Pasal 12 (i) adalah PNS sebagai Pelaku dan ketika Pembangunan saatdilakukan ia mengurus atau menyediakan, turut serta adalah menentukanpelaku, dokrin
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
422 — 1336
  • PbrPasal 3 Undangundang Tindak Pidana Korupsi para meter tindak hukumPidana tapi domain administrasi Negara sampai dimana ia melakukanpenyalahan hukum tersebut, Tindak Pidana Korupsi itu parameternyaadalah Hukum Pidana ;Pasal 18 (E) adalah pidana tambahan mengarah kerugian sebagian uangnegara dirugikan ;Pasal 12 (i) adalah PNS sebagai Pelaku dan ketika Pembangunan saatdilakukan ia mengurus atau menyediakan, turut serta adalah menentukanpelaku, dokrin orang sebagai untuk memenuhi sedangkan pasal 55
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr
Tanggal 18 Juni 2015 —
137 — 47
  • PBR370Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atauhubungan famili maupun pekerjaan ;Bahwa latar belakang keahlian Ahli adalah dosen di Fakultas Hukum UII dibidang hukum Pidana sebagai pengajar di S1, S2, dan S3, selain itu juga diUniversitas lain dan juga Ahli sering memberi keterangan di kepolisian danPengadilan termasuk di Mahkamah Konstitusi ;Bahwa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum dalam perkara Tindak PidanaKorupsi adalah dalam dokrin Hukum pidana yang bersifat