Ditemukan 2391 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : qania qayum qandy qanah qatrun
Penelusuran terkait : Pengrusakan Singkil Aceh Pemalsuan Aceh. Asusila Pencurian Pt. bank aceh Penggelapan Perkawinan Perkara jinayat Narkotika Pn Sigli Pemerintah kabupaten aceh timur
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 06-10-2023 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 16-02-2024
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna
Tanggal 6 Februari 2024 — Penuntut Umum:
2.M. RIKO ARI PRATAMA, S.H.
4.Aldo Pradiki Sitepu, S.H
5.Geri Dwiputra,S.H.
6.ANTONI MUSTAQBAL, SH
7.VERAYANTI ARTEGA, S.H.
Terdakwa:
RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin ALM. HASAN
71 — 63
  • Panitia Pemeriksa BarangNomor:2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019;
  • 6 (Enam) lembar (Fotocopy) Lampiran Sertifikat Produk Mega Agro Jaya No: 12/BPPI/BBT/TEXPA/W-05/07/2019;
  • 7 (Tujuh) Lembar (Fotocopy dengan Stempel Basah) Keputusan Bupati Aceh Tengah No: 900/699/BKK/2019 Tentang Penunjukan/ Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selaku PPAP Barang dalam lingkungan pemerintahan kabupaten Aceh Tengah TA 2020;
  • 20 (Dua Puluh) Lembar (Fotocopy) Qanun
    Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus;
  • 5 (Lima) Lembar (Fotocopy) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 421/1473.A/DISDIK/2019 tentang penetapan Penerimaan Alat Permainan Edukasi Dalam Dan Luar TK/PAUD Kabupaten Aceh Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019;
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-02-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 02-04-2024
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA
Tanggal 2 April 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum VI : ANTONI MUSTAQBAL, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Drs. USWATUDDIN, MAP Bin (ALM) M. KASIM
48 — 21
  • Panitia Pemeriksa BarangNomor:2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019;
  • 6 (Enam) lembar (Fotocopy) Lampiran Sertifikat Produk Mega Agro Jaya No: 12/BPPI/BBT/TEXPA/W-05/07/2019;
  • 7 (Tujuh) Lembar (Fotocopy dengan Stempel Basah) Keputusan Bupati Aceh Tengah No: 900/699/BKK/2019 Tentang Penunjukan/ Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selaku PPAP Barang dalam lingkungan pemerintahan kabupaten Aceh Tengah TA 2020;
  • 20 (Dua Puluh) Lembar (Fotocopy) Qanun
    Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus;
  • 5 (Lima) Lembar (Fotocopy) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 421/1473.A/DISDIK/2019 tentang penetapan Penerimaan Alat Permainan Edukasi Dalam Dan Luar TK/PAUD Kabupaten Aceh Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019;
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 04-03-2024 — Putus : 02-04-2024 — Upload : 02-04-2024
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 11/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA
Tanggal 2 April 2024 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum VI : ANTONI MUSTAQBAL, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RIDHA UDIN SUKU, S.Pd Bin ALM. HASAN
51 — 19
  • Panitia Pemeriksa BarangNomor:2518/BA-PB/2019 tanggal 16 November 2019;
  • 6 (Enam) lembar (Fotocopy) Lampiran Sertifikat Produk Mega Agro Jaya No: 12/BPPI/BBT/TEXPA/W-05/07/2019;
  • 7 (Tujuh) Lembar (Fotocopy dengan Stempel Basah) Keputusan Bupati Aceh Tengah No: 900/699/BKK/2019 Tentang Penunjukan/ Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) selaku PPAP Barang dalam lingkungan pemerintahan kabupaten Aceh Tengah TA 2020;
  • 20 (Dua Puluh) Lembar (Fotocopy) Qanun
    Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang tata cara pengalokasian tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dan penggunaan dana otonomi khusus;
  • 5 (Lima) Lembar (Fotocopy) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 421/1473.A/DISDIK/2019 tentang penetapan Penerimaan Alat Permainan Edukasi Dalam Dan Luar TK/PAUD Kabupaten Aceh Tengah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2019;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 05-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 100 K/PDT/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq. GUBERNUR ACEH, dk. VS ABDUL HADI M. YUNUS, dkk.
