PT.Bank Maluku Malut Posisi Juni 2015 Nomor: DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015,176) 1 (satu) Jilid fotocopy Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester I Tahun 2015 pada PT.Bank Maluku Malut, Nomor: 23/Kinerja BPD/11/2015, November 2015,177) 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Internal dan Proses Manajemen Risiko PT.Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara nomor: LEV-267/PW25

BankPembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 oleh BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Malukusebagaimana tertera pada surat Nomor : SR547/PW25/5/2016 tanggal 18Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan DalamPelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor CabangHalaman 39 dari 612 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN AmbPT.

BankPembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014 oleh BadanPengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Malukusebagaimana tertera pada surat Nomor : SR547/PW25/5/2016 tanggal 18Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka PenghitunganKerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Penyimpangan DalamPelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untuk Pembukaan Kantor CabangPT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku di Surabaya Tahun 2014oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan PerwakilanProvinsi Maluku sebagaimana tertera pada surat Nomor : SRHalaman 436 dari 612 Putusan Nomor 39/Pid.SusTPK/2016/PN Amb547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil AuditDalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas PerkaraDugaan Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah danGedung untuk Pembukaan Kantor Cabang PT.

Bank Pembangunan Daerah Maluku diSurabaya Tahun 2014 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan PembangunanPerwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertera pada surat Nomor : SR547/PW25/5/2016 tanggal 18 Oktober 2016 perihal Laporan Hasil Audit DalamRangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara DugaanPenyimpangan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Gedung untukPembukaan Kantor Cabang PT.

Risiko PT.Bank MalukuMalut Posisi Juni 2015 Nomor: DIR/1357, tanggal 27 Juli 2015,176) 1 (satu) Jilid fotocopy Temuan Pemeriksaan Kinerja AtasEfisiensi dan Efektivitas Program Bank Dalam RangkaPeningkatan Perekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester Tahun 2015 pada PT.Bank Maluku Malut, Nomor: 23/KinerjaBPD/11/2015, November 2015,177) 1 (satu) Jilid fotocopy Laporan Hasil Evaluasi SistemPengendalian Internal dan Proses Manajemen Risiko PT.BankPembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara nomor: LEV267/PW25

Surattersebut diberi tanda bukti TIIII;Foto copy dari foto copy tanpa diperlihatkan aslinya Peta lokasi tanah110.02599 tanggal 14 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani olehAbdul Gafur Laitupa S.SiIT selanjutnya bukti Surat tersebut diberi tanda buktiTHI;Foto copy tanpa perlihatkan aslinya surat pengantar nomor SP2072/PW25.1/5/2020 tanggal 3 Desmber 2020 untuk laporan hasil auditPKKN ata perkara Dugaan TPK dalam pengadaan tanah untuk lokasipembangunan PLTMG 10 MW Kabupaten Buru nomor SR313/PW25

SAKSI AHLI : KILAT, SE e Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai Saksi Ahlikarena adanya dugaan kerugian Negara di Kabupaten Buru Selatan;e Bahwa Saksi menjabat sebagai Ahli Auditor pada Badan PemeriksaKeuangan dan Pembangunan ( BPKP ) perwakilan Propinsi Maluku;e Bahwa Saksi bersama 2 orang teman pernah melakukan audit di SKPDSekretariat DPRD Buru Selatan berdasarkan Surat Tugas dari KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : ST348/PW25/5/2012 tanggal 2Pebruari 2012;e Bahwa

KILAT, SE (Saksi Ahli)Bahwa Saksi mengerti dinadapkan di persidangan ini sebagai Saksi Ahli karenaadanya dugaan kerugian Negara di Kabupaten Buru Selatan;Bahwa Saksi menjabat sebagai Ahli Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangandan Pembangunan ( BPKP ) perwakilan Propinsi Maluku;Bahwa Saksi bersama 2 orang teman pernah melakukan audit di SKPDSekretariat DPRD Buru Selatan berdasarkan Surat Tugas dari KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : ST348/PW25/5/2012 tanggal 2Pebruari 2012; Bahwa Methode

