Ditemukan 2217 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ptpn piun putun patun paun
Penelusuran terkait : Putusan ptun medan Ptun Pertanahan Medan Tanah Putusan 27/g/2011/ptun-bl Putusan
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Tanah
Register : 20-06-2016 — Putus : 04-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 26/Pdt.G/2016/PN Pgp
Tanggal 4 Juli 2017 — 1. DJOHAN RIDUAN HASAN, Penggugat I 2. Dra. Hj. FIDAH HASAN, Penggugat II melawan 1. PT. KRAMA YUDHA SAPTA, TERGUGAT 2. Pemerintahan RI Cq. Badan Pertanahan Nasional RI Cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kep. Bangka Belitung Cq. Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang, TURUT TERGUGAT
173 — 59
  • Krama Yudha Sapta dengan BPN, terkait penetapan tanahterlantar olen BPN;Bahwa hasil putusan PTUN terhadap gugatan PT.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 30-09-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 357/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 30 September 2019 — Pembanding/Penggugat XIX : AYE SUNARYA Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXXIV : SANSAN SAEPULOH Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat II : E KUSWARA Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XVII : OOM Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXXII : RUKAESIH Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XV : JAJANG PERMANA Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXX : ENCENG RAHMAT Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XIII : SUPARMAN Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXVIII : UNUS Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XLIII : ENUNG DEDEH RUSMANAH Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XI : YUSUP Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pembanding/Penggugat XXVI : AJAT HERMAWAN Diwakili Oleh : DANI SAFARI EFENDI, SH.DKK
Pemb
70 — 47
  • PTUN memutuskan putusan 30 hari kerja sejak diterimanyagugatan Pihak keberatan mangajukan kasasi kepada MA atasputusan PTUN sejak 14 hari kerja dikeluarkan putusan PTUN; 2. MA mengeluarkan putusan 30 hari sejak permohonan kasasiditerima;3.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 27-02-2020 — Putus : 29-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 108/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 29 April 2020 — Pembanding/Penggugat : Iskandar Kenanga
Terbanding/Tergugat I : Perusahaan Umum Perikanan Indonesia
Terbanding/Tergugat II : Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Cabang Belawan
64 — 44
  • KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 harus dinyatakanterlebih dahulu dicabut melalui Surat Keputusan Direksi Perum PerikananIndonesia pula atau dinyatakan batal dan tidak berkekuatan Hukumberdasarkan Putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan HukumTetap, dan Surat Keputusan Direksi Perum Perikanan Indonesia No.KEP063/PERINDO/DIR.A/SIII/2016 tanggal 22 Maret 2016 belum pernahdibatalkan atau dicabut oleh Putusan PTUN yang telah berkekuatanHukum Tetap.Untuk itu perlu ditampilkan Surat
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-05-2014 — Putus : 06-08-2015 — Upload : 01-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 312/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel.
Tanggal 6 Agustus 2015 — MARTINI NAZIF, Lawan 1. RUMAH SAKIT ASRI (RS ASRI), 2. SAMMARIE FAMILY HEALTHCARE, 3. dr. TAMTAM OTAMAR SAMSUDIN, SpOG, (Spesialis Obstetri dan Ginekologi) , berpraktik di RUMAH SAKIT ASRI (RS ASRI) 4. dr. KEUMALA PRINGGARDINI, SpA (Spesialis Anak) berpraktik di RUMAH SAKIT ASRI (RS ASRI) 5. PT. RASHAL SIAR CAKRA MEDIKA, 6. PT. SAMMARIE PURNAFIAT
857 — 1119
  • Jkt.Seldiajukan oleh Tergugat Ill dan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara putusanPengadilan tata Usaha Negara No. 187/G/2013/PTUNJKT tanggal 29 Aprilyang dimohonkan banding, akan tetapi menurut Majelis Hakim putusanterhadap perkara aquo tidaklah tergantung dengan putusan PTUN, oleh karenaMajelis Hakim memutuskan sesuai dengan buktibukti dan faktafakta yangdihasilkan melalui persidangan MKDKI;Menimbang, bahwa telah ternyata juga bahwa Tergugat Ill dalam kasusmembantu/kelahiran pasient yaitu.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 15-01-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 36/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 2 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA
Terbanding/Pembanding/Penggugat : HENDRI
Terbanding/Tergugat II : PERUSAHAAN UMUM PERUM PERIKANAN INDONESIA CABANG BELAWAN
60 — 35
  • KEP063/PERINDO/DIR.A/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 belum pernahHalaman 117 dari 132 Putusan Nomor 36/Pdt/2020/PT MDNdibatalkan atau dicabut oleh Putusan PTUN yang telah berkekuatanHukum Tetap.Untuk itu perlu ditampilkan Surat Pemberitahuan Putusan Banding No.137/B/2017/PT.TUN.JKT :Pada hari jumat, tanggal 20 Oktober 2017, saya Panitera PengadilanTata Usaha Negara Jakarta dan berdasarkan perintah Ketua Pengadilantata Usaha Negara Jakarta tersebut.TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :Nama Jabatan : PERUSAHAAN
