Objek Sengketa Menimbulkan Kerugian Bagi PenggugatBahwa diterbitkannya Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor13/122/GBV/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011perihalKeputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT BPD Jawa Baratdan Banten, Tbk yang menjadi objek sengketa, secara langsungmenimbulkan kerugian dan melanggar kepentingan maupun hakPenggugat yang dilindungi hukum.

Tidak adanya kepastian bagi Penggugat untuk tetap menjabatsebagai Pemimpin Divisi Umum pada Bank BJB sebagaimanadiatur di dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 pada Bagian II Huruf Eangka 4 e angka (3) karena setelah Penggugat diangkatsebagai Direktur Operasi oleh RUPS Luar Biasa Bank BJB saatini Pemimpin Divisi Umum pada Bank BJB telah diisi oleh oranglain;Adapun bunyi ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 pada Bagian II Huruf

Penetapan Tertulis (Beschikking) dibawah Nomor13/122/GBVDPIP/Rahasia Tanggal 24 November 2011 tentangKeputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT BPD JawaBarat dan Banten Tbk.;b.

Putusan Nomor 151 K/TUN/2013telah ditentukan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBV2010sebagaimana ditegaskan di dalam surat Tergugat Nomor13/621/DPIP/Prz tanggal 12 Oktober 2011 dan Penggugatberdasarkan profesionalitas/keahlian di bidang perbankankhususnya di Bank BJB selama 26 tahun telah memiliki SertifikasiManajemen Risiko sebagaimana dipersyaratkan dalam PBI Nomor11/19/PBI/2009 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko BagiPengurus dan Pejabat Bank Umum;Berdasarkan ketentuan Pasal 22 PBI Nomor

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011 Perihal : KeputusanAtas Pengangkatan Anggota Direksi PT BPD Jawa Barat dan Banten, Tbk.Pada angka 2 dan angka 5;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur BankIndonesia Nomor 13/122/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 24 November 2011Perihal : Keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT BPD JawaBarat dan Banten, Tok. Pada angka 2 dan angka 5;4.

NIK2105012107650001 yang telah dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten KepulauanAnambas;Dikembalikan kepada Terdakwa Suria Alias Suria BinDjamaluddin Alm;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umumtelah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ranaipada hari Rabu, tanggal 1 April 2020 sebagaimana ternyata dari AktaPermintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2020/PN Ran Jo Nomor13

Panitera PengadilanNegeri Ranai masingmasing pada tanggal 9 April 2020, Nomor13/Pid.Sus/2020/PN Ran, yang ditujukan kepada : 1. Sdr. Afrinaldi, S.HKejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, 2.

bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkatbanding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang, makapermintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari danmemeriksa berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan olehPenyidik dan Berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, suratSurat lainnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor13

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ranai Nomor13/Pid.Sus/2020/PN Ran, tanggal 26 Maret 2020, atas namaTerdakwa Suria Alias Suria Bin Djamaluddin Alm yangdimohonkan banding tersebut ;3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;Halaman 12 Pututusan Nomor 238/PID.S US/2020/PT PBR.4.

Slr.w Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan suratgugatan, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSelayar pada tanggal 7 Oktober 2019 dalam Register Nomor13/Pdt.G.S/2019/PN.SIr, telah mengajukan gugatan dimuka persidangan :w Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan padahari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 Penggugat mau pun Tergugat telah hadirdimuka persidangan dan telah melakukan upaya Mediasi yang dimanaPenggugat mau pun Tergugat telah bersepakat

Pasal 148 Rbg dan segala ketentuan perundangundangan yang bersangkutan ;MENETAPKAN:alteenyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Penggugat Nomor13/Pdt.G.S/2019/PN.SIr dinyatakan GUGUR ; 2.emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Selayar untuk mencoretperkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN.SIr dalam register perkara perdata Gugatan Sederhana ;3enghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 326.000,

pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil DiBKKBN, tempat kediaman di Jalan Veteran Lorong I/ 08,Kelurahan Lasoani Kecamatan Mantikulore, Kota Palu,selanjutnya disebut Tergugat;Pengadilan Agama tersebut.Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Penggugat.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu padahari Rabu tanggal O06 Januari 2021 dengan register perkara Nomor13

Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya ;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Penggugat dan Tergugatdatang menghadap sendiri di persidangan.Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikankedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai makaatas pilihan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra.Narniati, SH., MH sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor13

Bahwa Pelawan bukanlah pihak ke tiga yang punya hak untukmengajukan Perlawan Eksekusi dalam perkara ini karena Pelawanadalah merupakan pihak dalam Perkara Nomor13/Pdt.G/2018/PN.Son, sebagaimana Pasal 207 HIR dan Pasal 225RBg; Bahwa yang berhak mengajukan Perlawanan adalah pihak ketigayang merasa di rugikan dalam Perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Sonbukan pihak dalam perkara tersebut yang mengajukan perlawanansedangkan pelawan adalah merupakan pihak dalam perkara Nomor13; Bahwa Pelawan tidak punya hak

Pasal 206 (6) RBg) jadi hanya dapat diajukan oleh pemilikHalaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 64/Pat.G/2021/PN Sonbarang, dengan demikian bahwa Pelawan sudah tidak memilikihak terhadap Tanah yang menjadi Objek Perkara karena Pelawansudah selesai haknya setelah putusan Pengadilan Negeri SorongNomor 13/Pdt.G/2018/PN.Son; Bahwa Pelawan sudah tidak punya hak untuk mengajukanPerlawanan eksekusi karena Hubungan hukum antara Pelawandengan Terlawan telah di putus berdasarkan putusan perkara nomor13

Bahwa apa yang di dalilkan oleh Pelawan dalam Gugatan PerlawananEksekusi tersebut, terkait kepemilikan Pelawan terhadap Tanah yangakan di Eksekusi terlawan tidak panjang lebar untuk menanggapinyakarena Pelawan sudah tidak punya hak di atas tanah yang akan dieksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor13/Pdt.G/2018/PN.Son;.

Terlawan mengharapkan agar Pelawan agarHalaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan, Nomor 64/Pat.G/2021/PN Sonmembaca baik baik terhadap Putusan Perkara Nomor13/Pdt.G/2018/PN.Son;Berdasarkan dalildalil tersebut diatas Terlawan mohon kepada yang MuliaMajelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenanmemutuskan dengan amarnya:A. DALAM EKSEPSI= Menerima dan mengabulkan eksepsi Terlawan untuk seluruhnya.B.

Bahwa Pelawan bukanlah pihak ke tiga yang punya hak untukmengajukan Perlawan Eksekusi dalam perkara ini karena Pelawanadalah merupakan pihak dalam Perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Son,sebagaimana Pasal 207 HIR dan Pasal 225 RBg; Bahwa yang berhak mengajukan Perlawanan adalah pihak ketiga yangmerasa di rugikan dalam Perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Son bukanpihak dalam perkara tersebut yang mengajukan perlawanan sedangkanpelawan adalah merupakan pihak dalam perkara Nomor13/Pdt.G/2018/PN.Son ; Bahwa Pelawan

KDITanggul, RT.001/RW.008, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan wolio, KotaBaubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2019 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 26September 2019 dengan register nomor : 51/SK/9/2019/PN.Psw ;Pengadilan Tinggi tersebut :Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggaratanggal 27 Pebruari 2020 Nomor 18/PDT/2020/PT KDI, serta berkas perkaraPutusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 9 Januari 2020 Nomor13

