Ditemukan 27824 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 10-07-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2479 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Juli 2014 — CAYAD ALI SUTEJA
2715 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ega Egi;11.1 (satu) lembar Foto Copy permohonan persediaan pita cukai(P3C) Nomor 128/WBC.08/KPP.MP.0402/2012 tanggal 04September 2012 Periode Persediaan Bulan Oktober 2012;.12.1 (satu) lembar Foto Copy Permohonan Persediaan Pita Cukai(P3C) Nomor 119/WBC.08/KPP.MP.0402/2012 tanggal 06Agustus 2012 Periode Persediaan Bulan September 2012;13.1 satu) lembar Foto Copy Permohonan Persediaan Pita Cukai(P3C) Nomor 106/WBC.08/KPP.MP.0402/2012 tanggal 13 Juli2012 Periode Persediaan Bulan Agustus 2012;14.1 (
    No. 2479 K/Pid.Sus/201311.1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Umum Bank Mandiri tertanggal 05September 2012;12.1 (satu) buah fotocopy buku catatan sediaan hasil tembakau (csck1)PR.Ega.Egi;13.1 (satu) buah fotocopy buku catatan sediaan hasil tembakau (csck3)PR.Ega.Egi;14.1 (satu) lembar fotocopy permohonan persediaan Pita Cukai (P3C)Nomor : 128/WBC.08/KPP.MP.0402/2012 tanggal 4 September 2012Periode Persediaan bulan Oktober 2012;15.1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Persediaan Pita Cukai (P3C)Nomor
    : 119/WBC.08/KPP.MP.0402/2012 tanggal 6 Agustus 2012Periode Persediaan Bulan September 2012;16.1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Persediaan Pita Cukai (P3C)Nomor: 106/WBC.08/KPP.MP.0402/2012 tanggal 13 Juli 2012 PeriodePersediaan Bulan Agustus 2012;17.1 (satu) set fotocopy pemesanan pita cukai hasil Tembakau (CK1)Nomor: 000141 tanggal 26 Juli 2012 beserta SSPCP;18.1 (satu) set fotocopy pemesanan pita cukai hasil Tembakau (CK1)Nomor: 000144 tanggal 30 Juli 2012 beserta SSPCP;19.1 (satu) set fotocopy
    Jenis TIS Tahun Anggaran 2012;10.2 (dua) Rim Pita Cukai Seri Ill Personalisasi Ega Egi HJE Rp3.550,00/ 25gr, Rp5,00/gr, Jenis TIS Tahun Anggaran 2012;Point Nomor: 2 sampai dengan Nomor: 10 dikembalikan kepadaTerdakwa11.1 (satu) lembar Formulir Aplikasi Umum Bank Mandiri tertanggal 05September 2012;12.1 (satu) buah fotocopy buku catatan sediaan hasil tembakau (csck1)PR.Ega.Egi;13.1 (satu) buah fotocopy buku catatan sediaan hasil tembakau (csck3)PR.Ega.Egji;14.1 (satu) lembar fotocopy permohonan persediaan
    Pita Cukai (P3C)Nomor: 128/WBC.08/KPP.MP.0402/2012 tanggal 4 September 2012Periode Persediaan bulan Oktober 2012;15.1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Persediaan Pita Cukai (P3C)Nomor: 119/WBC.08/KPP.MP.0402/2012 tanggal 6 Agustus 2012Periode Persediaan Bulan September 2012;16.1 (satu) lembar fotocopy Permohonan Persediaan Pita Cukai (P3C)Nomor: 106/WBC.08/KPP.MP.0402/2012 tanggal 13 Juli 2012 PeriodePersediaan Bulan Agustus 2012;17.1 (satu) set fotocopy pemesanan pita cukai hasil Tembakau (CK1
Register : 24-01-2012 — Putus : 08-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.44385/PP/M.XV/16/2013
Tanggal 8 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11340
  • buku stock.bahwa kartu stock disimpan di toko sedangkan buku stock disimpan digudang.bahwa catatan yang terdapat dalam kartu stock telah dilaporkan dalam SPTPemohon Banding.bahwa ada beberapa posisi gudang Pemohon Banding dan Terbanding hanyamasuk ke gudang milik Pemohon Banding dengan alamat toko PemohonBanding dengan gudang berbeda.bahwa Terbanding berpendapat gudang tersebut adalah milik PemohonBanding saja dan buku stocknya pun milik Pemohon Banding saja, sehinggaTerbanding memasukkan semua persediaan
    tersebut menjadi persediaanPemohon Banding.bahwa koreksi berasal dari selisih persediaan dengan harga ratarata dankoreksi Harga Pokok Penjualan berasal dari nilai pembelian.bahwa oleh karena buku persediaan tidak dirinci per bulan, koreksidimasukkan semua di bulan Desember.bahwa dalam persidangan Terbanding sesuai permintaan Majelis telahmeneliti ulang buku stock dan kartu stock.bahwa berdasarkan penelitian Terbanding, terdapat merkmerk yang terdapatbaik dalam kartu stock barang dan buku stock barang
    antara lain merk Saga,Victor, Futura, Gudmo, Indachi, Zetta, dan Isebel.bahwa Terbanding berpendapat antara buku stock barang dengan kartupersediaan barang ada kaitannya sehingga tidak medukung pernyataanPemohon Banding yang menyatakan bahwa data yang tercantum dalam bukustok barang dengan kartu persediaan barang adalah berbeda.bahwa di dalam persidangan Pemohon Banding memberikan keteranganterhadap koreksi yang dilakukan Terbanding.bahwa buku stock barang dipergunakan untuk mencatat barang expabrik
    XYZ.bahwa barang masuk/keluar dicatat dalam 1 (satu) buku persediaan dan 1(satu) kartu persediaan.bahwa barang yang dicatat keluar dari gudang tidak berarti barang sudahterjual tetapi diantar/diangkut ke salah satu dari ketiga toko/showroomtersebut.bahwa barang yang terjual seluruhnya melalui toko/showroom dan setiappenjualan dibuatkan nota/faktur penjualan.bahwa barang yang terjual diantar ke alamat pembeli dan tidak ada penjualanbarang tanpa nota/faktur penjualan.bahwa terdapatnya selisih jumlah
    dengan kartu persediaanadalah wajar karena buku persediaan dipergunakan mencatat barang masuk dari pabrik yangdipesan secara rutin dari luar daerah/pulau Jawa yang jumlahnya lebih besar. sedangkankartu persedian dipergunakan mencatat pembelian barang secara lokal yang jumlahnya lebihkecil,bahwa koreksi peredaran usaha yang dilakukan Terbanding hanya berdasarkan asumsi bukanfakta karena menghitung dengan menggunakan sample dengan penentuan harga rataratayang jelas perpajakan. karena itu tidak dapat
Putus : 17-05-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1071 B/PK/PJK/2018
Tanggal 17 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. OSAKI MEDICAL INDONESIA;
3414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penghapusan persediaanBahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dan mengajukanbanding atas ditolaknya keberatan Pemohon Banding terhadappenyisinan penurunan nilai persediaan dengan alasan sebagai berikut:1.Pemohon Banding menyatakan bahwa penghapusan persediaansenilai Rp498.120.356,00 merupakan realisasi penghapusan ataspersediaan bahan baku dan barang jadi sesuai dengan analisis yangdilakukan oleh auditor independen.
