Ditemukan 260 data
146 — 170
Berdasar atas notadinas tersebut maka dibuatlahSPP oleh BendaharawanSekretariat Lilik Purwanto yangkemudian SPP diajukan kepadasaksi untuk penerbiatan SPMGSPMG tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu kapandana dari 8 SPMGSPMGtersebut dicairkan.dan dananyadiserahkan kepada siapa sertaperuntukannya, namun yang80saksi dari nota dinas dari KabagKeuangan Krisanto bahwasupaya disiapkan dana untukdewan.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.ALFRED WIJAYA
1.PT. PERTAMINA EP
309 — 556
halaman, Putusan Nomor : 29/G/2018/PTUN.SMDBahwa benar apabila ada permohonan pembuatan Sertipikat Tanah,maka Ahli yang bertugas untuk mengukurnya ;Bahwa apabila ada yang mengajukan Permohonan Sertipikat, makayang dilakukan adalah yang Pertama, yang jelas Pemohon datang keKantor Pertanahan, mengajukan dan membawa suratsurat tanah,Validasi persyaratannya apa, bisa terpenuhi untuk pembuatan Sertipikatatau tidak, kita periksa, kalau tidak bisa kita tolak permohonannya;Bahwa Ahli, kurang tahu tentang penerbiatan
SUGIRI YANTORO, DKK
Termohon:
BUPATI KABUPATEN GORONTALO
304 — 281
memperjuangan nasib Para Pemohonuntuk diangkat menjadi PNS, Termohon berupaya semaksimalkan mungkinPara Pemohon untuk dapat di Akomodir semua tenaga honorer termasukpemohon untuk dapat diangkat menjadi CPNS;Bahwa upaya upaya yang dilakukan oleh Termohon antara lain sebagaiberikut :1)Termohon mengajukan permohonan kepada Kementerian PAN dan RBagar tenaga honorer yang telah dinyatakan lulus ujian tertulis CPNSkategori Il dapat dipertimbangkan untuk diakomodir dan dinyatakanmemenuhi syarat untuk proses penerbiatan
70 — 21
.295.000.000, ada dikadis, dansebesar Rp. 77.500.000, diberikan terdakwa ke Bendahara Pengeluaran, namunsemua penyerahan uang tersebut tanpa disertai bukti; Bahwa ahli ada kompermasi dengan bendahara penerima, dimana bendaharapenerima mengatakan tidak ada menerima uang sebesar Rp. 485.000.000, dariterdakwa;5 Bahwa semua penerimaan daerah merupakan keuangan negara dan penggunaannyatidak boleh secara langsung, tapi terlebih dahulu harus disetorkan ke kas daerah;89Bahwa dari kerugian nagara tersebut ada penerbiatan
81 — 175
Tinggi,dan No.03/V/tunas/2014 tanggal 30 Juli 2014 yang isinya bahwa bulan Januari s/d Mei2014, saksi MUHTADI yang beralamat di Rt.01/Rw.01 Desa Lesmana,KecamatanAjibarang telah membeli benth kelapa genjah entog untuk dibuat bibit sebanyak 30.000butir dari Pohon Induk Blok Penghasil Tinggi, saksi menandatangani kedua surattersebut yang sebelumnya sudah dimeja, saksi tidak mengetahui siapa yangmembawanya, hanya sebelumnya SUTIARTO pernah cerita surat keterangan tersebutsebagai persayaratan untuk penerbiatan
141 — 26
Kuitansi pembelian benih dari produsen benih.e.Nomor Rekening atas nama Pokdakan yang ditandatangani oleh ketua dan salahsatu pengurusnya.Dokumen tersebut diatas dibuat secara berurutan (kronologis) sesuai denganpelaksanaan di lapangan, dengan jumlah hari pelaksanaan dari pengujian sampaidengan penerbiatan kuitansi pembelian benih berkisar 3 4 hari ;e Bahwa sedangkan mekanisme penyampaian dokumen dan penyaluran bantuanselisih harga benih ikan adalah :a.
