Tetapi bahwa AkteHibah No. 81/H.M/1982 tanggal 27 Maret 1982 adalah sah secara yuridisformal dan yuridis materiel sesuai dengan Pasal 1666, yuncto Pasal 1682,yuncto Pasal 1687 KUHPerdata, ketiga pasalnya ini, esensinya adalahbahwa hibah harus dibuat secara formal melalui Akte Notaris (VUPA No. 5Halaman 22 dari 102 Putusan Nomor 366/PDT/2017/PT MDNTahun 1960, yuncto PP No. 10 Tahun 1961, peralihan hak atas tanah harusmelalui PPAT) dan dilakukan oleh yang berhak atas barang atau bendayang dihibahkan

M/ 1982 tanggal 27 Maret 1982 bukanlah hanya kepada Asnah saja,tetapi kepada sebanyak 4 orang secara bersama yakni Asnah, Hasan,Husin, dan Sjofian Ramli, dengan demikian maka Akte Hibah tersebutberdasarkan pasal 1666, yuncto pasal 1682, yuncto pasal 1687, yuncto PPNo. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yuncto peraturan MenteriAgraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP No. 24tahun 1997 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat.Bahwa berdasarkan alasanalasan sebagaimana

9504Jun2013ANDIDARMAWAN,STDalamRangkaKonsultasidanKoordinasiKegiatanKerjasamaDenganDuniaUsaha /Lembaga(CSR) KeBappedaProvinsiRiau1,050,000105,000 1663/9310Jun2013AZMARMANYOHANTO,SE, M.SiDalamRangkaPeninjauanPersiapanForum CSRKabupatenSiak695,00069,500 1664/9310Jun2013HENDRAYANA, SEDalamRangkaPeninjauanPersiapanForum CSRKabupatenSiak620,00062,000 1665/93 10Jun2013 ADE HENDRIALAMSYAH,SE DalamRangkaPeninjauanPersiapanForum CSR 570,000 57,000 Halaman 96 dari 2203 Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2022/PT PBR KabupatenSiak 1666

ROZICHANDRA,S.SosSurveyKegiatanBidang Sosialdan Budaya400,00040,000 1665/7116May2014MASFINYOGASWARA, SESurveyKegiatanBidang Sosialdan Budaya400,00040,000 1666/7116May2014ZEFRONSurveyKegiatanBidang Sosialdan Budaya250,00025,000 1644/7024Mar2014H. ROZICHANDRA,S.SosSurveyKegiatanBidang Sosialdan Budaya1,030,000103,000 1645/7024Mar2014MASFINYOGASWARA, SESurveyKegiatanBidang Sosialdan Budaya1,030,000103,000 1646/7024Mar2014ZEFRONSurveyKegiatanBidang Sosialdan Budaya850,00085,000 1638/70 20FebH.

Bahwa Pengertian hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata adalahsuatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, denganCcumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkansesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerimapenyerahan itu.

Perkr.No.635/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1666 BW Hibah adalah suatu persetujuandengan mana si Penghibah diwaktu hidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidakdapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si Penerima Hibahyang menerima penyerahan itu ;Selanjutnya pada Pasal 1688 BW Suatu Hibah tidak dapat ditarik kembalimaupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam halhal.....dstnya ;Menimbang, dari penjelasan di atas, Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi

mengenai HIBAH yangdidalilkan TERGUGAT di dalam Jawabannya, sedangkan pada faktanyayang dapat dibuktikan oleh TERGUGAT terkait dalil Hibah tersebutadalah hanya berdasarkan Perjanjian Perkawinan, sebagaimanadidalilkan TERGUGAT pada Jawabannya halaman 5 butir 6.Bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut tidak dapat dikualifikasikansebagai perjanjian hibah karena tidak memenuhi syaratsyarat materiilmaupun formiil sebagaimana diatur menurut ketentuan hukum yangberlaku, sebagai berikut:1) Ketentuan Pasal 1666

Bahwa dalam Pasal 1666 menyatakan Penghibahan adalah suatu persetujuandengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cumacuma,tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerimapenyerahan barang itu. Undangundang hanya mengakui penghibahanpenghibahan antara orangorang yang masih hidup;4.

