Ditemukan 397 data
70 — 14
Danberdasarkan Pasal 45 ayat (2), 47, 48, 49 dan 50 Kompilasi Hukum Islamdihubungkan dengan pengakuan para pihak dan keterangan saksisaksitelah terungkap fakta bahwa para pihak tidak ada perjanjian pemisahanharta bersama atau harta syarikat, dengan demikian menurut MajelisHakim para pihak tidak pernah mengadakan perjanjian pemisahan hartabersama atau harta syarikat;Hal. 37 dari 53 Hal.Putusan Nomor 573/Pdt.G/2016/MSLskMenimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat padapokoknya adalah tentang
48 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rani ditetapkan sebagai anak angkat, sebab dalamhukum untuk menyatakan anak yang diadopsi akan dibenarkan dalamhukum, apabila telah diputuskan terlebin dahulu dalam suatu PenetapanPengadilan sebagai anak adopsi atau dilakukan secara hukum adatsetempat maupun hukum Islam: Bahwa para Tergugat berkeberatan, Penggugat menyatakan objekterperkara pada angka IX, 1 sampai dengan 5 merupakan harta syarikat darialm. Umar Bin M.
- Tentang : Kompilasi Hukum Islam
kedudukan harta dalamperkawinan.(2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta probadi dan pemisahan hartapencaharian masingmasing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.(3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkankewenangan masingmasing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan hartabersama atau harta syarikat.Pasal 48(1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat
, makaperjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhanrumah tangga.(2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggaptetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggungbiaya kebutuhan rumah tangga.Pasal 49(1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masingmasing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masingmasing selama perkawinan
SALMA BINTI HUSEN
Tergugat:
BUKHARI, A.M.a.Pd BIN ZAINAL ABIDIN
76 — 17
Dan berdasarkan Pasal 45 ayat (2), 47, 48, 49 dan50 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan pengakuan para pihak danketerangan saksisaksi telah terungkap fakta bahwa para pihak tidak adaperjanjian pemisahan harta bersama atau harta syarikat, dengan demikianmenurut Majelis Hakim para pihak tidak pernah mengadakan perjanjianpemisahan harta bersama atau harta syarikat;Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat padapokoknya adalah tentang halhal sebagai berikut:1.
Mardani Bin Durian
Termohon:
Fatimah Binti Ibrahim
52 — 9
Dan berdasarkan Pasal 45 ayat (2), 47, 48, 49 dan50 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan pengakuan para pihak danketerangan saksisaksi telah terungkap fakta bahwa para pihak tidak adaperjanjian pemisahan harta bersama atau harta syarikat, dengan demikianmenurut Majelis Hakim para pihak tidak pernah mengadakan perjanjianpemisahan harta bersama atau harta syarikat;Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat padapokoknya adalah tentang halhal sebagai berikut:1.
77 — 29
, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaansetempat pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018, untuk memperolehHalaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Ttegambaran mengenai obyek tanah sengketa yang terletak di Desa Porniti,Kecamatan Jailol, Kabupaten Halmahera Barat dengan hasil pemeriksaansebagai berikut :e Sebelah Utara berbatasan dengan kompleks Kantor Bupati HalmaheraBarat ;e Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;e Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Syarikat
64 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Milik piribadi ialah tanah milik seseorang tanpa ada syarikat..Milik pribadidiwariskan menurut hukum faraidh;f. Milik faraidh ialah tanah warisan menurut hukum faraidh yang berasal darimilik pribadi yang belum dibagi;g. Milik wakaf ialah tanah yang diwakafkan untuk kepentingan agama Islam;Ulayat kaum dapat berupa:a.
50 — 22
Putusan No.244/Pdt.G/20 18/PTA.Smgpedoman dalam arti luas, yakni syarikat abdan.
22 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rani ditetapkan sebagai anak angkat, sebab dalamhukum untuk menyatakan anak yang diadopsi akan dibenarkan dalamhukum, apabila telah diputuskan terlebin dahulu dalam suatu PenetapanPengadilan sebagai anak adopsi atau dilakukan secara hukum adatsetempat maupun hukum Islam: Bahwa para Tergugat berkeberatan, Penggugat menyatakan objekterperkara pada angka IX, 1 sampai dengan 5 merupakan harta syarikat darialm. Umar Bin M.
176 — 35
Untuk poin 4 gugatan Penggugat adalah tidak benarbahwa Tergugat merasa lucu dan geli dengan cara Penggugatmenginterpretasikan Pasal 161 ayat (1) Undang Undang nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, karena memberikan surat peringatan (SP) baik SP 1, 2dan 3 adalah untuk pelanggaran bukan pelaku tindak pidana atau kalau saja saatitu syarikat pekerja KSBSI tempat Penggugat bernaung mau memberikanjaminan ganti rugi terhadap perbuatan Penggugat apabila melakukanperbuatannya lagi maka tentu saja Tergugat
11 — 1
Dan berdasarkan pada Pasal 45ayat (2), 47,48, 49 dan 50 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan buktisurat bertanda P terungkap fakta bahwa para pihak tidak ada perjanjianpemisahan harta bersama atau harta syarikat, dengan demikian menurut MajelisHakim para pihak tidak pernah mengadakan perjanjian pemisahan harta bersamaatau harta syarika sehingga pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dapat diterapkandalam perkara a quo yaitu baik Penggugat Rekonvensi maupun TergugatHal 20 dari 24 hal. Pts.
