Ditemukan 2248 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : parisal pardial parasian parisai persil parsiah parsila parsiam partial parsian
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 03-01-2023 — Putus : 21-03-2023 — Upload : 27-04-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pid.B/2023/PN Smg
Tanggal 21 Maret 2023 — Penuntut Umum:
EFRITA SH
Terdakwa:
SANTOSO Bin TANTO HIN
200 — 23
  • /> 5. Salinan asli Akta Jual Beli Nomor: 1919 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Bambang Riyadi, S.H. tanggal 22 November 2017 antara Santoso selaku penjual dengan Shofiyana Naila selaku pembeli;
    6. Salinan Akta Jual Beli Nomor: 1055 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT Bambang Riyadi, S.H. tanggal 01 Juli 2019 antara Santoso selaku penjual dengan Nadra Suvit selaku pembeli;
    7. Satu bundel asli dokumen Berita Acara Serah Terima Sertifikat yang telah dipecah parsial
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg.
Tanggal 11 Mei 2016 — dr. H. BUDI SUBIANTORO, M.KM
99 — 29
  • November digunakan untuk pembayaran kegiatanpembinaan JKN ke Puskemas sebesar Rp. 103.240.000, (Sseratus tigajuta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu untuk pembelian makan,sewa gedung, pembelian snack, honor narasumber dari BPKPPerwakilan Provinsi Jawa Barat yaitu saudari Rima Novita dan saudaralwan Ridwan serta pembelian sarana dan prasarana, sebagaimana tandabukti berupa tanda terima, kwitansi, nota belanja dan Bon.Pada bulan Juni s/d Juli digunakan untuk anggaran kegiatanpembahasan RAPBD parsial
    320.422.000, (tiga ratus dua puluhjuta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).Pada bulan Juli 2014 digunakan untuk pembayaran kunjunganke Sleman dalam rangka Study Banding BLUD dilaksanakanoleh saudari YUYUM sebesar Rp. 162.000.000, (seratus enampuluh dua juta).Pada bulan Juli s/d November digunakan untuk pembayarankegiatan pembinaan JKN ke Puskemas' sebesar Rp.103.240.000, (seratus tiga juta dua ratus empat puluh riburupiah).Pada bulan Juni s/d Juli digunakan untuk anggaran kegiatanpembahasan RAPBD parsial
    tersebut di atas,juga dipergunakan untuk kepentingan lain, yaitu :1) Pada bulan Juli 2014 digunakan untuk pembayaran kunjungan ke Slemandalam rangka Study Banding BLUD dilaksanakan oleh saudari Yuyum sebesarRp. 162.000.000, (seratus enam puluh dua juta).2) Pada bulan Juli s/d November digunakan untuk pembayaran kegiatanpembinaan JKN ke Puskemas sebesar Rp. 103.240.000, (Seratus tiga juta duaratus empat puluh ribu rupiah).3) Pada bulan Juni s/d Juli digunakan untuk anggaran kegiatan pembahasanRAPBD parsial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 25-08-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 474 K/TUN/2015
Tanggal 5 Nopember 2015 — I. LAMRIA HUTASOIT, DKK., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LABUHANBATU VS SALMON SIMANJUNTAK, DKK;
40 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pengadilan Tinggimenila bahwa Tergugat/Terbanding justru sebaliknya telah tidak cermat dalammenganalisis peraturan perundangundangan khususnya pasalpasal yangterkait dengan prosedur penerbitan Sertifikat yang dalam Ketentuan Pasal 26harus diumumkan (i.c. kedelapan Sertifikat Hak Milik objek engketa) perkaraa quo, yang hanya membaca pasal dari aliniea Paragraf 1 (yakni Pasal 23) dansebagian dari isi pasalpasal yang dimuat dalam Paragraf 2 (Pasal 24) denganmembatasi diri hanya berpedoman pada sebagian (parsial