IMBNo.1666/IMB/1993 a.n Umar Muhlahela (vide Bukti T.II8) ,.asli gambar IMBserta asli PBB tahun 2006 a.n Lydia (vide Bukti T.II8a), serta tanda terima berkas tertanggal 5 Mei 2010 (vide Bukti P17), sedangkan Penggugatmenyatakan tidak pernah memberi surat kuasa/persetujuan kepada Tergugat untuk menjaminkan Sertifikat rumah Penggugat kepada Tergugat II dan ataskejadian tersebut Pengugat telah melaporkan kepada pihak berwajib (vide BuktiP13 dan P14) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum di

PP Nomor 24 tahun 2016 tentang PerubahanPP Nomor 37 tahun 1998 Tentang Peraturan PPAT ; pasal 39 ayat (1) PPNomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang mengaturtentang HIBAH atas tanah, sebagaimana didalilkan Para Penggugatsekarang Pembanding dalam perkara a quo;Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri harus ditolak dandibatalkan demi hukum, karena :Bahwa tentang HIBAH dan prosesnya diatur dengan sangat jelas dalampasal 1666 1667 KUHPerdata, Pasal 2 PP Nomor : 37 tahun 1998 yangtelah

Bahwa telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 19 peraturan PemerintahRI No.10 tahun 1961 (selanjutnya disebut PP RI No.10 Tahun 1961)Tentang Pendaftaran tanah ; Setiap perjanjian yang bermaksudmemindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah,menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagaitanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dandihadapan penjabat yang ditunjukan oleh Menteri Agraria.Sebagaimana dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1666

Ayah Penggugat Tergugat karena sebelumbeliau meninggal telah diHibahkan kepada Tergugat ;Bahwa sesuai dengan Pasal 1666 KUH Perdata, menyatakan, Penghibahanadalah suatu persetujuan, dengan Mana seorang penghibah menyerahkansuatu barang secara CumaCuma tanpa dapat Menariknya Kembali, untukkepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.Undangundang hanya mengakui penghibahanpenghibahan antara orangorang yang masih hidup.Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Surat Hibah Nomor46

Penggugat Rekonvensi, yangmana proses penerbitan alas hak atas tanah Natar Guru tersebut berdasarkanadanya peralihan hak kepemilikan tanah dengan cara hibah dari GERADAGOAN kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang dituangkan kedalam Akta Hibah Nomor 21/Agr/1984 tanggal 25 Agustus 1984 yang dibuatoleh dan/atau dihadapan GERMANUS GERE, BA CAMAT NITA selaku PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT);Halaman 52 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2021/PN MmeMenimbang, bahwa berdasarakan Pasal 1666

sendok shabu;

1 (satu) kota dus kecil merk Royal warna hijau kombinasi hitam;

1 (satu) unit handphone jenis android, model OPPO berwarna biru silver dengan nomor IMEI 1 865822051091438, nomor IMEI 2 865822051091420 & nomor SIM Card 0821 1949 1088;

1 (satu) unit handphone jenis Samsung Lipat model Flip Duos warna biru dengan nomor IMEI 1 352713074656093 dan Nomor IMEI 2 352714074656091 dan Nomor SIM Card 0822 1666

DIBERIKAN SECARA CUMACUMA DAN SUKARELA KEPADATERGUGAT I, SEHINGGA TERGUGAT BERHAK UNTUK MENIKMATISERTA MEMILIKINYA 24, Bahwa di dalam hukum Perdata, Pemberian itu disebut juga sebagai Hibah,sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata yangberbunyi:Hibah adalah suatu pernanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cumacuma dan dengan tidak dapatditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan ini.Undangundang tidak mengakui

Fotocopy STNK Mobil dengan No Pol DS 1666 K; 241. Kwitansi SPPD Nomor : 800/3855/2012;242. SURAT TUGAS Nomor : 800 / 3857 / 2012;243. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3858/2012;244. Kwitansi SPPD Nomor : 800/ 3858 / 2012;245. SURAT TUGAS Nomor : 800/1381 /2012 sehubungan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah ( PLS ) ;246. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/1382/2012;247. Kwitansi SPPD Nomor : 800/1382/2012;248.