72 — 28
/Pdt.G/2019/MSBIRTanggal 19 Desember 2019.keterangan saksisaksi telah terungkap fakta bahwa para pihak tidak adaperjanjian pemisahan harta bersama atau harta syarikat, dengandemikian menurut Majelis Hakim para pihak tidak pernah mengadakanperjanjian pemisahan harta bersama atau harta syarikat;Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat padapokoknya adalah tentang halhal sebagai berikut:2.
Terbanding/Penggugat : Joko Prasetyo bin Pairan
124 — 73
Maka Prakelahiran Kompilasi Hukum Islam dicari nilai normatifnya dalam kitabkitabmadzhab, dan ditemukan pedoman dalam arti luas, yakni syarikat abdan.Paduan ini dijadikan dasar orientasi untuk mengkonstruksi keabsahanHarta Bersama dalam keluarga muslim Indonesia melalui methodakompromistis, dan Kompilasi Hukum Islam dengan sadar telahmengadaptasikannya menjadi Hukum Islam, cara yang demikiandibenarkan oleh Lembaga /slah dan Urf, sesuai dengan dalil: aladahmuhakkamah (vide: Yahya Harahap, Sosialisasi
47 — 18
Putusan No.244/Pdt.G/20 18/PTA.Smgpedoman dalam arti luas, yakni syarikat abdan.
33 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rani ditetapkan sebagai anak angkat, sebab dalamhukum untuk menyatakan anak yang diadopsi akan dibenarkan dalamhukum, apabila telah diputuskan terlebin dahulu dalam suatu PenetapanPengadilan sebagai anak adopsi atau dilakukan secara hukum adatsetempat maupun hukum Islam: Bahwa para Tergugat berkeberatan, Penggugat menyatakan objekterperkara pada angka IX, 1 sampai dengan 5 merupakan harta syarikat darialm. Umar Bin M.
56 — 6
aktaautentik;Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Pewaris (Kabit bin Selal), menuruthukum hak kepemilikannya berpindah menjadi milik Para Ahli Waris dan secara hukumterbukalah kesempatan pembagian dan pemisahan harta waris kepada segenap ahli warisyang berhak;Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa ahli waris dari almarhumKabit bin Selal terdiri dari isteri (Penggugat) dan seorang anak (Tergugat II), sehinggaharta warisan yang ditinggalkan tersebut merupakan milik kolektif atau harta syarikat
sengketa kepemilikan yang didasarkan atas akta autentik;Bahwa dengan meninggalnya Pewaris, menurut hukum hak kepemilikannyaberpindah menjadi milik Para Ahli Waris dan secara hukum terbukalah kesempatanpembagian dan pemisahan harta waris kepada segenap Para Ahli Waris yang berhak;Bahwa dalam persidangan terbukti bahwa ahli waris dari almarhum Kabit Bin Selalterdiri dari Isteri (Penggugat) dan anak (Tergugat II), sehingga harta warisan yangditinggalkan tersebut merupakan milik kolektif atau harta syarikat
56 — 9
.;2 Menyatakan seluruh harta bersama tersebut adalah harta syarikat daripenggugat rekonvensi dengan pemohon konvensi yang harus dibagikansecara3 .Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang sebesarRp. 185.000.000, (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dalambentuk emas sejumlah 16 (enam belas )manyam emas murni 244 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnyaMenimbang, bahwaterhadap jawaban termohon tersebut, pemohon melaluikuasanya telah mengajukan replik dan
61 — 15
Dan berdasarkan Pasal 45 ayat (2), 47, 48, 49dan 50 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan pengakuan para pihakdan keterangan saksisaksi telah terungkap fakta bahwa para pihak tidak adaperjanjian pemisahan harta bersama atau harta syarikat, dengan demikianmenurut Majelis Hakim para pihak tidak pernah mengadakan perjanjianpemisahan harta bersama atau harta syarikat;Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat pada pokoknyaadalah tentang halhal sebagai berikut:1.
52 — 23
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat selama dalamperkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama yangsampai saat ini belum dibagi baik secara kekeluargaan maupun secara ketentuanhukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan sebagai hartabersama Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertianharta bersama itu sendiri yaitu sebagai harta yang diperoleh selama dalamperkawinan baik harta yang berdiri sendiri dan termasuk juga harta syarikat
67 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Syarikat Gurusinga, S.H.;2. Letnan Girsang, S.H.;Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat padakantor Hukum Prioritas, beralamat di Lantai 23/F ANZ Tower,Jalan Jenderal Sudirman Kav. 33A, Jakarta,10220, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor KL.503/VIII/15/KA2017 tanggal 14Agustus 2017;Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 23 halaman.