    K/TUN/2015menila bahwa Tergugat/Terbanding justru sebaliknya telah tidak cermat dalammenganalisis peraturan perundangundangan khususnya pasalpasal yangterkait dengan prosedur penerbitan Sertifikat yang dalam Ketentuan Pasal 26harus diumumkan (i.c. kedelapan Sertifikat Hak Milik objek engketa) perkaraa quo, yang hanya membaca pasal dari aliniea Paragraf 1 (yakni Pasal 23) dansebagian dari isi pasalpasal yang dimuat dalam Paragraf 2 (Pasal 24) denganmembatasi diri hanya berpedoman pada sebagian (parsial
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-06-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DAVID PRIMA, SH
Terdakwa:
dr. MARLIANA LUBIS,M.Kt
157 — 32
  • dengankebenaran yuridis formal dan kebenaran materil biaya yang dikeluarkanberkaitan dengan Klaim Dana BPJS RSUD Batu Bara sebagai hak prestasiyang seharusnya dibayar serta perbuatan melawan hukumataspenggunaan dana Klaim BPJS pada RSUD Baru Bara.Bahwa realisasi pelaksanaan dan pembayaran kegiatan penggunaan danaklaim BPJS pada RSUD Batu Bara tahun 2014 dan 2015 Yaitu dengan caraProses Penerimaan Dana.Bahwa Kesimpulan kerugian keuangan Negara, dalam menentukanpenghitungan kerugian keuangan jenis parsial
Pengadilan PT SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 05-08-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 14-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 15/PID.TPK/2019/PT SMR
Tanggal 3 September 2019 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : RUDI SUSANTA, SH., MH.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : H. HAIRUDDIN Bin H. M. KASIM
125 — 80
  • UndangUndang Tindak Pidana Korupsi, makapatutlan dan adil menurut hukum mutatis mutandis untuk mengubahstraffmaat tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, makamutandis alasan keberatan Penuntut Umum bahwa hukuman pemidanaanterdakwa harus diperberat dengan pertimbangan : mencegah dilakukannya tindak pidana serupa melalui efek jera; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidanaPatut dikesampingkan karena bersifat parsial
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-04-2016 — Putus : 06-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 6 September 2016 — - Drs.H.MASRI,Msi
79 — 38
  • diangkat oleh PA (PenggunaAnggaran) berdasarkan Surat Keputusan atau Penetapan dari PA(Pengguna Anggaran) dan apabila PPK (Pejabat Pembuat Komitment) tidakada maka PA (Pengguna Anggaran) dapat bertindak sebagai PPK (PejabatPembuat Komitment).Bahwa Ahli mengatakan bahwa dalam suatu kegiatan dibenarkan kalautidak ada PPK (Pejabat Pembuat Komitment) dan apabila satu Substansiada kekeliruan atau kesalahan dalam Pengadaan Barang dan Jasa tidaksesuai dengan tupoksinya, pertanggung jawabannya terhadap Parsial
    danKeatas.Bahwa Parsial adalah ada kesalahan katakanlah pada Panitia Pelelanganmaka itu menjadi tanggung jawab Panitia Pelelangan kalau tanggung jawabyang atas karena PA (Pengguna Anggaran) bertanggung jawab atasseluruh Unit Kerja yang dipimpinnya dan PA (Pengguna Anggaran) tetapbertanggung jawab ke hukum Publik.Hal 120Putusan Pengadilan TIPIKORNomor: 36/Pid.Sus.
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 08-12-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 10-02-2022
Putusan PT PALEMBANG Nomor 14/PID.TPK/2021/PT PLG
Tanggal 9 Februari 2022 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa I : Ir. DWI KRIDAYANI.,MM Diwakili Oleh : EKO TAKARI KRISTANTO, S.H.
