Ditemukan 231 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keayaan kekayaan keadilan keamanan kerajaan
Penelusuran terkait : Kepailitan Membatalkan pengalihan hak tagihan Mengembalikan harta pailit Pencurian Keadaan Memberatkan Keadaan memberatkan Keadaan tidak hadir “ pencurian dalam keadaan dalam keadaan memberatkan ” Pencurian dalam keadaan memberatkan”; - pencurian dalam keadaan memberatkan
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 06-07-2018 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 434/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Ahli Waris dari Almarhum M. YASIN. BIN H. O. ENG
Tergugat:
1.PERUM PERUMNAS
2.PERUM PERUMNAS REGIONAL III Kantor Cabang Cengkareng
3.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
4.KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
5.UNTUNG SASTRAJAYA
6.NYONYA YULIA SUPARDI
181 — 59
  • Halaman 77 dari 122yang dipersengakatan dalam kasus a quo ini dalam suatu jamiman hutangsehingga seharusnya PENGGUGAT tidak memaksakan diri hanya denganmengandalkan girik yang dimilikinya yang belum tentu benar dan sahmengajukan Permohoan Hak kepada Kantor Kepala Kantor PertanahanKota Administrasi Jakarta Barat:e.Bahwa saat ini obyek perkara aquo merupakan bagian Harta Pailit i.cUntung Sastrawijaya (Dalam Pailit) dan dalam keadaan insolvensi,sehingga saat ini proses kepailitan dalam tahap pemberesan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 17-04-2018 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 224/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 1 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
107 — 58
  • Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit beradadalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UU Kepailitandan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau6. Karena dicabutnya ijin usaha perseroan sehingga mewajibkanPerseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan;(HUKUM PERSEROAN TERBATAS, Dr. Binoto Nadapdap, SH., M.H, hal 223224, Jala Permata Aksara, Jakarta 2018)Menimbang, bahwa oleh karena PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-06-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 PK/Pid.Sus/2014
Tanggal 18 Juni 2014 — Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE Bin MA’ATENG
68 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan rumusan ketentuan tersebut,Negara akan turut bertanggung jawab terhadap kekayaan pihak swasta yangmemperoleh fasilitas pemerintah.Dengan demikian, apabila pihak swasta yang memperoleh fasilitas pemerintahdalam keadaan insolvensi, dan dinyatakan pailit, Negara harus turutbertanggung jawab atas utang swasta. Hal ini di sebabkan kekayaan pihak lainyang dimilikinya itu diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikanpemerintah.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 05-07-2021 — Putus : 24-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 24 Januari 2022 — Penuntut Umum:
SUSILOWATI, SH., MH
Terdakwa:
Hj.NURHASANAH. SH.MH binti H. AHMAD SAFEI
293 — 154
  • Maka AJB Bumiputera wajibmemberitahukan kepada pemegang polis dan menyusun tata carapembebanan kerugian diantara Anggota; Bahwa AJB Bumiputera harus menyelenggarakan Sidang LuarBiasa BPA dengan berpedoman pada Pasal 40 Anggaran Dasar AJBBumiputera guna memutuskan apakah AJB Bumiputera 1912 dilikuidasiatau dilanjutkan berdirinya dengan mempertahankan bentuk usahabersamaa atau merubah badan usaha lainnya; Bahwa menurut Ahli dalam keadaan insolvensi saat ini RPKbukan merupakan hal yang terbaik dilakukan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 07-01-2020 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 23-04-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 1/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 22 April 2020 — Penggugat:
PT FROGGY EDUTOGRAPHY diwakili oleh FERNANDO ISKANDAR
Tergugat:
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Tangerang II
Intervensi:
1.PT SURYA SENTRA GEMILANG SENTOSA diwakili oleh JAP HONG SENG
2.PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK. diwakili oleh AHMAD FAJAR dan RUSLI
921 — 95
  • Putusan pailit; danii) Salinan penetapan/keterangan tertulis dari HakimPengawas atau Berita Acara Rapat Kreditor yangditandatangani oleh Kurator dan Hakim Pengawas yangberisi dimulainya keadaan insolvensi; atauc) Debitor merupakan Bank Dalam Likuidasi (BDL), BankBeku Operasional (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha(BBKU), atau Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN);Surat pernyataan dari kreditor selaku Pemohon Lelang yangisinya akan bertanggung jawab apabila terjadi gugatanperdata dan/atau tuntutan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 20-04-2011 — Putus : 28-03-2012 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 240/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel
Tanggal 28 Maret 2012 — 1. PT. Swakarya Adisejahtera, 2. PT. Swakarya Permaijaya, 3. PT. Bumi Upaya Griya, 4. PT. Suryacipta Bumipermai, 5. PT. Swadaya Prada Pratama, Lawan 1. PT.Bank Internasional Indonesia Tbk, 2. PT. Bank CIMB Niaga, Tbk dahulu PT.Bank Lippo Tbk, 3. PT.Karabha Digdaya, 4. Misahardi Wilamarta, SH. selaku Notaris, 5. Pemerintah Republik Indonesia Cq Departemen Keuangan Republik Indonesia,
