Jadi kalau memang seorangkepala cabang suatu perusahaan dia melakukan perbuatannya sesuaidengan job deskripsinya, melakukan tindakannya sesuai dengan SOPyang digariskan oleh kantor pusatnya, tentu perbuatan seperti ini tidaklayak untuk dipertanggungjawabkan kepada dia secara pribadi.Perbuatan ini harus dianggap sebagai perbuatan korporasi dandipertanggungjawabkan kepada korporasinya.

by.Suryadharma, SH, saksi Henny Setiawati, SE dan saksi Awang Diantara, TonyBaharawan, SE, MSA dan saksi Bagoes Soeprayogo,SE yang mana seluruhnyamenyetujui untuk memberikan kredit kepada 8 (delapan) perusahaan tersebutkemudian dibuat Surat Persetujuan Pemberian Kredit Modal Kerja Pola Keppresyang ditanda tangani oleh saksi Tony Baharawan, SE, MSA selaku Penyelia dansaksi Bagoes Soeprayogo,SE selaku Pimpinan Cabang sehingga seolaholahproses analisa kredit telah dilakukan dengan sebenarnya / sesuai dengan SOPyang

Pos PropertiIndonesia senilai Rp. 50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) dan mengabaikan SOPyang berlaku.Bahwa maksud dan tujuan cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK581679 besar uang Rp. 75.000.000.000, (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) di cairkan(RIGS) ke rekening atas nama RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri Cabang GatotSubroto sedangkan pada Bank Syariah Mandiri terdapat rekening perantara antar kantor(RPAK), adalah bahwa karena atas perintah Sdr.

Pos PropertiIndonesia senilai Rp. 50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) dan mengabaikan SOPyang berlaku.Bahwa maksud dan tujuan cek BNI atas nama PT. Pos Properti Indonesia Nomor CK581679 besar uang Rp. 75.000.000.000, (Tujuh Puluh Lima Milyar Rupiah) di cairkan(RIGS) ke rekening atas nama RUDI SUHARJA di Bank Syariah Mandiri Cabang GatotSubroto sedangkan pada Bank Syariah Mandiri terdapat rekening perantara antar kantor(RPAK), adalah bahwa karena atas perintah Sdr.

sebagaiPengawas Penerimaan dan penimbunan di depot Siak sebagai tujuanpembongkaran yang dapat dipastikan tidak mengetahui kapalkapal apa saja yangberangkat dari Dumai tanpa bantuan seseorang yang berada di loading port Dumai;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut dapatdisimpulkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai Pengawaspenerimaan dan Penimbunan di depot sei Siak Pekanbaru maupun sebagai LoadingMaster, Terdakwa bekerja bersama team dan telah bekerja sesuai dengan SOPyang

Wonogiri ;Bahwa Terdakwa menurut Saksi dihadapankan ke persidangan karenatelah merekayasa kredit seolaholah ada, padahal tidak ada, padahaluntuk mengajukan kredit di BPR Artha Sari Sentosa harus sesuai denganSOP namun apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan SOPyang berlaku di BPR Artha Sari Sentosa ;Bahwa Terdakwa menggunakan nama debitur untuk mengajukan kreditatau hutang, namun debitur setelah dilakukan pengecekan tidak merasamengajukan kredit atau hutang di BPR Artha Sari Sentosa

Petugas teller agar melakukan transaksi sesuai dengan SOPyang ditentukan. Meningkatkan waskat pemimpin baik pemimpin outlet, PBN/PBPserta Pemimpin Cabang dalam melakukan transaksi di luarketentuan agar tetap memperhitungkan nsiko yang timbul dikemuadian han dengan melakukan mitigasi dengan tepat dansesual dengan ketentuan BNI.

kesalahan atau pelanggaran prosedur dalamsetiap transaksi tidak diperbolenkan namun sehubungan dengan counterSign yang teradi tidak diatur dalam ketentuan transaksi mengingatkewenangan trasanksi pada saat itu tidak pada level pimpinan namunmenurut saksi terkait dengan adanya counter sign yang dilakukan olehFerry Siahainenia selaku pimpinan cabang utama terhadap slip/ voucerpenarikan nasabah in absentia yang terjadi di Kantor Kas CabangMardika Ambon yang diduga atau diketahui tidak sesuai dengan SOPyang