/Pdt.Bth/2019/PN Psw dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkaraini.TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 10September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pasarwajo pada tanggal 10 September 2019 dalam Register Nomor13/Pdt.Bth/2019/PN Psw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

bahwa pada tanggal 13 Januari2020 telah diberitahukan kepada kuasa hukum Pelawan atas perintah KetuaPengadilan tersebut ;Membaca Relas pemberitahauan putusan yang dibuat oleh JurusitaPengadilan Negeri Kelas II Pasarwajo bahwa pada tanggal 13 Januari 2020telah diberitahukan kepada para Terlawan I, Il dan Terlawan III;Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat Panitera PengadilanNegeri Kelas Il Pasarwajo bawa pada tanggal 24 Januari 2020 KuasaPelawan telah menyatakan permohonan banding atas perkara Nomor13

pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertamatersebut dalam memutus perkara aquo karena baik terhadap bukti bukti suratmaupan keterangan para saksi telah dipertimbangkan dengan tepat danbenar dan oleh karenanya semua pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama tersebut diambil alin untuk dijadikan pertimbangan hukumPengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo di tingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasar Wajo Nomor13

2020 yang dimohonkan banding,beralasan hukum untuk dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama tersebutdikuatkan, maka Pembanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah danharus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Memperhatikan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan ketentuanRBg serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ; .Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor13

Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 April 2019 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan surat kuasa khusus masingmasing tanggal 14 Juli 2018 dantanggal 17 Juli 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Mei 2019sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor13/PDT.G/2018/PN RTG juncto Nomor 07/PDT/2019/PT KPG, yang dibuatoleh

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor13/PDT.G/2018/PN Rtg tanggal 25 Juni 2018;3.

Menghukum Pembanding/semula Penggugat sekarang Termohon Kasasiuntuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;Atau: Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Memori Kasasi Pemohon Kasasi II: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula TerbandingIl/Tergugat Il; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor13/Pdt.G/2018/PN Rtg tanggal 28 November 2018; Membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding dalam PerkaraPerdata Nomor

Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkaraini sejumlah Rp.1.456.000.00 (satu juta empat ratus lima puluh enam riburupiah) ;Menimbang, setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Bukittinggi yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Mel2016KuasaPenggugat/Pembanding telah mengajukan permohonanbanding terhadapperkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor13/Pdt.G/2016/PN.Bkt tanggal 16 Mei 2016, dan permohonan banding mana

PDT/2016/PT PDGMenimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/ Pembandingtelah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara serta telah memenuhipersyaratan yang ditentukan oleh Undangundang, oleh karena itu permohonanbanding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari danmeneliti dengan seksama berkas perkara dan segala suratsurat yang berhubungandengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor13

/Pdt.G/2015/PN.Bkt tanggal 9 Mei 2016 dan Memori Banding yang dimasukanoleh Kuasa Penggugat/Pembanding serta Kontra Memori Banding yang dimasukanoleh Kuasa Para Tergugat/Terbanding ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 9 Mei 2016, Nomor13/Pdt.G/2015/PN.Bkt yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding berada dipihakyang kalah, maka semua biaya perkara

permohonan kasasi Pemohon Kasasi/dh Penggugat;2) Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan Nomor 49/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn;Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;2) Menyatakan Putus Hubungan Kerja Antara Pemohon Kasasi/dhPenggugat dengan Termohon Kasasi/ dh Tergugat terhitung sejak 17September 2018 karena melanggar perintah kerja sebagaimanayang dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) Undang Undang RI Nomor13

SusPHI/2021Tergugat telah sesuai dengan peraturan Perusahaan; Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerjanya karena melanggarPeraturan Perusahaan (vide Pasal 161 ayat (1) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003) maka Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi(Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003); Bahwa Penggugat yang sudah tidak melaksanakan pekerjaan sejakdiperintahkan mutasi, maka Penggugat tidak berhak upah proses (videPasal 93 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003; Bahwa hakhak

INDAKO TRADING COY tidak dapat dibenarkan, oleh karena telahdipertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003, sehingga permohonan kasasi tersebut dinyatakan untukditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara inidibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilanHalaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 166 K/Pdt.

