Ditemukan 2311 data
173 — 75
HAMtentang pengelolaan portofolio investasi nomor 140/HAM/VII/2007 tanggal 19Juli 2007.1 (satu ) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo nomor 007/HAMA/1/2008 tanggal 15 Januari 2008 perihal pengelolaan dana.1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Dirkeu & TI kepada KadivKeuangan & Akuntansi tanggal 15 Januari 2008.1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kadiv Keuangan & Akuntansikepada Kabag Investasi tanggal 15 Januari 2008.1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo nomor151
HAMtentang pengelolaan portofolio investasi nomor 140/HAM/VII/2007 tanggal 19 Juli2007.1 (satu ) lembar asli Surat PT HAM kepada PT Askrindo nomor 007/HAMA/1/2008 tanggal 15 Januari 2008 perihal pengelolaan dana.1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Dirkeu & TI kepada Kadiv Keuangan &Akuntansi tanggal 15 Januari 2008.1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepadaKabag Investasi tanggal 15 Januari 2008.1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo nomor151
Putusan No.10/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.90690621.Dade23.24.2026.Doli28.29.30.SL.32.33.34.1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT HAM ke PT Askrindo nomor151/HAM/I/2008 tanggal 18 Januari 2008 yang disetujui ZULFAN LUBISselaku Direktur Keuangan & TI PT Askrindo.2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan dan Akuntansi kepadaDirkeu & TI nomor 28A/MEMO/KA tanggal 16 Januari 2008 perihal analisisperpanjangan KPD dari PT HAM.1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Dirkeu & TI kepada
522 — 418 — Berkekuatan Hukum Tetap
PengadilanTinggi Jakarta Nomor 14/Pid/TPK/ 2016/PT.DKI tanggal 19 April 2016,Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 7(tujuh) tahun, hal tersebut telah menimbulkan disparitas yang mencolok dantidak sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf b KUHAP junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana; Bahwa Judex Juris memperberat pidana penjara Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana mengenyampingkan atau tidak mempertimbangkan samasekali pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara Nomor151
1.SUPARDI, SH.
2.STEEVAN MCLEWIS MALIOY, SH
3.ASEP RIDHA SUBEKTI, SH
4.MUHAMMAD DASIM BILO, SH
5.MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, SH
6.JEFRI TOLOKENDE, SH
Terdakwa:
MUFTI SIRUANG, S.Ag
201 — 78
SPPLS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa) Nomor151/1.20.03/SPPLS/SETDAPMR/2015 sejumlah Rp. 287.732.600, (dua ratusHalaman 95 dari 584 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2020/PN Ttedelapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah), yangditandatangani oleh saksi Nining Ladjame, dengan disertai datadatapendukung KTP Pemilik Lahan, kwitansi pembayaran, berita acara pembayarankepada pemilik lahan, foto dokumentasi lahan, dll, yang diperuntukan untukpembayaran ganti
SPPLS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa) Nomor151/1.20.03/SPPLS/SETDAPMR/2015 sejumlah Rp. 287.732.600, (duaratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratusrupiah), yang ditandatangani oleh saksi Nining Ladjame, dengan disertai datadata pendukung KTP Pemilik Lahan, kwitansi pembayaran, berita acarapembayaran kepada pemilik lahan, foto dokumentasi lahan, dll, yangdiperuntukan untuk pembayaran ganti rugi tanah dan tanaman untukPemakaman Umum kepada Pemilik
PT Gunung Madu Plantations
Tergugat:
1.Muhammad Jimmy Goh Mashun
2.PT Visi Bangun Cipta Mandiri
3.Hirawan Gelar
4.Anna Rina Mediana
5.PT Asconusa Air Transport
6.PT Bee Air Charter
7.Doddy Gautama
272 — 150
aslinya Bukti transferBangkok Bank tanggal 28 Desember 2012 dari PENGGUGATkepada Goh Soke Lan sejumlah Rp 197.046.000 ;Bukti P1.16.1 Fotocopy sesuai dengan aslinya Payment VoucherNomor 053/BBL/V/2013 tanggal 7 Mei 2013 sejumlah Rp195.244.625,Bukti P1.16.2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Bukti transferBangkok Bank tanggal 7 Mei 2013 dari PENGGUGAT kepada GohSoke Lan sejumlah Rp 195.244.625 ;Bukti P1.17.1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya PaymentVoucher (Bukti Pembayaran) Penggugat kepada Tergugat Nomor151
BUDHI S
Terdakwa:
PUJI SUHARTONO
160 — 52
Kualuh Leidong (DAK FISIK PENUGASAN).b) Berita Acara Pembayaran, Fisik: 90.33% Keuangan 85%, Nomor151/PPKDAK Fisik Penugasan/BAP/SPKLU/DPUPRLBU/2018tanggal 13 Desember 2018;c) Berita Acara Pembayaran, Fisik: 60.17% Keuangan 55%, Nomor131/PPKDAK Fisik Penugasan/BAP/SPKLU/DPUPRLBU/2018tanggal 03 Desember 2018;d) Berita Acara Pembayaran, Fisik: 20%, Nomor046/PPK/SPK/BAP/DAK Fisik Penugasan/BAP/SPKLU/DPUPRLBU/2018 tanggal 02 Agustus 2018;282.