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. YUDI ARMINTO.,MT Bin FADLAN Diwakili Oleh : EKO TAKARI KRISTANTO, S.H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : M. NAIMULLAH, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : Susanto Gani,S.H
224 — 122
  • Foto Copy RKS (Parsial) Pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang.Divisi 01 Persiapan.514. Foto Copy Gambar Arsitektur.515. Foto Copy Schedule Pelaksanaan Pekerjaan DED Pembangunan MasjidSriwijaya Palembang untuk menentukan progress 43% yang telahdisetujui untuk bahan penagihan.516. Foto Copy Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Jasa KonstruksiPembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Islamic Centre Sriwijayaantara Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan PT. BRANTASABIPRAYA (Persero) PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 55/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
FORUM KOMUNIKASI RAKYAT INDONESIA (“FORKORINDO”) diwakili oleh : TOHOM TALUP PARNINGOTAN SINAGA, S.E., S.H., M.M selaku Ketua Umum dan/atau Badan Pengurus
Tergugat:
MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (“PUPR”)
308 — 218
  • dan penyidikan serta pengawasanmelalui peran dari kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunandan penyelenggaraan Negara, fisik baik non fisik, baik Pemerintah Pusatdan Daerah, Swasta, BUMN, BUMD.4) Bahwa dalam gugatan a quo, PENGGUGAT telah memilikikekeliruan pemahaman terhadap terbitnya KTUN Obyek Sengketa olehkarena berdasarkan dalildalil Gugatan PENGGUGAT seluruhnya secaratendensius tidak menyebutkan kerugian yang diakibatkan dari terbitnyaKTUN Obyek Sengketa dan hanya menyebutkan secara parsial
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 21-03-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 43/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 19 Juni 2019 — PT. PERSADA BINTANG JAYA ; KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KEMAYORAN
89 — 54
  • ./2002 danKEP146/PJ/2018.Berdasarkan uraian kronologis perkara a quo dan dasar hukumkewenangan di atas, maka jelas dan terang bahwa Surat KetetapanPajak Kurang Bayar adalah sah dan diterbitkan sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Bahwa dalildalil Penggugat tersebut dalam gugatannyasebagaimana dimaksud di atas menunjukkan Penggugat tidakmemahami secara utuh peraturan perundangundangan di bidangperpajakan terkait pemeriksaan pajak dan hanya menggunakansatu peraturan saja secara parsial
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 30-01-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 03-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 19/PID.TPK/2018/PT MKS
Tanggal 8 Maret 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HIDAR, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : H.HAMKA,SH Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : HARTAWAN TAHIR,SH Diwakili Oleh : MUHAMMAD HAMKA HAMZAH SH MH
75 — 48
  • Sehingga dari keterangan ahli yang seperti ini hanyabersifat tekhnis administratif berdasarkan kesimpulankesimpulanyang bersifat parsial, namun telah dijadikan dasar oleh Judex factieuntuk menjatuhkan putusan berkaitan dengan unsur kerugianNegara, walaupun berdasarkan keterangannya ahli tersebut dalampersidangan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa HartawanTahir bukanlah pihak yang bertanggung jawab dalam kesalahanpelaksanaan pembayaran ganti rugi projek a quo, lagi pula dalamketerangannya tidak
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 29-01-2015 — Putus : 25-06-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 18/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 25 Juni 2015 — PT. MITRA LIMA R VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI
112 — 48
  • 1986 telah jelas Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung merupakanpengadilan yang berwenang untuk mengadili perkaraBahwa Penggugat mendalilkan menolak dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat IIIntervensi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak karena berdasarkan Pasal butir 6 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat sebagai badan atau pejabatTata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan obyek sengketaBahwa dalil Eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur jelas salah dan keliru karenaTergugat hanya secara parsial
Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 22-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN Sei Rampah Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srh
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
PT LUBUK NAGA
Tergugat:
1.Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Naga Jaya
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
160 — 107
  • Apabilanegara yang punya right to dissposal hilang sehingga negara tidakHalaman 77 dari 113 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PN Srhbebas menjaminkan atau mengalihnkan kepada siapa pun kecuali asetyang terdaftar dalam izin negara;Bahwa terhadap harus diserahkan dan harus melalui tahapantahapansehingga timbul Hak Milik boleh dilakukan secara parsial atau kumulatiftergantung kepada Pemohon karena untuk melahirkan haknya bersifatpasif;Bahwa dalam Hukum Agraria, ketika terjadi perolehan karena peralihandan
Pengadilan PN KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 22-06-2015 — Putus : 20-04-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 116/PDT.G/2015/PN.KPG
Tanggal 20 April 2016 — Penggugat: WEKLIEF NISNONI Tergugat: 1.1. GEORGE FERDINAND NISNONI 2.2. LEOPOLD NISNONI 3.3. ALFONSIN ELISABETH ENGGELINA AMELIA NISNONI 4.4. ANNA ESTHER YOHANNA NISNONI 5.DONNA ELIZABETH K. M. S. NISNONI 6.DONNA MARIA ADELEIDA O. D. NISNONI 7.DONNA E. Y. A. NISNONI 8.DONNA C. D. NISNONI 9.9. DONNA B. A. NISNONI 10.10. DON ALFONS NISNONI 11.12. CARLOS NISNONI 12.ESRON KIA 13.PETRUS BAUN 14.JHON BOIMAU 15.ANUS BAUN 16.REMUNDUS BOUK 17.MARTHA DAMI 18.Hasan 19.PDT. ONI GUMAI 20.LAURA DIANA TOELLE-ADOE 21.TAROCI WADU 22.JANE A. MORON 23.ROSALINA MORON 24.LURAH BAKUNASE 25.KA BULOG di Jakarta C.q. dahulu Kantor DOLOG PROPINSI NTT sekarang KADIVRE DOLOG NTT 26.DANIEL ASBANU 27.YOS YELLA 28.ISKANDAR LIKU 29.SUKARDI 30.PACE ADU
142 — 29
  • Bapak Alfons Nisnonimengangkat adiknya bernama Wiklief Hans Maurits Nisnoni (ayah Penggugat)menjadi PEMBANTU RAJA yang berkedudukan di CAMPLONG.Mengenai 19 (sembilan belas ) yang dijadikan sebagai obyek sengketaperkara a quo oleh Penggugat, telan kami kemukakan pada poin 5JAWABAN Para Tergugat diatas, namun perlu kami sampaikan kepadaMajelis Hakim bahwa oleh karena 19 (Sembilan belas) bidang tanah sengketatersebut tersebut tidak berada dalam suatu hamparan tanah dan letaknyaterpisahpisah (secara parsial
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2441 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 10 Maret 2014 — HERLAND bin OMPO
169 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemanfaatan limbah B3 sebagai kegiatan utama wajib memiliki izinpemanfaatan dari instansi yang berwenang memberikan izinpemanfaatan setelah mendapat rekomendasi dari Kepala instansi yangbertanggung jawab.Bahwa Judex Facti keliru apabila menghukum PEMOHON KASASI karenaketiadaan izin selaku perusahaan pengelola limbah, karena apabila JudexFacti menerapkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) huruf a PP No. 18 Tahun1999 secara tidak parsial, maka pada Ayat (4) dapat menunjukkan bahwaPT.
