• Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar untuk mencoret nomor perkara pidana No.7/PID/2019/PT.MKS dalam buku register perkara pidana.

Pembanding / Terdakwa Cornelius Chandra Yuarsapada tanggal 17 Januari 2019 dan Pembanding II / Jaksa Penuntut Umum padatanggal 22 Januari 2019 telah menyatakan MENCABUT permintaan bandingatas putusan Pengadilan Negeri Mamuju No 243/Pid.B/2018/PN.Mam tanggal13 Desember 2018, berdasarkan Akta Pencabutan Permintaan Banding No243/Akta Pid.B/2018/PN.Mam beserta surat dari Panitera Pengadilan NegeriMamuju No.W22.U12165/HK.01/01/2019 tanggal 23 Januari 2019.Menimbang, bahwa berkas perkara banding No 7/Pid/2019/PT.Mks

Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar untuk mencoretnomor perkara pidana No.7/PID/2019/PT.MKS dalam buku registerperkara pidana.Demikian penetapan dibuat dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari SENIN tanggal 28 JANUARI2019, oleh Kami : NASARUDDIN TAPPO, SH.MH, sebagai Hakim KetuaMajelis, MAKKASAU, SH.MH. dan AHMAD GAFFAR, SH.MH masingmasingsebagai HakimHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil KetuaPengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Januari 2019

• - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkep tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 162/PID.SUS/ 2018/PT.MKS tanggal 20 Maret 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 130 Pid.Sus/2017/PN.Pkj tanggal 22 Januari 2018 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 16 (enam belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan

  Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 162/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 20 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.2.Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 22 Januari2018, Nomor 130/Pid.Sus/2017/PN.Pkj, yang dimintakan bandingtersebut;Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2096 K/Pid.Sus/20183.

  No. 2096 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan JudexFacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak denganperbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiMakassar Nomor 162/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 20 Maret 2018 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 130Pid.Sus/2017/PN.Pkj tanggal 22 Januari 2018 harus diperbaiki mengenailamanya pidana penjara

  1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Pangkep tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 162/PID.SUS/2018/PT.MKS

• Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/TerdakwaSOFYAN tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 21/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS tanggal 11 April 2018 yang mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 72/Pid.Sus.TPK/2017/PN Mks.- tanggal 12 Oktober 2017 tersebut sekedar mengenai pidana pengganti denda menjadi denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila

  Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Makassar Nomor 21/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS tanggal 11 April2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa tersebut:Mengubah/memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Makassar Nomor72/Pid.Sus.

• ICHWAN TAUHID KULLE tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 118/PDT/2014/PT.MKS tanggal 23 Juni 2014 yang memperbaiki amar Putusan PengadilanNegeri Makassar Nomor 198/Pdt.G/2013/ PN.Mks tanggal 21 November 2013 yangamar selengkapnya sebagai berikut:

  Fatimah telah berhasil membuktikan dalilgugatannya; Namun demikian perlu adanya perbaikan sekedar susunan amarputusan Judex Facti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Judex Factidalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, makapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: ABDUL KAHAR KULLE,dan kawankawan, tersebut harus ditolak dengan perbaikian Putusan PengadilanTinggi Makassar Nomor 118/PDT/2014/PT.MKS tanggal 23 Juni 2014 yangmemperbaiki

  ICHWAN TAUHID KULLE tersebut:Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 118/PDT/2014/PT.MKS tanggal 23 Juni 2014 yang memperbaiki amar Putusan PengadilanNegeri Makassar Nomor 198/Pdt.G/2013/ PN.Mks tanggal 21 November 2013 yangamar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi TergugatTergugat;Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat;Dalam Rekonvensi:Hal. 23 dari 25 hal. Put.

• - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR tersebut; - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 103/PID.SUS/ 2018/PT.MKS tanggal 20 Februari 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1056/Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 28 Agustus 2017 mengenai kualifikasi tindak pidana menjadi Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan meniadakan pidana denda; - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya

  Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 103/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 20 Februari 2018:1.2.Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1057/Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 28 Agustus 2017 yang dimintakanbanding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatunkan kepadaTerdakwa, hingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

  No.2872 K/PID.SUS/2018Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan JudexFacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak denganperbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan TinggiMakassar Nomor 103/PID.SUS/2018/PT.MKS tanggal 20 Februari 2018 yangmemperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1057/Pid.Sus/2017/PN.Mks tanggal 28 Agustus 2017 harus diperbaiki mengenai kualifikasitindak

  Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004, perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;MENGADILI Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR tersebut: Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 103/PID.SUS/2018/PT.MKS

• M E N G A D I L I- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 265/PID/2016/ PT.MKS tanggal 22 September 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 486/Pid.B/ 2014/PN.Mks tanggal 16 Juli 2014 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi

• Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 399/ PDT/2017 /PT.MKS., tanggal 24 Nopember 2017, tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalamtingkat2.

  Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan TinggiMakassar, Nomor: 399/ PDT/ 2017 / PT.MKS., tanggal 24 NopemberHal 3 dari 33 hal Putusan perkara No.399/PDT/2017/PT.MKS.,2017, untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa danmengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;3.

  Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sejumlah Rp.2.166.000,(dua juta seratus enam puluh enamribuHal 9 dari 33 hal Putusan perkara No.399/PDT/2017/PT.MKS.,5.

  Pihak pertama danPihak ketiga membayar ganti pembayaran PBB yang telah dibayar oleh thakHal 30 dari 33 hal Putusan perkara No.399/PDT/2017/PT.MKS.

  LOEQES 5. wwe t te teem meee eey enne Rp.3.000,Hal 35 dari 33 hal Putusan perkara No.399/PDT/2017/PT.MKS.,A. Pemberkasan. ..... .....:00e0eee Rp.136.000,JUMLAH Rp.150.000.(Seratus lima puluh ribu rupiah)Hal 36 dari 33 hal Putusan perkara No.399/PDT/2017/PT.MKS.,Hal 37 dari 33 hal Putusan perkara No.399/PDT/2017/PT.MKS.,

• KASMIDI, S.E. bin ABIDIN tersebut ;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 41/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. tanggal 14 Desember 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/PID/SUS/2014/PN.MKS. tanggal 16 Desember 2014 sekedar mengenai besarnya pidana denda dan pidana kurungan pengganti

  Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Makassar Nomor 41/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. tanggal 14 Desember2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwadan Jaksa/Penuntut Umum tersebut ; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Desember 2014 Nomor40/PID.SUS/2014/PN.MKS

  KASMIDI, S.E. bin ABIDIN tersebut ;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI SIDENRENG RAPPANG tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Makassar Nomor 41/PID.SUS.KOR/2015/PT.MKS. tanggal14 Desember 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 40/PID/SUS/2014/PN.MKS.tanggal 16 Desember 2014 sekedar mengenai besarnya pidana denda danpidana kurungan pengganti pidana

• Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMPADA KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR tersebut; Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 38/Pid.Sus/2020/PT.MKS tanggal 11 Maret 2020 yang menguatkan PutusanPengadilan Negeri Makassar Nomor 185/Pid.S/2019/PN.Mks tanggal19 Desember 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)bulan; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

• SIMANJUNTAK,SH; Hal 2 dari 19 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2018/PT.MKS.,3.

  Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 33/ PDT/2018 / PT.MKS., tanggal 01 Februari 2018, tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat2. Surat Penunjukan Panitera Pangganti oleh Panitera Pengadilan TinggiMakassar Nomor: 33/ PDT/ 2018 / PT.MKS., tanggal 05 Februari 2018,untuk menadampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;3.