154 — 78
  • NUSA RAYA CIPTA mengajukan Permohonan PAILITterhadap diri Tergugat Ill.Untuk menghindari dinyatakan PAILIT atau dinyatakan beradadalam keadaan INSOLVENSI, Tergugat Ill mengajukanPermohonan PKPU, dan:e akhirnya Permohonan PKPU dikabulkan dan perdamaianPKPU dihomologasi oleh Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan beban kewajibanHARUS MELUNASI pembayaran utang kepada sebanyak23 orang kreditor,e akibat dari itu semua, kondisi Tergugat Ill berada dalamkeadaan mulai bangun dan membangun
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 03-06-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 07-08-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 295/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 6 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : PT TJIPTA WIDJAYA SEJAHTERA
Terbanding/Tergugat : PT BANK CIMB NIAGA
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : SUYANTO TJIPTA WIDJAYA
230 — 192
  • Hal Mana terkait pelaksanaannya dibatasi palinglambat 2 (dua) bulan setelah dimulainnya keadaan insolvensi sebagaimanaditegaskan dalam Pasal 59 ayat (1) Undangundang tersebut ;Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan debitur (in casu Para Penggugat)atas eksekusi yang dilakukan oleh kreditur (in casuTergugat) dalam pelaksanaanputusan nomor : 143/Pdt.SusPKPU/2018/PN.Niaga,Jkt.Pst merupakan hal yangberkaitan dan/ataudiatur dalam Undangundang Nomor 37 Tahun 2014 tentangKepailitan dan Penundaaan Kewajiban
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 14-03-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 15-01-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 305/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 5 Desember 2019 — Penuntut Umum:
LUTFI NOOR ROSIDA, SH
Terdakwa:
1.THE SUNG SENG Alias RONNI
2.YUSRI
204 — 109
  • Karena harta perseroan dinyatakan pailit dan berada dalam keadaan Insolvensi ;5.
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 22-08-2017 — Putus : 19-04-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 176/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 19 April 2018 — 1. PT. Swakarya Adi Sejahtera 2. PT. Swakarya Permaijaya., Dkk Melawan 1. PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk 2. PT. Bank CIMB Niaga Tbk., Dkk
194 — 794
  • NUSA RAYA CIPTA mengajukanPermohonan PAILIT terhadap diri Tergugat ll.Untuk menghindan dinyatakan Pailit ataudinyatakan berada dalam keadaan INSOLVENSI,Tergugat Ill mengajukan Permohonan PKPU, dan :halaman 115 dari 186 Putusan Nomor 176/Pdt.G/2017/PN.Dpke Akhimya Permohonan PKPU dikabulkan danperdamaian PKPU dihomologasi oleh PN NiagaJakarta Pusat, dengan beban kewajiban HARUSMELUNASI pembayaran utang kepada sebanyak 23Kreditur,e Akibat dar itu semua, kondisi Tergugat Ill beradadalam keadaan mulai
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-04-2018 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 205/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
310 — 92
  • tembusan akta notaris mengenai pernyataan Likuidator tentangpembubaran perseroan berdasarkan putusan Pengadilan Niagayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailitPerseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dilampirifotokopi putusan Pengadilan Niaga tersebut yang diketahui olehnotaris sesuai aslinya;tembusan akta notaris mengenai pernyataan Kurator tentangpembubaran Perseroan berdasarkan putusan Pengadilan Niagayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena harta pailitdalam keadaan
    insolvensi, dilampiri fotokopi putusan PengadilanNiaga tersebut yang diketahui oleh notaris sesuai aslinya, atautembusan akta notaris mengenai pernyataan Direksi tentangpembubaran Perseroan berdasarkan surat pencabutan ijin usahaperbankan dan perasuransian dari instansi pemberi ijin usaha,dilampiri fotokopi surat pencabutan ijin tersebut yang diketahuioleh notaris sesuai dengan aslinya.Halaman 155 dari 412 Putusan No. 205/Pdt.G/2018/PN.Bdg.f. telah berakhirnya status badan hukum Perseroan berupa
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
2974 — 1557
  • Tentang : Cipta Kerja
  • Kecilsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena:a. berdasarkan keputusan RUPS;b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalampernyataan pendirian telah berakhir;c. berdasarkan penetapan pengadilan;d. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusanpengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukupuntuk membayar biaya kepailitan;e. harta...SK No 052118A(1)(2) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA615 e. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailitberada dalam keadaan
    insolvensi sebagaimanadiatur dalam UndangUndang tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;atauf. dicabutnya Perizinan Berusaha Perseroan sehinggamewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan.Pasal 153HDalam hal Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecilsudah tidak memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecilsebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, Perseroanharus mengubah statusnya menjadi Perseroansebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturanperundangundangan