Ditemukan 242 data
47 — 4
dengan objekPerkara A.quo yang di miliki oleh Para Tergugat adalah tidak sahmenurut hukum;e Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara Aquo yang di kuasainya dari segala penguasaannya danmenyerahkannya objek perkara A quo yang dalam penguasaannyapada Penggugat, yang mana kalau Para Tergugat tidak maumelakukannya (Ingkar), maka pengosongan dapat dilakukan dengancara paksa melalui bantuan alat negara;e Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat atas penguasaan objekperkara A quo adalah penguasaan
tanah tanpa hak dan merupakanperbuatan melawan hukum;e Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom)sebesar Rp 500.000, ( /ima ratus ribu rupiah ) per hari ataskelalaiannya melaksanakan putusan setelah mempunyai kekuatanhukum tetap;e Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan terlebin dahulu meskipun adabantahan (verzet), Banding atau Kasasi ( Uit Voeerbar Bij Voorraad);e Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara inimenurut Hukum;e Atau apabila Pengadilan Negeri Padang
ACHMAD LESSY
Tergugat:
1.SALEH LESSY
2.PAMA DJAMALI
3.ABDUS SAMAD
4.HALIMA LESSY
5.HATIJA LESSY
6.SALMA LESSY
7.MUHAMMAD LUTFY LESSY
8.BAKAR LESSY
9.PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN MALUKU TENGAH
126 — 66
Bahwa isi dan dasar gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikansecara jelas dan lengkap tentang adanya Penguasaan Tanah tanpa hak(Wide Occupatoie) atau Kepenghunian dengan alasan yang sah,sehingga membingungkan, kabur, dan tidak jelas, dikatakan demikiankarena diatas Objek Sengketa dalam Hal ini sama sekali Tidak dikuasaiOleh Sebagian Tergugat Ill yakni SALMA LESSY, HATIJA LESSY, danHALIMA LESSY dan kemudian Apa yang Harus dipertanggung JawabkanOleh Ketiga Tergugat yakni SALMA LESSY, HATIJA LESSY
80 — 18
Sumbar Calsium Pratama (TergugatIntervensi IV) kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia dengan NomorPolisi : LP/K/210/XII/2009 Sekta, tanggal 12 Desember 2009 tentang Tindak38Pidana Perampasan Hak atau Penguasaan Tanah Tanpa Hak sebagaimanadimaksud dalam rumusan Pasal 385 KUHP jo UU No. 51 tahun 1960.
76 — 182
Bahwa dalam gugatan halaman 8 angka 4 dan 5 Penggugat menuduh Tergugat I telahmelakukan penguasaan tanah tanpa hak. Penggugat mengkalaim tanah seluas 110hektar sebagai miliknya;ae23(a).(b).(c).(d).(e).(f).Bahwa tuduhan tersebut sangat subyektif dan tidak mempunyai dasar hukum.
69 — 7
Bahwa dengan penguasaan tanah tanpa hak oleh Penggugat, haltersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dalamkonteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumHalaman 32 Putusan Nomor : 158/Pdt.G/2017/PN.BgrPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW).
78 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
E. fakdalam (Penggugat Intervensi 16);(lfakdalam Alsos, S.Sos Penggugat Intervensi 13);~eNBerta lfakdalam (Penggugat Intervensi 6);Demikian kami nyatakan (wide occupatie) penguasaan tanah tanpa hak;b.
Rosinta Herli Meione Butarbutar
Tergugat:
1.Hj. Sultje Bongga
2.Maring Hakim
3.Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung
189 — 204
Bahwa tidak hanya sampai disitu, karena Pelawan tidak puasmengganggu Terlawan I, Pelawan kembali membuat Laporan Polisiatas dugaan tindak pidana penguasaan tanah tanpa hak ataupenyerobotan dan pengerusakan lahan yang diklaim milik Pelawanterhadap pihakpihak yang atas persetujuan Terlawan berada dalamlahan Obyek Sengketa di Polda Sulawesi Utara ("Laporan Polisi 2).y.
STEFANUS LUKAS WIRABUDI,
Tergugat:
1.ALVIN SUTANTO.
2.GUNAWAN HARSONO
3.ERLYN SUTANTO.
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR,
2.NATALIA LINI HANDAYANI, S.H. selaku PPAT,
3.SIGIT SISWANTO, S.H. selaku Notaris,
4.PT. BANK RESONA PERDANIA,
5.PT. SANJAYA PRIMA,
6.NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. Sselaku Notaris PPAT.
76 — 23
disangkakanPenggugat kepada Tergugat mengapa baru saat ini Penggugatmempermasalahkan peralinan hak milik dari Penggugat kepada Tergugat dan Susanty Mulia dahulu) bernama Lie Misioe kepada Tergugat berdasarkan akta jual beli Akta Jual Beli No. 797/2012 tanggal 28 Agustus2012 dan Akta Jual Beli 798/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuatoleh Turut Tergugat II setelah Penggugat diadukan oleh Tergugat padaKepolisian Resor Kota Bogor Kota dengan nomor laporan polisiLP/127/B/II/2020/SPKT atas tindakan penguasaan
tanah tanpa hak;7.