  Bahwa dengan PAILITnya FIRMA LITHA & Co LITHA BRENT, SE Ahli waris(Alm) RIBKA RURU, maka seluruh hartnya masuk dalam budel PAILITtermasukHal 14 dari 19 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2018/PT.MKS.

  di Kantor Turut Terbanding II/ Turut Terlawan IIHal 15 dari 19 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2018/PT.MKS.

  (Seratus lima puluh ribu rupiah)Hal 20 dari 19 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2018/PT.MKS.,Hal 21 dari 19 hal Putusan Perkara Perdata No.33/PDT/2018/PT.MKS.,

• Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 315/ PDT/2017 / PT.MKS., Tanggal 22 September 2017, tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan TinggiMakassar, Nomor: 315/ PDT/ 2017 / PT.MKS., tanggal 22 Septe,mber2017, tentang penunjukan Panitera Pengganti, untuk menadampingidan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebutdalam Tingkat Banding; Hal 4 dari

  18 hal Putusan perkara No.315/PDT/2017/PT.MKS.,2.

  DENGAN MENGADILI SENDIRI: Hal 16 dari 18 hal Putusan perkara No.315/PDT/2017/PT.MKS.,1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untukSeluruhnya;2.

  Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In de Gewesten BuitenJava En Madura Stb Nomor : 1927/227 (R.Bg), Hukum Acara Perdata DaerahLuar Pulau Jawa dan Madura, (khusus Pasal 199205), Peraturan Perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; Hal 18 dari 18 hal Putusan perkara No.315/PDT/2017/PT.MKS.

  PANITERA,Hal 20 dari 18 hal Putusan perkara No.315/PDT/2017/PT.MKS.,PANITERA MUDA PIDANAYULIUS TAPPI, SH. Nip.195807031981031007.,Hal 21 dari 18 hal Putusan perkara No.315/PDT/2017/PT.MKS.,

• No.49/PDT/2017/PT.MKS.,11.

  No.49/PDT/2017/PT.MKS.

• Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTinggi Makassar, Nomor: 141/ PDT/ 2019/ PT.MKS., tanggal 23 Mei2019, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksadan mengadili perkara tersebut dalam TingkatBandinQ;Hlm 2 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,3.

  Menyatakan bahwa Para Tergugat yang menguasai Tanah 9 (petak) sawahC.I tercatat nama Indo Nurung No.Buku Pendaftaran Huruf C:128CI NomorHlm 8 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS..

  Tanggapan mengenai KEBERATAN KELIMAHim 46 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,Tentang Tanah Sengketa Tidak Daluasra dengan alasan sebagaiberikut :1.

  Bahwa Penggugat / kini Pembanding keberatan karena marasa mampumembuktikan dalildalil gugatannya dengan adanya P6 berupa RincikHim 48 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.

  PaniteraPanitera Muda PerdataSULAIMAN,SH.MHNIP: 1974 0611200212 1 001Hlm 66 dari 63 hlmPut Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

• Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor47/PDT/2017/PT.MKS, tanggal 22 Maret 2017, Jo Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor 3029 K/Pdt/2017, tanggal 12 Desember20172. Bahwa obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam putusanPengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 05/Pdt.G/2016/PN.Sdr,tanggal 29 Agustus 2016, Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor47/PDT/2017/PT.MKS, tanggal 22 Maret 2017, Jo.

  Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :47/PDT/2017/PT.MKS, Tanggal 22 Maret 2017, Jo.

  Putusan PengadilanTinggi Makassar Nomor : 47/PDT/2017/PT.MKS, Tanggal 22 Maret 2017,Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3029K/Pdt/2017, tanggal 12 Desember 2017Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor :05/Pdt.G/2016/PN.Sdr, tanggal 29 Agustus 2019, Jo. Putusan PengadilanTinggi Makassar Nomor : 47/PDT/2017/PT.MKS, Tanggal 22 Maret 2017,Jo.

  Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 47/PDT/2017/PT.MKS, tanggal22 Maret 2017, Jo.