Pengadilan PA WATES Perdata Agama
Register : 14-11-2016 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 24-09-2019
Putusan PA WATES Nomor 530/Pdt.G/2016/PA.Wt
Tanggal 15 Februari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
93 — 9
  • gugatan bersifat sederhana dantidak menetapkan syarat formulasi atau isi suatu) gugatan tidaksebagaimana perkara pidana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Huruf aKUHAP, karena dalam perkara perdata identitas yang dicantumkan cukupmemadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan danmenyampaikan pemberitahuan, sehingga pencantuman dalam gugatanperdata cukup dengan nama, alamat atau tempat tinggal sedangkanpenyebutan untuk identitas yang lain bersifat imperatif; Bahwa Turut Tergugat hanya secara parsial
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 05-07-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Januari 2022 — Penuntut Umum:
SUSILOWATI, SH., MH
Terdakwa:
Hj.NURHASANAH. SH.MH binti H. AHMAD SAFEI
318 — 172
  • Melalui surat nomor S663/NB.2/2019 tanggal 30 Desember2019, OJK menyampaikan bahwa rencana penyehatan AJBB tidakdapat disusun secara parsial dan bersifat jangka pendek yangseharusnya dibuat secara komprehensif dan permanen.
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Khusus
Register : 03-08-2012 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN BATULICIN Nomor 158/Pid.Sus/2012/PN.Btl
Tanggal 31 Oktober 2013 — BUN SURYANTO, SE Bin BUN DJONG KONG
99 — 60
  • sumberinformasi, seluruh data dalam peta itu berbentuk koreksi data selanjutnyadiinformasikan apakah dalam bentuk Berita Acara atau Laporan;Bahwa penunjukkan suatu kawasan hutan dilakukan proses untuk diKalimantan Selatan ada namanya Peta tataguna hutan kesepatakan yangdikeluarkan pada tahun 1982, kemudian setelah TGHK (tata guna hutankesepatakan) yang dikeluarkan oleh menteri pertanian yang mana dalam petaprovinsi itu ada terjadi perubahanperubahan fungsi bisa juga terjadipenunjukanpenunjukan parsial
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 16-09-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 115/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
PT. PERTAMBANGAN NIKEL NUSANTARA DIWAKILI OLEH MUHAMAD ANDI AGUNG HAMBALI ALIAS ANDI AGUNG
681 — 679
  • kesatuan ekosistem berupa hamparan lahanberisi Sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonandalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu denganlainnya tidak dapat dipisahkan;Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan olehPemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutantetap;Pengukuhan kawasan hutan adalah = rangkaian kegiatanpenunjukan, penataan batas, dan penetapan kawasan hutan;Penunjukan kawasan hutan adalah penunjukan suatukawasan/wilayah/areal tertentu baik secara parsial
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-01-2018 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 29-03-2018
Putusan PT MAKASSAR Nomor 19/PID.SUS.TPK/2018/PT.MKS
Tanggal 8 Maret 2018 — 1.H. HAMKA,SH. 2.HARTAWAN TAHIR, SH.
105 — 84
  • Sehingga dari keterangan ahli yang seperti ini hanyabersifat tekhnis administratif berdasarkan kesimpulankesimpulanyang bersifat parsial, namun telah dijadikan dasar oleh Judex factieuntuk menjatuhkan putusan berkaitan dengan unsur kerugianNegara, walaupun berdasarkan keterangannya ahli tersebut dalampersidangan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa HartawanTahir bukanlah pihak yang bertanggung jawab dalam kesalahanHal 152 dari 157 Hal Put.No.19/Pid.Sus.Tpk/2018/PT.MKS.pelaksanaan pembayaran ganti
Pengadilan PN KUALA TUNGKAL Perdata Tanah
Putus : 28-10-2013 — Upload : 18-01-2014
Putusan PN KUALA TUNGKAL Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.Ktl
Tanggal 28 Oktober 2013 — BENYAMIN, DKK vs BUPATI KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, DKK
407 — 136
  • Menimbang, bahwa sebelum mepertimbangkan persoalan diatas, Ketua Majelisterlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak,baik pihak para Penggugat maupun pihak para Tergugat; 149Menimbang, bahwa karena para pihak baik para penggugat maupun para tergugat,telah mengajukan beberapa buah bukti yang terdiri dari surat surat dan keterangan parasaksi, maka Ketua Majelis akan menilai bukti tersebut dalam korelasi dan perseuaiannyadengan bukti lainnya, tidak secara tunggal atau parsial