Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadappenawaran yang masukg. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaanbarang dan jasah.

Lalu pada bulan Juli 2011 dibuka lelang tahap kedua danada peserta lelang yang memenuhi syarat; Bahwa lelang pertama tersebut gagal dilakukan karena tidak ada satu pundari perusahaan yang mendaftar dan yang mengikuti lelang tersebutmemenuhi persyaratan administrasi dan tekhnis, kemudian dilakukanpelelangan ulang dua minggu setelah pelelangan pertama gagal dilakukan;Bahwa jumlah perusahaan yang mengikuti lelang yang gagal dilaksanakantersebut saksi sudalh IUpaj =s=ssseseeeensmseserseneneseeseennessemseenese

KOPRAL TEKNOLOGI NC ditetapkan sebgai pemenang lelangkarena memenuhi persyaratan tekhnis dan administrasi yang tercantumdalam dokumen lelang serta penawaran terendah; e Bahwa nilai penawaran yang diajukan oleh CV.

ZULKIFLISULAIMAN, SH kepada saksi tersebut sudah ada spesifikasi teknisPEKEIAAANYA; n nnn enn nnn neem nnn ener neem nnn nn ne naman nc nnnne Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan waktunya saksi merubah 2 lembardokumen kedalam bentuk dokumen HPS tersebut; e Bahwa penyusunan spesifikasi tekhnis dan HPS tersebut merupakan tugasdari PPK namun dalam kegiatan ini tidak ada ditunjuk PPK sehingga tugasPPK tersebut diemban oleh PA yaitu Sdr.

KOPRALTEKNOLOGI NC adalah karena merupakan penawaranterendah yang memenuhi syarat administrasi, tekhnis danBahwa untuk kegaitan tersebut ada dibuat kontrak kerja yaitu untuk yangAPBD Murni kontrak Nomor: 470 / KONTPPST / DKPS / IX / 2011 / 152,tanggal 12 September 2011 dengan masa kerja selama 75 hari kalender;Bahwa yang menandatangani kontrak kerja adalah Kepada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Inhu sdr.

Yang dikuasai atau disimpan oleh saksi CUKUP NATAL MANIKselaku Bendahara KPU Kabupaten Pakpak Bharat sebagai berikut:1. 1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 PublikasiInformasi Pemilu, Kegiatan MAK. 3364.019.001 PeningkatanPartisipasi Masyarakat, Kegiatan 3364.019.001.013 Gerak JalanSehat Menuju Pemilu Jujur dan Adil;2. 1 (Satu) set Asli Dokumen Kegiatan MAK. 3364 PublikasiInformasi Pemilu, Kegiatan MAK. 3364.018.001 BimtekPutungsura PPK, PPS, KPPS, Kegiatan 3364.018.001.011Bimbingan Tekhnis

SelakuKASUBBAG TEKHNIS KPU Kabupaten Pakpak Bharat;6. 1 (Satu) set Asli Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Roda 4(empat) dan Kwitansi Nomor: 116/seskab.0026655991/1/2104dari HASANUDDIN LINGGA, S.Sos. Selaku PIHAK PERTAMAKepada DUNEN NAINGGOLAN Selaku PIHAK KEDUA, untukpenyewaan 1 (satu) unit kendaraan Merk TOYOTA Avanzaterhitung mulai bulan Januari 2014 s/d Oktober 2014 sebesarHal. 12 dari 25 hal.

Saksi Dadang Sujana, di bawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi bertugas pada Balai Besar Konservasi Sumber DayaAlam Jawa Timur = sebagai Pengendali Ekosistem HutanPelaksana, dan yang menjadi kewenangan saksi adalah sebagaitenaga fungsional tekhnis kehutanan;e Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu saksi sudah bekerja di BalaiBesar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur sebagaihalaman 9 dari 23 putusan nomor 01/Pid.B/2015/PN.

