Hal 5=Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dalamdakwaan kesatu kami;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVIDdengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwaberada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makadiganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan Kurungan.Memerintahkan agar terdakwa dilakukan penahanan Rutan;Menyatakan Barang Bukti berupa:

persidangan telah memberikan keterangan dengan Jelas danterang bahwa terdakwa COSMAS DAMIANUS DAVID sebagai Ketua yayasanDavid Tore telah secara nyata Menyelenggarakan satuan Pendidikan yangdidirikan tanpa izin Pemrintah atau pemerintah daerah sebagaimamandimaksud dalam pasal 62 Ayat (1) yaitu Setiap satuan pendidikan formal dannonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau PemerintahDaerah, sebagaimana dalam Pasal 71 jo pasal 62 Ayat (1) UndangUndang R.l.No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional.

No.20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tidak diterima dan dikesampingkan ;Menimbang, bahwa demikian pula pendapat Penasihat Hukum Terdakwadalam kontra memori banding pada intinya sama seperti Nota Pembelaan (pleidoi)yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama , tidak adahalhal baru yang bersifat subtantif untuk dipertimbangkan lebih lanjut, karenasemuanya merupakan bagian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis HakimPengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut

Jombang telah melakukansuatu. kekeliruan yang nyata karena dalam memberikanpertimbangan hukum dalam putusannya Terdapat kesalahan dalampenerapan hukumnya, dimana Majelis Hakim Pengadilan NegeriJombang telah dengan jelas menyatakan kalau Pembanding(Terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana menyelenggarakan satuan pendidikantanpa in dari Pemerintah sebagaimana pada dakwaan alternatifyaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 71 UndangUndang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, sedangkanberdasarkan bukti :T1 : Foto Copy Surat Keputusannya Nomor03/SK/YUNIV/UNDAR/ IV/2010 tanggal tanggal 29 April2010.T3 :Foto Copy Akta Notaris Nomor 5 yang dibuat danditandatangani dihadapan SOEMBONO selaku Notaris diHalaman 19 dari 55 halaman Putusan No. 169/PID.SUS/2018/PT SBY.T4T10Mojokerto pada tanggal 16 Nopember 1965.: Foto Copy Surat dengan SK Nomer : 03/SK/DPY Univ/I/2004tertanggal tanggal 14 Januari 2004 tentang PembubaranYayasan Universitas Darul Ulum Jombang

Kesatu. melakukan perbuatan pidana sebagaimanadirumuskan dalam Pasal 71 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Kedua melakukanperbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 67 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 71 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalsebagai dasar dari dakwaan Kesatu unsurunsurnya terdiri

terpenuhi olehperbuatan Terdakwa, dan oleh karena salah satu unsur dari perbuatanpidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti tidakterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa tidak terbuktitelah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan Kesatu;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa didakwa dalam dakwaanKedua melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal67 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional yang mempunyai unsurunsur sebagaiberikut:1.

merekajuga dapat membuat ijazah tanoa mengikuti perkuliahan;12.Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidakakan mengulanginya lagi ;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa olehPenuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, yakni melanggar :Kesatu: Pasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidanajo pasal 64 ayat (1) KUHPidana ; DanKedua: Primair : Pasal 263 ayat (2) KUHPidana ;Subsidair : Pasal 69 ayat (1) UndangUndang RI No. 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan dakwaan Kesatusebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat(1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1)KUHPidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :1.

peristiwapidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehinggamenurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum ;Ad.2 Unsur menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik,dan / atau vokasi yang terbukti palsu;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat kombinasi yang dimaksud dengansurat palsu ialah suatu surat yang mana surat tersebut tidak diperbuat dengansebenarnya oleh orang yang berhak untuk itu.Menimbang, bahwa didalam UndangUndang No. 20 Tahun 2003Tentang Sistem

Pendidikan Nasional, tidak menjelaskan secara rinci mengenaiyang dimaksud ljazah, Sertifikat Kompetensi, Gelas Akademik, Profesi danVokasi, namun apabila kita mencermati secara garis besar pengerian mengenaiyang dimaksud diatas, dapat diartikan sebagai berikut :1. ljazah adalah merupakan tanda bukti kita telah lulus dalam melaksanakanpendidikan formal dan merupakan lembaran yang berisi tanda bukti bahwakita telah lulus.2.

Pendidikan Nasional ;MENGADILI:1.

No. 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang unsurunsurnya adalahsebagai berikut :1. Setiap Orang;2.

