Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28April 2015 diperluas meliputi juga memeriksa dan memutus tentangPenetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalahfinal dan mengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujiansuatu produk Undangundang adalah sama kuat daya ikatnya denganUndangundang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semuaputusan pengujian atas UndangUndang yang telah dikeluarkan olehMahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undangundang

No. 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 menjadi ditambah/diperluas objek pra peradilan yaitu penetapan Tersangka, penggeledahan,penyitaan dan pembukaan surat yang dilakukan;Menimbang bahwa perlu diketahui bahwa Putusan MK adalah bersifatfinal dan mengikat, Putusan MK adalah dalam rangka pengujian UU terhadapUUD 1945 yang mana sama kuat daya ikatnya dengan UU yang dibuat olehlembaga Legislatif bersamasama Eksekutif, dimana dalam hal ini Legislatif danEksekutif adalah sebagai positf Legislator sedangkan

Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28April 2015, Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan juga telah menjadiobyek dari Praperadilan;Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final danmengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produkUndang Undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang Undang yangdibuat oleh lembaga legislatif, maka semua putusan pengujian atas Undang Undangyang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang Undang,

terhadap sumursumur yang lain yang tidak nampak, adanamanya Transpermasi, jadi dari titiktitik ikat tersebut, kitaTranspermasikan pada sumursumur yang tidak kita survey, kita surveyagar mendapat koordinat baru;Bahwa terhadap Sumur yang dekat dengan sumur 228 yang muncul, Ahimempunyai titik koordinat sumur 228, hasil transpermasi tadi pada tahun2017, waktu Ahli Cek fisical asset, Ahli masukkan titik koordinat, sewaktuAhli waktu ke sana, Ahli tidak bisa masuk, karena ada pagarnya;Bahwa dari titik ikatnya

X adalah seluas 2.173.m%Bahwa berdasarkan fakta di lokasi tanah a quo, dan sesuai dengandata Gambar Ukur bahwa titik kontrol atau titik ikat bidang tanah paraPenggugat adalah tepat berada di disebelah Barat Jalan Sekuntum IIIdan mengikat kepada JI.Sikuntum.IIl segaga titik ikatnya;Bahwa Para Penggugat semenjak memiliki tanah tersebut selalu dipelihara dan dirawat dengan baik, dan diatas tanah para Penggugattelah berdiri Pamplet Plang Besi permanen yang berukuran 80 cm. X60 cm.

Bahwa lokasi sertifikat hakguna bangunan yang menjadi alas hak untuk peningkatan menjadi sertifikat hakmilik atas nama Penggugat (incasu Terdakwa) terletak pada peta lembar 4 invesNo. 38 dengan titik ikatnya yaitu pipa minyak pertamina sebagaimana datayang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang (yang sampai dengan sekarangpipa minyak tersebut masih ada) selain dari pada itu berdasarkan keteranganyang terdapat di sertifikat milik Penggugat bahwa tanahnya terletak dikelurahan Bukit Sangkal Kecamatan

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan langsungmemperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukumHalaman 72 dari 93 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2017/PN Tte.yang dapat ditempuh, sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalamUndangUndang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding);Menimbang, bahwa oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi adalah finaldan mengikat maka putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UndangUndang adalah sama kuat daya ikatnya

planindo)dalam membuat peta rancang kaplingnya lalu diserahkan kepada KepalaDesa untuk membagibagikannya kepada warga anggota TSM ;Bahwa untuk Pembinaan Warga TSM diserahkan kepada Pemeritahan Desadan diawasi oleh Dinas Transmigrasi yang saat itu pembinaannyadiserahkan kepada bawahan Ahli yang bernama Darmo Chusaeli;e Bahwa menurut ahli titik ikat adalah titik awal atau tanda yang dipakaisebagai patok atau acuan dari suatu lahan yang akan dilakukan pengukuran,dan untuk lokasi TSM yang dijadikan titik ikatnya

1269, SHM 1270 berlokasi dibelakang pagar tengah dan SHM tersebut tidak dimohonkan untuk diukur;Bahwa saksi mengatakan pengukuran yang dimohonkan oleh Para Penggugatyakni SHM 1271 dilakukan pengukuran untuk pengambilan data dandilaksanakan pada bulan Mei 2015 dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali sertapengukuran dilakukan sampai pagar tengah;Halaman 106 dari 133 halaman Putusan Nomor :05/G/2016/PTUNSRGBahwa saksi mengatakan tidak semua tanah yang berada dalam tembok masukdalam SHM 1271 karena titik ikatnya

pengukuran pada tanggal 18 Januari 2018yaitu pelanggaran seluas 363 M2 (3,63 are) karena saat dilakukan pengukuranbangunan ruko sudah fhinising dan tidak ada material dan kondisi lapangantidak ada yang mengganggu seperti pengukuran yang dilakukan pada tanggal2 Nopember 2015;Bahwa yang dimaksudkan dengan titik ikat pada saat melakukan pengukuranadalah titik pasti yang tidak berubah dari awal penetapan kawasan hutansampai sekarang tetap pada posisi sebenarnya setelah ditentukan kepastianpoisisi titik ikatnya