Saksi Warsono, SP.MP, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi bertugas pada Balai Besar Konservasi Sumber DayaAlam Jawa Timur = sebagai Pengendali Ekosistem HutanPelaksana, dan yang menjadi kewenangan saksi adalah sebagaitenaga fungsional tekhnis kehutanan;Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu saksi Sekolah KehutananMenengah Atas (SKMA) Samarinda tahun 2000, mulai kerja diKementrian Kehutanan (Balai KSDA) mulai tahun 2000 sampaisekarang sebagai Pengendali Ekosisitem

untuk menyediakanlahan bagi kepentingan umum seharusnya tidak memasukkan tanah objeksengketa yang masih berstatus tanah adat sebagai bagian dari inventarisKantor Pos sebelum di selesaikan dengan masyarakat adat;Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah mengetahui bahwa tanah tersebutadalah tanah adat namun memasukkannya sebagai barang inventarisKantor Pos dan Giro adalah jelasjelas merupakan perbuatan melawanhukum;Bahwa Tergugat Ill dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan KotaJayapura selaku Instansi tekhnis

Kompetensi Absolut.1.Bahwa di dalam posita gugatan Penggugat poin 10, Penggugatmenyebutkan bahwa Tergugat telah memohonkan hak atas tanah kepadaTergugat III dan akhirnya Tergugat III telah menerbitkan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 413;Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin 14, Penggugat menyebutkanbahwa Tergugat III dalam hal ini Kepala kantor Pertanahan Kota Jayapuraselaku Instansi tekhnis di bidang pertanahan hendaknya mengetahui betulbahwa permohonan Tergugat untuk mensertifikatkan tanah

dilaksanakan agar kelompokmasyarakat dalam melaksanakan rehabilitasi rumah tidak layak huni benarbenar memperhatikan aspek tekhnis yang meliputi konstruksi sederhana,keamanan, kenyamanan dan kesehatan.

Pembinaan aspek tekhnisdiaksanakan oleh unit tekhnis baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat,10Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal ini diaksanakan langsungoleh Dinas Pekerjaan Umum.D.

dilaksanakan agar kelompokmasyarakat dalam melaksanakan rehabiltasi rumah tidak layak huni benarbenar memperhatikan aspek tekhnis yang meliputi konstruksi sederhana,keamanan, kenyamanan dan kesehatan.

Pembinaan aspek tekhnisdiaksanakan oleh unit tekhnis baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat,Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal ini diaksanakan langsungoleh Dinas Pekerjaan Umum.D.

Pembinaan aspek tekhnisdilaksanakan oleh unit tekhnis baik di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat,Kabupaten / Kota maupun Kecamatan, dalam hal ini diaksanakan langsungoleh Dinas Pekerjaan Umum..

Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe TahunAnggaran 2014 Nomor DPASKPD : 2.01.1.1.52, terdapat kegiatanberupa Pengadaan Pembibitan dan Perawatan Ternak dengan alokasianggaran seluruhnya sebesar Rp.14.505.500.000, (empat belas miliyarlima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), dalam kegiatan pengadaantersebut Saksi Rizal Bin Binsari selaku Pengguna Anggaran (PA) telahmenunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegitandimaksud adalah Saksi Ismunazar Bin Rusli, lalu sebagai PejabatPelaksanaan Tekhnis

Daerah (SKPD) Kota Lhokseumawe TahunAnggaran 2014 Nomor DPASKPD : 2.01.1.1.52, terdapat kegiatanberupa Pengadaan Pembibitan dan Perawatan Ternak dengan alokasianggaran seluruhnya sebesar Rp.14.505.500.000,(empat belas miliyarlima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), dalam kegiatan pengadaantersebut Saksi Rizal Bin Binsari selaku Pengguna Anggaran (PA) telahmenunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegitandimaksud adalah Saksi Ismunazar Bin Rusli, lalu sebagai PejabatPelaksanaan Tekhnis

(delapan miliyar seratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh riburupiah) ;Menimbang, dengan demikian nampak jelas bahwa akibat dariperbuatan para pembuat kebijakan (dalam hal ini Saksi Rizal Bin Binsariselaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk Saksi Ismunazar Bin Rusili,sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Dahlina Bin JafarMuhammad sebagai Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan (PPTK) ), danSaksi Rizal Bin Binsari selaku PA Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan(DKPP) Kota