  No.463/PDT/2019/PT.MKS

• Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor:453/ PID/ 2017/ PT.MKS., tanggal 15 Nopember 2017, tentang penunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam TingkatBanding;2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti olen Panitera Pengadilan TinggiMakassar Nomor: 453/PID/2017/PT.MKS., Tanggal 15 Nopember 2017, untukmendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkaraHal 1 dari 8 hal Putusan Perkara Nomor:453/PID/2017/PT.MKS.

  Taha(Almahrum) yang sebelumnya saksi Andi Nursantan meminta jin untukmembangun saluran pompanisasi air dan lokasi tersebut telah diganti rugikorban Andi Nursantan pada tahun 1998 sehingga sejak saat itu saksi AndiNursantan yang menguasai saluran airterSeDUt; 2222 o nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nen nn neeHal 2 dari 8 hal Putusan Perkara No.453/PID/2017/PT.MKS.., Bahwa setelah saksi Andi Nursantan membangunsaluran pompanisasi air kesawah milik warga saksi H.

  KACONG ,telah terbukti bersalah melakukan tindak Pidana Pengrusakan sebagaimandalam dakwaan tunggal Jaksa POenuntut Umum yaitu pasal 406 ayat (1)Hal 3 dari 8 hal Putusan Perkara No.453/PID/2017/PT.MKS.,2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRUL RAMADHAN Bin H.KACONG dengan pidana penjara selama 6 (enaqm) bulan ;3. Menetapkan barang bukti 1 (Satu) buah linggis berbentuk pacul (T) yang kedua ujungnya runcingyang bergagang kayu bulat dirampas untuk dimusnahkan ;4.

  ,tanggal 11 Oktober 2017 dapat dipertahankan dalam peradilanTingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan di jatuhi pidanamaka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Peradilan,yang dalam Tingkat Banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan ini;Hal 6 dari 8 hal Putusan Perkara No.453/PID/2017/PT.MKS.,1.

  ,Hal 8 dari 8 hal Putusan Perkara No.453/PID/2017/PT.MKS..,Hal 9 dari 8 hal Putusan Perkara No.453/PID/2017/PT.MKS.,

• Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 214/ PDT/2019/ PT.MKS., tanggal 1 Juli 2019, tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding;2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTinggi Makassar, Nomor: 214/ PDT/ 2019/ PT.MKS., tanggal 2 Maret2019, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksadan mengadili perkara tersebut dalam TingkatBanding;3.

  Mato meninggal dunia padatahun 2004, dan meniggalkan ahli waris in casu Para Penggugat,Hlm 5 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,namun pembagian hasil sawah antara para Penggugat dan paraTergugat tetap berlangsung sampai tahun 2016..

  Mato Bahwa Penggugat , Il, Ill, IV dan V sekarang sebagai Pemohon Banding I, Il, Ill,IV dan V sangat keberatan atas pertimbanngan tersebut dimana kalau memangperkara ini masuk pada rana kewarisan, tidak dinyatakan dalam pertimbanganHim 14 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.

  Senni sawah 18 Are tersebut diberikan H.Hlm 25 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,Mato. Kemudian saksi Hartawan, menerangkan tanah sengketa 60 Are dibagi 2( dua ) yakni 42 Are dan 18 Are tanah sengketa hanya 18 Are dan dikuasai olehHj. Senni yang garap adalah La Makka anak Hj.

  ,Hm 28 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,ttdK U SNO, SH.,MHPANITERA PENGGANTI,ttdPAIRAH, SH.Perincian biaya perkara:1. RedakSi ......... ccc cee eee eee eee eee ees Rp. 10.000,2. Materai......... ccc = Rp. 6.000,3. Pemberkasan ... 2... ..ccceeeeee eeeRp. 134.000,JUMLAH Rp.150.000.(Seratus lima puluh ribu rupiah )Untuk SalinanPengadilan Tinggi Makassara.n. PaniteraPanitera Muda PerdataSULAIMAN,SH.MHNIP: 1974 0611200212 1 001Hlm 29 dari 28 hlm Put Nomor: 214/PDT/2019/PT.MKS.,

• Seluruh berkas perkara dan suratsurat yang lain yang berhubungandengan perkaratersebut; Hal 3 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.