253.254.290.256.257.258.250.260.261.262.Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/3856/201 2;Kwitansi transporasi monitor dan evaluasi pelaporan BSM tahun 2012 padaSMP YPPK ST Antonius Nabire dan SMPN 1 Uapa, 27 Juli 2012Fotocopy STNK Mobil dengan No Pol DS 1666 KKwitansi SPPD Nomor : 800/3855/2012;SURAT TUGAS Nomor : 800 / 3857 / 2012;Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3858/201 2;Kwitansi SPPD Nomor :800/ 3858 / 2012;SURAT TUGAS Nomor : 800/1381 /2012 sehubungan dengan Tugas Pokokdan

2012;Surat Perintah Perjalanan Dinas SPPD Nomor : 800/3854/2012;Kwitansi SPPD Nomor : 800/ 3853 /2012;SURAT TUGAS Nomor : 800 / 3855 /2012;Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/3856/201 2;Kwitansi transporasi monitor dan evaluasi pelaporan BSM tahun 2012 padaSMP YPPK ST Antonius Nabire dan SMPN 1 Uapa, 27 Juli 2012;Hal. 84 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2015/PT JAP240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.202.253.254.255.256.eof.258.259.260.261.262.Foto copy STNK Mobil dengan No Pol DS 1666

Surat Perintah Perjalanan Dinas SPPD Nomor : 800/3854/2012;Kwitansi SPPD Nomor : 800/ 3853 /2012;SURAT TUGAS Nomor : 800 / 3855 /2012;Hal. 155 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2015/PT JAP238.239.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.202.253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/3856/201 2;Kwitansi transporasi monitor dan evaluasi pelaporan BSM tahun 2012 padaSMP YPPK ST Antonius Nabire dan SMPN 1 Uapa, 27 Juli 2012Fotocopy STNK Mobil dengan No Pol DS 1666

DS 1823 KBSurat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/ 3852 / 2012;Kwitansi SPPD Nomor : 800 / 3853/ 2012;SURAT TUGAS Nomor : 800/3853/ 2012;Surat Perintah Perjalanan Dinas SPPD Nomor : 800/3854/2012;Kwitansi SPPD Nomor : 800/ 3853 /2012;SURAT TUGAS Nomor : 800 / 3855 /2012;Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/3856/2012;Kwitansi transporasi monitor dan evaluasi pelaporan BSM tahun 2012 padaSMP YPPK ST Antonius Nabire dan SMPN 1 Uapa, 27 Juli 2012Fotocopy STNK Mobil dengan No Pol DS 1666

Foto copy STNK Mobil dengan No Pol DS 1666 K ;241. Kwitansi SPPD Nomor : 800/3855/2012;242. SURAT TUGAS Nomor : 800 / 3857 / 2012;243. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/3858/2012;244. Kwitansi SPPD Nomor :800/ 3858 / 2012;245. SURAT TUGAS Nomor : 800/1381 /2012 sehubungan denganTugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) ;246. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor : 800/1382/2012247. Kwitansi SPPD Nomor : 800/1382/2012;248.

JAP233.234.235.236.237.238.239.240.241.242.243.244.245.246.247.248.249.250.251.252.253.254.255.256.25/7.258.Kwitansi SPPD Nomor : 800 / 3853/ 2012;SURAT TUGAS Nomor : 800/3853/ 2012;Surat Perintah Perjalanan Dinas SPPD Nomor : 800/3854/2012;Kwitansi SPPD Nomor : 800/ 3853 /2012:SURAT TUGAS Nomor : 800 / 3855 /2012;Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 800/3856/2012;Kwitansi transporasi monitor dan evaluasi pelaporan BSM tahun 2012 padaSMP YPPK ST Antonius Nabire dan SMPN 1 Uapa, 27 Juli 2012Fotocopy STNK Mobil dengan No Pol DS 1666

Bahwa selanjutnya segala tindakan ataupun perbuatanhukum yang dilakukan oleh ANDREAS KAKO/Tergugat tersebutdi atas, selama ini selalu bertindak bersamasama denganFungsionaris Adat dan Anggota Suku Seso Foa dalam melakukanhibah dan atau jualbeli tanah obyek sengketa tersebut telahmemenuhi syaratsyarat sebagaimana dalam Pasal 1666 KUHPerdata tentang Hibah dan Pasal 1457 serta Pasal 1459 KUHPerdata tentang jualbell;Kemudian hal tersebut diperkuat juga dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor : 475K/

Dan hal tersebut telah memenuhisyaratsyarat sebagaimana dalam Pasal 1666 KUH Perdata tentangHibah dan Pasal 1457 serta Pasal 1459 KUH Perdata tentang jualbeli;Kemudian hal tersebut diperkuat juga dengan YurisprudensiMahkamah Agung Nomor: 475K/Sip/1970, tanggal 03 Juni 1970yang pada Pokoknya menyatakan sebagai berikut:Proses Jualbeli menurut Hukum Adat sudah terjadi sejak perjanjiantersebut di ikuti dengan pencicilannya,;14.4.