121 — 15
permohonanpenarikan kembali berkas klaim bank dan permohonan perpanjanganmasa berlaku garansi bank, bersamaan dengan surat tersebut PT.Andrekon Cipta Pratama mengajukan garansi bank denganmenggunakan formulir permohonan penerbitan garansi bank;Bahwa dengan adanya perpanjangan garansi bank, Bank BNI memintaagar diberikan persetujuan perubahan perjanjian penerbitan garansibank karena perjanjian penerbitan garansi bank yang pertama telahjatuh tempo dan setelah unit SKM memberikan persetujuan perubahanperjanjian penerbiatan
81 — 12
permohonanpenarikan kembali berkas klaim bank dan permohonan perpanjanganmasa berlaku garansi bank, bersamaan dengan surat tersebut PT.Andrekon Cipta Pratama mengajukan garansi bank denganmenggunakan formulir permohonan penerbitan garansi bank;Bahwa dengan adanya perpanjangan garansi bank, Bank BNI memintaagar diberikan persetujuan perubahan perjanjian penerbitan garansibank karena perjanjian penerbitan garansi bank yang pertama telahjatuh tempo dan setelah unit SKM memberikan persetujuan perubahanperjanjian penerbiatan
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO
304 — 167
Sebagai pemangku wilayah yang berada di kelurahan.Bahwa dalam menjalankan aparatur pemerintahan pada kelurahan Saksimembawahi Kasi Umum, Kasi Pemerintahan dan Kasi Pembangunanyang dibantu oleh Sekretaris.Bahwa adapaun prosedur penerbiatan Surat Keterangan Tanah adaahsebagai berikut :Putusan Nomor : 25/Pid.SusTPK/2020/PN.BGL Halaman 120 dari 233e SKT diterbitkan berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Tanahyang dibuat oleh Pemohon dan disertai dengan saksi sebatasyang ikut membubuhkan tandatangannya
124 — 182
permohonanpenarikan kembali berkas klaim bank dan permohonan perpanjanganmasa berlaku garansi bank, bersamaan dengan surat tersebut PT.Andrekon Cipta Pratama mengajukan garansi bank denganmenggunakan formulir permohonan penerbitan garansi bank;Bahwa dengan adanya perpanjangan garansi bank, Bank BNI memintaagar diberikan persetujuan perubahan perjanjian penerbitan garansibank karena perjanjian penerbitan garansi bank yang pertama telahjatuh tempo dan setelah unit SKM memberikan persetujuan perubahanperjanjian penerbiatan
73 — 25
Teta CiptaMandiri) mengajukan permohonan penerbiatan Bank Garansi kepadaPimpinan Bank DKI Cabang Matraman.tanggal 13 Desember 2013.Halaman 214 dari 260 hal Putusan Nomor 33/Pid.SusTPkK/2015/PN.SRG26.27.28.Selanutnya Bank DKI Cabang Matraman pada tanggal 16 Desember 2013menertiban Bank Garansi Nomor : 397/JB.50XZR3/MTR/XII/2013 senilaiRp. 2.574.200.000,00, dengan tanggal jatuh tempo sampai tanggal 31Desember 2013.Bahwa benar Bank Garansi Bank DKI tersebut pada tanggal 16 Januari2014 diambil oleh saksi
72 — 19
Murjani Sampit dimana danannya sebesar Rp. 19 milyar lebihyang bersumber dari APBNP;Bahwa syarat pencairan dana untuk 100% antara lain kontrak, berita acaraserah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani PPK, rekanan dan KuasaPengguna Anggaran terdakwa dr.Yuendri, beriata acara hasil pemeriksaanpekerjaan yang ditandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan beritaacara pembayaran semuanya ditandatangani PPK baru saksi mengeluarkan danmenandatangani SPM selanjutnya dibawa ke KPPN untuk penerbiatan
58 — 24
Murjani Sampit dimana danannya sebesar Rp. 20 milyar yangbersumber dari APBNP; Bahwa berita acara serah terima barang, beriata acara pemeriksaan barang danberita acara pembayaran semuanya ditandatangani PPK baru dikeluarkan SPMselanjutnya dibawa ke KPPN untuk penerbiatan SP2D (diperlihatkan dokumenpencairannya dana ini, saksi membenarkannya); Bahwa dana pembayaran pengadaan alkes ini sudah dicairkan seluruhnyadengan 2 tahap yakni uang muka dan pekerjaan selesai diaman dananya masukke rekening rekanan