    Penghapusan atas persediaan bahan baku tersebut termasuk didalamnya selain bahan baku impor adalah bahan baku lokal, yangmana atas penghapusannya tidak memerlukan validasi dari pihakDirektorat Jenderal Bea dan Cukai ataupun pihak ketiga lainnyakarena telah dibuat berita acara pemusnahan dengan cara dibakaryang telah divalidasi oleh manajemen puncak Pemohon Bandingdengan disertai dokumentasi fotofoto yang otentik dan disetujui olehpihak independen yaitu KAP Drs. J. Tanzil & Rekan;6.
    Cadangan penyisihan (pemulihan) persediaanBahwa Pemohon Banding menyatakan tidak setuju dan keberatan ataskoreksi positif Terbanding sehubungan' penyisihan (pemulihan)persediaan dengan alasan sebagai berikut:Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1071/B/PK/Pjk/20181. Pemohon Banding menyatakan bahwa jumlah ~ sebesarRp178.566.968,00 bukan merupakan cadangan penyisihanpenurunan nilai persediaan.
    Pemulihan ini dilakukan secara komersial karena persediaan tersebutdapat memberikan manfaat ekonomis untuk dijual kembali namunsecara fiskal harus dikoreksi negatif;3.
    Atas penjualan ini dilakukan pemulihan persediaan oleh auditorindependen karena atas persediaan tersebut telah dilakukanpencadangan penurunan nilai sebelumnya sehingga secara akuntansidilakukan penjurnalan pemulihan tersebut namun secara fiskal,mengingat nilai persediaan tersebut telah dikoreksi pada saatdicadangkan, maka tidak perlu dilakukan koreksi fiskal ataspemulihan persediaan tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 4 Agustus 2015;Menimbang
Register : 21-02-2012 — Putus : 26-07-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.46534/PP/M.XII/16/2013
Tanggal 26 Juli 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10323
  • berdasarkanekualisasi dengan koreksi Peredaran Usaha yang berdasarkan pengujian arusbarang diketahui terdapat 8.391.636 pcs barang jadi senilai Rp.1.911.163.256,00 yang belum dilaporkan sebagai Peredaran Usaha PemohonBanding Tahun 2009, dan diantaranya terjadi pada Masa Pajak Juni 2009terdapat selisih 615.228 pcs barang jadi sehingga Terbanding melakukankoreksi penyerahan dalam negeri senilai Rp 140.115.842,00.bahwa menurut Terbanding berdasarkan penelitian terhadap Berita Acarapenghitungan fisik persediaan
    diketahui bahwa penghitungan tersebutdilakukan oleh pihak internal Pemohon Banding, tidak ada pihak independenyang terlibat dalam penghitungan tersebut, penandatanganan dokumentersebut juga hanya disebut sebagai petugas gudang dan petugas accountingtanpa menyebutkan nama dan jabatan.bahwa menurut Terbanding berdasarkan penelitian terhadap laporan auditordiketahui bahwa berdasarkan review kondisi fisik dan sisa inventori di akhirtahun, manajemen perusahaan yakin bahwa tidak terdapat persediaan yangusang
    menyatakan adanyaPeredaran Usaha/penjualan yang dilakukan oleh Pemohon Banding.bahwa atas tambahan bukti pendukung yang disampaikan Pemohon Bandingdalam persidangan, Terbanding menyatakan bahwa dokumendokumen yangterkait sengketa yang ditunjukkan Pemohon Banding hanya merupakandokumentasi terhadap barang rusak yang diproduksi oleh Pemohon Banding.bahwa menurut Terbanding dalam uji bukti Pemohon Banding tidak dapatmenunjukkan dokumendokumen terkait pencatatan atas barang rusak tersebutseperti Kartu Persediaan
    , Buku Besar Persediaan dan sebagainya yang dapatmenunjukkan proses pencatatan atas timbulnya persediaan barang rusak.bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Terbanding tidak dapat meyakinialasan Pemohon Banding dan berpendapat bahwa atas selisih persediaanbarang jadi yang tidak dilaporkan oleh Pemohon Banding merupakan barangjadi yang dijual di dalam negeri.bahwa atas pendapat Terbanding tersebut di atas Pemohon Bandingmenyatakan bahwa faktanya sebagaimana bukti dan dokumen yang PemohonBanding
    disengketakan adalah terjadinya selisih antara pemakaian barangjadi sebanyak 23.419.510 pcs dengan ekspor/penjualan sebanyak 15.027.874pes, sehingga terdapat selisih sebesar 8.391.636 pcs.bahwa atas selisih tersebut untuk jumlah rupiah Terbanding menggunakannilai ratarata ekspor yang didapat dari jumlah rupiah ekspor dibagi dengankuantiti ekspor selanjutnya dikalikan dengan nilai selisih sebesar 8.391.636pcs yang menghasilkan nilai koreksi sebesar Rp. 1.911.163.256,00.bahwa menurut Terbading atas selisih persediaan
Putus : 14-08-2014 — Upload : 26-08-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 43/PID.SUS/2014/PTK
Tanggal 14 Agustus 2014 — MARIA LINA
7123
  • KW.20.1/5/PP.00.11/968/2010 tgl. 10 Maret 2010pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan beserta Lampiran ; 12Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 7953330/039/109, tgl. 20 April 2010 atasPenggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Dinas pada Program ManajemenPelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP sebesarRp. .1.373.818.750, beserta Lampiran ; 13Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 7953340/039/109, tgl. 20 April 2010 pada atas 16)29 Penggantian Uang Persediaan