Orang telah terpenuhi;Ad.2 Unsur Menggunakan Ijazah, Sertifikat Kompetensi, GelarAkademik, Profesi, dan/atau Vokasi yang terbukti palsu;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salahsatu sub unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi;Menimbang, bahwa pengertian Ijazah berdasarkan Kamus BesarBahasa Indonesia (KBBI) adalah surat tanda tamat belajar;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional,jazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasibelajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang Pendidikan setelah lulus ujian yangdiselenggarakan oleh satuan Pendidikan yang terakreditasi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Palsu berdasarkan KamusBesar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak tulen, tidak sah, dan lancing(curang);Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu surat atau ijazah palsudalam perkara a quo maka dapat dilihat dari proses terbitnya suatu

Serdang Bedagai;Keadaan yang meringankan: Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UndangundangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

namamerupakan hal lazim akan tetapi jika kesalahan penulisan sebagaimana ijazahTerdakwa bukanlah hal lazim karena terdapat banyak ketidak sesuaian / perbedaanidentitas Terdakwa dengan daftar 8355 (daftar nama calon peseta ujian paket B) yangdikirim oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tempat Terdakwa didaftarkanuntuk mengikuti Paket B;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsur Pasal 69 ayat (1) Undangundang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional oleh karena itu Majelis Hakim sependapatdengan tanggapan Jaksa Penuntut Umum tentang dakwaan yang terbukti atasperbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menggunakanijazah yang terbukti palsu;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 69 ayat (1) Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukanTerdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang beratringannya (strafmaat) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2018/PN LbhMenimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalamamar putusan ini;Memperhatikan, Pasal 69 ayat (1) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;orsMENGADILI:.

IX dengan nomor 710 / KO9 / KK.02 / 2016 tertanggal 19Februari 2016, Terdakwa Hj ANDI SIKATI SULTAN tidak lagi berhakmenyelenggarakan pendidikan pada STIE PANCA BHAKTI PALU;Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah ataupemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan.Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 3/PID.SUS/2018/PT PALPerbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanapasal 71 jo Pasal 62 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa Hj ANDI SIKATI SULTAN pada hari yang sudahtidak dapat diingat lagi tanggal 01 April 2016 atau setidaktidaknya pada waktutertentu dalam bulan April tahun 2016 atau setidaktidaknya pada tahun 2016,bertempat di Kampus STIE Panca Bakti Palu, Jalan DR.

pendidikan nasionaldengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa :Pasal 31(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistempendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakvaanserta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupanbangsa, yang diatur dalam undangundang ;Bahwa Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab dalampenyelenggaraan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar,menengah, dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional(UU SISDIKNAS) :Pasal 50(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungJawab Menteri ;Bahwa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tidak hanya institusipendidikan tinggi yang didirikan oleh masyarakat, tetapi merupakanbagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki fungsisebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang Undang SISDIKNAS:Pasal 3Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan danmembentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalamrangka

yang lainpertimbangan hukum Tergugat yang disebutkan dalam Surat Mutasi No.002/YAL/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 (vide Bukti P5) dengan pertimbanganhukum Surat Nomor 011/YAL/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 Hal :Pemutusan Hubungan Kerja (vide Bukti P9);e Bahwa penerbitan Surat Mutasi No.002/YAL/VII/2013 tanggal 30 Juli2013 dan Surat Nomor 011/YAL/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 Hal :Pemutusan Hubungan Kerja bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalamUndang Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional danUndangUndang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tidak sesuaidengan syarat yuridis dan syarat filosofis keberlakuan suatu keputusan,bertentangan dengan nilainilai kKepatutan, maka sangat wajar dan beralasanapabila Surat Mutasi No.002/Y AL/V11/2013 tanggal 30 Juli 2013 dan SuratNo.011/YAL/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 Hal: Pemutusan HubunganKerja adalah cacat hukum dan tidak sah;e Bahwa oleh karena itu sangat wajar dan beralasan apbila dinyatakanbahwa tindakan Tergugat

Hubungan Kerja, yang caeat hukum dan tidaksah maka sangat wajar dan beralasan apabila Tergugat dihukum untukmembayar kerugian materil berupa seluruh gaji, tunjangan profesi yangseharusnya diterima oleh Penggugat sampai Penggugat mencapai usia pensiunyaitu usia 60 (enam puluh) tahun;Bahwa begitu pula, oleh karena Tergugat II telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum yang bersifat pasif yaitu tidak melakukan kewajiban dantanggung jawabnyanya sebagaimana ditentukan dalam UndangUndangNo.20 Tahun 2003 tentang sistem

Pendidikan Nasional dan UndangUndang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maka sangat wajar danberalasan apabila Tergugat II kerugian materil dan Immateril yang dialamioleh Penggugat secara tanggung renteng dengan Tergugat ;hal 9 dari 29 hal. put.