Bendahara Dana Bantuan Operasional SekolahNasional (BOSNAS) dan Bendahara Dana Bantuan Operasional SekolahDaerah (BOSDA) SMA Negeri 2 Namlea Kabupaten Buru mengakibatkanKerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan hasil Audit dalam rangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional dan DanaBantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah pada Sekolah MenengahAtas Negeri 2 Namlea Tahun Aggaran 2014 dan 2015 (Semester 1)Nomor : SR41/PW25

RAHMAN, SH aliasANCU terdapat pembelanjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secarabaik dan benar yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara,Halaman 372 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2017/PN Ambhalmana bersesuaian dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungankerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dana BantuanOperasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan OperasionalSekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan tahun 2015 NomorSR41/PW25

Maka Majelis Hakim berdasarkanketerangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainbersesuaian dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugiankeuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dana BantuanOperasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan OperasionalSekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan tahun 2015 NomorSR41/PW25/5/2017 tanggal 06 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Malukudiketahui

M alias Oyang selaku Kuasa Direktur CV Agoengmengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan hasilAudit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak PidanaKorupsi Penyalahgunaan Anggaran/Dana Pekerjaan Pengadaan Reboisasidan Pengkayaan tahun 2010 pada Dinas Kehutanan Kabupaten BuruSelatan Nomor : SR588/PW25/5/2016 tanggal 11 Nopember 2016 yangdikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan PembangunanPerwakilan Provinsi Maluku (BPKP) dengan nilai kerugian sejumlahRp.2.136.162.516,64

SAKSI AHLI : KILAT, SE Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai SaksiAhli karena adanya dugaan kerugian Negara di Kabupaten BuruSelatan;Bahwa Saksi menjabat sebagai Ahli Auditor pada Badan PemeriksaKeuangan dan Pembangunan ( BPKP ) perwakilan Propinsi Maluku;Bahwa Saksi bersama 2 orang teman pernah melakukan audit diSKPD Sekretariat DPRD Buru Selatan berdasarkan Surat Tugas dariKepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku) Nomor : ST348/PW25/5/2012 tanggal 2 Pebruari 2012;Bahwa Methode

hasil perhitungan kelebihan pekerjaankepada pihak mitra sebesar Rp. 184.298.608.89 (seratus delapan puluh empat jutadua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan rupiah delapan puluhsembilan sen) dan keuntungan yang diperhitungkan dalam Rencana AnggaranBelanja (RAB) sebesar 10 % sebesar Rp. 722.316.013,90 (tujuh ratus dua puluh duajuta tiga ratus enam belas ribu tiga belas rupiah sembilan puluh sen), dan LaporanHasil Perhitungan Kerugian Negara BPKP Perwakilan Provinsi Maluku NomorS1804/PW25

bersamasama dengan saksi Ramly Toto, S.lpem, MMPd alias Ramly (terdakwa dalampenuntutan terpisah) selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea KabupatenBuru mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporanhasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Nasional dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah padaSekolah Menengah Atas Negeri 2 Namlea Tahun Aggaran 2014 dan 2015(Semester )) Nomor : SR41/PW25

bersamasama dengan saksi Ramly Toto, S.lbem, MMPd alias Ramly (terdakwa dalampenuntutan terpisah) selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Namlea KabupatenBuru mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporanhasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasDugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)Nasional dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah padaSekolah Menengah Atas Negeri 2 Namlea Tahun Aggaran 2014 dan 2015(Semester I) Nomor : SR41/PW25

Sekolah SMA Negeri 2 Namlea bersamasama denganTerdakwa SAMSU RAHMAN, SH alias ANCU terdapat pembelanjaan yangtidak dapat dipertanggungjawabkan secara baik dan benar yangmengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara, halmana bersesuaiandengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuanganNegara atas dugaan tindak pidana korupsi dana Bantuan Operasional SekolahNasional (BOSNAS) dan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)Provinsi Maluku Tahun 2014 dan tahun 2015 Nomor SR41/PW25

