Yahya Harahap, SH, dalam bukunya Segisegi HukumPerjanjian, yang berbunyi: "oengakhiran perjanjian yang daya surutnya kembali kepada keadaan, tidak sekaligus berkekuatan hukum perorangan dan kebendaan, yang diakhirisertadikembalikan kepadakeadaan semulahanyahakhak perseorangan, topi tidak ikuthakkebendaan" (Vide Asser. Verbintennisrecht de verbintennis in hetalgemen. hal 143a. Bahwa putusan No. 497/PDT/1988/PT.

Putusan Nomor 56/G/2018/PTUN MtrKeputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermatsebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau diterbitkan;Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalammemberlakukan surutnya surat keputusan Objek Sengketa a quo telah melanggarketentuan peraturan perundang undangan, maka menurut Majelis Hakim,Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a guo tidak didasarkan padainformasi dan dokumen yang lengkap sehingga telah melanggar

MajelisHakim adalah merupakan suatu' tindakan yang tepat yangmenimbulkan kepastian hukum, yaitu bahwa setiap PegawaiNegeri Sipil yang melakukan suatu tindak pidana kejahatanyang diancam dengan pidana diatas 4 (empat) tahun apalagitindak pidana tersebut berhubungan dengan jabatan ataupekerjaannya maka Pegawai Negeri Sipil tersebut harusdiberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf aPeraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 tentangpemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dan berkaitan denganberlaku surutnya

(dua ratus tujuh puluh juta rupiah) adalah sebuahtaksiran yang tidak jelas tanpa dasar dan sengaja terkesan mengadaada, lagi pula usaha meubel ada pasang surutnya dan yang punyausaha meubel dimarisa bukanlah Tergugat saja tapi telah banyakorang buka usaha tersebut.

Adi Permadi sudah digugat sejak terbitnya suratPengangkatan tersebut, jadi dengan tidak berlaku surutnya surat keputusanTergugat I Nomor: 188.44/112/I/2013 yang juga berarti tidak menjalankanputusan PK.

Apalagi, jika dalamrentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yangbersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapanyang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkanmasalah hukum baru;Menimbang, bahwa setelan mencermati Bukti P.8 dan Bukti T.9 makadiperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa pemberhentian tidak denganhormat sebagai PNS atas nama Penggugat tersebut

Apalagi,jika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNSyang bersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapanHalaman 89 dari 95, Putusan Perkara No. 28/G/2018/PTUN.PDG.yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkanmasalah hukum baru;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T.1 maka diperoleh faktahukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkan atau

Meskipundemikian, karena berlaku surut nya keputusan objek sengketa a quo hanyaselama 7 hari kerja dan masih di dalam bulan yang sama, Majelis HakimHalaman 89 Putusan Nomor 27/G/2018/PTUN.SMDberpendapat berlaku surutnya keputusan objek sengketa a quo tidakmenimbulkan akibat/dampak kerugian bagi Penggugat, juga tidakmemberikan manfaat bagi Penggugat, dan dengan mempertimbangkanbahwa pada tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018merupakan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri Tahun 2018,

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada point 1 (satu) halaman 3yang menyatakan bahwa Dusun Janji Maria merupakan tanah yangtimbul akibat surutnya permukaan Danau Toba kirakira 300 tahun yanglalu, yaitu kirakira tahun 1700 an leluhur kami Ompu Raja Sampe TuaPardede dengan istrinya Rengget Boru Hutagaol yang datang dariHauma Bange Balige ke Janji Maria yang waktu itu sebagian masih rawarawa kosong dan membuka perkampungan disana, dalil tersebutdibantah tegas oleh Tergugat, dimana dahulu Janji Maria

Apalagi, jika dalamrentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yangbersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapanyang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkanmasalah hukum baru;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P1 dan Bukti T12 makadiperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkan ataudikeluarkan pada tanggal 22 April 2019 dan

surutnyaperaturan perundangundangan yang dikenal juga dengan asas nonretroaktif ini telah diatur dalam Pasal 281 UndangUndang DasarRepublik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa:Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaanpikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuktidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hakasasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.Larangan berlaku surutnya

dan mempunyai kekuatan hukum yang tetapdengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung No.244/K/TUN/2012 tanggal 13 Juli 2012, dimana pada pokoknyamemberikan pertimbangan hukum yaitu:Menimbang, bahwa meskipun penerbitan objek sengketa 1 benarpositif dalam rangka meningkatkan pendapatan negara bukan pajak,namun apabila ditetapkan perhitungannya secara surut, makaberdampak negatif terhadap kepastian usaha yang pada akhirnyamenjadi salah satu faktor menghambat perkembangan perekonomiannasional akibat surutnya

yaituSaksi Nurmaida Br Gultom, Saksi Erika Br Tampubolon dan Saksi Bhakti Tampubolonserta dari persesuaian keterangan Saksi tersebut yang juga dihubungkan dengan faktasaat dilangsungkannya pemeriksaan setempat sehingga Majelis Hakim dapatmemperoleh fakta bahwa terhadap tanah objek perkara Il yang terletak di Desa SaribuRaja Janji Maria Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dengan ukuran lebar 27,30(dua puluh tujuh koma tiga puluh) meter x panjang 30 (tiga puluh) meter diperoleh yaituakibat dari surutnya