No. 107 K/PID/2016sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu PenuntutUmum melanggar Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRULLAH Bin Alm CUT AMATdengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agarTerdakwa segera ditahan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah) subsidari 3 (tiga) bulan kurungan;3.

calon legislatif dari Partai Hanura ke Kantor KPU Kota Langsa;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata, Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harusdibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal 69 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, dan UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Langsa tersebut tidak dapat diterima;Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa:

Obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundangLICL: jesse reece erente Dalam gugatannya, Para Penggugat mendalihkan bahwa obyeksengketa bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) dan (2);Pasal 9, Pasal 11 ayat (1) dan (2) serta Pasal 34 UndangUndangNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pada dasarnya setiap masyarakat memiliki hak untukmendapatkan pendidikan yang bermutu dan pemerintah wajib untuk menjamin pemenuhannya ;Pada kenyataannya, obyek sengketa tidak

Perkara Nomor : 127/G/2014/PTUN.SBY.Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, karena padadasarnya setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkanpendidikan yang bermutu dan pemerintah wajib untuk menjaminpemenuhannya;

oleh University of Berkley Jakarta Pusat.Bahwa penetapan Penggugat sebagai Tersangka oleh Tergugat sangatlahtidak berdasar dan tidak beralasan hukum sebab Penggugat telah tercatatsecara sah pada University of Berkley, telah mengikuti perkuliahan sesuaikalender akademik dan telah dinyatakan lulus serta telah memperoleh ijazah,transkrip dan penyetaraan yag diakui oleh DIKTI sehingga berhakmenggunakan gelar DOKTOR tersebut.10.Bahwa berdasarkan Pasal 61 Undangundang RI Nomor : 20 Tahun 200311tentang Sistem

Pendidikan Nasional, yang berbunyi : ljazah adalah salahsatu bentuk sertifikat selain sertifikat kKompetensi yang diberikan kepadapeserta didik sebagai pengakuan terhadap oprestasi belajar ataupenyelesaian jenjang pendidikan setelah ujian yang diselenggarakan olehsatuan pendidikan yang terakreditasi..

daerah diberi gaji sesuai dengan peraturanperundangundangan;Penggugat adalah PNS diberi tugas jabatan guru pada SMP Negeri 16 danSMP Negeri 12 Terbuka Tangerang berhak memperoleh batas usia pensiunguru 60 tahun;Penggugat sebagai Guru Agama Katolik masih melaksanakan tugas sesuaidengan Surat Tugas Kepala Pembimas Katolik Departemen Agama KantorWilayah Provinsi Banten, Nomor Kw.28/BA.01.1/1893/2007 tertanggal22 Oktober 2007 dengan dasar UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan dengan buktisurat Keterangan Kepala UPT SMP Negeri 16 Kota Tangerang Nomor421.3/276Sekolah, tertanggal 1 April 2016 Penggugat masihmelaksanakan tugas;Penggugat adalah PNS diberi tugas Jabatan Fungsional Guru denganSurat Tugas Kepala UPTD SMP Negeri 12 Kota Tangerang sesuaikewenangan pengangkatan Guru oleh Kepala Satuan Pendidikan Pasal 15ayat (2) UndangUndang Guru dan Dosen, Nomor 14 Tahun 2005 tanggal30 Desember 2005 , NUPTK 4943732634200022;Pemberhentian guru karena batas

Pasal 12 Ayat (1) huruf f Undang Undang RI Nomor 20 Tahun2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu : menyelesaikanHalaman 3 dari 12 Halaman Putusan Perkara Nomor 133/Pid.Sus/2018/PT PALprogram pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masingmasingdan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang di tentukan ;b.

., Hal. 7 dari 32 Hal.Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 20Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga Konvensi Hak AnakPerserikatan Bangsa Bangsapada tanggal 20 November Tahun 1989, danPutusan MK No. 46/PUU/VIII/2010, maka Kewajiban kita semuauntukmemohon Penetapanatas Anak Tersebut sebagai anak yang diakui olehPemohon dan Termohon.a.

Demi memenuhi Hak Hak anak yang dijamin oleh UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahanatas UU No. 23 Tahun 2003 Tentang Administrasi Kependudukan,Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UndangUndang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UndangUndang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 20Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga Konvensi HakAnak Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November Tahun1989, Putusan MK No. 46/PUU/VIII/2010, dan Kemaslahatan

Judex Facti telah melakukan kesalahan berat atau melanggar hukum yang berlakukarena tidak mempertimbangkan adanya ketentuan Pasal 8 UndangUndang Nomor15 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Pasal 40 ayat 2 UndangUndang Nomor20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Hal. 19 dari 25 hal. Put.

