Ditemukan 2560 data
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
231 — 123
Membebankan biaya perkara pada negara.Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukankepada Penuntut Umum, sesuai Relas Pemberitanhuan tanggal 18 Desember2020;Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut,Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori Banding, yang diterima diPengadilan Tipikor Tingkat banding pada tanggal.............. denganmengemukakan tanggapan sebagai berikut :Maka dengan berpijak terhadap Undangundang yang berlaku, kami JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaaan
132 — 43
Soejatna Soenoesoebrata sebagai ahli yangdiajukan oleh terdakwa dipersidangan menerangkan bahwaahliadalah seorang pensiunan auditor pada BPKP, dan audit yangdilakukan dalam perkara ini adalah audit perhitungan kerugiannegara, yang hasilnya sepenuhnya menjadi tanggung jawabInstansi Penyidik (Kejaksaaan) ;Bahwa apabila pada suatu perusahaan telah dilakukangeneral audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RepublikIndonesia dan ada temuan, maka apabila temuan tersebut telahditindak lanjuti sesuai dengan
354 — 222
Dengan demikian perjanjian tersebuttidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan.Bahwa kajian Analisa Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terhadapPerjanjian no.03/YAY/1987 tanggal 7 Mei 1987 yang menyatakan perjanjiantersebut tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan adalah bersesuaiandengan fakta fakta sebagaimana telah diuraikan oleh PENGGUGAT dalamdalil dalil positanya pada angka 28, 29, 30 dan 31 ;Bahwa selanjutnya, Kejaksaaan Tinggi Jawa Tengah menerbitkan Surattanggal 20122010 Nomor B4162/
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
296 — 184
Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana tidak terbukti.Dan oleh karenanya terdakwa dalam memori bandingnya memohon agarMajelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadian Tinggi Kupang diKupang menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membebaskan terdakwadari segala dakwaan dan tuntutan hukum.Maka dengan berpijak terhadap Undangundang yang berlaku, kamiJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaaan Negeri Kota Kupang menyatakankeberatan dan menolak semua argumentasi hukum dalam permohonanBanding yang diajukan oleh terdakwa
49 — 11
Pernah bertemu pada waktu rapat sebelum pelaksanaan ;= Berapa kali saudara diperiksa di Kejaksaaan ?3 kali ;= Sdr. Dadang Bastaman memaksa untuk penandatanganpekerjaan 100% kepada siapa ?Kepada Bantek dan Monitoring ;= Saudara pernah lihat penekanan tersebut ?Secara langsung tidak ;= Apakah keterangan saudara dalam BAP benar ?
46 — 11
Pernah bertemu pada waktu rapat sebelum pelaksanaan ;= Berapa kali saudara diperiksa di Kejaksaaan ?3 kali ;= Sdr. Dadang Bastaman memaksa untuk penandatanganpekerjaan 100% kepada siapa ?Kepada Bantek dan Monitoring ;= Saudara pernah lihat penekanan tersebut ?Secara langsung tidak ;= Apakah keterangan saudara dalam BAP benar ?
54 — 19
Pernah bertemu pada waktu rapat sebelum pelaksanaan ;= Berapa kali saudara diperiksa di Kejaksaaan ?3 kali ;= Sdr. Dadang Bastaman memaksa untuk penandatanganpekerjaan 100% kepada siapa ?Kepada Bantek dan Monitoring ;= Saudara pernah lihat penekanan tersebut ?Secara langsung tidak ;= Apakah keterangan saudara dalam BAP benar ?
53 — 13
Pernah bertemu pada waktu rapat sebelum pelaksanaan ;= Berapa kali saudara diperiksa di Kejaksaaan ?3 kali ;= Sdr. Dadang Bastaman memaksa untuk penandatanganpekerjaan 100% kepada siapa ?Kepada Bantek dan Monitoring ;= Saudara pernah lihat penekanan tersebut ?Secara langsung tidak ;= Apakah keterangan saudara dalam BAP benar ?
