surat dari Penuntut Umum berupa:

Dasar Lembaga dapat melakukan uji tes DNA karenaKesepakatan Bersama Kementerian Negara Riset dan Teknologi RI denganKepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penelitian Pengembangandan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam mendukung tugaskepolisian Nomor : 011/M/KB/VI/2011 No.Pol : B/13/VI/2011 tanggal 8Juni 2011 dan Perjanjian kerjasama antara Pusat Kedokteran danKesehatan POLRI dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman tentangPenelitian Pengembangan IPTEK dan Pelayanan di Bidang DNA

Putusan Nomor 309 K/TUN/2016dan HAM, Kementerian Riset dan Teknologi, BPH Migas, danmasih banyak lagi;2) Dengan putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut ParaPenggugat dapat dipastikan roda pemerintahan baikkegiatanekonomi, pendidikan, maupun pertahanan dan keamanan diIndonesia akan mengalami gangguan;d.

Silalahi. yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa Saksi mengetahui adanya surat Menteri Riset dan Teknologi PendidikanTinggi tanggal 30 Maret 2016 tersebut setelah mendapatkan pemberitahuandari pengurus daerah provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yangmengelola Yayasan Karya Dharma, di sana ditetapbkan bahwa Akademi MaritimVeteran telah berubah menjadi Akademi Politeknik Maritim, dan diketahuibahwa AMI Veteran yang semula adalah legium Veteran, oleh karena kataVeteran telah dihilangkan

Kho Kian Hoo dalamsuratnya dengan menggunakan kop surat BPPT Nomor 2/KKH/8/89,perihal Tanggapan terhadap surat Pertamina kepada MenteriPertambangan dan Energi mengenai proyek Exor I, yang ditujukankepada Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT, dengantembusan kepada Mentamben dan Dirut Pertamina, yang isinyaantara lain yaitu, "bahwa Menurut perkiraan, dengan negosiasi yangtegas jumlah final lumpsum fixed price dari konsorsium sebesar US $1,959 juta masih dapat turun lagi menjadi sekitar US

Surat Direktur Utama Pertamina kepada Mentamben No.1016/C000/89S2 tangal 10 Agustus 1989 perihal : Penjelasanterhadap tanggapan Surat Staff Ahli Meneg Riset dan Teknologi No.2/KKH/8/89 tanggal 8 Agustus 1989 mengenai proyek Exorl ;Keterangan saksi Drs. Yoesoef Soejoed (halaman 26).

Riset dan teknologi informasi ;i. Pengembangan sumber daya manusia; dan ; j.

Menetapkan barang bukti berupa;

Perintah Penugasan Nomor 824.4/1002/BKPSDM menugaskan Hj.Rieke Susanti Baharuddin, ST sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Tanggal 02 Agustus 2021

, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 224/P/2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021/2022 beserta lampiran Tanggal 15 September 2021

BuktiT 13 : Data Rekaman Elektronik Surat Masuk padaMenteri Negara Riset dan Teknologi tanggal 1Agustus 2019 Pendidikan Tinggi melalui RektorUniversitas Bengkulu tanggal 1 Juli 2019 (Sesuaidengan aslinya);4. BuktiT14 : Surat Edaran Nomor 2026/A2/SE/2018 TentangKelengkapan Usul Pemberhentian Pegawai NegeriSipil Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi tanggal 4 Januari 2018(Sesuai denganasliny a) ;"5.

Putusan Nomor : 16/Pid.SusTPK/2019/PT.DKIBudisutrisno Kotjo dengan Eni Maulani Saragih selaku anggota KomisiVil DPRRI yang membidangi energi, riset dan teknologi, danlingkungan hidup.

Menindaklanjuti permintaan Johanes Budisutrisno Kotjo tersebut,bertempat di ruangan kerja Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar)Gedung Nusantara DPRRI, Setya Novanto memperkenalkan JohanesBudisutrisno Kotjo dengan Eni Maulani Saragih selaku anggota KomisiVil DPRRI yang membidangi energi, riset dan teknologi, danlingkungan hidup.

