Ditemukan 2248 data
Urut Berdasarkan
Putus : 11-08-2015 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mdn Tanggal 11 Agustus 2015 —
100 — 36
100 — 36
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut danmemelihara kesuburan tanah.3) Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokokmemproduksi hasil hutan.Bahwa kawasan hutan yang telah ditetapbkan oleh pemerintah RI dapatdipergunakan oleh masyarakat dan atau suatu badan atau InstansiPemerintah dengan syarat adanya izin pemanfaatan dan atau izin pinjampakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI sesuai PeraturanPemerintah No. 10 tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan KawasanHutan secara Parsial
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
YOSEF als. ATENG
94 — 26
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
YOSEF als. ATENG
94 — 26
Jika kami memilah secara parsial dalam arti hanya khusus darisisi pelaksanaannya saja, memang kami tidak bisa memilahmilahnya, jadimemang ketika menentukan metode kerugian negara kami melihat secarakomprehensif, secara menyeluruh, artinya kami harus melihat sejak prosesawal, dari proses penyusunan anggaran sampai dengan pelaksanaanpekerjaan, jadi kalau hanya khusus penyimpangan yang dilakukanTerdakwa tentunya hanya ada di bagian pelaksanaan pekerjaannya saja,tetapi penggunaan metode penghitungan
Register : 24-10-2011 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 02-09-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5259/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg Tanggal 31 Januari 2013 —
109 — 53
109 — 53
mengenai objek sengketa tersebutharus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalamlingkungan Peradilan Umum.Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah salah memahami pasaltersebut, ter'utama dalam membaca makna dari frasa kalimat Dalamhal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain... karena dalamperkara a quo sama sekali tidak terdapat sengketa hak milik atausengketa lain.Bahwa Kuasa Hukum Tergugat juga tidak sistematis dalammembaca peraturan perundangundangan dan cenderung membacadan memahaminya secara parsial
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
1.DOMINIKUS DARWANTO Alias WANTO Anak BALASIUS
2.ALEX SANDRO Als ALEX Anak ALIM K.
84 — 17
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
1.DOMINIKUS DARWANTO Alias WANTO Anak BALASIUS
2.ALEX SANDRO Als ALEX Anak ALIM K.
84 — 17
Jika kami memilah secara parsial dalam arti hanya khusus darisisi pelaksanaannya saja, memang kami tidak bisa memilahmilahnya, jadimemang ketika menentukan metode kerugian negara kami melihat secarakomprehensif, secara menyeluruh, artinya kami harus melihat sejak prosesawal, dari proses penyusunan anggaran sampai dengan pelaksanaanpekerjaan, jadi kalau hanya khusus penyimpangan yang dilakukanTerdakwa tentunya hanya ada di bagian pelaksanaan pekerjaannya saja,tetap penggunaan metode penghitungan kerugian
Putus : 20-11-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto Tanggal 20 Nopember 2015 — - SAFWAN DJAMIL, S.Pd
201 — 52
201 — 52
Umum tidak mengajukan tuntutan meskipun itu jarang terjadi.Berbeda dengan Surat Dakwaan, Surat Dakwaan adalah menjadi dasar bagi hakimdalam melakukan pemeriksaan di Pengadilan dan dasar dalam pertimbanganHall 280Putusan No. 18/Pid.SusTPK/PN Gtomengambil keputusan (Pasal 182 ayat (3) KUHAP), meskipun di dalam Pasal 183KUHAP Hakim bisa memutus perkara berdasarkan keyakinan, namun tidak berartiessensi Pasal 182 ayat (3) menjadi kabur, karena semua peraturan perundangundangan tidak dapat dibaca secara parsial
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
ATIS RUSONO anak BILEH
98 — 24
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
ATIS RUSONO anak BILEH
98 — 24
Jika kami memilah secara parsial dalam arti hanyakhusus dari sisi pelaksanaannya saja, memang kami tidak bisamemilahmilahnya, jadi memang ketika menentukan metode kerugiannegara kami melihat secara komprehensif, secara menyeluruh, artinyakami harus melihat sejak proses awal, dari proses penyusunananggaran sampai dengan pelaksanaan pekerjaan, jadi kalau hanyakhusus penyimpangan yang dilakukan Terdakwa tentunya hanya adadi bagian pelaksanaan pekerjaannya saja, tetapi penggunaan metodepenghitungan kerugian
Register : 16-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
261 — 178
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
261 — 178
Rumah,selanjutnya terbit SK Penunjukan masingmasing calon penerimakemudian dilanjutkan dengan seleksi Proses akad kredit di BTN(Bank Tabungan Negara) karena belum tentu semua pegawaltersebut bisa mendapatkan, kemudian jika memenuhi syarat makayang bersangkutan dilaksanakan akad kredit di BTN, selanjutnyasetelah menjadi miliknya maka yang bersangkutan melakukanHalaman 62 Putusan Perkara Nomor: 24/ Pid.SusTPK/2020/PN.BGLpembayaran secara kredit/ cicil melalui BTN sejalan dengan Prosessertifikatnya (Parsial
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
FRANS LOBO ANDERSON, SE Anak M. Y NANGGE ANDERSON
93 — 15
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
FRANS LOBO ANDERSON, SE Anak M. Y NANGGE ANDERSON
93 — 15
Jika kami memilah secara parsial dalam arti hanyakhusus dari sisi pelaksanaannya saja, memang kami tidak bisamemilahmilahnya, jadi memang ketika menentukan metode kerugian98negara kami melihat secara komprehensif, secara menyeluruh, artinyakami harus melihat sejak proses awal, dari proses penyusunananggaran sampai dengan pelaksanaan pekerjaan, jadi kalau hanyakhusus penyimpangan yang dilakukan Terdakwa tentunya hanya adadi bagian pelaksanaan pekerjaannya saja, tetapi penggunaan metodepenghitungan
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
DAVE anak DAGE
75 — 10
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
DAVE anak DAGE
75 — 10
Jika kami memilah secara parsial dalam arti hanya khusus darisisi pelaksanaannya saja, memang kami tidak bisa memilahmilahnya, jadimemang ketika menentukan metode kerugian negara kami melihat secarakomprehensif, secara menyeluruh, artinya kami harus melihat sejak prosesawal, dari proses penyusunan anggaran sampai dengan pelaksanaanpekerjaan, jadi kalau hanya khusus penyimpangan yang dilakukanTerdakwa tentunya hanya ada di bagian pelaksanaan pekerjaannya saja,tetap penggunaan metode penghitungan kerugian
Register : 07-11-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 09-10-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn Tanggal 30 Maret 2020 — - SYAFRIADI
290 — 380
290 — 380
. , adalah dengan metode penghitungankerugian Parsial Loss yang terdiri dari :1. Hilangnya atau berkurangnya Keuangan Negara dalam PenyaluranBantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman PanganSubsidi Benih Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari DanaAPBN Tahun Anggaran 2016 dari Benih kantong padi inbridabersubsidi yang disalurkan (dipalsukan) di Kabupaten Serdang Bedagai2.