No. 109 K/Pdt.SusPHI/201410.11.12.13.14.Bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan berat atau melanggar hukum yangberlaku karena tidak mempertimbangkan adanya ketentuan dalam Pasal 8UndangUndang Nomor 15 Tahun 2005 tentang guru dan dosen (UndangUndang Nomor 15 Tahun 2005) serta Pasal 40 ayat (2) UndangUndang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UndangUndang Nomor20 Tahun 2003);Bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2005, disebutkanbahwa:Guru wajib memiliki kualifikasi

Perbuatan Termohon Kasasi tidak terbantahkan telahmelanggar Pasal 3 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kutipan selengkapnya:Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan danmembentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensipeserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepadaTuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif

Berdasarkan hal tersebut menetapkan kebijakan dalamHal 8 dari 13 hal Put No.262/B/2012/PT.TUN.JKTpengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan diskresi MenteriPendidikan dan Kebudayaan.bahwa Penggugat Il Intervensi/Terbanding Il mengajukan kontra memoribanding tertanggal 5 November 2012 yang yang diterima di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 November 2012 dantelah diberitahukan kepada para Penggugat/Terbanding , Tergugat VPembanding , Tergugat Il / Pembanding Il,

Bahwa kemudian dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 11421126136/PUUVI/2009 yang dibacakankan pada tanggal 31 Maret2010 maka diantara amarnya menyatakan;Menyatakan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepublikHal 17 dari 13 hal Put No.262/B/2012/PT.TUN.JKTIndonesia Nomor 4301) konstitusional sepanjang frasa badan hukumpendidikan dimaknai sebagai sebutan fungsi

penyelenggara pendidikandan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu...; Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;3.

Bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003,ditentukan pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungjawab Tergugat . Kemudian dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2010, menentukan bahwa Tergugat bertanggung jawab mengelolasistem pendidikan nasional serta merumuskan dan/atau menetapkankebijakan nasional pendidikan.

tertentu...; Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor : 4301) bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P 5);2.

UU No. 20 tahun 2003tentang sistem Pendidikan Nasional dalam konsiderans bagianmenimbang huruf b secara tegas disebutkan Pemerintahmengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikannasional dan didalam Pasal 1 angka 30 UU No. 20 Tahun 2003 jugasecara tegas menyebutkan Menteri bertanggungjawab dalamsistem pendidikan Nasional dan didalam Pasal 1 angka 3disebutkan sistem pendidikan nasional adalah seluruh komponenpendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapaitujuan pendidikan nasional

HAMZAH TOMPOtersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;ATAUKEDUABahwa Terdakwa H. AMIRUDDIN MAMI, SE Bin H.

Bahwa dalam dakwaan JPU dengan dakwaan alternatif yakni dakwaan kesatuPasal 69 ayat (1) UndangUndang No. 20 tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional, dan kedua Pasal 69 ayat (2) UndangUndang No. 20tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,(vide : putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.

Tka,hal32),Judex factie pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan perkara aquo pada dakwaan kesatu JPU yakni Pasal 69 ayat (1) UndangUndang No. 20tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang unsurnya adalah :. Unsur setiap orang;. Unsur yang menggunakan ljazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesidan/atau vokasi yang terbukti palsu;Him 31 dari 53 him Put No.510/PID.SUS/2018/PT.MKS2.

Hakimberkesimpulan bahwa Bupati Rote Ndao (Tergugat I in casu), merupakan pejabat yangberwenang untuk membayarkan gaji kepada semua guru yang ada di Kabupaten RoteNdao, termasuk kepada Penggugat, sebagaimana telah ditentukan dalam peraturanperundangundangan tersebut di atas; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenaisegi substansi materiil dari objek sengketa a quo, sebagai berikut: Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 20tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa: Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen,konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutanlain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalammenyelenggarakan pendidikan; =Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 14 tahun 2005tentang Guru dan Dosen Pasal angka 1 dijelaskan bahwa guru adalah pendidikprofesional dengan tugas utama mengajar, membimbing, mengarahkan,

Kebudayaantahun 1995, dan ditugaskan sebagai Guru pada unit kerja SMAN 2 Rote Barat Laut (videMenimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 8 tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaianmenyatakan........30menyatakan bahwa setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layaksesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawabnya.; Menimbang, bahwa lebih khusus dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang UndangNomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikdan tenaga kependidikan berhak memperoleh: a.Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; Pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasilkekayaan intelektual; danKesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikanuntuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.; Menimbang, bahwa selanjutnya