Maka Majelis Hakim berdasarkanketerangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainbersesuaian dengan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugiankeuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dana BantuanOperasional Sekolah Nasional (BOSNAS) dan dana Bantuan OperasionalSekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Maluku Tahun 2014 dan tahun 2015 NomorSR41/PW25/5/2017 tanggal 06 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh BadanPengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Malukusebesar

15. 1 bundel fotocopy laporan hasil audit operasional atas akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tahun anggaran 2014 Nomor : LAO-110/PW25/2/2015 tanggal 27 April 2015.

16. 1 jepitan Kwitansi tanggal 3 Februari 2014 No. Bukti : K.012.

17. 1 jepitan Kwitansi tanggal 3 Februari 2014 No. Bukti : K.014.

18. 1 jepitan Kwitansi tanggal 3 Februari 2014 No.

Sertifikasi Penjenjangan Auditor Ahli Muda sebagai Ketua Tim; Sertifikasi Penjenjangan sebagai Auditor Madya sebagai Pengendali Teknis; Sertifikasi Diklat SPIP; Sertifikasi Diklat Audit Investigasi dan PKKN; Sertifikasi Diklat Audit Forensik; Sertifikasi Diklat Analisis Pemecahan Masalah (APM); Sertifikasi Diklat Trainer Of Training (TOT); SertifikasiDiklat PBu;Halaman 163 dari 349 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPkK/2021/PN AmbBahwa sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor: ST306/PW25

/5/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dan ST366/PW25/5/2020 tanggal 6November 2020 tentang Perpanjangan Waktu Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan DanaBantuan Operasional sekolah Pada SMK Negeri 3 Kecamatan Banda KabupatenMaluku Tengah Tahun Anggaran 20152019, selama 20 hari kerja mulai tanggal 12Oktober s.d 12 November 2020, yang ditugaskan adalah:1) Sapto Agung Riyadi selaku Pengendali Mutu/Wakil Penanggungjawab;2) Erwahyudi selaku Pengendali Teknis

sebesarRp.190.000.000, dengan perincian sebagai berikut : TANGGAL JUMLAH PENARIKAN KET12 November 2019 Rp. 10.000.000,18 November 2019 Rp. 20.000.000,21 November 2019 Rp. 25.000.000,27 November 2019 Rp. 30.000.000,06 Desember 2019 Rp. 25.000.000,17 Desember 2019 Rp. 20.000.000,30 Desember 2019 Rp. 20.000.000,09 Januari 2020 Rp. 20.000.000,22 Januari 2020 Rp. 10.000.000,30 Januari 2020 Rp. 10.000.000,Total Rp. 190.000.000, Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Keuangan Negara NomorSR288/PW25

korupsi dalam pembangunan Terminal Transit Tipe B di Desa Passo KotaAmbon Tahun 20082009 pada Dinas Perhubungan Kota Ambon;Bahwa saat ini jabatan saksi dikantor BPKP Perwakilan Provinsi Maluku adalahsebagai Auditor Madya/Pengendali Teknis dengan Pangkat Pembina GolonganN/a;Bahwa yang bersangkutan mempunyai keahlian dibidang Akuntansi dan Auditingdan untuk kelengkapan sertifikat Sudah ahli jelaskan pada jawaban diatas.Bahwa sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : ST306/PW25

Surat Perjanjian Nomor: 04/SP/APBDIX/DISHUBKA/III/2009 tanggal31 Maret 2009 Pasal 9 ayat (3) tentang Tata Cara Pembayaranmenyebutkan bahwa Pembayaran prestasi pekerjaan kepada PIHAKKEDUA dilakukan dengan sistem Sertifikat Bulanan atau MonthlyCertificate (MC).Bahwa Sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor SR269/PW25/5/2019 tanggal 7 Oktober 2019, terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesarRp3.039.364.155,95 (tiga miliar tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh empat

yang jumlahnyasebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dan tindak pidana korupsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan TerminalTransit Tipe B di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon tahun Anggaran 2008 dan2009, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Maluku, Nomor SR269/PW25