    KW.20.4/4/PP.00.11/2558/2010 tgl. 7 Mei 2010,pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 7997420/039/109, tgl. 31 Mei 2010 atasPenggantian Uang Persediaan Belanja Jasa, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp.1.238.368.150, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, besertaLampiran ; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 7997430/039/109, tgl. 31 Mei 2010 atasPenggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan,
    pada Program ManajemenPelayanan Pendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp.2.565.835.000, beserta Lampiran ; 29Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 714492P/039/109, tgl. 9 Juli 2010 atasPenggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen PelayananPendidikan Tahun 2010, setelah diperhitungkan dengan TUP Rp. 2.565.835.000, besertalLampiran ; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 716898P/039/112, tgl. 29 Juli 2010 atasPenggantian Uang Persediaan Belanja Barang
    KW.20.4/4/PP.00.11/435 1/2010 tgl.3 September 2010, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, besertaLampiran ; 39Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 648989Q/039/112, tgl. 27 September 2010 atasPenggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan pada Program Manajemen PelayananPendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ; 40Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 651626Q/039/109, tgl. 18 Oktober 2010 atasPenggantian Uang Persediaan Belanja Jasa pada Program Manajemen PelayananPendidikan
    KW.20.4/4/PP.00.11/2558/2010 tgl. 7 Mei 2010,pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, beserta Lampiran ; Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 7997420/039/109, tgl. 31 Mei 2010 atasPenggantian Uang Persediaan Belanja Jasa, setelah diperhitungkan dengan TUP senilai Rp.1.238.368.150, pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Tahun 2010, besertaLampiran ; 22Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 7997430/039/109, tgl. 31 Mei 2010 atasPenggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan
Putus : 09-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414/B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERAWANG PERKASA INDUSTRI
3922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • AKP pada Tahun 2007 namun barangnyadikeluarkan/diserahkan pada Tahun 2008 sebenarnya adalahberjumlah 337.230 kg, sesuai dengan yang tercatat dalam LaporanPersediaan Bahan Baku (bukan 77.580 kg sebagaimana yangdicatat oleh pemeriksa);Bahwa jumlah tersebut di atas adalah sama dan sesuai denganposisi Persediaan Akhir Methanol yang tercatat dalam DokumenPembukuan/Laporan Tahun 2007 sebagai berikut:*Menurut Laporan Keuangan/Laporan Biaya Produksi = 471.604 Kg*Menurut Laporan Persediaan Bahan Baku 31 Desember
    2007 = 808.834 KgSelisih = 337.230 KgBahwa selisin sebesar 337.230 kg di atas menggambarkan danmenunjukkan bahwa Methanol sejumlah tersebut sudah dikeluarkandan posisi persediaan dalam Laporan Keuangan/Laporan BiayaProduksi karena sudah dicatat dan diperhitungkan sebagaipenjualan, sedangkan dalam Laporan Persediaan Bahan Bakubelum dikeluarkan berhubung barang tersebut secara physik belumkeluar dari gudang/tangki penyimpanan;Halaman 8 dari 42 halaman.
    Dalam Laporan Persediaan Bahan Baku Tahun 2008terdapat barang keluar kepada PI Pelita AgungAgindustri sebesar Rp 3.535.592.800,00;b.
    Bahwa dalam Laporan Persediaan Bahan Baku tahun2008 tidak menunjukkan adanya informasi bahwadalam Laporan persediaan barang ada bagian yangbukan merupakan milik Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) oleh karena itu makaPemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)berpendapat bahwa semua barang yang ada tersebutadalah milik Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding);2.9.
    Bahwa perhitungan Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tersebut tidak dapatditelusuri ke Laporan Persediaan Bahan Baku Tahun2008 karena untuk mutasi Agustus s.d. September2008 tidak tercatat dalam Laporan Persediaan BahanBaku. Dengan demikian maka penjelasan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tersebut tidak bisa diterima;b.
Putus : 16-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346/B/PK/PJK/2013
Tanggal 16 Januari 2014 — PT. MITSUBISHI KRAMA YUDHA MOTORS AND MANUFACTURING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
16550 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saldo awal persediaan (63.229.142.716)De Saldo akhir persediaan 46.085.240.2813. Pembelian 25.508.656.4274. Penyusutan 9.615.603.9035. Biaya sehubungan dengan (7.533.840.809)jasa (preparation cost) 6.