./2017/PN Agm, tanggal 2 Oktober 2017 tentangPenetapan Hari Sidang;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal Nomor13/Pdt.G./2017/PN Agm, tanggal 29 September 2017;Telah membaca risalah panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untukmenghadiri sidang pertama pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017;Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan,pihak Pengugat hadir sedangkan pihak Tergugat

Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Arga Makmur, dalam register perkara perdata Nomor13/Pdt.G./2017/PN Agm dinyatakan dicabut;3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur untukmencoret perkara Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Agm dari dalam buku registerperkara;Nomor 3, Penetapan Nomor 13/PDT.G/2017/PN Agm4.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00( dua ribu rupiah);Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor13/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 14 Mei 2020, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1. Menyatakan terdakwa Heri Wibowo Alias Heri Bin Suraji (alm) telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MelakukanKegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa jjin Usaha Niagasebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.

diberi kesempatan untuk mempelajariberkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas di kirim kePengadilan Tinggi.Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan olehTerdakwa/Penasehat Hukum Umum dalam tenggang waktu dan menurut caraserta syaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalam undangundang, olehkarena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas berkasperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor13

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor13/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 14 Mei 2020 ;Dengan mengadili sendiri :1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding Heri Wibowo Alias Heri Bin Surajitidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Melakukan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Minyak tanpajin usaha niaga sebagaimana dalam dakwaan tunggal PenuntutUmum ;2.

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor13/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 14 Mei 2020, yang dimintakan bandingtersebut ;3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada keduatingkat pengadilan dimana pada tingkat banding sebesar Rp 5000.. ( limaribu rupiah);Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingg!

;Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;Lawan:Ricky Rano Cristian Rumimpunu, Umur 39 tahun, Pekerjaan Swasta, alamatKelurahan Mahakeret Barat lingkungan KecamatanWenang Kota Manado;;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar para Tergugat;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Manado pada tanggal 7 Januari 2021 dalam Register Nomor13

Kyai Mardjo, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan NegeriManado Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Mnd tanggal 26 April 2021, dan Nomor13/Pdt.G/2021/PN Mnd tanggal 29 April 2021 yang dibacakan di persidangan,sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnyaPenggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan ituharus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugurmaka Penggugat dihukum membayar

Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya yangtimbul dalam perkara ini;Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 898/PDT/2021/PT SBYMenimbang, bahwa Terbanding / Tergugat tidak mengajukan kontramemori banding ;Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkasperkara tersebut beserta suratsurat yang terlampir, memori bandingPembanding, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor13/Pdt.G/2021/PN Mjk tanggal 9 November 2021, Pengadilan Tinggi dapatmenyetujul pertimbangan dan putusan

Undang Undang Nomor 2 Tahun1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahanterakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugattersebut:Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 898/PDT/2021/PT SBYMenguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor13/Pdt.G/2021/PN.

seadiladilnya.Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Terbanding semulaTergugat, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Repliknyatertanggal 27 Mei 2020,pada persidangan selanjutnya Terbanding semulaTergugat juga mengajukan Dupliknya tertanggal 3 Juni 2020 secara tertulisdipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;Membaca serta memperhatikan uraianuraian dan pertimbanganpertimbangan yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan PengadilanNegeri Soe pada tanggal 13 Agustus 2020 dalam Register Nomor13

Menghukun Pembanding/Penggugat untuk membayar biayaperkara ini.Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari BerkasPerkara (Inzage) kepada Pembanding semula Penggugat Nomor13/Pdt.G/2020/PN.Soe yang dilaksanakan oleh JurusitaHalaman 8 dari 11 Putusan Nomor 122/PDT/2020/PT.KPGPengganti Pengadilan Negeri Soe pada hari Selasa tanggal O1September 2020 dan Terbanding semula Tergugat yangdilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Soepada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 denganmenerangkan supaya

datang untuk mempelajari berkas perkaradi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe selama 14 (empat belas)hari terhitung mulai setelah pemberitahuan ini sebelum berkasperkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Soe Nomor13/Pdt.G/2020/PN.Soe diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada tanggal 13 Agustus 2020,Pembanding semula Penggugat telahmenyatakan permohonan banding pada tanggal 24 Agustus 2020, sehinggapermohonan banding

perkara dalam kedua TingkatPeradilan tersebut dibebankan kepadanya;Mengingat, Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umumyang telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 49Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.bg dan peraturan perundangundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI : Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugattersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor13