67 — 28
Murjani Sampit dimana danannya sebesar Rp. 19 milyar lebihyang bersumber dari APBNP;Bahwa syarat pencairan dana untuk 100% antara lain kontrak, berita acaraserah terima hasil pekerjaan yang ditandatangani PPK, rekanan dan KuasaPengguna Anggaran terdakwa dr.Yuendri, beriata acara hasil pemeriksaanpekerjaan yang ditandatangani Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan beritaacara pembayaran semuanya ditandatangani PPK baru saksi mengeluarkan danmenandatangani SPM selanjutnya dibawa ke KPPN untuk penerbiatan
OKA REGINA.S SH
Terdakwa:
Benny Johan.ST
148 — 46
;Bahwa untuk pengajuan jaminan di Bank Riau berkas diajukan kepadabagian Pemasaran untuk proses persetujuan penerbiatan Bank garansikemudian setelah disetujui oleh Pimpinan Cabang Utama berkas diberikanke bagian adminstrasi kredit untuk selanjutnya dibuatkan Bank garansi;Bahwa setelah administrasi selesai dibuat kKemudian bagian administrasimenghubungi pihak nasabah untuk menandatangani perjanjian antara Bankriau dan nasabah kemudian setelah perjanjian ditandatangani oleh nasabahkemudian bilyet dibuat
105 — 20
selanjutnya setelah data lengkap untukyurudis baru dari masing masing pemohonan mengajukanpermohonan ukur, selanjutnya kepala Kantor atas dasar suratpermohonan , mengeluarkan surat perintah kepada sayauntuk melakukan pengkuran, karena obyek yang dimohontelah di ukur terlebih dahulu maka saksi tinggal membuatpeta dan gambar ukur yang di tanda tangani oleh saksiselaku petugas ukur dan ka subsi pengkuran, selanjutnyapeta bidang tersebut di serahkan Kasubsi pengukuran untukdiproses sebagai persyaratan penerbiatan
ASTIN REPELITA, SH
Terdakwa:
DR. ZULFIKAR DJAUHARI
257 — 557
;Bahwa untuk pengajuan jaminan di Bank Riau berkas diajukan kepadabagian Pemasaran untuk proses persetujuan penerbiatan Bank garansikemudian setelah disetujui oleh Pimpinan Cabang Utama berkas diberikanke bagian adminstrasi kredit untuk selanjutnya dibuatkan Bank garansi;Bahwa setelah administrasi selesai dibuat kKemudian bagian administrasimenghubungi pihak nasabah untuk menandatangani perjanjian antara Bankriau dan nasabah kemudian setelah perjanjian ditandatangani oleh nasabahkemudian bilyet dibuat
83 — 45
sudah tidak ada lagi panitia pembebasan lahan yangdinamakan Tim 9, karena sudah adanya perubahan UndangUndang tentangPengadaan Tanah Untuk Kepentingan Publik yakni UndangUndang Nomor 2Tahun 2012;e Bahwa alur/proses pencairan anggaran sehubungan dengan PembebasanLahan Warga di Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Tilamuta sepanjangJalan Trans Sulawesi untuk keperluan Pelebaran Jalan Umum Danabersumber dari APBD Kabupaten Boalemo T.A. 2013, dalam rangka pencairanSKPD bermohon untuk mengajukan permohonan penerbiatan
90 — 15
RIDUAN HK (Alm)dan biaya penerbiatan surat tersebut akan dibayar bersamaandengan biaya penerbitan Surat Keterangan Ganti Kerugianatas Sebidang Tanah (SKGR) atau setelah tanah tersebutterjual;Bahwa selanjutnya pada akhir tahun 2008, 230 (dua ratus tigapuluh) Surat Keterangan Tanah (SKT) dijual dandibaliknamakan menjadi Surat Keterangan Ganti Kerugianatas Sebidang Tanah (SKGR) atas nama DEVINA,AWALUDIN, dan ERLIANA sebagai pembeli;Halaman 205 Putusan No. 297/PID.B/2012/PN.DUM206Bahwa yang mengurus
MAHLIL HS, DKK.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil
Intervensi:
1.Paksa Tarigan
1.PERSEROAN TERBATAS DELIMA MAKMUR, Dalam hal ini diwakli oleh MEINARKO DANANTO
202 — 127
Bahwa penerbiatan Sertipikat Hak Milik sebnayak 103 yang menjadiobjek perkara A quo telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yangberlaku yaitu. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun1997 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997Tentang Pendaftaran Tanah.10.