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
HERMAN alias PELANET anak Y. AHIN
94 — 21
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
HERMAN alias PELANET anak Y. AHIN
94 — 21
Jika kami memilah secara parsial dalam arti hanya khusus darisisi pelaksanaannya saja, memang kami tidak bisa memilahmilahnya, jadimemang ketika menentukan metode kerugian negara kami melihat secarakomprehensif, secara menyeluruh, artinya kami harus melihat sejak prosesawal, dari proses penyusunan anggaran sampai dengan pelaksanaanpekerjaan, jadi kalau hanya khusus penyimpangan yang dilakukanTerdakwa tentunya hanya ada di bagian pelaksanaan pekerjaannya saja,tetapi penggunaan metode penghitungan
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr Tanggal 18 Juni 2015 — YUSRI
274 — 110
274 — 110
29,1% ituadalah hasil komposisi antara Solar dan Premium misalnya losses ada1.000.000 jadi 70% adalah Solar dan 29,1% adalah Premium ;Bahwa mengenai data jumlah trip itu diperoleh dari keterangan Du Nun ;Bahwa untuk menguji ahli menghitung trip dikalikan dengan pengiriman ;Bahwa pembukuan Pertamina tidak kami jadikan bahan dasar, penghitungankami melakukan audit adalah uang yang dibayar tadi ;Bahwa porsentase itu dari hasil Input pertripnya, dimana dalam laporan kamihalaman 4 itu adalah input dari parsial
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
948 — 1571
948 — 1571
SEPTEMBERNo Kegiatan/ Jumlah KeteranganPenggunaan (Rp)1 Bantuan Kegiatan 250.000 Sesuai nota staf tanggal 9 September kitanan masal anakyatim 2015Bantuan dana kegiatan khitananmasal dan santunan anak yatim mushola Hal. 123 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.Smg Perkara Tindak Pidana Korupsi AlHidayah Padukuhan Rp.250.0002 Pembayaran SMS 175.000 Pembayaran SMS Gadway RSUD kKratonGadway bulan September 20153 Biaya Penggantian 295.000 Biaya penggantian pemeriksaanpemeriksa penunjang USG rujukan parsial
Kegiatan/ Jumlah KeteranganPenggunaan (Rp)1 Bantuan Kegiatan 250.000 Sesuai nota staf tanggal 9 Septemberkitanan masal anak 2015Bantuan dana kegiatan khitananyatim masal dan santunan anak yatim musholaAlHidayah Padukuhan Rp.250.0002 Pembayaran SMS 175.000 Pembayaran SMS Gadway RSUD Kraton Hal. 201 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.Smg Perkara Tindak Pidana Korupsi Gadway bulan September 20153 Biaya Penggantian 295.000 Biaya penggantian pemeriksaanpemeriksa penunjang penunjang USG rujukan parsial
Register : 11-01-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
ALIL anak AKONG
93 — 23
Adityo Utomo, SH
Terdakwa:
ALIL anak AKONG
93 — 23
Jika kami memilah secara parsial dalam arti hanya khusus darisisi pelaksanaannya saja, memang kami tidak bisa memilahmilahnya, jadimemang ketika menentukan metode kerugian negara kami melihat secarakomprehensif, secara menyeluruh, artinya kami harus melihat sejak prosesawal, dari proses penyusunan anggaran sampai dengan pelaksanaanpekerjaan, jadi kalau hanya khusus penyimpangan yang dilakukanTerdakwa tentunya hanya ada di bagian pelaksanaan pekerjaannya saja,Halaman 79 dari 224 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK
Register : 07-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — I. PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV), DKK., II. PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI ("ANTV")., III. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI., IV. PT. SURYA CITRA TELEVISI., DKK., V. PT. INDOSIAR BANDUNG TELEVISI, DKK., VI. PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA, DKK., VII. PT. TRANS MEDAN DAN PT. TRANS7 PALEMBANG, DKK VS I. ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA ("ATVJI")., II. ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI) DAN I. PT. RCTI SATU., II. PT. RCTI SEPULUH., III. PT. RCTI LIMA BELAS ACEH., IV. PT. GTV DUA., V. PT. GTV TUJUH., VI. PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU;
140 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
harus ada hubungan kausallangsung antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugatdengan kerugiannya atau kepentingannya, dimana Keputusan TataUsaha Negara dimaksud menjadi sebabnya dan kerugian yangtimbul menjadi akibatnya,Dalam menentukan /egal standing Termohon Kasasi dalam Perkaraa quo, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengutip danmenggunakan pendapatpendapat tentang pengartian /Jegalstanding subjek hukum yang berhak mengajukan suatu Gugatansengketa Tata Usaha Negara secara tidak utuh atau parsial