Perikanan dan Peternakan(DKPP) Kota Lhokseumawe TA 2014 Nomor DPASKPD : 2.01.1.1.52,terdapat kegiatan berupa Pengadaan Pembibitan dan Perawatan Ternakdengan alokasi anggaran sebesar Rp.14.505.500.000, (empat belasmiliyar lima ratus lima juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa dalam kegiatan pengadaan tersebut Saksi Rizal Bin Binsariselaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk Saksi Ismunazar BinRusli sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Dahlina BinJafar Muhammad sebagai Pejabat Pelaksanaan Tekhnis

Perikanan dan Peternakan (DKPP)Kota Lhokseumawe TA 2014 Nomor DPASKPD : 2.01.1.1.52, terdapatkegiatan berupa Pengadaan Pembibitan dan Perawatan Ternak denganalokasi anggaran sebesar Rp.14.505.500.000, (empat belas miliyar limaratus lima juta lima ratus ribu rupiah); Bahwa, dalam kegiatan pengadaan tersebut Saksi Rizal Bin Binsariselaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk Saksi Ismunazar BinRusli sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Saksi Dahlina BinJafar Muhammad sebagai Pejabat Pelaksanaan Tekhnis

lisantertanggal 29 Maret 2012 atas Replik Jaksa Penuntut Umum , menyatakan tetappada Pembelaan semula ;Menimbang bahwa Terdakwa SYAKHBIDIN,S.Pd,MM Bin ERHAM olehPenuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat Putusan Pidana Tipikor nomor: 45/Pid.Tipikor/201 1/Pn.Smda. podakwaan Penuntut Umum register perkara nomor: PDS25/TNGGA/11/2011,tertanggal 15 Desember 2011 yaitu sebagai berikut:KESATU :PRIMAIR: Bahwa ia Terdakwa SYAKHBIDIN, Sp.d MM Bin ERHAM, selaku PejabatPelaksana Tekhnis

Sebagai yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukandengan caracara sebagai berikut : Bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Dinas PendidikanPemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor Induk Pegawai(NIP) 131 643 745 dan KARPEG: E.454222 ; Bahwa terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

SUBSIDIAIR :n Bahwa ia Terdakwa SYAKHBIDIN, Sp.d MM bin ERHAM, selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendikan Kab. KutaiKartanegara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. KutaiKartanegara Nomor. 800/616/DPIV/VI/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009, bersamasamadengan Drs. H. ABDUL THALIB, MM (Kepala Dinas Pendidikan Kab. KutaiKartanegara / Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2009 pada Dinas PendidikanKab. Kutai Kartanegara), PRIMA ARIEF BUDIAWAN (Direktur CV.

Pasal 18 Undangundang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana.KEDUA :weno Bahwa ia Terdakwa SYAKHBIDIN, Sp.d MM bin ERHAM, selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Pendikan Kab. KutaiKartanegara berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.

bersama berdasarkan asas kekeluargaanataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakanpemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat,kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah terdapat kerugian KeuanganNegara /Daerah dalam perkara ini, Majelis akan menguraikan kembali rangkainperbuatan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Ahli Suaman Auditor Perwakilan BPKP Propinsi Bengkulu dan selain itujuga Volume pekerjaan yang tidak dikerjakan berupa Galian Serokan, Pasangan Batudan Bronjong dan akibatnya terdapat kerugian Negara Rp. 490.104.927,63. sebagaimana tersebut didalah Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negaratertanggal 20 September 2011 Nomor : SR4614/PW06/5/2011;Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak melaksanakan pekerjaanpembangunan Jembatan Air ilik di Kabupaten Kaur tersebut sesuai denganspesifikasi tekhnis

, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namun terdakwamenyalahgunakan kesempatan dalam kedudukannya sebagai penyedia barang dengancara membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan seolaholah pekerjaan yangdilaksanakan sesuai dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang adadalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pencairanantara lain sebagai berikut1.

(empat ratus sembilan puluh juta seratusempat ribu sembilan ratus duapuluh tujuh rupiah tiga sen);Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan pembangunanPreservasi Jembatan di Air ilik Kabupaten Kaur untuk Tahun Anggaran 2010 sesuaidengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak, namunterdakwa menyalahgunakan kesempatan dalam kedudukannya sebagai penyedia barangdengan cara membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan seolaholah pekerjaan yangdilaksanakan sesuai

dengan spesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang adadalam kontrak dimana laporan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pencairanONOWBRWdana sebanyak 7 kali Termin sebagaimana tersebut diatas dengan membuat laporankemajuan pekerjaan tersebut antara lain sebagai berikut1.

