Ditemukan 2752 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapitan kaituka kastian kanakan katiman katikan kaitan kaikan katiran
Pengadilan PN BANGLI Pidana Umum Pembunuhan
Register : 11-08-2016 — Putus : 17-10-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN BANGLI Nomor 48/Pid.B/2016/PN.Bli
Tanggal 17 Oktober 2016 — Pidana - I Komang Tresna Wijaya Als Zul
113 — 44
  • SoenarioSoerodibroto,SH/ KUHP dan KUHAP, hal 209) ;Menimbang bahwa berdasarkan Pengertian tersebut di atas selanjutnyaMajelis Hakim kaitkan dengan FaktaFakta hukum tersebut maka Majelis Hakimpertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang selanjutnya berdasarkan Fakta Hukum Yang terungkap diPersidangan : pada hari Kamis tanggal 7 April 2016 sekira pukul 16.00 witaatau, bertempat di Jalan raya menuju banjar Ulundanu Desa Songan Kec.Kintamani, Kab.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 15-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 9 April 2019 — 1. Nama : AHMAD HIDAYAT MUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jl. Taman Radio Dalam VII/39 A, RT.013/RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 2. Nama : RIVAI UMAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen); Tempat tinggal : Jl. KEL. Jati, RT.005/RW.003, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 021/SK.Pdt.Khs/PTUN/XI/2018, tanggal 14 November 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ABDULLAH H. KAHAR, S.H.; 2) ZULFIAN S. REHALAT, S.H.; 3) ABDURRAHMAN SOLISSA , S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARIVER DWIKARYA, yang beralamat Jl. Poltangan Raya No.48, RT.0019/RW.011, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, Provinsi DKI Jakarta; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2018, memberikan Kuasa kepada: 1) Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.; 2) DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.; 3) SUPRIYADI, S.H., M.H.; 4) AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonseia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (“HWL”), Legal Solution and Beyond, yang beralamat di Menteng Square, Tower A, 3rd Floor No. AO-12, Jalan Matraman Raya No.30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, Telp. 021-29614321, Fax: 021-29614322, www.klikhwl.com; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh SYAHRANI SOMADAYO, S.T., M.Si. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/PY.03.1-SD/82/Prov/XI/2018, tanggal 03 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada Hendra Kasim, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:162/PY.03.1-SU/82/Prov/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ALI NURDIN, S.H., S.T.; 2) BUDI RAHMAN, S.H.; 3) HENDRA KASIM, S.H., M.H.; 4) FEBI HARI OKTAVIANTO, S.H.; 5) BAGAS IRAWANPUTRA, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, E-mail: anplawfirrrm2015@gmail.com, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
161 — 71
  • kejahatankejahatanbaru.Padahal Pemilu itu sejatinya adalah proses memilih pemimpin yangdilakukan secara hukum yaitu hukum pemilu sehingga kesemua prosesitu bisa diikuti setiap detik, setiap jam dan setiap hari secara transparansi,prinsip tidak membedabedakan, fairness, prinsip akuntabel bisaHalaman 98 dari 134 Halaman Putusan Nomor: 18/G/2018/PTUN.ABNdipertan ggungjawabkan sehingga KPU terikat, oleh karena itu pemurnianterhadap prosesproses ini wajib ditegakkan dan tidak boleh dibiarkan,sehingga saya kaitkan
Pengadilan PN LIMBOTO Perdata
Register : 09-06-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 11-02-2022
Putusan PN LIMBOTO Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Lbo
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
DRS. H. RUSLI HABIBIE, M.AP
Tergugat:
RUSTAM Hs. AKILI
153 — 93
  • Kalau ganti rugi kita kaitkan denganpasal 1338 dan Pasal 1320 ada 4 (empat) syarat itu, suatu hal tertentudan suatu sebab yang halal. Dalam kasus ini, dalam gugatannyaapakah objeknya ini pinjam uang atau objek ini mengerjakankepentingan orang lain karena ini kaitannya dengan wanprestasi.Wanprestasi, prestasi berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Nahsehingga jelas dalam gugatan ini jangka waktunya akan jelas kalautidak kan susah kita. Mau klasifikasi wanprestasi, perjanjian apa ?