    Biaya lain 23.820.200.729Total 34.266.717.815 Bahwa adapun alasan yang disampaikan oleh Pemeriksa adalah sebagai berikut:Bahwa dalam menghitung besarnya Harga Pokok Pembelian terdapat kesalahan yangPemohon Banding lakukan yang disebabkan karena:Bahwa terdapat perbedaan antara saldo awal persediaan antara yang dilaporkan di SPTPPh Badan dengan yang dilaporkan berdasarkan laporan keuangan yang telah diauditoleh KAP, dimana berdasarkan SPT PPh Badan saldo awal persediaan adalahRp.140.614.658.284,00
    sedangkan menurut laporan keuangan yang telah diaudit adalahRp.203.843.801.000,00, berdasarkan adanya perbedaan tersebut Terbanding telahmelakukan koreksi saldo awal persediaan sebesar Rp.63.229.142.716,00;Bahwa terdapat perbedaan antara saldo akhir persediaan antara yang dilaporkan di SPTPPh Badan dengan yang dilaporkan berdasarkan laporan keuangan yang telah diauditoleh KAP, dimana berdasarkan SPT PPh Badan saldo akhir persediaan adalahRp.53.769.549.953,00 sedangkan menurut laporan keuangan yang
    telah diaudit adalahRp.99.854.790.000,00, berdasarkan adanya perbedaan tersebut Terbanding telahmelakukan koreksi saldo akhir persediaan sebesar Rp.46.085.240.047,00;Bahwa menurut Terbanding terdapat pembelian yang tidak didukung oleh bukti yangmemadai berupa invoice yang diterbitkan Vendor, Faktur Pajak dan PIB sebesarRp.25.508.656.427,00;Bahwa berdasarkan daftar aktiva dan penyusutan yang ada diketahui adanyapenambahan aktiva Tahun 2006, penambahan tersebut sebagian besar dicatat pada bulanDesember
    ditambah pembelian bahan dikurangi saldo akhir persediaan,Terbanding telah menghitung seluruh nilai pembelian bahan sesuai namanama supplierHalaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 346/B/PK/PJK/2013sebagaimana telah diserahkan Pemohon Banding dan atas biaya preparation costtersebut merupakan pembelian bahan untuk menghitung pos pemakaian bahan di atas;Bahwa untuk nama Supplier yang tidak termasuk dalam penghitungan pemakaian bahantelah diakui Terbanding sebagai biaya preparation cost, akan tetapi
Register : 24-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
MUHTAR DENI, S.Ip
19672
  • Kolaka Timur bulan Februari TA. 2016 berserta lampirannya;
  • Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 27 Januari 2017 keperluan untuk SP2D-UP (Uang persediaan) Sekretariat DPRD Kab. Kolaka Timur TA. 2017 berserta lampirannya;
  • Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2016 Belanja Langsung pada Sekretariat DPRD Kab.
    BKU 02271 02705;
  • Petikan Putusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/ Tahun 2016 tanggal 02 Januari 2016 tentang Penetapan Besaran Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Setiap SKPD Lingkup Pemerintah Kab. Kolaka Timur TA. 2016 beserta lampirannya;
  • Surat Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor : 188.45/24/Tahun 2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Penerapan Besaran Jumlah Uang Persediaan (UP) pada Setiap SKPD Lingkup Pemerintah Kab.
    Kegiatan tahun 2017 sudah dipertanggung jawabkan namun ada fisik SPJGU Nihil (pbenggunaan uang persediaan awal T.A 2017) yang tidak dapatdipertanggung jawabkan sebagian oleh bendahara pengeluaran T.A 2017a.n Adriani karena uang persediaan tersebut digunakan untuk membayarkegiatan pada tahun 2016 dan untuk lebih jelas dan rinci dapat diilinat padaLHP Inspektorat Kab.
    Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu. menerima, menyimpan,menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untukkeperluaan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;wajib mempertanggung jawabkan penggunan uang persediaan / ganti uangpersedian/ tambahan uang persediaan kepada SKPD melalui PPK SKPDpaling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
    Bahwa pos/mata anggaran uang persediaan yang saksi pinjamkan tersebutsaksi ambilkan dari mata anggaran perjalanan dinas anggota dewan yangbelum dibayarkan kepada yang bersangkutan pada bulan Februari 2017.
    Kolaka Timur tidak mau bertandatangan pada SuratPertanggungjawaban Keuangan yang telah saksi ajukan karena ABRAHAMmengetahui bahwa masih ada utang Uang Persediaan tahun 2017 yangbelum diselesaikan atau dibayar oleh saksi MUHTAR DENI dan TerdakwaHalaman 32 dari 84 halaman, Putusan No. 25/Pid.SusTPK/2019/PN. KdiABDUL GANI JAMAL, utang Uang Persediaan (UP) tahun 2017 digunakanuntuk membayar kegiatan ditahun anggaran 2016.
    Jumlah uang persediaan pada Tahun 2017 sebesar Rp. 750.000.000, yangdipergunakan untuk kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2017, berdasarkanRKA (Rencana Kerja Anggaran) dan pertanggungjawaban akhir tahunanggaran berdasarkan uang persediaan yang diterima (Ganti Uang/GUNihil).
Putus : 31-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301/B/PK/PJK/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — PT. ADIGUNA EKA SEJAHTERA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2521 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Maka PemohonBanding menolak koreksi tersebut;Koreksi Positif Harga Pokok Penjualan sebesar Rp53.999.748,00,00;Menurut Terbanding;Bahwa Saldo awal dikoreksi negatif sebesar Rp191.580.620,00 karena berdasarkanpemeriksaan dan pengujian sample kartu stock, terdapat jenis barang Acetone Tangki 6yang tidak dilaporkan dalam persediaan awal barang dagangan, demikian juga denganpembelian dan penjualan serta pelaporan persediaan akhir barang dagangan;Bahwa Saldo awal Acetone Tangki 6 adalah 20.065 kg dengan
    Nilai yang tidakdapat dibebankan sebagai unsur harga pokok penjualan drum adalah 23.610 drumdengan harga ratarata Rp110.000,00 per drum = Rp2.597.100.000,00;Bahwa saldo akhir dikoreksi positif sebesar Rp237.258.252,00 karena berdasarkanpemeriksaan dan pengujian sample kartu stock, terdapat jenis barang Acetone Tangki 6yang tidak dilaporkan dalam persediaan awal barang dagangan, demikian juga denganpembelian dan penjualan serta pelaporan persediaan akhir barang dagangan;Bahwa saldo akhir Acetone Tangki
    6 adalah 24.8491 g dengan harga ratarata sebesarRp9.548,00 maka nilai persediaan akhir Acetone Tangki 6 adalah Rp237.258.252,00;Menurut Pemohon Banding;Bahwa koreksi persediaan awal acetone sebesar Rp191.580.620,00 pembelian acetonesebesar Rp2.588.777.884,00 dan persediaan akhir Acetone sebesar Rp237.258.252,00atas dasar kartu stock barang Acetone.