kerugiannya ataukepentingannya, dimana Keputusan Tata Usaha Negara dimaksudmenjadi sebabnya dan kerugian yang timbul menjadi akibatnya,Bahwa untuk menentukan /ega/l standing Penggugat dan Penggugat IIIntervensi dalam perkara a quo, Majelis Hakim tingkat pertama telahmengutip dan menggunakan pendapatpendapat tentang pengartianlegal standing subjek hukum yang berhak mengajukan suatu gugatansengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan oleh dalamAngka 4.3. dan 4.4. di atas secara tidak utuh atau parsial
Register : 07-06-2012 — Putus : 14-08-2012 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 33 / Pid.Sus / TPK / 2012 / PN.Bdg. Tanggal 14 Agustus 2012 — WAWAN MERDIAWAN AGUSMAN, SE Bin SUJAYA SABDI
78 — 43
78 — 43
aplikasi tersebut, dan setelah itu Saksi sudah tidak mengetahuiproses selanjutnya aplikasi atas nama Ade Oman tersebut, dan selangwaktu satu bulan kemudian baru Saksi ketahui setelah proses jurnalkantor atau proses pembukuan administrasi transaksi pada hari yaitutanggal 22 Maret 2009 dengan Nomor register Kredit FD 090122ternyata Aplikasi tersebut cair; 194 Bahwa benar Perum Pegadaian Cabang Singaparna dilakukanpemeriksaan yang biasa dilakukan oleh SPI wilayah Tasikmalayadiantaranya :Pemeriksaan Parsial
Register : 16-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 24-09-2021
Putusan PN AMBON Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
201 — 104
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IZZAC BALTHAZAR THENU,S.E.
201 — 104
Bahwa transaksi Revers Repo merupakan transaksitransksi yan parsial sehinggasatu transaksi dapat diberhentikan biSa bank menghendaki jika ingin diberhentikan.Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, pada pokoknya para terdakwamembenarkannya.12.Saksi FANNY CH.
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 21-12-2021
Putusan PN BLAMBANGAN UMPU Nomor 10/Pdt.Bth/2021/PN Bbu Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
248 — 172
PT. Perkebunan Nusantara III Persero
Tergugat:
PT. Bumi Madu Mandiri
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kab Way Kanan.
2.PT. Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)
248 — 172
Beschikkingsrecht (jika hak ulayat itu dilepaskan untuk sementarakepada orang asing, maka apabila ada alasan lain selain kerugianuntuk penghasilanpenghasilan yang hilang orang membayar cukal(heffingen) kepada persekutuan hukum (gemeenschap) menuruthukum adat.Bahwa ciri adanya hak ulayat/Marga/Nagari dan sebutan lainnya sesualpendapat ahli tersebut harus bersifat kumulatif bukan bersifat parsial satupersatu, sehingga dengan tidak terpenuhi ketiga unsur tersebut secarahukum adat TIDAK ADA namanya Tanah
Putus : 26-07-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2301 K/PID.SUS/2016 Tanggal 26 Juli 2017 — WAWAN INDRAWAN
210 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
210 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebetulnya tidak semuarumah susun tidak harus dilalui dengan PPJB;Bahwa IMB harus ada karena berkaitan denganpembangunan;Bahwa menurut UndangUndang Gedungmensyaratkan dalam setiap pembangunan harusada IMB dan peruntukkan;Bahwa IMB untuk rumah susun harus sekaligus,tidak bisa secara parsial namun di DKI disebut Ijinpendahuluan;Bahwa pemasaran rumah susun bisa dilakukantanpa harus launching;Bahwa ahli tidak pernah melihat gedung T Tower;Bahwa seharusnya tidak bisa dilakukan pemesananapabila belum ada
Putus : 21-03-2017 — Upload : 06-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bjm Tanggal 21 Maret 2017 —
46 — 13
46 — 13
Hal ini menyebabkan terjadinyakegagalan fungsi/kinerjabangunan Jarmgan Pipa Ai Limbah atau telah masuk dalam kriteria KegagalanBangunan, baik secara menyeluruh, maupun parsial, Sistem Jaringan yang jelekakhirnyamenimbulkan pencemaran lingkungan dari bocoran system jaringan, dankerusakan saluran akibat proses konstruksi yang tidak sesuai standar sehingga bangunantidak memenuhi umur rencana.Bahwa saksi menjelaskan karena Volume terhitung yang dibayar oleh Negara melebihidari realisasi fisik sebenarnya