Pasal 1666 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerd), yangmengatur sebagai berikut:Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 875/Padt.G/2019/PN DpsPenghibahan adalah suatu persetujuan, dengan mana seorangpenghibah menyerahkan suatu barang secara cumacuma, tanpadapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yangmenerima penyerahkan barang itu. Undangundang hanya mengakuipenghibahanpenghibahan antara orangorang yang masih hidup;b.

DJOJO.Sesuai dengan Pasal 1666 ayat 1 Kitab UndangUndang HukumPerdata adalah suatu persetujuan dimana si penghibah, pada waktuhidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yangmenerima penyerahan itu. Unsur penting yang pertama dalamperjanjian hibah bahwa pemberian hibah itu harus dilakukan semasahidupnya.Tanpa adanya unsur ini maka tidak ada suatu hibah.

Reg Camat: 1666/SKGR/MK/2006 tanggal 30 Desember 2006, atas nama DEVINA.238. Surat Asli Keterangan Ganti Kerugian/ Usaha atas Sebidang Tanah No. Reg Camat: 1667/SKGR/MK/2006 tanggal 30 Desember 2006, atas nama AWALUDIN.239. Surat Asli Keterangan Ganti Kerugian/ Usaha atas Sebidang Tanah No. Reg Camat: 1668/SKGR/MK/2006 tanggal 30 Desember 2006, atas nama ERLIANA.240. Surat Asli Keterangan Ganti Kerugian/ Usaha atas Sebidang Tanah No.

No.RegDesember 2006, atas namaatas sebidang tanah No.RegDesember 2006, atas namaatas sebidang tanah No.RegDesember 2006, atas namaatas sebidang tanah No.RegDesember 2006, atas namaatas sebidang tanah No.RegDesember 2006, atas namaHalaman 29 Putusan No. 297/PID.B/2012/PN.DUM30235Surat Asli keterangan ganti kerugian/usahaCamat : 1664/SKGR/MK/2006, tanggal 28AWALUDIN236Surat Asli keterangan ganti kerugian/usahaCamat : 1665/SKGR/MK/2006, tanggal 30ERLIANA.237Surat Asli keterangan ganti kerugian/usahaCamat : 1666

Reg Camat:1666/SKGR/MK/2006 tanggal 30 Desember 2006, atas nama DEVINA.238 Surat Asli Keterangan Ganti Kerugian/ Usaha atas Sebidang Tanah No. Reg Camat:1667/SKGR/MK/2006 tanggal 30 Desember 2006, atas nama AWALUDIN.239 Surat Asli Keterangan Ganti Kerugian/ Usaha atas Sebidang Tanah No. Reg Camat:1668/SKGR/MK/2006 tanggal 30 Desember 2006, atas nama ERLIANA.240Surat Asli Keterangan Ganti Kerugian/ Usaha atas Sebidang Tanah No.

RegCamat: 1666/SKGR/MK/2006 tanggal 30 Desember 2006, atas namaDEVINA.238Surat Asli Keterangan Ganti Kerugian/ Usaha atas Sebidang Tanah No. RegCamat: 1667/SKGR/MK/2006 tanggal 30 Desember 2006, atas namaAWALUDIN.239Surat Asli Keterangan Ganti Kerugian/ Usaha atas Sebidang Tanah No. RegCamat: 1668/SKGR/MK/2006 tanggal 30 Desember 2006, atas namaERLIANA.240Surat Asli Keterangan Ganti Kerugian/ Usaha atas Sebidang Tanah No.

Turut Terlawan mengklaim dan menguasai tanahsengketa adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum; bahwa dalam permohonan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Para TurutTerlawan/ dahulu Para Pemohon Peninjauan Kembali/ Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/ Para Tergugat guna meneguhkan dalilnya bahwa tanah objeksengketa merupakan tanah milik Para Turut Terlawan telah diajukan novum(bukti baru) berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor 00030/ Tanabangka peme ganghak atas nama SOKHRAH HAMID seluas 1666