    awal, koreksi pembelianserta koreksi persediaan akhir Acetone tidak dapat diterima oleh Pemeriksa;Pemeriksa tetap mendasarkan koreksi pada kartu stock yang dibuat dandiadministrasikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),sehingga dapat dianggap bahwa Acetone merupakan persediaan barang daganganPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);Bahwa Tim peneliti setuju dengan alasan pemeriksa bahwa atas Acetone 6merupakan milik Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding
    Hal ini mengindikasikanterdapat dua pencatatan atas penerimaan drum antara pencatatan yang dibuat gudangdengan pencatatan yang dibuat di bagian lain;Penjelasan Koreksi Acetone;Bahwa tanggapan atas ketidaksetujuan koreksi persediaan awal, koreksi pembelianserta koreksi persediaan akhir Acetone tidak dapat diterima oleh Pemeriksa.Pemeriksa tetap mendasarkan koreksi pada kartu stock yang dibuat dandiadministrasikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding),sehingga dapat dianggap bahwa
Register : 05-06-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN Smr
Tanggal 6 Juli 2020 — Penuntut Umum:
GILANG GEMILANG,SH.MH
Terdakwa:
ASRAN Bin ASIS
2911
  • Samarinda atau ditempat lain yang masuk disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan NegeriSamarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan yangtanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyal persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakanatau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjatapenikam, atau
    WAHYUDI dan saksi YAZID AL BUSTAMImenghampiri dan mengamankan terdakwa, dimana pada saat itu dilakukanpenggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) bilah senjata tajamjenis badik lengkap dengan sarungnya yang bewarna hitam dengan panjangkurang lebin 30 cmdibagian belakang pinggang sebelah iri terdakwa,kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek guna dilakukanpeeriksaan lebih lanjut; Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketikamenguasai, membawa, mempunyai persediaan
    WAHYUDIdan saksi YAZID AL BUSTAMI menghampiri dan mengamankanterdakwa, dimana pada saat itu dilakukan penggeledahan badanterdakwa dan ditemukan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis badik lengkapdengan sarungnya yang bewarna hitam dengan panjang kurang lebih30 cmdibagian belakang pinggang sebelah iri terdakwa, kemudianterdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek guna dilakukanpeeriksaan lebih lanjut; Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenangketika menguasai, membawa, mempunyai persediaan
    Samarindamerihat terdakwa dengan gerakgerik mencurigakan;Dengan demikian unsur Membuat, menerima, mencobamemperolehnya, menyerahkan ini telah terpenuhi dan terbukti;Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2020/PN SmrAd. 4 Unsur Atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,mempunyai persediaan padanyaMenimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan yangdiperoleh dari keterangan saksi para saksi dan keterangan terdakwapada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satusama lain diperoleh
    fakta Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin daripihak yang berwenang ketika menguasai, membawa, mempunyaipersediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjatapemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut, dimanaterdakwa juga tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan senjatatajam tersebut;Dengan demikian unsur Atau) mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ini telahterpenuhi dan terbukti;
Register : 06-01-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 33 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. POLLUX INDONESIA TEXTILES INDUSTRI;
3421 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Persediaan awal bahan kimia yang tercatat di General Ledgerawal Tahun 2006 adalah sebesar Rp.562.667.499,00 sebenarnya merupakanpersediaan yang sudah tidak dapat dipergunakan kembali karena sudahkadaluarsa, beku rusak atau tidak layak pakai sehingga persediaan bahan kimiatersebut tidak akan laku apabila dijual kembali.
    Persediaan bahan bakar yang tercantum pada GeneralLedger Account Fuel (Account 11514000) awal Tahun 2006 sebesarRp.137.236.879,00 merupakan persediaan bahan bakar yang sudak tidak layakdigunakan kembali karena tersimpan sudah begitu lama di dalam suatu tangkiyang letaknya diluar gudang dan pengurangan persediaan tersebut juga akibatHalaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 33/B/PK/PJK/2016adanya penguapan.
    Apabila persediaan bahan bakar yang sudah tersimpanbegitu lama dipergunakan dapat menimbulkan kerusakan pada mesinmesinproduksi ataupun pada komponen lainnya sehingga dapat menimbulkankerugian yang lebih besar lagi.
    Bahwa berdasarkan PSAK 14 tentang Persediaan, dalam paragraf 42antara lain dinyatakan bahwa:Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasibersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban padaperiode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut';Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan rerdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di PengadilanPajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan PajakNomor : Put
    Berdasarkan PSAK 14 tentangPersediaan, dalam paragraf 42 antara lain dinyatakan bahwa: "Setiappenurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi nilai realisasibersinh dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai bebanpada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut;13.13.Berdasarkan penelitian atas Laporan Keuangan Pemohon Bandinguntuk Tahun 2006 beserta catatan atas laporan keuangannya,diketahui bahwa tidak terdapat kerugian akibat penurunan nilai kerugian dari pemusnahan persediaan
Register : 11-11-2020 — Putus : 09-06-2016 — Upload : 11-11-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 53/Pid. Sus-TPK/2015/PN Jap
Tanggal 9 Juni 2016 — Jaksa Penuntut: 1.Yasozisokhi Zebua, SH 2.YUDIE ARIEANTO, SH Terdakwa: dr. STEREN SILAS SAMBERI
321167
  • 2013.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan April 2013, tanggal 30 April 2013.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Mei 2013, tanggal 31 Mei 2013.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Juni 2013, tanggal 30 Juni 2013.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan
    Juli 2013, tanggal 31 Juli 2013.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Agustus 2013, tanggal 31 Agustus 2013.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan September 2013, tanggal 30 September 2013.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap I pada bulan Oktober 2013, tanggal 31 Oktober 2013.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan
    2014.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap II pada bulan Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012.1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan November 2012, tanggal 30 November 2012.1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Desember 2012, tanggal 31 Desember 2012.1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA
    Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Mei 2013, tanggal 31 Mei 2013.1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Juni 2013, tanggal 30 Juni 2013.1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Juli 2013, tanggal 31 Juli 2013.1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Agustus 2013, tanggal
    31 Agustus 2013.1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan September 2013, tanggal 30 September 2013.1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Oktober 2013, tanggal 31 Oktober 2013.1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis Dana JAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan November 2013, tanggal 30 November 2013.1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP
    SUSANA SUDIRMAN pada tanggal 07 Februari 2013.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis DanaJAMKESPA 2012 Tahap pada bulan September 2012, tanggal 29 September2012.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis DanaJAMKESPA 2012 Tahap pada bulan Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis DanaJAMKESPA 2012 Tahap pada bulan November 2012, tanggal 30 November2012.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan
    31 Januari 2013.2 (dua Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis DanaJAMKESPA 2012 Tahap pada bulan Februari 2013, tanggal 28 Februari 2013.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis DanaJAMKESPA 2012 Tahap pada bulan Maret 2013, tanggal 31 Maret 2013.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis DanaJAMKESPA 2012 Tahap pada bulan April 2013, tanggal 30 April 2013.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis DanaJAMKESPA 2012 Tahap pada
    l 31 Oktober 2013.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis DanaJAMKESPA 2012 Tahap pada bulan November 2013, tanggal 31 November2013.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis DanaJAMKESPA 2012 Tahap pada bulan Desember 2013, tanggal 31 Desember2013.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis DanaJAMKESPA 2012 Tahap pada bulan Januari 2014, tanggal 31 Januari 2014.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis DanaJAMKESPA 2012
    28 Februari 2014.2 (dua) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis DanaJAMKESPA 2012 Tahap II pada bulan Oktober 2012, tanggal 31 Oktober 2012.1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis DanaJAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan November 2012, tanggal 30 November2012.1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis DanaJAMKESPA 2012 Tahap Ili pada bulan Desember 2012, tanggal 31 Desember2012.4 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis DanaJAMKESPA
    Persediaan Obat dan BHP Medis DanaJAMKESPA 2012 Tahap Iil pada bulan Mei 2013, tanggal 31 Mei 2013.1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis DanaJAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Juni 2013, tanggal 30 Juni 2013.1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis DanaJAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Juli 2013, tanggal 31 Juli 2013.1 (satu) Lembar salinan Laporan Persediaan Obat dan BHP Medis DanaJAMKESPA 2012 Tahap III pada bulan Agustus 2013, tanggal 31 Agustus 2013
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1899/B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, VS CV MONTA PERKASA
2016 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding tidak memberikan pembayaran tunai atau rincianutang maupun surat perjanjianutang untuk setiap pembelianbarangnya;Bahwa dalam persidangan Pemohon Banding memberikan softcopyPerhitungan Persediaan Barang, Pemakaian dan Penjualan tahun2008 2009 per buian untuk memudahkan Majelis mengetahui alurHalaman 6 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1899/B/PK/PJK/2017tidakmenunjukkan penjualnya dan pembayarannya secara kas ataupembelian per jenis barang dan per unitnya tetapikredit.
    Dari perhitungan persediaan tersebut memudahkan Majelisuntuk mengetahui alur penjualan per jenis barang, per unit, dancustomernya;Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unit barang mulaidari persediaan awal, pembelian, pemakaian dan penjualan;Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaian danPenjualan tersebut, Majelis dapat melihat bahwa:a.
    Dokumen yang diserahkan pada waktupemeriksaan tidak dapat digunakan untuk menguji jumlahpersediaan akhir yang ada, disamping itu Termohon PeninjauanKembali juga tidak menyerahkan kartu persediaan;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkanbahwa:Halaman 11 dari 17 halaman.
    Bahwa dalam persidangan Termohon Peninjauan Kembalimemberikan softcopy Perhitungan Persediaan Barang,Pemakaian dan Penjualan Tahun 2008 2009 per bulan untukmemudahkan Majelis mengetahui atur pembelian per jenisbarang dan per unitnya tetapi tidak menunjukkan penjualnyadan pembayarannya secara kas atau kredit. Dari perhitunganpersediaan tersebut memudahkan Majelis untuk mengetahuialur penjualan per jenis barang, per unit, dan customemya;d.
    Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaiandan Penjualan tersebut, terdapat perbedaan nilai per unitbarang mulai dari persediaan awal, pembelian, pemakaian danpenjualan;e. Dari rekapitulasi Perhitungan Persediaan Barang, Pemakaiandan Penjualan tersebut, Majelis dapat melihat bahwa:Halaman 12 dari 17 halaman. Putusan Nomor 1899/B/PK/PJK/20173.3.3. 4.
Register : 20-11-2019 — Putus : 19-12-2019 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 549/Pid.Sus/2019/PN Kdi
Tanggal 19 Desember 2019 — Penuntut Umum:
NANANG IBRAHIM, SH
Terdakwa:
LD.MUH.ASRIZAL, S.SI Alias IZAL Bin AGUS ONDE
8229
  • Menyatakan terdakwa LD.MUH.ASRIZAL, S.SI Alias IZAL Bin AGUSONDE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam atau senjatapenusuk sebagaimana di maksud dalam Dakwaan tunggal Pasal 2Ayat (1) UndangUndang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 TentangSenjata Tajam, Lembaran Negara RI No. 78 Tahun 1951 Jo UU No. 1Tahun 1961 Tentang Penetapan