72 — 46
dengan tidak dipatuhinya putusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Bogor No. 77/Pdt.G/2C07/PN.Bgr, PutusanPengadilan Tinggi Bandung No. 264/PDi"/2009/PT.Bdg oan PutusanMahkamah Agung No. 1841 K/PDT/2010, maka jelas Penggugat telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Klien kami,Halaman 35 Putusan Nomor : 16/Pdt.G/2018/PN.Bgrdengan tidak dapat memanfaatkan tanah dan bangunan yangseharusnya menjadi Hak Klien kami.Bahwa dengan penguasaan
tanah tanpa hak oleh Penggugat, haltersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dalamkonteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab UndangUndang HukumPerdata atau Burgerlijkk Wetboek ("BW).
53 — 7
Bahwa pada tanggal 26 November 2014 Penggugat mengajukanGugatan kepengadilan Negeri Langsa dengan Nomor Register18/PdtG/2014/PN.Lgs atas Penguasaan tanah Tanpa Hak (Wildeoccupatie) yaitu Tanah Milik Abdullah Batek berupa Tanah daratdan Lahan Sawah yang dilakukan secara bersamasama olehTergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV, akan tetapidikarenakan Tergugat IV tidak di ikut sertakan dalam gugatan Nomor18/PdtG/2014/PN.Lgs dan Penggugat tidak menerangkan secararinci ukuran tanah yang dikuasai
471 — 113
P 1,11,111122;23. 1 (satu) lembar photo copy surat yang dikeluarkan Polisi kepada Ketua Majelis PengawasNotanis perihal pemanggilan notaries, tanggal 18 Nopember 2008, taripa ash /P 1,11,111/23;24. 1 (satu) lembar photo copy surat ditujukan kepada Notaris Refizal, SH, perihal penjelasanakte atas nama pelapor Koran Purba dan Rim br Ginting, sesuai ash P 1,11,111122;25. 1(satu) lembar photo copy surat tanda penerimaan laporan/pengaduan Poke Bekasitanggal 3 April 2007, pelapor Koran Purba, perihal penguasaan
tanah tanpa hak, sesuai ash /P1,11,111/23;Menimbang, bahwa Tergugattergugat I telah mengajukan buktibukti surat yang terdiri dan:1. 1 (satu) exemplar photo copy Salman Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 31Megawati Purnomo sebagai PenggugatLawan1.
83 — 44
mengenai obyek perkara dan dasar gugatan sertapetitum yang dimohonkan dalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIRtertanggal 19 September 2012 dengan perkara aquo Pengadilanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa yang mejadi objek perkara dalam perkara Nomor:09/Pdt.G/2012/PN.GIR tertanggal 19 September 2012 adalah 8 delapan bidangtanah yang terletak di Banjar Pakudui, Desa Kedisan, Kecamatan Teggallalang,Kabupaten Gianyar dan yang menjadi dasar gugatan adalah perbuatanmelawan hukum melakukan penguasaan
tanah tanpa hak, sedangkan dalamperkara aquo yang menjadi obyek perkara adalah Surat Pernyataan/Perjanjiantanggal 17 Desember 1966 dan Kesepakatan Penyelesaian Masalah Adat diDesa Pakudui tanggal 7 Juni 2007 dan dasar gugatannya adalah ingkar janji(wanprestasi);Menimbang, bahwa walaupun yang menjadi obyek dan dasar gugatandidalam perkara Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.GIR tertanggal 19 September 2012,dengan perkara aquo secara sepintas tampak berbeda, namun ternyata didalampertimbangan hukum dalam putusan
376 — 149
untuk membuktikan bahwa kepemilikan atau penguasaantanah tanpa hak dan tidak tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikanyang sah ataupun tidak bisa menjelaskan asalusul kepemilikan tanahadalah perbuatan tindak pidana, maka untuk itu Para Penggugatharus membuktikan hal tersebut terlebih dahulu, dan haruslahdilakukan upaya hukum Pidana terlebih dahulu, sehingga mempun yaikeputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yangmenyatakan bahwa Tergugat dalam Konvensi bersalah melakukanperbuatan penguasaan
tanah tanpa hak dan merupakan tindakpidana.
WINARTO
Tergugat:
1.DEWI MAYA
2.BASTIAN
Turut Tergugat:
1.HERLINA
2.SUMARTO
3.ANTONI
4.TONI
132 — 60
Disebabkan Tergugat tidakpernah menjual tanah miliknya kepada Penggugat dan Tergugat merasa tidak pernah memberikan kuasa jual kepada Tergugat II untukmenjual tanah miliknya sebagaimana telah dijelaskan pada pointdiatas,sehinggaTergugat masih berhak secara hukum untuk dapatmenguasai dan mengusuai tanahnya yang sekarang menjadi objeksengketa pada perkara a quo;Bahwa atas Penguasaan tanah tanpa hak yang dilakukan olehPenggugat, yang telah menghilangkan hakhak hukum Tergugat ,selanjutnya Tergugat telan
149 — 125
Gubernur DKI No. 886 Tahun 1983 Tentang Petunjuk PelaksanaanPenertiban Penguasaan Tanah Tanpa Hak di Wilayah DKI, SK.