SK.MEMPERINDAGNo.08/MDAG/Per/2/07 tanggal 07 Februari 2007 tentang1313penetapan harga pokok untuk perhitungan PSDH sertaPeraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 1999 tanggal 10Agustus 1999 tentang tarif atas jenis PNBP(Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada DepartemenKehutanan dan Perkebunan dan peraturan MenteriKehutanan Nomor: P.18/MenhutII/2007 tanggal 22 Mei2007 tentang petunjuk tekhnis tata cara pengenaan,pemungutan, dan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) sebagai berikut: Kayu bulat jenis

dengan jumlah kubikasi sebanyak5,2000 M3;Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan nomor.SK.MEMPERINDAG No.08/MDAG/Per/2/07 tanggal 07Februari 2007 tentang penetapan harga pokok untukperhitungan PSDH serta Peraturan PemerintahNomor : 74 tahun 1999 tanggal 10 Agustus 1999tentang tariff atas jenis PNBP (Penerimaan NegaraBukan Pajak) pada Departemen Kehutanan danPerkebunan dan peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.18/MenhutII/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentangpetunjuk tekhnis

Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 821.2/KPTS/KD/PU/063/2013 Tanggal 08 Januari 2013 Tentang Penunujukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Gorontalo Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 bersama Lampirannya;4. 8 (delapan) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sub Dinas Sumber Daya Air Nomor : 610/KPA-SDA/16/2013 Tanggal 09 Januari 2013 Tentang Penunujukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

2013;7 (tujuh) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor821.2/KPTS/KD/PU/063/2013 Tanggal 08 Januari 2013 Tentang Penunujukan danPenetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dilingkungan Dinas Pekerjaan UmumPropinsi Gorontalo Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2013 bersama Lampirannya;8 (delapan) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran SubDinas Sumber Daya Air Nomor : 610/KPASDA/16/2013 Tanggal 09 Januari 2013Tentang Penunujukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Boalemo Tahun Anggaran 2013berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sub Dinas Sumber Daya AirDinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 610/ KPASDA/ 17/ 2013tanggal 09 Januari 2013 dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Sub DinasSumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo Nomor : 610/ KPASDA/ 270/ 2013 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaSub Dinas Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo untukpelaksanaan APBD Pergeseran tahun Anggaran 2013

(lokasi pekerjaan) dengan cara membandingkan laporanharian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh rekanan dengangambar rencana pekerjaan (As Built Drawing) beserta kontrak ;Bahwa setelah pekerjaan diperiksa dan telah sesuai dengan gambar rencanapekerjaan (As Built Drawing) dan kontrak, kemudian Terdakwa menandatanganilaporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh rekanan,selanjutnya Terdakwa laporkan secara lisan kepada Farid Machmudselaku PejabatPelaksana Tekhnis

Kegiatan (PPTK) ;Bahwa apabila pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan gambar rencana pekerjaandan kontrak secara keseluruhan maka dibuat gambar akhir pekerjaan (SoftDrawing);Bahwa Soft Drawing ditandatangani oleh rekanan, Terdakwa dan FaridMachmudselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK);Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tandatangan Pengawas II An.

Malboro ;Bahwa berdasarkan dokumen gambar rencana pekerjaan (As Built Drawing) besertaperubahannya yang dituangkan dalam dokumen amandemen telah sesuai dengangambar akhir pekerjaan (Soft Drawing) namun kenyataannya berdasarkan informasidari Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) An.

Pemohon tersebutdiatur di dalam ketentuan Pasal 50 UndangUndang Perkawinan Nomor 1Halaman 7 dari 9,Penetepan Nomor 50/Pdt.P/2019/PN BnjTahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa Anak yang belummencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali dalam hal ini khusus untukmengambil Polis Asuransi berupa uang asuransi dari peninggalan orangtua Pemohon (YUNI ARFINA);Menimbang, bahwa tentang tekhnis

Pengadilan Negeri tempat PemohonHalaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 76/Pdt.P/2019/PN Dpkbertempat tinggal, maka adalah cukup beralasan hukum bagi Pengadilanuntuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Depok adalah Pengadilan yangberwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa begitupun dengan ketentuan Pasal 70 Nomor 31Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6Tahun 2011 tentang Keimigrasian dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjutmengenai prosedur tekhnis