    Saksi MUHAMMAD MASAHELUPIKAL , dibawah sumpah di depan persidangan,pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar jam 18.00 Witabertempat di Jalan Martandu Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu KotaKendari, terdakwa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjatapemukul
    FARHAN, dibawah sumpah di depan persidangan, padapokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar jam 18.00Wita bertempat di Jalan Martandu Kelurahan Kambu Kecamatan Kambu KotaKendari, terdakwa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaldalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjatapemukul, senjata penikam
    Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, ataumengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atausenjata penusuk, ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.i.Unsur Barang Siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa sajatermasuk terdakwa LD.MUH.ASRIZAL, S.SI
    Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkandari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau Senjata penusuk ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar, pada hariSenin tanggal 28 Oktober 2019 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di Jalan MartanduKelurahan Kambu Kecamatan Kambu Kota Kendari, terdakwa tanpa hakmemasukkan
Register : 26-07-2010 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 29-09-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50700/PP/M.XIIA/15/2014
Tanggal 26 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
16538
  • yang ada di gudang dan sesuai dengan perhitungan perkiraanratarata persediaan perbulan di gudang adalah untuk perkiraan penjualan 4 (empat)sampai 5 (lima) bulan ke depan dimana ratarata penjualan perbulan Tahun 2007adalah sebesar Rp 401.088.109,00 (4.813.057.314,00/12 bulan) hal ini dikarenakanratarata waktu yang dibutuhkan untuk proses pengeringan adalah 4 (empat) sampai 5(lima) bulan, dan Terbanding tidak mengakui adanya Biaya Upah sebesar Rp364.196.800,00 dan Biaya Overhead sebesar Rp 552.352.300,00
    Akhir Tahun 2007 tidak disampaikan saatpemeriksaan;bahwa Terbanding tidak sependapat dengan Pemohon Banding bahwa dari LaporanBarang Masuk Tahun 2007 dapat diketahui besarnya saldo akhir persediaan;bahwa berdasarkan halhal tersebut Terbanding berpendapat koreksi yang dilakukantelah benar dan sesuai dengan data maupun ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku yaitu sebagai berikut :Saldo Awal Barang Setengah Jadi RpPembelian Barang setengah Jadi RpSaldo Akhir Barang Setengah Jadi
    Dan hal tersebut jugadapat Pemohon Banding buktikan dalam bentuk fisik kalau setiap saat dilihat digudang kurang lebih akan ada saldo persediaan sebagaimana tersebut di atas sebesarRp2.150.000.000,00;bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pemohon Banding tetap mempertahankannilai Peredaran Usaha sebesar Rp 3.768.191.340,00 dengan perhitungan sebagaiberikut: RpSaldo Awal Barang Setengah JadiPembelian Barang setengah Jadi RpSaldo Akhir Barang Setengah Jadi RpBarang tersedia diproses RpSaldo Awal
    barang setengah jadi sebesar Rp2.150.000.000,00;bahwa sebagaimana telah dijelaskan Majelis dalam perkembangan nilai sengketamengenai besarnya objek pajak tersebut di atas, bahwa permohonan PemohonBanding untuk menggunakan saldo akhir persediaan barang setengah jadi sebesarRp2.150.000.000,00 tidak sesuai dengan perhitungan saldo akhir persediaan barangsetengah jadi yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Pemohon Banding sebesarRp138.317.212,00 begitu pula nilai yang digunakan pada Surat Ketetapan
    PajakKurang Bayar Terbanding sehingga menurut Majelis tidak terdapat sengketamengenai saldo akhir persediaan barang setengah jadi;bahwa menurut pendapat Majelis, tidak terdapat cukup bukti yang mendukungpendapat Pemohon Banding bahwa saldo akhir persediaan setengah jadi sebesarRp2.150.000.000,00 karena tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik untukmenyelenggarakan pembukuan dan menyusun Laporan Keuangan berupa neraca danlaporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir serta mengisi dan menyampaikanSurat
Putus : 09-08-2016 — Upload : 26-10-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 01/Pid.SUS/2016/PN.Mks;
Tanggal 9 Agustus 2016 —
4918
  • .- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 Desember 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi : Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Peritah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 19 Mei 2014 terdiri dari 9 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank
    , 1 (satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian rencana penggunaan.- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24 Oktober Tahun 2014 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Peritah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda
    30 Desember 2014 terdiri dari 13 Lembar kertas berisi 3 ( Tiga) lembar Surat Setoran Kebank Sulsel, 3 (tiga) lembar Surat Tanda Setoran (STS), 1 lembar Nota pembayaran dari Bank Sulsel, 1 (satu) lembar Surat Peritah Pencairan dana (SP2D) , 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM), 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, 1 (satu) lembar Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, 1 (satu) lembar Ringkasan DPA,1 (satu) lembar Rincian rencana penggunaan.- Berkas pencairan
    (SPP-TU), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA.- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 27 Juni Tahun 2013 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Peritah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA, Rincian
    rencana penggunaan.- Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 19 September Tahun 2013 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Peritah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
Register : 08-05-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 30-07-2019
Putusan PT PADANG Nomor 11/PID.TPK/2018/PT PDG
Tanggal 28 Mei 2018 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
7420
  • Bahwa SPM Uang Persediaan (UP) tersebut jumlahnyasebesar Rp. 906.545.000,00 (Sembilan ratus enam juta lima ratus empat puluh lima riburupiah).Bahwa selanjutnya setelah keluarnya SPM Uang Persediaan (UP) tersebut, SaksiSENRIA FARDI, S.S, M.M memproses SPM Uang Persediaan (UP) ke DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten SolokSelatan untuk pengurusan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
    Bagian Organisasi sebesar Rp. 30.000.000,00Total Uang persediaan sebesar Rp. 381.000.000,00Bahwa akibat perbuatan Saksi ERIFAL ZESKIN, S.E Pgl ERI sebagai BendaharaPengeluaran Setda Kabupaten Solok Selatan dan Saksi Drs. H.