82 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal inilegislatif dapat atau tidak menyetujui anggaran yang diusulkan eksekutifapabila anggaran yang diusulkan tersebut menyalahi aturan yang ada,terutama penyimpangan terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 24Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Qanun Aceh Nomor 5Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan KepalaBadan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008.Karena itu dengan tidak dijadikannya DPRA sebagai pihak Tergugatmaka gugatan Penggugat merupakan gugatan yang
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 15-12-2017 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 20-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNA
Tanggal 20 Februari 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : HENDRA MUBAROK, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Drs. DARMAWAN, MT Diwakili Oleh : ZULFAN, S.H, AKHYAR SAPUTRA, S.HI, M.H, BAHRUL ULUM, SH, MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MARZUKI Diwakili Oleh : ZULFAN, S.H, AKHYAR SAPUTRA, S.HI, M.H, BAHRUL ULUM, SH, MH
70 — 28
  • 2002 tentang PenyelenggaranPendidikan, Yang menyebutkan:Biaya Penyelenggaran Pendidikan diatur dengan prinsiptransparansi keadilan amanah demokratis bertanggungjawabefisiensi merata dan memadaiBahwa Saudara JPU yang mengutip Qanun Nomor 23 tahun2002sebagai ketentuan yang dilanggar oleh Terdakwa dan Terdakwa IIadalah KELIRU karena Berdasarkan pasal 73 Qanun Nomor 5Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Pendidikan telah dicabut dandinyatakan tidak berlaku lagi:Pasal 73Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun
    Aceh Nomor 23Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (LembaranDaerah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam Tahun 2002Halaman 81 Putusan Nomor 23/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT BNANomor 66, Tambahan Lembaran Daerah ProvinsiNanggroeAceh Darussalam Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.Bahwa walaupun Judex Factie tidak mempertimbangkan Qanuntersebut, namun karena termuat dalam dakwaan, maka tetapkami uraian untuk menjelaskan bagaimana Dakwaan JPU yangdisusun dengan tidak cermat sehingga merugikan
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 25/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 8 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Terdakwa : HENDRI YUZAL
125 — 75
  • .: 1 (satu) Buah Buku Panduan Qanun Aceh Nomor10 Tahun 2016 Tentang Parubahan Kedua AtasQanun Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang TataCara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi HasilMinyak dan Gas Bumi dan Penggunaan DanaOtonomi Khususe BB No. 195.: 1 (Satu) Buah Buku Peraturan Gubernur AcehNomor 9 Tahun 2017 Tentang Petunjuk TehnisPengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyakdan Gas Bumi dan Otonomi Khususe BB No. 196.: 1 (satu) Bundel Dokumen Legalisir PeraturanGubernur Aceh Nomor 81 Yahun 2017 TentangPerubahan
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 18-02-2019 — Putus : 31-03-2020 — Upload : 23-02-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 2/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 31 Maret 2020 — Penggugat:
KOPERASI BINA USAHA KITA
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kallista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
184 — 650
  • Leuser,selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I 1;Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RencanaTata Ruang Wilayah Nasional, KEL, Rehabilitasi/Revitalisasi, selanjutnyapada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I 2;Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/KptsII/2001 Tanggal19 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser diProvinsi Daerah Istimewa Aceh, selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T.1 3;Fotokopi Qanun
    Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana TataRuang Wilayah Aceh Tahun 20132033, selanjutnya pada fotokopi buktisurat tersebut diberi tanda T.I 4;Asli Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya pada bukti surat tersebutdiberi tanda T.1 5;Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017, tangal 9 Februari 2017 TentangPedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut, selanjutnya padafotokopi bukti
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 16-07-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 16 Juli 2015 — 1.KEMALA SARI, S. Stp Binti GHAZALI A. GANI 2.IRMA SURYANI, SE Binti H. SAFII NASUTION
69 — 96
  • 28 (2) menyebutkan KPUKab/Kota menyampaikan LaporanPertanggungjawaban penggunaanbelanja hibah Pemilu KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerahkepada Bupati/Walikota = danDPRD Kab/Kota2 Pasal 28 Ayat (5) Penyampaianlaporan PertangungjawabanPengunaan Belanja Hibah Pemilukepala Daerah dan Wakil kepaladaerah Sebagaimana dimaksu PadaAyat (1), Ayat (2), Ayat (3), danAyat (4) Dilakukan Paling lambat3 (Tiga Bulan Setelah Berakhirnyaseluruh tahapan PenyelengaraanPemilu Kepala Daerah dan Wakilkepala Daerah).b Qanun
    Aceh Nomor 7 tahun 2007 tentang PenyelenggaraanPemilu di Aceh,Halaman 27 dari 213 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2015.