,MH. alias Fara selakupimpinan bank BNI bidang pemasaran bisnis pada Kantor CabangUtama Ambon melakukan perbuatan yang menyalahi aturan / SOPyang berlaku dalam Bank BNI sebagaiaman tersebut diatas terjadisejak 2012 pada saat yang bersangkutan menduduki posisi selaku CSpada Kantor Cabang Pembantu waihaong.Bahwa tugas dan tanggung jawab Pimpinan Bank BNI Kantor Cabangpembantu pada Kantor Cabang Pembantu sebagaimana dimaksuddalam Pedoman perusahaan organisasi BNI BAB Il SUB BABA Chalaman 1 menerangkan

untukmelakukan otorisasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabahtanpa disertai fisik uang.Bahwa pimpinan Kantor kas tidak memiliki kewenangan untukmemerintahkan teller untuk melakukan validasi setoran tunai danRTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.Bahwa perbuatan ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. selaku pimpinankantor kas mardika yang memerintahkan teller untuk melakukanvalidasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertaiuang tunai adalah tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan SOPyang

Petugas teller agar melakukan transaksi sesuai dengan SOPyang ditentukan. Meningkatkan waskat pemimpin baik pemimpin outlet, PBN/PBPserta Pemimpin Cabang dalam melakukan transaksi di luarketentuan agar tetap memperhitungkan nsiko yang timbul dikemuadian han dengan melakukan mitigasi dengan tepat dansesual dengan ketentuan BNI.

kesalahan atau pelanggaran prosedur dalamsetiap transaksi tidak diperbolenkan namun sehubungan dengan counterSign yang teradi tidak diatur dalam ketentuan transaksi mengingatkewenangan trasanksi pada saat itu tidak pada level pimpinan namunmenurut saksi terkait dengan adanya counter sign yang dilakukan olehFerry Siahainenia selaku pimpinan cabang utama terhadap slip/ voucerpenarikan nasabah in absentia yang terjadi di Kantor Kas CabangMardika Ambon yang diduga atau diketahui tidak sesuai dengan SOPyang

,MH. alias Fara selakupimpinan bank BNI bidang pemasaran bisnis pada Kantor CabangUtama Ambon melakukan perbuatan yang menyalahi aturan / SOPyang berlaku dalam Bank BNI sebagaiaman tersebut diatas terjadisejak 2012 pada saat yang bersangkutan menduduki posisi selaku CSpada Kantor Cabang Pembantu waihaong.Bahwa tugas dan tanggung jawab Pimpinan Bank BNI Kantor Cabangpembantu pada Kantor Cabang Pembantu sebagaimana dimaksuddalam Pedoman perusahaan organisasi BNI BAB Il SUB BABA Chalaman 1 menerangkan

untukmelakukan otorisasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabahtanpa disertai fisik uang.Bahwa pimpinan Kantor kas tidak memiliki kewenangan untukmemerintahkan teller untuk melakukan validasi setoran tunai danRTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.Bahwa perbuatan ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. selaku pimpinankantor kas mardika yang memerintahkan teller untuk melakukanvalidasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertaiuang tunai adalah tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan SOPyang

DAR dengan tujuan investasi, maka terlihat bahwa debituratas nama GY dari awal melakukan pengajuan kredit tidaksesusai dengan tujuan kredit, terlihat bahwa pada awal sebelumadanya persetujuan pencairan kredit oleh BPR BKK Kebumen,terlihat bahwa pegawai bank pada BPR BKK Kebumen tidak ataubelum melakukan pengecekan kebenaran dari proyek yangdiajukan oleh pemohon sebagaimana yang diatur dalam SOPyang berlaku di BPR BKK Kebumen, dilihat dari permohonankredit bahwa tujuan kredit untuk pembiayaan proyekpembangunan

, Tindak Pidananya itu diatur pasal46501, jadi pihakpihak yang bisa dikenakan tindak pidana perbankan adalah pegawaibank, Direksi, Komisaris pemegang saham maupun pemegang administrasi, jadimengenakan orang yang berkecimpung di perbankan , tidak bisa pihak ketiga ;Bahwa Tindakan yang bisa mengindikasikan bahwa itu masuk tindak pidana itu dari ADKatau AO, sesuai tugasnya dalam SOP tindakannya jadi pegawai bank itu harusmelaksanakan sesuai aturan undangundang, aturan Bank Indonesia ataupun aturan SOPyang

Petugas teller agar melakukan transaksi sesuai dengan SOPyang ditentukan. Meningkatkan waskat pemimpin baik pemimpin outlet, PBN/PBPserta Pemimpin Cabang dalam melakukan transaksi di luarketentuan agar tetap memperhitungkan nsiko yang timbul dikemuadian han dengan melakukan mitigasi dengan tepat dansesual dengan ketentuan BNI.