Passo KotaAmbon Tahun 20082009 pada Dinas Perhubungan Kota Ambon;Bahwa saat ini jabatan saksi dikantor BPKP Perwakilan Provinsi Maluku adalahsebagai Auditor Madya/Pengendali Teknis dengan Pangkat Pembina Golongan IV/a;Bahwa yang bersangkutan mempunyai keahlian dibidang Akuntansi dan Auditing danuntuk kelengkapan sertifikat Sudah ahli jelaskan pada jawaban diatas.Hal202 dari 325 hal Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2019/PN AmbBahwa sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : ST306/PW25

Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara NomorSR269/PW25/5/2019 tanggal 7 Oktober 2019, terdapat Kerugian Keuangan NegaraHal205 dari 325 hal Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2019/PN Ambsebesar Rp3.039.364.155,95 (tiga miliar tiga pulun sembilan juta tiga ratus enampuluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah sembilan puluh lima sen), denganrincian sebagai berikut : Tahun Anggaran 2008 Rp RpA RAB/Surat perjanjian yang dibayar 10.841.596.687,00melalui SP2D tidak termasuk

yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi makaMajelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan Terminal TransitTipe B di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon tahun Anggaran 2008 dan 2009,yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Maluku, Nomor SR269/PW25

korupsi dalam pembangunan Terminal Transit Tipe B di Desa Passo KotaAmbon Tahun 20082009 pada Dinas Perhubungan Kota Ambon;Bahwa saat ini jabatan saksi dikantor BPKP Perwakilan Provinsi Maluku adalahsebagai Auditor Madya/Pengendali Teknis dengan Pangkat Pembina GolonganVia;Bahwa yang bersangkutan mempunyai keahlian dibidang Akuntansi dan Auditingdan untuk kelengkapan sertifikat Sudah ahli jelaskan pada jawaban diatas.Bahwa sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Nomor : ST306/PW25

Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan NegaraNomor SR269/PW25/5/2019 tanggal 7 Oktober 2019, terdapat KerugianKeuangan Negara sebesar Rp3.039.364.155,95 (tiga miliar tiga pulun sembilan jutaHal 206 dari 324 hal Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2019/PN Ambtiga ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh lima rupiah sembilan puluhlima sen), dengan rincian sebagai berikut : Tahun Anggaran 2008 Rp RpA RAB/Surat perjanjian yang dibayar 10.841.596.687,00melalui SP2D tidak termasuk

yang jumlahnyasebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dan tindak pidana korupsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara Atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan TerminalTransit Tipe B di Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon tahun Anggaran 2008 dan2009, yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Propinsi Maluku, Nomor SR269/PW25

5 Januari 2015dan laporan perhitungan ahli yang dikirim tanggal 23 Juni 2015, dan Surat TugasKepaia Perwakilan BPKP Provinsi Maluku nomor ST272/PW25/5/2015 tanggai 25Juni 2015 perihal Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanTindak Pidana Korupsi Korupsi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dilingkungan Satuan Kerja Politeknik Negeri Ambon TA. 2010 dan TA. 2012;Bahwa prosedur penugasan Tim Auditor BPKP Perwakilan Provinsi Maluku dalammelakukan perhitungan kerugian kKeuangan negara

ratus tujuh puluh delapan juta limaratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah tiga puluhtiga sen) atau berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Tindak Pidana KorupsiPenyalahgunaan Dana Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan PurseSeine 30 GT Dan 15 GT Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan ProvinsiMaluku Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan DanPembangunan Perwakilan Provinsi Maluku sebagaimana tertera padasurat Nomor : SR293/PW25