Penegak, Rt. 007 Rw.004, Desa Simpang Yul,Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat,sebagai Pemohon Il;.Pengadilan Agama tersebut.Telanh membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il.DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal28 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok.pada hari Senin tanggal tersebut dengan register perkara Nomor13/Pdt.P/2021/PA.MTK telah mengajukan permohonan yang berbunyi

yang dapat mengganggu kelangsunganpendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kKesiapan organ reproduksi belummatang, kemampuan bertanggung jawab sebagai seorang isteri, status sosialdan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanyaberselisin dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga.Bahwa setelah mendengar saran yang diberikan Hakim, kemudianPemohon dan Pemohon II menyatakan mencabut mencabut permohonannyayang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor13

SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Pebruari 2017Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor13/Pdt.G/2017/PA.Sbga tanggal 13 Pebruari 2017 dan Tergugat tidakkeberatan dengan pencabutan tersebut;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segalayang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkanHalaman ke3 dari 5 halaman Putusan No. 13/Padt.G/2017/PA.Sbga.dari

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor13/Pdt.G/2017/PA.Sbga dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3.

Penggugat 1 (Bimo Prasetyo)1.Masa Kerja; 3 Tahun 8 BulanUang Pesangon (UP) Pasal 156 ayat (2) UndangUndang Nomor13/2003:2 x Gaji Pokok x 4 (empat) bulan upah = 2 x Rp2.673.643, x 4 =Rp21.101.144, (dua puluh satu juta seratus satu satu ribu seratusempat puluh empat rupiah);Uang Penghargaan Masa Kerja (UMPK) Pasal 156 ayat (3)UndangUndang Nomor 13/2003:Gaji Pokok x 2 (dua) bulan upah = Rp2.637.643, x 2 =Rp5.275.286, (lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratusdelapan puluh enam rupiah);Uang

Masa Kerja; 3 Tahun 8 BulanUang Pesangon (UP) Pasal 156 ayat (2) UndangUndang Nomor13/2003);2 x Gaji Pokok x 4 (empat) bulan upah = 2 x Rp2.673.643, x 4 =Rp21.101.144, (dua puluh satu juta seratus satu satu ribu seratusempat puluh empat rupiah);2. Uang Penghargaan Masa Kerja (UMPK) Pasal 156 ayat (3)UndangUndang Nomor 13/2003:Gaji Pokok x 2 (dua) bulan upah = Rp2.637.643, x 2 =Rp5.275.286, (lima juta dua ratus tujun puluh lima ribu dua ratusdelapan puluh enam rupiah);3.

Masa Kerja; 2 Tahun 2 BulanUang Pesangon (UP) Pasal 156 ayat (2) UndangUndang Nomor13/2003);2 x Gaji Pokok x 3 (tiga) bulan upah = 2 x Rp2.673.643, x 2 =Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 259 K/Pdt.SusPHI/2020Rp15.825.858, (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribudelapan ratus lima puluh delapan rupiah);2.

DAN DALAM REKONVENSI :Menghukum Tergugat dalam Konvensi / PenggugatRekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini yaitu sebesar Rp. 191.000, (seratussembilan puluh satu ribu rupiah) ;Membaca, akta pernyataan permohonan bandingyang dibuat oleh JOKO SUTRISNO, SH PaniteraPengadilan Negeri Bantul, yang menyatakanbahwa pada tanggal 2 Desember 2009, kuasa hukumTergugat / Pembanding telah mengajukan permohonanagar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan NegeriBantul tanggal 2 Nopember 2009 Nomor13

Maret 2010, telahdiberitahukan kepada kuasa hukum Para Penggugat / ParaTerbanding tanggal 25 Maret 2010 ;Membaca, relaas pemberitahuan untuk memeriksadan membaca berkas perkara Nomor13/Pdt.G/2009/PN.Btl. yang telah selesai diminutasisebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah memberikesempatan kepada kedua belah pihak masing masingpada tanggal 17 Meret 2010 dan 25 Maret 2010 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dariPembanding semula Tergugat telah diajukan dalamtenggang

(Penggugat) telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukumsebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor13/Pdt.G/2006/PN Kpg.3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis Consortium) karenatidak menggugat S.A.A. Matatula sebagai salah satu pihak berperkara sebabS.A. A. Matatula termasuk salah satu pihak dalam perkara a quo (Nomor13/Pdt.G/2006/PN Kpg.);4.