kesalahan atau pelanggaran prosedur dalamsetiap transaksi tidak diperbolenkan namun sehubungan dengan counterSign yang teradi tidak diatur dalam ketentuan transaksi mengingatkewenangan trasanksi pada saat itu tidak pada level pimpinan namunmenurut saksi terkait dengan adanya counter sign yang dilakukan olehFerry Siahainenia selaku pimpinan cabang utama terhadap slip/ voucerpenarikan nasabah in absentia yang terjadi di Kantor Kas CabangMardika Ambon yang diduga atau diketahui tidak sesuai dengan SOPyang

,MH. alias Fara selakupimpinan bank BNI bidang pemasaran bisnis pada Kantor CabangUtama Ambon melakukan perbuatan yang menyalahi aturan / SOPyang berlaku dalam Bank BNI sebagaiaman tersebut diatas terjadisejak 2012 pada saat yang bersangkutan menduduki posisi selaku CSpada Kantor Cabang Pembantu waihaong.Bahwa tugas dan tanggung jawab Pimpinan Bank BNI Kantor Cabangpembantu pada Kantor Cabang Pembantu sebagaimana dimaksuddalam Pedoman perusahaan organisasi BNI BAB Il SUB BABA Chalaman 1 menerangkan

untukmelakukan otorisasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabahtanpa disertai fisik uang.Bahwa pimpinan Kantor kas tidak memiliki kewenangan untukmemerintahkan teller untuk melakukan validasi setoran tunai danRTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.Bahwa perbuatan ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. selaku pimpinankantor kas mardika yang memerintahkan teller untuk melakukanvalidasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertaiuang tunai adalah tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan SOPyang

AAA memalsukan bukti atau informasi pemilikan repo obligasiyang dimiliki oleh bank Maluku.Bahwa Tata urutan perundangundangan yang dipedomani oleh bank dalammelakukan transaksi reverse repo obligasi yaitu :e UndangUndang Perbankane Undangundang PT.e Undangundang ekternal lainnya yang terkaite PBI/ peraturan OJKe SK Direktur BIe SEBIe SE OJKe SK DIR Bank Terkait / SOP/ TupoksiBahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus, Bank Maluku memiliki SOPyang dituang dalam SK DIREKSI Bank Maluku khusus terkait

Petugas teller agar melakukan transaksi sesuai dengan SOPyang ditentukan. Meningkatkan waskat pemimpin baik pemimpin outlet, PBN/PBPserta Pemimpin Cabang dalam melakukan transaksi di luarketentuan agar tetap memperhitungkan nsiko yang timbul dikemuadian han dengan melakukan mitigasi dengan tepat dansesual dengan ketentuan BNI.

kesalahan atau pelanggaran prosedur dalamsetiap transaksi tidak diperbolenkan namun sehubungan dengan counterSign yang teradi tidak diatur dalam ketentuan transaksi mengingatkewenangan trasanksi pada saat itu tidak pada level pimpinan namunmenurut saksi terkait dengan adanya counter sign yang dilakukan olehFerry Siahainenia selaku pimpinan cabang utama terhadap slip/ voucerpenarikan nasabah in absentia yang terjadi di Kantor Kas CabangMardika Ambon yang diduga atau diketahui tidak sesuai dengan SOPyang

,MH. alias Fara selakupimpinan bank BNI bidang pemasaran bisnis pada Kantor CabangUtama Ambon melakukan perbuatan yang menyalahi aturan / SOPyang berlaku dalam Bank BNI sebagaiaman tersebut diatas terjadisejak 2012 pada saat yang bersangkutan menduduki posisi selaku CSpada Kantor Cabang Pembantu waihaong.Bahwa tugas dan tanggung jawab Pimpinan Bank BNI Kantor Cabangpembantu pada Kantor Cabang Pembantu sebagaimana dimaksuddalam Pedoman perusahaan organisasi BNI BAB Il SUB BABA Chalaman 1 menerangkan

untukmelakukan otorisasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabahtanpa disertai fisik uang.Bahwa pimpinan Kantor kas tidak memiliki kewenangan untukmemerintahkan teller untuk melakukan validasi setoran tunai danRTGS ke rekening nasabah tanpa disertai fisik uang.Bahwa perbuatan ANDI YAHRIZAL YAHYA, S.H. selaku pimpinankantor kas mardika yang memerintahkan teller untuk melakukanvalidasi setoran tunai dan RTGS ke rekening nasabah tanpa disertaiuang tunai adalah tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan SOPyang