254 — 68
Kartika Sentamas) kepada Depkes nomor : 416/DIRPN/KSAlkes/VV/06 tanggal 16 Juni 2006 hal : Penawaran Harga yangbelum ditandatangani oleh TUTUN KARTIKA 162.2 (dua) lembar Foto Copy draft surat Purchase Order (PO) dari PTKartika Sentamas kepada PT Lestari Dini Unggul nomor151/PO/KSAlkes/VIIVO6 tanggal 4 Agustus 2006 163.1 (satu) lembar Foto Copy surat Purchase Order (PO) dari PTKartika Sentamas kepada PT Sarandi Karya Nugraha nomor :152/PO/KSAlkes/VIIV06 tanggal 4 Agustus 2006 (4 unit ICU, 44unit Linen
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
737 — 1711
Melalui memorandum tersebut,Fungsi Investasi mengusulkan untuk menjual saham SUGI karena porsisaham SUGI telah terlalu besar dalam protofolio DP Pertamina danterdapat potensi yang lebih baik pada saham TLKM, PTPP danWSKT.Memorandum tersebut disetujui oleh DKI dan tolak oleh Presdir.Presdir menyatakan bahwa saham SUGI digunakan untuk menahan nilaiaset dan saham bluechips akan terkena dampak apabila pasarbertambah turun;Bahwa Saksi mengetahui adanya memorandum Nomor151/S00000/2015SO Tanggal 11 September
554 — 215
Seraya Sumber Lestari ; Bahwa pengesahan BKT atas ijin IUPHHKHT yang diterbitkan olehBupati Pelalawan dan Bupati Siak itu untuk Hutan tanaman ; Bahwa BKT yang disahkan oleh Gubernur itu ada untuk penebangan hutan alam ;Bahwa pengesahan BKT tahun 2004 oleh Gubernur dimana sesuaiKempenhut Nomor : 6652/KptsIV2000 dan Kepmenhut Nomor151/KptsI/2003 yang mengesahlan adalah Kepala Dinas Kehutanan,kejadiannya pada tahun 2003 kami mengajukan surat ke Menhut untukpetunjuk pengesahan BKT tersebut karena ijin
diajukan kepada Menteriuntuk dilakukan persetujuan kemudian ada pelimpahan kewenanganuntuk menilai, menyetujui atau mengesahkann rencana operasionaldilapangan, didalam Kepmen juga diberikan panduan bagan kerja,untuk mempersiapkan supaya bisa terwujud juga untukmempersiapkan sarana prasarana ini umurnya hanya 12 bulan danyang ada didalam itu tidak bisa direvisi karena sifatnya hanyaketentuan yang sifatnya mendahului dari rencana kerja tahunan danjangka panjang itu terjadi sesuai dengan Kepmenhut Nomor151
111 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menghukum Kepada Tergugat dan Tergugat 2 secara tanggung rentengmembayar biaya perkara sebesar Rp5.734.000 (lima juta tujuh ratus tigapuluh empat ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan II putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan olehPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor151/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 31 Agustus 2016 yang amarnya sebagaiberikut: Menerima permohonan banding dari Para Tergugat / Para Pembanding