  HALI BintiHal 23 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,MANGEMBA tersebut), atau sebagaimana yang disebutkan pada Alasan BandingKeTiga di atas.

  Hal mana tersebut adalahHal 24 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.

  Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar,kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding serayaHal 35 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.

  ,Nip. 19570904 198401 2001Hal 48 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,Hal 49 dari 46 hal Putusan Perkara No.24/PDT/2018/PT.MKS.,

• ., tertanggal 22 Februari 2016, sejaktanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;Hal 1 dari 109 halaman putusan perkara No.01/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.,3.

  Kuasa Pengguna AnggaranHal 27 dari 109 halaman putusan perkara No.01/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.

  H.Hal 99 dari 109 halaman putusan perkara No.01/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.,SUYUTI ARIFIN, Sp.S A.n.

  Kes tersebut sebagaimana diatur dan diancamHal 106 dari 109 halaman putusan perkara No.01/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.

  ,Hal 130 dari 109 halaman putusan perkara No.01/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.,Hal 131 dari 109 halaman putusan perkara No.01/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.,Hal 132 dari 109 halaman putusan perkara No.01/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS.,

• 20 / PID.Sus.KOR / 2011 / PT.MKS

  PUTUSAN:NOMOR: 20 / PID.Sus.KOR / 2011 / PT.MKS. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak pidanaKorupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusansebagai berikut didalam perkara atas nama Terdakwa : Nama Lengkap : Drs.

  /PN.MKL., sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal10 Februari 2011; 1.Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makale,berdasarkan surat Penetapan Perpanjangan Penahanan, tertanggal07...07 Januari 2011, Nomor:03/Pen.Pid/2011/PN.MKL.sejak tanggal 07Januari 2011 sampai dengan tanggal 11 April 2011; Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiMakassar yang I, berdasarkan surat Pepentapan perpanjanganpenahanan tertanggal 1 April 2011, Nomor:214/ Pen.Pid/ PP.I/ 2011/PT.MKS

  . sejak tanggal 12 April 2011 sampai dengan tanggal 11 MeiPerpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan TinggiMakassar yang Il, berdasarkan surat Pepentapan perpanjanganpenahanan tertanggal 11 Mei 2011, Nomor:357/ Pen.Pid/ PP.II/ 2011/PT.MKS. sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 10 JuniPengalihan tanahan dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjaditahanan Kota oleh Hakim Ketua Majelis, berdasarkan surat Penetapantertanggal 1 Juni 2011, Nomor:129/ Pen.Pid/ 2010/ PN.MKL.

  Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 3Oktober 2011 Nomor:20/PEN.MAJ/2011/PT.MKS tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 20/PID.SUS.KOR/ 2011/ PT.Mks. di tingkat banding; 2. Surat Penetapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Makassartertanggal 3 Oktober 2011, Nomor: 20/PP/2011/ PT.

  MKS tentangpenunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantuMajelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 20/PID.SUS.KOR/ 2011/ PT.Mks. ditingkat banding ; 3. Berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan dengan) =)

• No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 16 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 17 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 18 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 19 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 20 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 21 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 22 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 23 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 24 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS.

  No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 26 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 27 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 28 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 29 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 30 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 31 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 32 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 33 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 34 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS.

  No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 36 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 37 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 38 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 39 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 40 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 41 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 42 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 43 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 44 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS.

  No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 46 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 47 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 48 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 49 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS. Hal 50 dari 15 Hal Put. No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS.+ ttdDR. H.YAHYA SYAM,SH.,MH. PANITERA PENGGANTI,ttdST. SOHRAH HANNAN, SH. Pengesahan :Salinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarAn.

  No.240/Pid.Sus/2019/PT.MKS.