Dan dalam pertemuan tersebut, Setya Novantomemperkenalkannya dengan Eni Maulani Saragih yang pada saat itu selakuanggota Komisi VIl DPRRI membidangi energi, riset dan teknologi, sertalingkungan hidup dan meminta kepada Eni Maulani Saragih untuk membantuJohanes Budisutrisno Kotjo dalam proyek PLTU, dan Johanes BudisutrisnoKotjo menjanjikan akan memberikan fee, kemudian Eni Maulani Saragihmeyanggupinya.Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut, Setya Novanto terjeratkasus hukum eKTP dan ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada tanggapan terhadap suratpermohonan yang diajukan ke PT PLN (Persero) tersebut, maka pada awaltahun 2016 Johanes Budisutrisno Kotjo meminta bantuan Setya Novanto untukdapat dipertemukan dengan pihak PT PLN (Persero), atas permintaan tersebutyaitu bertempat di ruang kerja Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) GedungNusantara DPRRI, Setya Novanto memperkenalkannya dengan Eni MaulaniSaragih yang pada saat itu sebagai anggota Komisi VII DPRRI yangmembidangi energi, riset

dan teknologi, serta lingkungan hidup, denganmenyampaikan kepada Eni Maulani Saragihn supaya Johanes Budisutrisnodalam proyek PLTU.Menimbang, bahwa oleh karena ada fee yang dijanjikan oleh JohanesBudisutrisno Kotjo, kemudian Eni Maulani Saragih secara aktif mengawalperusahaanperusahaan yang diwakili oleh Johanes Budisutrisno Kotjo sepertiBNR, Ltd. dan CHEC, Ltd. dengan tujuan untuk mendapatkan proyek PLTU Mt.Riau1 dari PT PLN (Persero).Menimbang, bahwa Eni Maulani Saragih pada tahun 2016 memintaSofyan

Nomor : 081/SMK.P/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019;

Lindung Saut Maruli Sirait dkk;

Kereta Api Deli Sooor Maskapai (DSM) Hal 54 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN 17 Bukti: P 17 Foto copy dari asli Surat Keterangan No. 041/IMSD/VII/1996 tanggal11 Desember 1996, yang di tanda tangani oleh Sulthan Deli AzmiPerkasa Alam Alhaj 18 Bukti: P 18 Foto copy Peraturan pemerintah R.I No. 22 Tahun 1973 tentangPerluasan Daerah Kotamadya Medan 19 Bukti: P 19 Foto copy dari asli Surat Keterangan No. 0485/14.2/HK.02.01/2021tanggal 31 Mei 2021 yang di keluarkan oleh kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset

dan Teknologi Balai Bahasa provinsi SumateraUtara yang di tandatangani oleh Kasubbag Tata Usaha Salbiyah NurulAini, SE., MM Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil jawabannya,Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di Persidangan telah mengajukanalat bukti surat berupa foto copy suratsurat yang telah diberi materaidengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya,seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T 1 s/d T 5 yakni sebagaiberikut : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhurterdaftar

Kereta Api Deli Sooor Maskapai (DSM) Hal 54 Putusan No. 209/G/2020/PTUN.MDN 17 Bukti: P 17 Foto copy dari asli Surat Keterangan No. 041/IMSD/VII/1996 tanggal11 Desember 1996, yang di tanda tangani oleh Sulthan Deli AzmiPerkasa Alam Alhaj 18 Bukti: P 18 Foto copy Peraturan pemerintah R.I No. 22 Tahun 1973 tentangPerluasan Daerah Kotamadya Medan 19 Bukti: P 19 Foto copy dari asli Surat Keterangan No. 0485/14.2/HK.02.01/2021tanggal 31 Mei 2021 yang di keluarkan oleh kementerian Pendidikan,Kebudayaan, Riset

dan Teknologi Balai Bahasa provinsi SumateraUtara yang di tandatangani oleh Kasubbag Tata Usaha Salbiyah NurulAini, SE., MM Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil jawabannya,Tergugat melalui Kuasa Hukumnya di Persidangan telah mengajukanalat bukti surat berupa foto copy suratsurat yang telah diberi materaidengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan pembandingnya,seluruh bukti tersebut diberi tanda Bukti T 1 s/d T 5 yakni sebagaiberikut : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1892/Pangkalan Masyhurterdaftar

Pada tanggal 24 Juni 2008 di depan Gedung DPR/MPR RI Jalan GatotSubroto Jakarta Pusat yang dilakukan dengan cara merobohkan pagarbesi halaman. depan gedung DPR/MPR RI dan pembakaran mobil ToyotaAvanza B1019PQ milik Kementerian Negara Riset dan Teknologi didepan kampus Universitas Atmajaya Jalan Jenderal Sudirman JakartaPusat ;Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHP ;DANKETIGABahwa ia Terdakwa FERRY JOKO JULIANTONO, S.E.