Dan untukselanjutnya Pihak Pertama, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, dan PihakKeempat baik secara bersamasama atau secara sendirisendiri tidakakan mengajukan tuntutan secara pidana maupun perdata mengenaipenguasaan terhadap hak milik yang timbul dari kKewarisan yang telahdisepakati pembagiannya dalam perjanjian perdamaian ini;Bahwa ketentuan tekhnis pelaksanaan perjanjian perdamaian ini adalahdengan melaksanakan eksekusi riil (natura) terhadap seluruh objek hartakewarisan yang telah dibagi dalam perjanjian

rekening 5.2.2.11.01dengan besaran nominal Rp 62.600.000, (enam puluh dua juta enamratus ribu rupiah) ;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata CaraPenatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BendaharaSerta Penyampaiannya, dalam mekanisme Pencairan Dana untuk pertamakali yaitu Pencairan Uang Persediaan (UP),atas permintaan PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

TahunAnggaran 2008 yang diambil oleh saksi SALIM JUPRI, saksi ZULFIKAR danpihakpihak lain diluar bagian Setda Kabupaten Batang Hari dari terdakwaselaku Bendahara Pengeluaran, uang atau dana tersebut dipergunakan bukanuntuk kegiatan makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari,melainkan dipergunakan untuk kegiatan diluar kKegiatan makan minum, dimanapermintaan uang kepada terdakwa selaku yang dicatat dengan BONBONpengambilan uang diketahui oleh saksi ARDIANSYAH selaku PejabatPelaksana Tekhnis

minum TahunAnggaran 2009 yang diambil oleh saksi ERPAN, saksi ZULFIKAR dan pihakpihak lain diluar bagian Setda Kabupaten Batang Hari dari terdakwa selakuBendahara Pengeluaran, uang atau dana tersebut dipergunakan bukan untukkegiatan makan dan minum pada bagian Setda Kabupaten Batang Hari,melainkan dipergunakan untuk kegiatan diluar kegiatan makan minum, dimanapermintaan uang kepada terdakwa selaku yang dicatat dengan BONBONpengambilan uang diketahui oleh saksi ARDIANSYAH selaku PejabatPelaksana Tekhnis

JMBBahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata CaraPenatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban BendaharaSerta Penyampaiannya, dalam mekanisme Pencairan Dana untuk pertamakali yaitu Pencairan Uang Persediaan (UP),atas permintaan PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan),Bendahara Pengeluaran mengajukan SuratPermintaan PembayaranUang Persediaan (SPPUP)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah.Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli tekhnis dariUniversitas Prof.DR.HAZIRIN,SH. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014 terhadappekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru Kabupaten Seluma tahun 2013,secara kwantitas masih terdapat kekurangan Volume pekerjaan diantaranya :.

Surat dari PPTK No : 620/129/DPUBM/IX/2013, tanggal 30 September2013 tentang Fill Enggenering/survey kajian tekhnis lapangan pekerjaandimaksud yang ditujukan ke kontraktor dan konsultan pengawas;b. Berita Acara Hasil Survey Kaji ulang lapangan No : 620/130/DPUBM/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013 dengan hasil didapat data dataPutusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl Hal. 55 dari 216 Halamanyang dituangkan ke dalam perhitungan draft CCO;c. Surat dari CV.

Berkordinasi dengan PPTK sehubungan dengan tekhnis lapangan,dan melaporkan hasil produk perencanaan dengan Direktur;4.

Berita Acara Pemeriksaan Tekhnis Lapangan pekerjaan peningkatan jalanNanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab. Seluma, 04 Desember 2013;f. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan tekhnis lapangan pekerjaan peningkatanjalan Nanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab. Seluma; Bahwa pemeriksaan tekhnis dilapangan atas pekerjaan kegiatan tersebutterjadi pada tanggal 04 Desember 2013 di lokasi pekerjaan yangberalamat di Jl. Nanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab.