Pembanding/Penggugat I : LIE SIE MIN SUNARYO Diwakili Oleh : Siswadi, SH.,MH.
Terbanding/Tergugat XII : ALI APAN BIN MUIN
Terbanding/Tergugat X : USEN BIN MUIN
Terbanding/Tergugat VIII : Mamun S Bin Onon
Terbanding/Tergugat XXIII : ANDRI BIN ASAN
Terbanding/Tergugat VI : N. IIS BINTI IING
Terbanding/Tergugat XXI : Ny. Icih Binti Iing
Terbanding/Tergugat IV : Embing sebagai Ahli Waris dari Muhi Bin Sainan
Terbanding/Tergugat XIX : MAMAN BIN AMAY
Terbanding/Tergugat II : NY. ROHANA BINTI SUHIB
Terbanding/Tergugat XVII : Enung sebagai Ahli Waris dari Ny. HJ. Jaenab Binti H. Rojak
Terbanding/Tergugat XV : NY. MARYANI BINTI TOHA
Terbanding/Tergugat XIII : Ny. Piyah atau Ma Binong Binti Naimin
Terbanding/Tergugat XI : ASAN BIN MUIN
Terbanding/Tergugat IX : NY. IYAH BINTI ONIN
Terbanding/Tergugat XXIV : IMAN SETIADI
Terbanding/Tergugat VII : Ny. Elah atau Olah Binti Marsan
Terbanding/Tergugat
141 — 171
keliru memberikan pertimbangan hukum, karenakurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya seharusnya telah terjadiperbuatan melawan hukum yang di lakukan para Terbanding/para Tergugat dalamhal bukti dasar kepemilikan yang telah menguasai tanah tanpa hak sehinggamenibulkan kerugian terhadap para Pembanding /para Penggugat bahwa telah diHalaman 86 dari 93 Putusan Nomor. 94/PDT/2019/PT.BDGbuktikan dengan perbuatan melawan hukum para Terbanding/para Tergugat yangyang telah di Vonis Pidana terhadap penguasaan
tanah tanpa hak tersebutsebagaimana bukti ( Vide P 21 );bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 01/Pid.C./2010/Pn.Cbn. yangtelah berkekuatan hukum tetap, sehingga perbuatan para Terbanding/paraTergugat setelah adanya Putusan Pidana terhadap subyek dan Obyeksengketa tanah tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;.
145 — 63
huruf a dan pasal 2 huruf a, dan b, PERMA No. 1 Tahun 2002.Bahwa Para Penggugat, adalah merupakan warga masyarakat pemilik tanah diDesa Mantadulu, yakni terdiri dari warga Transmigrasi Pemegang Sertifikat, WargaTransmigrasi Pemegang SKT (Surat Keterangan Tanah), Petani Penggarap(Pemegang surat keterangan Desa dan Camat), dan Masyarakat AdatPamona/PadoE atau Turun temurun, yang kemudian tergabung dalam gugatanyang sama terhadap Tergugat yang sama, berdasarkan alasan yang sama yakniperampasan dan penguasaan
tanah tanpa hak oleh TergugatBahwa objek Gugatan dalam Gugatan Penggugat ini adalah merupakan satukesatuan tanah hamparan yang berlokasi di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona,Kab.
Dasar gugatan tersebut terjadi karena Tergugat telah melakukanperampasan dan penguasaan tanah tanpa hak milik Penggugat. Dalam uraian gugatanHalaman 276 dari 312 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pat.G/2017/PN MIllainnya dijelaskan awal mula penguasaan tanah milik Para Penggugat oleh Tergugatpada tahun 1994, dimana Tergugat dengan tanpa Hak mencaplok/menggusur ParaPenggugat dari tanah miliknya.
105 — 45
:Laporan rencana pelaksanaan penertiban penguasaan tanah tanpa hak danbangunan tanpa ijin di atas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1429 danNo. 04061 atas nama PT.
372 — 89
BertaIfakdalam (Penggugat Intervensi 6); Demikian kami nyatakan (wilde occupatie) Penguasaan tanah Tanpa Hak;b.
Pembanding/Penggugat II : RINALWAN BUCHARI
Terbanding/Tergugat I : HADI HIDAYAT
Terbanding/Tergugat II : ANI NURYANI,SH.
Terbanding/Turut Tergugat I : TRIA BELITONITO
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT PROVINSI JAWA BARAT
567 — 473
Tanggal 5 September 2019 atas namaPelapor : Hadi Hidayat (Tergugat ), Perkara : Penguasaan Tanah Tanpa Hak,Pasal : Pasal 2 Jo.