Pada saat massa berada di depan kampus Universitas Atmajayamassa melihat sebuah mobil Toyota Avanza plat merah dengan nomor Polisi81019PQ milik Kementerian Negara Riset dan Teknologi yang sedangmelintas. Massa kemudian menghadang mobil tersebut dan setelah mobilberhenti massa selanjutnya menggulingkan mobil tersebut.

PGN telah dijalankan layaknya mobil biasa bahkan dikendaraioleh awak media cetak Blomberg ketika berada di acara APEC Bali2013, dan prototype mobil listrik sudah melalui tahap uji coba di jalanumum oleh Menteri Riset dan Teknologi Prof. GUST MUHAMMADHATTA, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, dan Walikota Solo BapakF.X.

Putusan Nomor 60 P/HUM/201779.80.81.82.83.Bahwa minimnya jumlah peneliti di Indonesia ditengarai disebabkandunia penelitian dianggap bidang kerja yang kurang menarik, sehinggaMenteri Riset dan Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristekdikti)Muhammad Natsir perlu menyatakan Jumlah Peneliti di Indonesiaharus ditambah agar negara Indonesia tidak tertinggal jauh darinegaranegara berkembang lainnya di kawasan Asia.

Perintah Penugasan Nomor 824.4/1002/BKPSDM menugaskan Hj.Rieke Susanti Baharuddin, ST sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Tanggal 02 Agustus 2021

, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 224/P/2021 Tentang Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Pelajaran 2021/2022 beserta lampiran Tanggal 15 September 2021

Ariawan, suratbukti P3 berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 TahunHalaman 98 dari 148 hal Putusan Nomor.258/Padt.G/2018/PN Jkt Tim.1994 tentang Rumah Negara, surat bukti P4 berupa Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara,surat bukti P5 berupa Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi RepublikIndonesia Nomor 101/M/Kp/VI/2006 tentang Penetapan Status Rumah Negaradi

Rekonpensi dalam perkara aquo masih harus menunjukkanbukti lain guna menunjukkan hak kepemilikannya atas rumah yang menjadiobjek perkara aquo;Menimbang, bahwa tentang surat bukti P3 berupa PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara,surat bukti P4 berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara, surat bukti P5 berupaKeputusan Menteri Negara Riset

dan Teknologi Republik Indonesia Nomor101/M/Kp/V1/2006 tentang Penetapan Status Rumah Negara di Kawasan PusatPenelitian IIlmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK Serpong), surat buktiP6 berupa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status danPengalihnan Hak atas Rumah Negara, surat bukti P7 berupa PeratuaranMenteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2008 tentangPedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan

Putusan No : 49/PDT.G/2015/PN.PBRKomunikasi; serta 1 (satu) Gedung Pascasarjana, 157(seratus lima puluh tujuh ) rumah permanen yang dikenaldengan nama Perumahan DOKAGU, RUSUNAWA bantuanKementerian Pendidikan Nasional, sekarang KementerianPendikan Tinggi, Riset dan Teknologi serta berbagaifasilitas PON XIl (Stadion Mini UIR, Gedung Panahan, GORBasket, Rumah Susun Mahasiswa (RUSUNAWA);Bahwa dalam gugatannya Penggugat !

diperolehdari Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas NegeriMedan (UNIMED) berdasarkan Sertifikat Nomor : 115/J39.8/PM.04/2006 tertanggal 07 Nopember 2006, yang diterbitkan olehRektor UNIMED dan Ketua LPM UNIMED);Telah mengikuti Seminar dengan tema : Peningkatan Sumber DayaManusia Dalam Bidang Iptek Melalui Pemanfaatan Warung InformasiTeknologi (WARINTEK), yang diperoleh dari Universitas Negeri Medan(UNIMED) berdasarkan Sertifikat tertanggal 17 Maret 2001, yangditerbitkan oleh Deputi Menteri Negara Riset

dan Teknologi BidangPendayagunaan dan Pemasyarakatan IPTEK dan Rektor UNIMED;12Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis Bagi Guru MataPelajaran Pokok Program Percepatan Belajar Angkatan Ill, yangdiperoleh dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah,berdasarkan Sertifikat Nomor : 666/C6/LL/2003 tertanggal 13 Oktober2003 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar DanMenengah Direktur Pendidikan Luar Biasa;Telah mengikuti Pendidikan dan Pelatinan Teknis Guru Fisika SMAProgram