Seluma danpemeriksaan lapangan dilakukan, oleh : ANTARIKSA, ST (Ketua), EKAROSARIA, ST (Sekretaris), dengan Anggota (NOVIAN SORI, ARISMAN,BRENDI CARLO, Saksi sendiri); Bahwa alat yang digunakan dalam pemeriksaan tekhnis dilapangan olehTim PHO, yaitu : Meter pendek ukuran 5 meter; Meter panjang ukuran 50meter; Linggis; Hand phone untuk dokumentasi; Bahwa dari pemeriksaan tekhnis dilapangan tersebut ditemukan / terdapatpekerjaan yang belum selesai : Rapikan galian siring; Rapikan bahujalan; Rapikan

saksi tahu, anak Pemohon telah dilamar calon suaminya dan lamarantersebut telah diterima;Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah berhubungan sudah sedemikian erat dan sulituntuk dipisahkan lagi ;Bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;Bahwa saksi tahu anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain dan antara anakPemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab ataupun hubungansesusuan yang menjadi halangan untuk menikah ;Saksi II : umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga tekhnis

Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan kepada Penggugat separoh hartabersama tersebut yang merupakan bagian / hak Penggugat danapabila terhadap obyek tersebut secara tekhnis menurutfisiknya tidak memungkinkan dibagi dua, maka dilakukandengan cara penjualan (lelang) di muka umum dan hasilnyadibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sesuai denganbagian masing masing ;5. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain danselebihnya ;DALAM REKONVENSI1.

Peraturan BupatiBengkulu Utara Nomor 04 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tekhnis PelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 05 Tahun 2015 TentangPemilihan Kepala Desa; Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 141/702/B.1/2016 tanggal27 Juli 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan KepalaDesa Tepi laut Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara Atas nama AhmadSukran, telah berdasarkan pada alasan yuridis admuinistratif dan demi kepentinganumun/masyarakat

pelaksanaan pemilihan Kepala desa serentak gelombang I diKabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 25 Juli 2016, di Desa Tepi Laut KecamatanAir Napal Kabupaten Bengkulu Utara terdapat 3 (tiga) dusun dan ditetapkan DPTOleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) dengan data sebagai berikut : Dusun I jumlah DPT 131 orang; Dusun II jumlah DPT 166 orang; Dusun II jumlah DPT 156 orang;Jumlah DPT keseluruhan 453 orang;Bahwa berdasarkan pasal 28 Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 4 Tahun2016 tentang Petunjuk Tekhnis

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten BengkuluUtara Nomor : 5 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, telah ditetapkan jumlahHalaman 26 dari 67 halaman Putusan nomor: 13/G/20016/PTUNBKLTPS di Desa Tepi Laut Kecamatan Air Napal Kabupaten Bengkulu Utara adalah 1(satu) TPS. 2 = 225 nn nnn nnn nnn nnn nn nn nn nnn nn re nen nnn cnn cen neeBahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 4 Tahun 2016tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu UtaraNomor : 5 Tahun

sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)ternyata perolehan suara calon Kepala Desa tetap sama lebih dari (satu) calonpada dusun dengan jumlah pemilih terbanyak, untuk penetapan calon terpilihberdasarkan sebaran suara perdusun;Bahwa berdasarkan sosialisasi kepada seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa(PPKD) di 181 (seratus delapan puluh satu) Desa se Kabupaten Bengkulu Utara,dielaskan bahwa yang dimaksud dengan jumlah pemilih terkait Peraturan BupatiBengkulu Utara Nomor : 4 Tahun 2016 tentang Petunjuk Tekhnis

satu) Desa TepiLaut Kecamatan.Air Napal Kab.Bengkulu Utara yang ditetapkanoleh Ketua Panitia RIPAWAN ADRIAN, SE Tertanggal 15April 2016 (Sesuai dengan aslinya);27 Bukti T27 Surat Keputusan BPD Desa Tepi Laut Nomor:01 Tahun 2016tanggal 21 Maret 2016,tentang Pembentukan PPKD Desa TepiLaut (Sesuai dengan aslinya);28 Bukti T28 Notulen rapat tanggal 4 April 2016 tentang pembahasanmengenai sebaran suara per TPS dan sebaran suara per Dusun(sesuai dengan aslinya) ;29 Bukti T29 Materi sosialisasi Bimbingan Tekhnis

panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala DinasPU OKU Selatan Nomor 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari2011 tentang Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang / PekerjaanHalaman 3 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGKonstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan PembangunanSumber Dana APBD, DAK & Adhock Bidang Bina Marga, CiptaKarya , Pengairan & Bina Program Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan selaku PejabatPelaksana Tekhnis

tanggal 28Maret 2011 dan BURHAIDI Bin IBRAHIM selaku Ketua panitiaPengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU SelatanNomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentangPejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit) Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa LainnyaPelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sumber Dana APBD, DAK &Adhock Bidang Bina Marga, Cipta Karya , Pengairan & BinaProgram Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering UluSelatan dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