    Selanjutnya SPM Uang Persediaan (UP) tersebutjumlahnya sebesar Rp. 906.545.000,00 (Sembilan ratus enam juta lima ratus empatpuluh lima ribu rupiah).Bahwa selanjutnya setelah keluarnya SPM Uang Persediaan (UP) tersebut, SaksiSENRIA FARDI, S.S, M.M memproses SPM Uang Persediaan (UP) ke DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten SolokSelatan untuk pengurusan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
Register : 10-10-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 362/Pid.Sus/2012/PN.Pl.R
Tanggal 11 Desember 2012 — MARDIN Als Bapak RIKI KARDO Bin KOMBIT
4312
  • Menyatakan Terdakwa MARDIN Als Bapak RIKI KARDO Bin KOMBIT bersalah melakukan tindak pidanatanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata api berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis dum- duman laras panjang tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDIN Als Bapak RIKI KARDO Bin KOMBIT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun;
    Terdakwa MARDIN Als Bapak RIKI KARDO Bin KOMBIT, padahari kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekitar jam 14.00 Wib, atau setidak tidaknya padabulan Agustus 2012, bertempat di Pondok terdakwa di daerah Tumbang Nanyo Desa SeiAntai Kecamatan Rungan Hulu Kabupaten Gunung Mas Propinsi Kalimantan Tengahatas setidak tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa ,barang siapa tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan
    IBU RIKI KARDO Binti LUTER, dibawah janji padapokoknya telah menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksiberikan adalah benar ;e Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkaratindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata apiberupa (satu) pucuk senjata api rakitan jenis dum duman laras panjangdengan gagang terbuat dari kayu tanpa
    ROLIS Bin MARDIN, dibawah janji padapokoknya telah menerangkan sebagai berikut :Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang Saksi berikanadalah benar ;Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan perkaratindak pidana menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya ataumempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata apiberupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis dum duman laras panjang tanpaiin;Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi Terdakwa
    Ibu Riki KardoBinti Luter kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rungan, selanjutnyaPetugas Polsek Rungan berhasil mengamankan terdakwa beserta barang buktiberupa (satu) pucuk senjata api rakitan jenis dumduman laras panjang tanpa ijindari pihak yang berwenang;e Bahwa, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata api berupa (satu)pucuk senjata api rakitan jenis dum duman laras panjang tidak ada hubungannyadengan pekerjaan
    Unsur Tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencobamemperoleh, menyerahkan atau) mencoba menyerahkan, menguasai,membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalammiliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau12mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatubahan peledak ;Menimbang, bahwa sebagaimana fakta fakta yang terungkap dalam persidangan,Bahwa hari kamis tanggal 02 Agustus 2012 sekitar jam 14.00 Wib, bertempat di Pondokterdakwa
Register : 22-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 11-07-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 35/PID.TPK/2017/PT MKS
Tanggal 12 Oktober 2017 — Pembanding/Terdakwa : Dr. H. JAMAL SAHIL, M.Kes ALIAS JAMAL BIN SAHIL Diwakili Oleh : ANDI LILLING sh
Terbanding/Penuntut Umum : HASBI SALEH, SH
6022
  • Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 31 Desember 2010 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi : Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Surat Peritah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
  • Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 28 Juni 2014 terdiri dari 9 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Nota pembayaran Bank Sulsel,Surat Peritah Pencairan dana (SP2D), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataanpengajuan SPP-GU,Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian Rencana Penggunaan.
  • Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 25 April 2012 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Peritah Pencairan dana (SP2D),Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat Pernyataan Pengajuan SPP- GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
  • Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 15 Mei Tahun 2012 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Peritah Pencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM),Surat Pernyataan Pengajuan SPP-GU, Surat Pengantar Permintaan pembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
  • Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 25 Maret Tahun 2013 terdiri dari 7 Lembar kertas berisi: Surat Setoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Perintah Membayar (SPM) ,Surat Permintaan Pembayaran tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Surat Pernyataan Pengajuan SPP-TU, Surat Pengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Ringkasan DPA.
    , 1(satu) lembar Ringkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian rencanapenggunaan.Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24Oktober Tahun 2014 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: SuratSetoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat PeritahPencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM) ,SuratPernyataan Pengajuan SPPGU, Surat Pengantar Permintaanpembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincianrencana penggunaan.Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda 30 Desember2014
    berisi: SuratSetoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat PeritahPencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM), SuratPengantar Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan(SPPTU), Ringkasan DPA, Rincian rencana penggunaan.
    , 1 (satu) lembarRingkasan DPA, 1 (satu) lembar Rincian rencana penggunaan.Berkas pencairan dan Penyetoran PAD Jamkesda tanggal 24Oktober Tahun 2014 terdiri dari 8 Lembar kertas berisi: SuratSetoran Kebank Sulsel, Surat Tanda Setoran (STS), Surat PeritahHal. 28 dari 37 hal, Put.No.35/PID.SUS.TPK/2017/PT.MksPencairan dana (SP2D, Surat Perintah Membayar (SPM) ,SuratPernyataan Pengajuan SPPGU, Surat Pengantar Permintaanpembayaran Ganti Uang Persediaan, Ringkasan DPA, Rincianrencana penggunaan.Berkas
Putus : 20-04-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 406/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DIAN KENCANA MANUNGGAL ABADI
177 Berkekuatan Hukum Tetap
  • awal dan akhir tabung adalahsebagaimana data persediaan tabung yang dilaporkan dalamSPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2007, 2008, dan 2009yang telah konsisten dicatat sebagai saldo persediaan olehWajib Pajak.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memintapenegasan kepada Termohon Peninjauan Kembali apakah datapersediaan awal dan persediaan akhir yang tercantum dalamLaporan HPP yang dilampirkan dalam SPT Tahunan PPhBadan Tahun Pajak 2008 adalah data yang sebenarnya atautidak.Bahwa Termohon Peninjauan
    Kembali menegaskan bahwa datapersediaan awal dan persediaan akhir dalam Laporan HPPTahun 2008 tersebut adalah benar.Bahwa kemudian diketahui perbedaan persediaan tabungmenurut Termohon Peninjauan Kembali dan PemohonPeninjauan Kembali adalah sebagai berikut:Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 406/B/PK/PJK/2017 Uraian Menurut Terbanding Menurut Pemohen BandingPersediaan Awal siLPG 12 kg 7.398 Isi saja Isi saja Tabung 12 kg 8.279 Tabung kosong + tabung isi Tabung kosong + tabung isiPersediaan
    Bahwa sesuai penjelasan Termohon Peninjauan Kembalidiketahui bahwa jumlah persediaan awal tabung dalam LaporanHPP mencerminkan jumlah keseluruhan tabung, baik tabungkosong maupun tabung isi.Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa haltersebut seharusnya juga berlaku untuk persediaan akhirdimana jumlah persediaan akhir tabung sebanyak 5.424 unitseharusnya juga mencerminkan jumlah seluruh tabung baikyang kosong maupun yang isi.Bahwa dalam argumentasi atas koreksi, Termohon PeninjauanKembali
    menyampaikan bahwa menurut Termohon PeninjauanKembali, jumlah persediaan akhir sebesar 5.424 unit tersebuthanya yang kosong saja.
    Masih ada persediaan tabung yangada isinya belum diperhitungkan oleh Pemohon PeninjauanKembali sebanyak 3.372 unit.Bahwa penjelasan Termohon Peninjauan Kembali mengenaipersediaan akhir tidak konsisten dan sangat bertolak belakangdengan penjelasan Termohon Peninjauan Kembali mengenaipersediaan awalnya.Bahwa dasar Majelis dalam mengambil keputusan adalahbahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam melakukan koreksiPeredaran Usaha atas koreksi penjualan tabung tidakmelakukan pemeriksaan fisik atau stok opname