461 — 399
Seruni53 Surabaya, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus, bermaterai cukup,tertanggal 14 Maret 2014 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabayatersebut ;Telah membaca berkas perkara Nomor : 49/Pid.Sus/2014/PN.Sby atas namaTerdakwa YUDI SETIAWAN, beserta lampiranlampirannya ;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa ;Telah memeriksa/ memperhatikan dan barangbukti dalam perkara ini ;Telah mempelajari Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaaan NegeriSurabaya
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K.YUSTIKA DEWI,SH
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
ARYANTO PRAMETU
471 — 403
melakukan auditnya.Bahwa Audit yang kami lakukan antara bulan Maret sampai dengan juni2021.Bahwa Tolak ukur independensi auditor itu adalah auditor melakukantugasnya sesuai dengan standar profesi, tidak ada kepentingan.Bahwa Standar itu di atur dalam SAP (standar audit internal permintaanindonesia)Halaman 253 dari Halaman 425 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2021/PN MtrBahwa Pada saat itu Ahli pernah melakukan ekspose atas dasar permintaanaudit oleh Kejaksaan Tinggi NTB;Bahwa Pada saat melakukan ekspose di kejaksaaan
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
Dra. ENDANG KRISTINAWATI, MM Binti ARSAD
283 — 642
Saksi tidak ada wewenanguntuk mengkoreksi isi dari berkasberkas administrasi pelaksanaankegiatan (SPJ) benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan realnya;Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang Belanja Makanan danMinuman pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatan didugadisalahgunakan dari beritaberita di media sosai facebook lalu aaksi dipanggil oleh pihak Kejaksaaan Negeri Bangka Selatan untuk dimintaiketerangan sebagai Saksi;Bahwa Saksi yang mencentak SPP (Surat Perintah Pembayaran) danSPM (Surat
1.MGS RUDY APRIANSYAH, S.H.
2.KURNIAWAN HARAHAP, S.H.
Terdakwa:
SUWANDI, A.KS Bin ATET MUHAMAD
128 — 34
SaksiHalaman 285 dari 573 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.tidak ada wewenang untuk mengkoreksi isi dari berkasberkasadministrasi pelaksanaan kegiatan (SPJ) benar atau tidak, sesuaiatau tidak dengan realnya;Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang Belanja Makanan danMinuman pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka Selatandiduga disalahgunakan dari beritaberita di media sosai facebooklalu aaksi di panggil oleh pihak Kejaksaaan Negeri Bangka Selatanuntuk dimintai keterangan sebagai Saksi;Bahwa Saya
272 — 85
Sus/2016/PN Tbtbukti surat a quo maka menurut hemat Majelis berdasarkan hukumdinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;Bahwa selanjutnya terkait bukti (Bukti PU96) dan bukti (Bukti PU97)berupa deposito yang secara feitelijike sebagaimana termuat dalamberkas perkara in casu telah dicairkan dalam bentuk uang dan dititipdalam rekening BNN dan berdasarkan pada keterangan PenuntutUmum di depan persidangan telah berada pada rekeningpenampungan milik Kejaksaaan, sehingga terkait depositasebagaimana
329 — 365
Yang masuk di BKU adalah kegiatan sesuai APBDes,yang tidak masuk di APBDes tidak dimasukkan;Bahwa saksi menerima Berita Acara Penyerahan atas dokumen dokumenyang disita Kejaksaaan;Bahwa LPJ yang membuat adalah Skretaris Desa sedangkan SPJ yangmembuat adalah pelaksana kegiatan;Bahwa pada pengerjaan urug ada double pengeluaran kemudian KepalaDesa mengembalikan uang tersebut denga memakai uang desa;Bahwa serah terima pekerjaan dari Bendahara sebelumnya yaitu Sdr.TriLaksono kepada terdakwa tidak menyampaikan
521 — 460
kuasa menjual Rp.750.000, pajak penjualanRp.3.500.000, yang dipotong langsung oleh notarise Bahwa setelah dipotong biayabiaya seperti saksi jelaskan diatas saksimenerima sisanya sebesar Rp.107.100.000, dan uang tersebut diberikandalam bentuk Cek Bank Sinar Harapan ;e Bahwa harga tersebut adalah harga nyata bukan harga yang dibuatbuat ;e Bahwa saksi di kantor notaris menandatanganai perjanjian jual beli;e Bahwa saksi baru mengetahui bahwa tanahnya di beli oleh sopirnya pakbupati setelah disidik oleh kejaksaaan
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
ALIMUDDIN, S.Pd. BIN MUH. NOOR.