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Umum
Register : 03-08-2020 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 1178/Pid.B/2020/PN Mks
Tanggal 30 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANA RIANA, SH. MH.
Terdakwa:
PANCA TRISNA T.
534 — 134
  • Jadi putusan MARI tersebut tidak boleh langsungdicatat dalam Buku Tanah atau daftar lainnya yang ada di KantorPertanahan;Bahwa ahli membenarkan, Putusan PTUN Nomor:04/G.TUN/96/P.TUN.U.Pdg tanggal 4 Juli 1996 telah mengabulkangugatan Penggugat terhadap BPN sebagai Tergugat yang dikuatkan olehPutusan Pengadilan Tinggi TUN Ujung= Pandang Nomor:37/Bdg.TUN/1996/PT.TUN.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-11-2014 — Putus : 13-08-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 533/Pdt.G/2014/PN.Bdg,.,
Tanggal 13 Agustus 2015 — HENRY TANJUNG dahulu LIE KENG SOEY LAWAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, Cq GUBERNUR JAWA BARAT Cq KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH PROPINSI JAWA BARAT, DKK
100 — 27
  • Jawabannya :Berpedoman pada Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) UU PTUN dinyatakanbahwa pelaksana putusan PTUN adalah Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara.Berdasarkan atas hal tersebut, kKemudian dapatkah dijustifikasi terhadapperbuatan publik yang dilakukan oleh suatu Pejabat atau Badan TUNdalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandungmenyangkut keputusan TUN yaitu berkenaan dengan Sertipikat tanahyaitu : SHPL 1/1985, SHGB No. 284/ Kel.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
484 — 528
  • di PTUN Surabaya waktu Sidang;Bahwa Saksi tahu Pak Heribertus waktu Saksi Sidang, Pak Heribertus itu 1 (Satu)wilayah dengan Saksi dan yang mempunyai HGB yang murninya 1 (satu) orangyaitu Pak Heribertus dan Saksi sebagai Penggugat pada saat itu dan isiPutusannya Saksi dikalahkan itu tahun 2008;Bahwa Pak Heribertus itu tetangga RW dan jaraknya kirakira 1 KM denganSaksi, Pak Heribertus itu di Jalan Ikan Sepat 5 Nomor 23 sedangkan Saksi diJalan Ikan Trowani No. 28;Bahwa yang tadi Saksi sampaikan ada Putusan
    PTUN Surabaya, Nomorgugatannya yang Saksi Sidang itu lupa karena Saksi hanya sebagai Saksinyadari Pak Saleh saja dan Putusannya dikalahkan serta Amar Putusannya jugaSaksi tidak hafal itu tahun 2008 dan Pihaknya antara Pemkot dengan wargaPerak Barat:Bahwa berdomisili di Kantor Saksi di Perak Barat,Bahwa dasar yang Saksi tempati sekarang adalah IPT itu yang Saksi ragukanmengapa yang lain bisa;Bahwa Saksi pernah melihat bukti T 2 Intervensi 119, ini hasil putusanPengadilan Negeri di Jalan Arjuna yang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2019 — Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H ; Komisi Yudisial Republik Indonesia
245 — 156
  • Jadi, walaupun putusan PTUN nantinyamengabulkan gugatan Penggugat, Penggugat juga tidak dapat lagi mengikutiproses seleksi yang sedang berjalan.2. Kebutuhan Hakim Agung di MA, mendesak dan proses seleksi dibatasi waktu.Sesuai amanat UUD 1945, waktu pelaksanaan proses seleksi dilaksanakanselama 6 bulan sejak diterimanya pemberitahuan dari MA yang berarti bahwabulan Januari 2019 merupakan batas akhirnya.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-08-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 05-01-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 25/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 5 Januari 2021 — Penggugat:
1.ISKANDAR
2.ANTONI
3.JONI ACHMAD
4.JEBI
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAMBI
Intervensi:
PT. MUARA JAMBI SAWIT LESTARI
318 — 241
  • Putusan PTUN Jambi Nomor Register : 16/G/2017/PTUN.JBI dan PutusanMahkamah Agung Nomor Register : 12/K/TUN/2019i. Nota Dinas Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 1011/ND15.NP.02.03/IX/2019tanggal 19 September 2019 Perihal Pengkajian Terhadap Surat KeputusanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 104/Png/19/2009 tanggal 7Desember 2009;j.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-09-2016 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 30-10-2018
Putusan PN PEKANBARU Nomor 206/Pdt.G/2016/PN Pbr
Tanggal 26 Juli 2017 — Hj.Mulyani Almashri, S.H VS Yusrizal, Dkk
139 — 7
  • ataupertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang substansinya menyatakantidak sah dan/ atau palsu dokumen yang digunakan dalam proses penerbitansertipikat hak atas tanah;Menimbang, bahwa Ketentuan dalam Pasal 64 ayat (3) Perkaban No. 3Tahun 2011 berarti pula bahwa pembatalan hak berdasarkan putusan pengadilanumum baik perdata maupun pidana dikategorikan sebagai pembatalan hak karenacacat admnistrasi dan hanya Putuan Peradilan Tata Usaha Negara yangdikategorikan sebagai cacat hukum karena hanya Putusan