/Pdt.G/BA.Eks/2006/PN Kpg. tanggal 30 April 2013 (bukti T.1 & T.V9);Berdasarkan buktibukti yang diajukan dalam perkara a quo olehTergugat/Terbanding/Termohon Kasasi, Judex Facti telah pertimbangkandan berpendapat mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding/TermohonKasasi serta menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi tidak dapat diterima;Bahwa batasbatas objek sengketa versi Termohon Kasasi/Terbanding/Terggugat dalam surat gugatannya (in casu Perkara Perdata Nomor13/Pdt.G/2006/PN Kpg. juncto

dan eksekusi lanjutan padatanggal 30 April 2013 mengalami cacat formil karena objek yangdiekskusi oleh Pengadilan Negeri Kupang tersebut ternyata berbedadengan fakta di lapangan baik tentang batasnya maupun luasnyamaka tentang permasalahan tersebut pada saat pelaksanaaneksekusi telah dapat diselesaikan sebagaimana terurai dalampenjelasan isi dan bukti T1 & T.V8) dimana Juru Sita PengadilanNegeri Kupang telah menjelaskan bahwa oleh karena adanyaperbedaan luas objek sengketa dalam perkara perdata Nomor13

Yurisprudensi merupakan salah satusumber hukum formal selain undangundang, kebiasaan, dan traktat,namun jika kita sejajarkan Putusan Perkara Perdata Nomor13/Pdt.G/2006/PN Kpg. juncto Nomor 78/PDT/2006/PT K. juncto Nomor424 K/PDT/2009) Perkara Perdata Nomor 13/Pdt.G/2006/PN Kpg. junctoNomor 78/PDT/2006/PT K. juncto Nomor 424 K/PDT/2009) tidak dapatmenjadi yurisprudensi, sebab putusan tersebut bertentangan denganhukum formal, kebiasaan dan traktat juga bertentangan denganyurisprudensi lainnya, yang

,juncto Nomor 424 K/PDT/2009) sangatlah bertentangan denganhukum atau ketentuan yang berlaku, sebab secara nyata gugatantersebut berbeda luas dan batasnya dengan objek sengketa yangsebenarnya, namun Judex Facti mengabaikan hal tersebut, makauntuk membuktikan fakta hukum yang terkandung dalam perkaratersebut, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah mengajukangugatan, dengan alasan hukum bahwa luas dan batas obyeksengketa yang diputus dalam Perkara Perdata Nomor13/Pdt.G/2006/PN Kpg. juncto Nomor

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.Halaman dari halaman 7Putusan : 33/PDT/2016/PT.BJM1.656.000 (satu juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor13/Pdt.G/2015/PN.Pli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yangdiajukan oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 30 Nopember 2015 telahmengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelaiharitanggal 25 Nopember 2015 Nomor : 13/PDT.G/2015/

Bahwa yang digugat adalah pengembalian Hak Milik dan Ganti Rugi bukanmempermasalahkan terbitya Keputusan Mendagri tertanggal 28 Februari1987 Nomor : 15/DJA/1987 tentang Pembatalan 648 Sertifikat Hak AtasTanah ;Berdasarkan uraian diatas, Pembanding semula Penggugat memohondengan hormat kiranya Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenanmemutuskan := Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 25Desember 2015 dan mengadili sendiri atas perkara nomor13/Pdt.G/2015/PN.Pli ; Mengabulkan gugatan

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor13/Pdt.G/2015/PN.Pli. tanggal 25 Nopember 2015 yang dimohonkanbanding tersebut ;Halaman 6 dari halaman 7Putusan : 33/PDT/2016/PT.BJM3.