HPS supervisi Ferbruari 2011Laporan hasil pelelanganPenetapan pemenang pelelangan umum proyek sumberdana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011BA Hasil pelelangan305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011 Lampiran Hasil evaluasi pelelangan BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 01 April 2011 Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 april 2011BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 30 maret 2011 Lampiran

BA Evaluasi Tekhnis 30 maret 2011OokOoaonHalaman 35 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGBA Evaluasi administrasi 305.a/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 28 maret 2011 Lampiran BA Evaluasi administrasi 28 maret 2011BA Evaluasi kualifikasi 254/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 26 maret 2011BA Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender152/BA/PAN/ APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 24 maret 2011 Daftar hadir panitia 25 maret 2011 BA Pembukaan Penawaran dan lampiran 25 april 2011 Fakta Integritas Maret 201111.

Laporan hasil pelelangan Penetapan pemenang pelelangan umum proyek sumberdana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011BA Hasil pelelangan305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011 Lampiran Hasil evaluasi pelelangan BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 01 April 2011 Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 April 2011BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 30 Maret 2011 Lampiran BA Evaluasi Tekhnis

Permendiknas RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.2. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 299 Tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009.3. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189 Tahun 209 tanggal 24 April 20094.

SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009 tentang pembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyek DAK Tahun 2009.5. 6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari tim tekhnis ke kepala sekolah.6. 11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irwan Hamid tertanggal 11 Agustus 2009.7. 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD Dinas Diknas Kab.

Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten pada Proyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.Tetap terlampir dalam berkas perkara;Sedangkan barang bukti berupa : 1. Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikan Dinas Pendidikan Kab. Konawe Tahun Anggaran 2009.2. 1 (satu) rangkap dokumen / kontrak Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 1 Unaaha Nomor : 800/08/DAK-DP/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009 lokasi SDN Unaaha Kec. Unaaha Kab.

Kdi32323.1 (satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor : 189 Tahun209 tanggal 24 April 20094.SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009 tentangpembentukan tim tekhnis pendamping pelaksanaan prroyek DAKTahun 2009.5.6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahan dokumen dari timtekhnis ke kepala sekolah.6.11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Iran Hamid tertanggal 11Agustus 2009.7.1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran SKPD DinasDiknas Kab.

Konawe senilai Rp.46.104.000.000, (empat puluh enammilyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009.8.Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.9.Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kab.

KonaweTahun 2009.1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor :299 Tahun 2009 tanggal 06 Juli 2009.1 (Satu) rangkap Surat Keputusan Bupati Konawe Nomor :189 Tahun 209 tanggal 24 April 2009SK Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor:800/473/DP/2009 tentang pembentukan tim tekhnis pendampingpelaksanaan prroyek DAK Tahun 2009.6 (enam) lembar fotocopy berita acara penyerahandokumen dari tim tekhnis ke kepala sekolah.11 (sebelas) lembar catatan tangan tertulis Irwan Hamidtertanggal 11 Agustus 2009.1

Konawe senilai Rp.46.104.000.000, (empat puluh enammilyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009.8.Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.Terlampir dalam berkas perkara;1. Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kab.

Konawe senilai Rp.46.104.000.000, (empat puluh enammilyar seratus empat juta rupiah) bulan Juni 2009.8.Daftar pengawasan BAHCRUL, A.Md Tim Tekhnis Kabupaten padaProyek DAK Bidang Pendidikan Kab. Konawe Tahun 2009.Tetap terlampir dalam berkas perkara;Sedangkan barang bukti berupa :1. Laporan pertanggung jawaban biaya umum DAK bidang pendidikanDinas Pendidikan Kab.