222 — 117
Rekening An.Muh Nur Abduh
- 1 (Satu) Lembar Lembar Daftar Penerima Baru Data Tambahan BPNT Status PKH 2019 Kecamatan Pujananting
- 1 (satu) rangkap Daftar Nama-Nama KPM Data Tambahan / comb Tdk Transaksi Kecamatan : Pujananting Alokasi Dana PKH Desember 2019
- 1 (Satu) Rangkap Data Tambahan Kecamatan Pujananting Alokasi Bulan Desember 2019 Yang Dikirim Oleh Korteks Melalui WA Dalam Bentuk File
- 2 (Dua) Lembar Tanda Terima Penitipan Pada Rekening Penitipan (RPL) Kejaksaaan
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
M. RIJAL AR, S.Pd Bin ARIFUDDIN.
136 — 109
Rekening An.Muh Nur Abduh
- 1 (Satu) Lembar Lembar Daftar Penerima Baru Data Tambahan BPNT Status PKH 2019 Kecamatan Pujananting
- 1 (satu) rangkap Daftar Nama-Nama KPM Data Tambahan / comb Tdk Transaksi Kecamatan : Pujananting Alokasi Dana PKH Desember 2019
- 1 (Satu) Rangkap Data Tambahan Kecamatan Pujananting Alokasi Bulan Desember 2019 Yang Dikirim Oleh Korteks Melalui WA Dalam Bentuk File
- 2 (Dua) Lembar Tanda Terima Penitipan Pada Rekening Penitipan (RPL) Kejaksaaan
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
MARSUKI Bin BUSRAM.
158 — 114
An.Muh Nur Abduh
- 1 (Satu) Lembar Lembar Daftar Penerima Baru Data Tambahan BPNT Status PKH 2019 Kecamatan Pujananting
- 1 (satu) rangkap Daftar Nama-Nama KPM Data Tambahan / comb Tdk Transaksi Kecamatan : Pujananting Alokasi Dana PKH Desember 2019
- 1 (Satu) Rangkap Data Tambahan Kecamatan Pujananting Alokasi Bulan Desember 2019 Yang Dikirim Oleh Korteks Melalui WA Dalam Bentuk File
- 2 (Dua) Lembar Tanda Terima Penitipan Pada Rekening Penitipan (RPL) Kejaksaaan
ANDI ARDIAMAN, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD NUR ABDUH, S.E. Bin ANDI NONCI.
142 — 103
An.Muh Nur Abduh
- 1 (Satu) Lembar Lembar Daftar Penerima Baru Data Tambahan BPNT Status PKH 2019 Kecamatan Pujananting
- 1 (satu) rangkap Daftar Nama-Nama KPM Data Tambahan / comb Tdk Transaksi Kecamatan : Pujananting Alokasi Dana PKH Desember 2019
- 1 (Satu) Rangkap Data Tambahan Kecamatan Pujananting Alokasi Bulan Desember 2019 Yang Dikirim Oleh Korteks Melalui WA Dalam Bentuk File
- 2 (Dua) Lembar Tanda Terima Penitipan Pada Rekening Penitipan (RPL) Kejaksaaan
1952 — 1703
Baik terhadap jaksayang bertugas di Kejaksaan Agung maupun jaksa yangbertugas di KPK samasama bertugas sebagaipenuntut umum yaitu. atas nama negara untukkepentingan umum menuntut pelaku tindak pidana.Bagi jaksa yang bertugas di KPK apabila sudah selesaitugasnya di KPK akan kembali ke Kejaksaaan Agungdan menjadi jaksa biasa kembali.Bahwa dasar hukum bagi jaksa KPK untuk melakukanpenuntutan terhadap perkara TPPU tentu saja ada,oleh karena itu jangan melihat suatu aturan atauketentuan secara sepotongsepotong