menguji perbuatan hukum yangakan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karenapada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknyaperbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik dan ataupenuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutansebagaimana berdasarkan Landasan Yuridis Putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April2015, yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujianundangundang adalah sama kuat daya ikatnya

sedangkanapakah peta tersebut sudah atau belum didaftarkan kepada KantorPertanahan Kota Tarakan, Ahli tidak tahu;Bahwa benar bahwa jarak antara Sumur dengan ke Kejaksaan itujaraknya 81 meter, akan tetapi Ahli kurang mengetahui kalau sebelahkanannya ada beberapa rumah;Bahwa titiktitik koordinat tersebut dari datadata yang diberikan kepadaAhli, kalau ditelusuri bahwa data tersebut dari jaman Belanda, dan titikKoordinat sudah lama, sebelum Ahli, koordinatnya sudahditranvormasikan, dan penggunaan titik ikatnya

Kalau dikaitkan dengan buktiapakah wasiat, apakah pengakuan semua harus diukur dengankebenarannya, apakah wasiat itu memiliki kKebenaran atau tidak,proses penyidikan di Kejaksaan memiliki kebenaran atau tidak, alatbukti itu harus di uji dulu kebenarannya ; Bahwa jika kemudian itu ada daya ikatnya itu bisa menjadi LegalAction, misalnya saya masuk disebuah Perguruan Tinggi, ketikamasuk ke Perguruan Tinggi harus membuat surat pernyataan makaitu menjadi suatu Legal Action, tetapi kalau Pernyatan itu

menguji perobuatan hukum yang akandiikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena padadasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknyaperbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik dan ataupenuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutansebagaimana berdasarkan Landasan Yuridis "PUTUSAN MAHKAMAHKONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PUUXII/2014 tanggal28 April 2015. yang mana Putusan Mahkamah Konstitusi dalampengujian undangundang adalah sama kuat daya ikatnya

Nomor21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, Penetapan Tersangka,Penggeledahan dan Penyitaan juga sebagai obyek dari Praperadilan;Menimbang bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalahfinal dan mengikat karena Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujiansuatu produk Undangundang adalah sama kuat daya ikatnya denganUndangundang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semuaputusan pengujian atas UndangUndang yang telah dikeluarkan olehMahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undangundang, sehingga

Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananyadihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUX1V/2014, tanggal 28 April 2015 ditegaskan pula bahwa penetapanTersangka, penggeledahan, penyitaan sebagai obyek Pra Peradilan;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah final danmengikat, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undangundangadalah sama kuat daya ikatnya dengan undangundang yang dibuat olehlembaga

sedangkan dalam penjelasannya pasal10 ayat (1) tersebut menyebutkan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat finaldan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak adaupaya hukum yang dapat ditempuh, sifat final dalam putusan MahkamahKonstitusi dalam UndangUndang mencakup pula kekuatan hukum mengikat(final and binding);Menimbang, bahwa oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi adalahfinal dan mengikat maka putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujianUndangUndang adalah sama kuat daya ikatnya

Suryanto (Terdakwa dalam perkara terpisah)ada melihat ke arah Saksi, namun tidak juga berhenti, selain itu Saksijuga melihat Saksi Suryanto (Terdakwa dalam perkara terpisah)mengambil potongan kayu yang hidup apinya dari tumpukan pembakarantenda di pinggir jalan lalu dilemparkannya ke bawah tepian danau depanrumah saksi Yusman; Bahwa kayu bakar sejumlah 200 (dua ratus) yang diambil massaMalalo di depan rumah saksi merupakan kayu bakar dagangan saksiyang dijual sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per ikatnya

rumah Saksi sambilberkata jangan dan ketika itu Terdakwa Suryanto ada melihat ke arahSaksi, namun tidak juga berhenti, selain itu Saksi juga melihat TerdakwaSuryanto mengambil potongan kayu yang hidup apinya dari tumpukanpembakaran tenda di pinggir jalan lalu dilemparkannya ke bawah tepiandanau depan rumah saksi Yusman; Bahwa kayu bakar sejumlah 200 (dua ratus) yang diambil massaMalalo di depan rumah saksi merupakan kayu bakar dagangan saksiyang dijual sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) per ikatnya

Pengukuran bidang tanahnya masih bersifat manual, belummenggunakan titik Global Positioning System (titik koordinat) dantidak jelas titik ikatnya;2). Penggugat lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkanoleh ketentuan perundangundangan sebagaimana berikut ini:Halaman 112 dari 142 hal. Put. Nomor 480 K/Pdt/2017a).