Pada tanggal 17 September 2014: 1 Unit handphone Blackberry Q10PIN:2ADBE38E IMEI:356760052454724 dan Simcard INDOSATMATRIX ICCID:8962010000079891062 serta MicroSd 8 GB berlabel:rumah AKIL MOCHTAR;Bahwa seluruh barang bukti yang diserahkan oleh KPK untuk perkaraterdakwa ROMI HERTON dan terdakwa MASYITO sudah memenuhi SOPyang berlaku di Puslabfor Polri berkaitan dengan penerimaan barang buktidengan mengecek spesifikasi dari Handphone atau smarthone dari IMEI,ICCID, Serial Number, Sprintdik dan Modelnya

AAA memalsukan bukti atau informasi pemilikan repo obligasiyang dimiliki oleh bank Maluku.Bahwa Tata urutan perundangundangan yang dipedomani oleh bank dalammelakukan transaksi reverse repo obligasi yaitu :e UndangUndang Perbankane Undangundang PT.e Undangundang ekternal lainnya yang terkaite PBI/ peraturan OJKe SK Direktur BIe SEBIe SE OJKe SK DIR Bank Terkait / SOP/ TupoksiBahwa berdasarkan hasil pemeriksaan khusus, Bank Maluku memiliki SOPyang dituang dalam SK DIREKSI Bank Maluku khusus terkait

dll.Bahwa setelah saksi melakukan input data ke kas besar,kemudian kas besar mengeluarkan uang dan kemudianHalaman 227 dari 501 Putusan Nomor 107/Pid.SusTPK/2016/PNBag.menyerahkan uang itu ke nasabah yang telah menunggu diruangan VIP.Bahwa saksi tidak pernah ikut menyerahkan uang ke nasabah.Bahwa dalam ruangan tersebut sudah ada penerima kuasa darinasabah, supervisor, manager operasional saksi Sairi, saksiKrisna, teller dan bagian kas besar.Bahwa apa yang saksi kerjakan itu tidak sesuai dengan SOPyang

dari faktafakta tersebut, seharusnya permohonan kredityang diajukan oleh kelompok perusaan Yudi Setiawan tersebut tidak dapatdikabulkan; Bahwa alasan yang dikemukakan oleh saksi Bagus Suprayogo dan saksiTony Baharawan, bahwa selama ini kredit yang diajukan oleh Perusahaan YudiSetiawan tidak bermasalah dan selalu lancar melakukan pembayaran, tidak dapatdijadikan alasan pembenar untuk mengabulkan dan menyetujui permohonan kreditkelompok perusahaan Yudi Setiawan, sehingga mengabaikan persyaratan atau SOPyang

Danareksa Sekuritas melanggar ketentuan/peraturan SOPDanareksa Sekuritas; Bahwa Terdakwa Marciano Hersondrie Herman, Saksi Sujadi,Saksi Erizal dan Saksi Jenpino Ngabdi juga memiliki Kehendak bebas,mampu menentukan kehendak sendiri, tidak ada pengaruh eksternaldalam melakukan persetujuan atas permohonan fasilitas pembiayaandebiturdebitur tersebut dengan merujuk ketentuan peraturan SOP yangberlaku atau sebaliknya dengan menyimpangi ketentuan peraturan SOPyang berlaku, termasuk di dalam mengeksekusi

Sedangkanuntuk kwalitas saksi menyesuaikan dengan material yang ada, artinyamisalnya cor blok sekian meter kubik panjang sekian lebar sekian namunketersediaan semen misalnya 400 sak padahal kalau sesuai dengan SOPyang ada harus 500 sak maka saksi harus menyesuaikan;Halaman 363 dari 696 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PN YykBahwa saksi mengakui seharusnya yang jadi pedoman itu adalah RAB.Tetapi dilapangan saksi tidak memegang RABnya;Bahwa benar pada kenyataanya pelaksanaan kegiatan pembangunan fisiktersebut

bukan berarti liquid dan dantransaksi harus tetap ,emhacu kepada Ketentuan;hal 224 Putusan No.73/Pid.SusTPK/2019/PN.Jkt.PstBahwa Saksi tidak tahu ada Penenpatan SUGI lebih dari IM karenamerupakan hak dan domain dari Dapen dan bukan domain OJK.Bahwa tim saksi menemukan ada Repo untuk pembelian saham SUGI diDapen.Bahwa sesuai pemeriksaan Tim bahwa untuk pembelian Repo tidak adaKajian yang memadai dan tidak sesuai dalam pembelian Repo dengantidak ada persetujuan dari Manajemen dan ditak sesuai dengan SOPyang