    sebagaimana diuraikan diatas, berkaitan dengan unsur melawan hukum dari dakwaan Primair, Majelis Hakimberpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah bertentangan denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2009 Atasperubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, Qanun
    Aceh Nomor 7 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemiludi Aceh dan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah kabupaten AcehSingkil (Pihak Pertama) dengan Komisi Independen Pemilihan kabupaten Aceh Singkil(Pihak Kedua) dalam rangka penganggaran kegiatan Pemilukada Bupati/Wakil BupatiKabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor : 003 tahun 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah di uraikan diatas dari rangkaianpencairan uang dana hibah untuk KIP Aceh Singkil sampai dengan pembayaran uangpanjar
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 02-01-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN Suka Makmue Nomor 1/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat:
1.Tengku ILyas
2.ABdul Rafar
3.Atip PA
4.M.Amin,SE
5.Siti Hawa
6.Saini
7.Adnan
8.Darma Putra
9.MARIANA
10.Musliadi
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
220 — 139
  • Februari 1998tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser diberi tanda denganbukti T.11;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana TataRuang Wilayah Nasional, KEL adalah kawasan Strategis Nasionaldengan sudut pandang kepentingan Lingkungan Hidup,Rehabilitasi/Revitalisasi diberi tanda dengan bukti T.12;Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/KptsII/2001 tanggal 19 Juni2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser di ProvinsiDaerah Istimewa Aceh diberi tanda dengan bukti T.13;Qanun
    Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata RuangWilayah Aceh Tahun 20132033 diberi tanda dengan bukti T.14;Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tengang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup diberi tanda dengan bukti T.15;Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.16/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2017, tanggal 9 Februari 2017 TentangPedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut diberi tandadengan bukti T.16;Surat Bupati Nagan Raya No.522/104/2008 tanggal 5 Februari 2008tentang Pemberian
Pengadilan PN Suka Makmue Perdata
Register : 23-07-2019 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 10-02-2021
Putusan PN Suka Makmue Nomor 7/Pdt.Bth/2019/PN Skm
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
1.Sulaiman
2.Abdul Mutaleb
3.Boinom
4.Nurjani
5.Zulbaidah
6.Nandra
7.Nurmala
8.Tgk. Neh
Tergugat:
1.Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2.PT.Kalista Alam
Turut Tergugat:
Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
244 — 160
  • Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Rencana TataRuang Wilayah Aceh Tahun 20132033 diberi tanda dengan bukti T.13;4. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup. Diberi tanda dengan bukti T.1.45. Foto copi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor:12/PDT.G/2012/PN.MBO, tanggal 8 Januari 2014. (Perdata) diberi tandabukti T1.56.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 10-11-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 17-05-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 35/G/LH/2020/PTUN.BNA
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat:
Yayasan Walhi Diwakili Oleh 1. Nur Hidayati, 2. Kholisoh
Tergugat:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Intervensi:
KSU TIEGA MANGGIS Diwakili oleh 1.Bahadur Satri, S.H 2.Amdial, S.H
454 — 337
  • Kawasan Hutan Izin Usaha Pertambangan Operasi ProduksiKSUTiega Manggis Dengan Perbandingan 1:30.000, Sumber petaSK MENHUT 103 Tahun 2015 (fotokopi);Peta Citra Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi DenganPerbandingan 1:8.000, (fotokopi);Peta Citra Dengan Perbandingan 1:20.000, Peta (fotokopi);Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 12 Februari2014 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemanfaatan KawasanBudidaya di Dalam Kawasan Ekosistem Leuser Dalam WilayahAceh (fotokopi dari fotokopi);Qanun
    Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh(fotokopi dari fotokopi);Laporan Rencana Reklamasi periode 20142018 IUP OperasiProduksi KSU Tiega Manggis (fotokopi sesuai dengan aslinya);Laporan Pasca Tambang IUP Operasi Produksi Bijin Besi KSUTiega Manggis (fotokopi sesuai dengan aslinya);Kerangka Acuan (KA) Rencana Penambangan Biih Besi,Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Pengikutnya (DMP) (fotokopisesuai dengan aslinya);Laporan RKAB Tahun 2021 Rencana Kerja Dan Anggaran BiayaTahun 2021 KSU Tiega Manggis