    PTUN yang secara Halaman 118 dari 128 Halaman Putusan Nomor : 206/Pdt.G/2016/PN.Pbrtegas memerintahkan pembatalan sertipikat hak atas sehingga pengkategorian lainmengenai pembatalan hak dalam perkaban No. 3 Tahun 2011 menurut Majelisadalah 1) pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan batal sertipikat dan2) pembatalan karena cacat admnistrasi yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis yakniberdasarkan putusan pengadilan dan berdasarkan penelitian oleh BadanPertanahan Nasional dan pembatalan hak tanpa
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-04-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 12/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 19 April 2018 — 1. KWAI HWAT Alias GUNAWAN, DKK MELAWAN 1. MERIE BERTHA PENGASI, DKK
61 — 86
  • (Vide Putusan PTUN Pontianak No. 21/G/2016/PTUN.PTKtanggal 18 Oktober 2016).Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000; (limajuta rupiah) dari Penggugat dan Penggugat II terhadap Tergugat IVadalah bertentangan dengan azas hukum, hal ini sebagaimanaYurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni :1. Putusan MA RI No. 307 K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976,*Dwangsom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan denganeksekusi rill.2.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-04-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 23 April 2013 — TUGIYO Bin SURADI KRAMA
72 — 18
  • KAI dengan SUTINANI;1 (satu) foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 30P/HUM/2009;1 (satu) foto copy Putusan PTUN Padang Nomor: 01/G/2012/PTUN.PDGtertanggal 1 Juni 2012;oe N oo10.1 (satu) foto copy surat dari PT.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 32/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 23 Juli 2013 — TUGIYO Bin SURADI KRAMA.
59 — 19
  • KAI denganSUTINANT;8 1 (satu) foto copy Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 30P/HUM/2009;9 1 (satu) foto copy Putusan PTUN Padang Nomor: 01/G/2012/PTUN.PDG tertanggal Juni 2012;10 1 (satu) foto copy surat dari PT.
Pengadilan PTUN JAMBI TUN Perijinan
Register : 29-10-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 26-03-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 37/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 19 Maret 2019 — PT. MAHANADI PRIMA MAKMUR vs 1. GUBERNUR JAMBI 2. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Tergugat II Intervensi PT. RIMBA TANAMAN INDUSTRI
382 — 860
  • Pada saat itu kKewenangan pemerintahkabupaten sudah tidak ada lagi untuk menerbitkan IUP yang statusnyaPMA ;Bahwa setelah putusan PTUN itu tidak ada eksekusi karenakabupaten tidak berani karena sudah menjadi kewenangan PMA.Halaman 96 of 145 HalamanPutusan Nomor : 37/G/2018/PTUN.JBIKemudian UU No 23 Tahun 2014 itu ada pelimpahan P3D namanya,personil, pendanaan dan berkas dari kabupaten, pusat knusus PMA,dari kabupaten khusus PMDN.
Restatement Klausula Baku
Author : Ahmad Fikri Assegaf (Penulis); Imam Nasima (Editor); Miko S Ginting (Peneliti); Eryanto Nugroho; M Nur Sholikin; Betari Octavia (Asisten Peneliti); Mir'atul Latifah (Asisten Peneliti); Normand Edwin (Asisten Peneliti); Putri Bilqish (Asisten Peneliti); Ryand Armilis (Asisten Peneliti);
Penjelasan Hukum (Restatement) tentang Klausula Baku
6435 — 3372
  • Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
  • Subur Susatyo, JaminanSH, MH Fidusia51 Putusan PTUN 14 Mei 1. Irna, SH, MH PerjanjianNo.110/G/2 Bandung 2013 2. Al'an Basyier, Pembiayaan012/PTUN.B SH, MH dengandg 3. Rut Endang jaminanLestari, SH fidusia52 Putusan No. BPSK Kota 10 Juli 1. Prof Dr. Takdir Perjanjian121 Kediri 2012 Rahmadi SH, PembiayaanK/Pdt.Sus/2 LLM dengan012 2. Djafni Djamal, JaminanSH, MH, Fidusia3. SyamsulMafarif, SH, LLM,PhD53 Putusan No.
Restatement Bukti Permulaan Yang Cukup
Author : Chandra M Hamzah (Penulis); Hasril Hertanto (Editor); Giri Ahmad Taufik (Peneliti); Gita Putri Damayana (Peneliti); Gusnandi Arief Haliadi (Asisten Peneliti);
Bukti Permulaan yang Cukup
5836 — 3251
  • Perlu adanyasuatu pengaturan yang jelas terkait bagaimana definisi bukti permulaan yang cukup dan bagaimanakah menentukan cukup atau tidaknya buktipermulaan tersebut. KUHAP tidak mensyaratkan berapa banyakbukti yang harus dimiliki ... [Selengkapnya]
  • Subur Susatyo, JaminanSH, MH Fidusia51 Putusan PTUN 14 Mei 1. Irna, SH, MH PerjanjianNo.110/G/2 Bandung 2013 2. Al'an Basyier, Pembiayaan012/PTUN.B SH, MH dengandg 3. Rut Endang jaminanLestari, SH fidusia52 Putusan No. BPSK Kota 10 Juli 1. Prof Dr. Takdir Perjanjian121 Kediri 2012 Rahmadi SH, PembiayaanK/Pdt.Sus/2 LLM dengan012 2. Djafni Djamal, JaminanSH, MH, Fidusia3. SyamsulMafarif, SH, LLM,PhD53 Putusan No.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 10-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 08-01-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 1994/Pid.B/2020/PN Sby
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
1.DARWIS, SH
2.DEDDY ARISANDI, SH, MH
Terdakwa:
1.LIEM INGGRIANI LAKSMANA a.d YUPI LAKSMANA alm
2.LIAUW EDWIN JANUAR LAKSMONO a.d HASAN LAKSMONO
130 — 35
  • legalisir pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM luas tanah 7.428 M2, SHM Nomor. 2610;