Oleh karena itu, maka hal tersebutdimaknai bahwa selama tidak ada ketentuan atau norma dalamundangundang yang mengatur perihal berlaku surutnya undangundang tersebut maka peraturan yang berada dibawah undangundang tidak boleh menciptakan norma baru yang mengatur secarateknis mengenai pemberlakuan surut tersebut. Adapun contoh darihal tersebut dapat dilihat dari ketentuanketentuan sebagai berikut :Halaman 72 dari 93 halaman.

keterangan ahli Ketut Maruta menyebutkan awigawig berlaku mundur atau tidak diatur olehBendesa tempat awigawig itu ada, dalam hal ini awigawig berlaku surut danmengenai awigawig di Sumampan berlaku surut atau tidak tergantungParuman Desa, demikian juga mengenai pengaturan apabila ada orangtransmigrasi dan kembali apakah kehilangan haknya adalah tergantungperjanjian;Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan bukti yangmenunjukkan bahwa Bendesa ataupun Paruman Desa yang mengaturmengenai berlaku surutnya

kepada dinasdinas danada juga yang saksi peroleh dari media, serta saksi mengecek pula didirektori putusan Mahkamah Agung; Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) PNS yang terlibat korupsitersebut, saksi mendapatkan putusannya dari Pengadilan NegeriHalaman 31 dari 87 halaman, Putusan Nomor 08/G/2019/PTUN.PGPPangkalpinang, jumlahnya ada sekitar dua kardus, dan yang mengeceklengkap tidaknya berkas putusan adalah staf saksi; Bahwa Badan Keuangan Daerah pernah bersurat kepada BKPSDMterkait dengan berlaku surutnya

cukup besar disertai lumpur padalokasi pemasangan mesin pompa, sehingga pemasangan dan ujicoba dapat dilakukan pada tahun 2011, namun pengujian systemyang dibangun berjalan dengan sangat baik;Halaman 26 dari 91 halaman Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2018/PN.kKdiSaksi tidak tahu apakah hal mengenai kejadian luar biasa adadiatur dalam kontrak yang sudah ditandatangani oleh pihakkontraktor;Banjir yang cukup besar yang disertai lumpur terjadi sekitar tanggal23 Desember 2010, sehingga masih harus ditunggu surutnya

maka hanyapejabatnya yang bergantiganti dan wewenang ada pada jabatan yangdilaksanakan oleh pejabat yang bersangkutan dan ketika selesai menjabatmaka hilang juga wewenangnya;Bahwa terkait dengan dasar di dalam pertimbangan objek sengketa dimanamenggunakan dasar yang sudah berlaku jauh sebelumnya, menurut pendapatAhli di dalam undangundang tentang administrasi pemerintahan terdapatpengecualian yaitu jika merugikan masyarakat atau negara maka suatukeputusan dapat berlaku surut oleh sebab itu berlaku surutnya

sekitar setahunkemudian;Bahwa setiap Saksi bekerja menjemur daun kratom di depan rumah, Saksisering melihat Penggugat lewat;Bahwa benar di Kecamatan Bika sering terjadi banjir;Bahwa saat banjir orangorang yang tinggal di luar Kecamatan Bika tidakbisa melewati jalan menuju Puskesmas BikaBahwa saat banjir tidak ada yang bisa lewat di depan rumah Saksi;Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Penggugat pernah sakit;Bahwa banjir di Kecamatan Bika biasanya terjadi selama satu sampai duaminggu, yang mana pasang surutnya

sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimanadimaksud UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan Pasal 10 dan Pasal 7 ayat 2 huruf F adalah di erademokrasi partisipasi publik merupakan hal yang sangat penting sekali,Sosialisasi dilakukan untuk mendapat kritikan dan masukan yangmemuaskan masyarakat, sehingga tidak terjadi keberatankeberatanmaupun gugatan terhadap dikeluarkannya kebijakan/Objek TUN, karenamasyarakat telah dipuaskan; Bahwa terkait definisi berlaku surutnya