    21)Foto copy legalisir pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama OENIK DJUNANI ASIEM luas tanah 20.200 M2, SHM Nomor. 2582;

    22)Foto copy legalisir pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 2018 atas nama OENIK DJUNANIASIEM uastanah 18.600 rvI2, SHM Nomor. 1153;

    23)1 (satu) bundel foto copy legalisir amar Putusan

    PTUN Samarinda Nomor: 05/G/2017/PTUN-SMD;

    24)Foto Copy legalisir keputusan kepala BPN Kota Balikpapan No. 317/KEP/64.71/XIII 2017;

    25)1 (satu) bundel Foto copy legalisir minuta akta No. 4 tanggal 20 September 2008 tentang pengikatan jual-beli yang dibuat dan ditanda tangani Notaris/PPAT NGAKAN MADE SUTA, SH, MM;

    26)1 (satu) bundel Foto copy legalisir minuta akta No. 5 tanggal 20 September 2008 tentang kuasa untuk menjual yang dibuat

Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 30-06-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 23 Februari 2017 — PT. BRAYAN BINTANG TIGA ENERGI, dkk ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
157 — 91
  • Asas audi et alteram partem tersebutditegaskan di dalam Putusan MARI No. 222 K/TUN/2013 tertanggal14 Juni 2013, Putusan PTUN Jakarta No. 193/G/2011/PTUNJKTtertanggal 17 Juli 2012 dan Putusan MARI No. 48 K/TUN/2014tertanggal 22 Mei 2014.Dengan demikian, jelas bahwa penerbitan Keputusan TUN tersebutdilakukan dengan melanggar UU Administrasi Pemerintahan Pasal 7ayat (2) butir f dengan tidak diberikannya kKesempatan kepada ParaPenggugat untuk didengar pendapatnya.Alasan 2: Penerbitan Keputusan TUN dilakukan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Waris
Register : 28-12-2012 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 587/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 6 Mei 2014 — Moh.Halwie alias Moh.Haluwi bin Saiyun,Cs >< Aminah.cs atau ahli warisnya
245 — 81
  • Foto copy sesuai asli petikan alsi putusan PTUN Jakarta No.190?G/2008PTUNJKT tanggal 17 Juni 2009. ( Bukti P15);20. Foto copy Surat Perjanjian Jual Beli/Pengalihan hak atas sebidang tanahEigendom/Hak milik Verponding No.4926 tanggal 20 April 1994. ( Bukti P17);21.