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 05-12-2013 — Upload : 07-12-2015
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 992/Pid.B/2013/PN.LP
Tanggal 5 Desember 2013 — Nama : BUNGA HATI IDAWATI Br. PASARIBU Alias ELSARIA IDAWATI ; ------------------ Tempat lahir : Pangururan ; ----------------------------------- Umur /tgl. Lahir : 50 Tahun /15 Pebruari 1963 ; -------------- Jenis Kelamin : Perempuan ; ------------------------------------ Kebangsaan : Indonesia ; -------------------------------------- Tempat tinggal : Jalan Kebon Bawang IV No. 44 RT 006 RW 08 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara dan Kampung Agas RT 003 RW 007 Kelurahan Sungai Harapan Kecamatan Sekupang Kota Batam ; ---------------------- Agama : Kristen Protestan ; ---------------------------- Pekerjaan : Wiraswasta / Dagang ; -----------------------
158 — 38
  • . ; Bahwa senjata api tersebut telah dibayarkan kepada abangSaksi GUSNITA BAKHTIAR Alias GUS yang bernama MERIS ;Bahwa terlebih dahulu Saksi GUSNITA BAKHTIAR Alias GUSditangkap dan pada saat itu Terdakwa mengatakan padaSaksi kau uruslah, jangan kaitkan pada saya ; Bahwa Saksi GUSNITA BAKHTIAR Alias GUS adalah temanSaksi ketika berada di Medan ; Bahwa Saksi yang mengenalkan Terdakwa kepada SaksiGUSNITA BAKHTIAR Alias GUS ; Bahwa Saksi tahu tentang penusukan setelah kejadian ; Bahwa penusukan terhadap
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN PALU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 1 Juni 2016 — HAIDIR
72 — 18
  • tersebut, demikian pula harus dikoreksi oleh terdakwaHAIDIR, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan, sehinggamasingmasing melakukan pemungutan pajak, lalu notice/SKPDlembaran pertama telah keluar dan diserahkan kepada wajibpajak sementara lembaran 2, 3 4,5 belum teregister dalam bukupenerimaan (BK10) dan tidak adanya surat Tanda setoran( STS) ke bank sulteng, adapun dananya disimpan oleh masingmasing terdakwa dan menunggu antrian nomor seri notice pajakdisetor kepada saksi Moh HasbiBahwa jika kaitkan
Pengadilan PN PADANG Perdata Khusus
Register : 26-01-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN PADANG Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Pdg
Tanggal 10 Juni 2021 — Penggugat:
1.DEWI MAYA SARI
2.AFRIADI
3.ENA ZAHARI
4.NADYA ANGGRENI JUFNAIDI
5.SYAHRIAL. S
6.IRNADI
7.ERIZAL SAPUTRA
8.GUSNEDI
9.MUHAMMAD HATTA
Tergugat:
PT. IGASAR
128 — 22
  • tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (feteljk grond) dalilgugatannya, naskah gugatan seperti ini, tidak memenuhi syarat formil dalamsebuah gugatan.Bahwa jika dicermati dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 12 angka12, butir 5, menyatakan :Qoute :Uang pesangon dan uang jasa, berdasarkan kesepakatan pengusaha danSerikat Pekerja sejumlah Rp. 817.281.029,85 (delapan ratus tujuh belas jutadua ratus delapan puluh satu riobu dua puluh sembilan rupiah koma delapanpuluh lima sen)..dst;Unqoute.Bahwa jika kaitkan
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 29-07-2013 — Putus : 13-01-2014 — Upload : 04-04-2014
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 25-K/PMT.III/AD/VII/2013
Tanggal 13 Januari 2014 — YOHANIS KRISNAJAYA SYAIBAN Letkol Inf/11930073641269
115 — 90
  • Bahwa apabila Saksi kaitkan dengan kalimat yang pernahTerdakwa ucapkan di rumah Kapten Inf Muhammad Asriyang mengatakan, Kalau begini terus, saya akanmenghubungi masyarakat pemilik lahan yang ada di PT.TRK, maka Terdakwa ada di belakang unjuk rasa pada hariSenin tanggal 7 Januari 2013 di depan Makodim 1412/Kolaka.14. Bahwa yang melatarbelakangi Terdakwa merencanakanunjuk rasa, karena adanya tidak keseimbangan kompensasiyang diberikan oleh PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 24-02-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2962 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — Drs. H. SYAMSURI HADI
90 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang diperoleh hasil tukarmenukar berdasarkan SK Gubernur Nomor 535.3/SK.357.Pemdes/89tanggal 15 Maret 1989, adalah bukan barang bukti yang valid dan tidakdibenarkan menurut hukum, apalagi bila kita kaitkan dengan keterangansaksi H. MUNADJAT di persidangan maupun di dalam Berita AcaraPemeriksaan telah menjelaskan bahwa yang dibeli oleh PT. Duta PutraMahkota adalah hanya seluas 12.989 m?
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-08-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 70/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 11 Januari 2016 — Drs. H. BUSTARI MALER. M.Hum Bin MALER
95 — 31
  • tidak diuntungkan atau Negara tidak dirugikan, artinyasecara perdata penguasaanya masih satu kKewenangan atau masih menjadimilik dari Negara, akan menjadi tidak adil jika kita mengatakan hal itusebagai merugikan keuangan negara;Bahwa dalam kaitannya dengan adanya Frase kata Dapat merugikankeuangan negara, banyak sekali pandangan yang menyatakan bahwadengan adanya kata Dapat di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undangundangTindak pidana korupsi seolaholah Negara tidak harus dirugikan, padahalkalau kita kaitkan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-12-2012 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 93/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 30 April 2013 — - HARIS MUNANDA,ST
94 — 43
  • pekerjaan/ bangunan yang ada;Bahwa setelah dilakukan pengecekan lapangan dicocokkan denganbestek kemudian disusun laporan Perhitungan Kualitas Fisik Pekerjaan/Kerugian Negara;Bahwa perhitungan yang dimuat dalam Laporan dalamkaitannyapekerjaan kegiatan rehabilitasi tanggul sungai asahan rekonstruksibadan jalan dan pemasangan tembok penahan tanah (proyek);Bahwa penyidik tidak pernah mengarahkan ahli tentang hasil yangdidapat dalam melakukan penilaian serta perhitungan didasarkan padakenyataan fisik di kaitkan
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 05-10-2017 — Putus : 05-03-2018 — Upload : 04-04-2018
Putusan PA SELONG Nomor 1005/Pdt.G/2017/PA.Sel
Tanggal 5 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
54 — 37
  • Sel.menolak dengan tegas apa yang di kaitkan para penggugat melaluikuasanya dengan keputusan MA tersebut;8. Bahwasanya memang benar tanah itu bukan tanah sengketa karenapara penggugat sudah menerima warisan dari orang tuanya yaitu AmaqSupri sedangkan orang tua kamiadalah ayah tirinya penggugat namun orangHlm 145 dari 197 halaman putusan Nomor 1005/Pat.G/2017/PA. Sel.Hlm 145 dari 197 halaman putusan Nomor 1005/Pat.G/2017/PA. Sel.Hlm 145 dari 197 halaman putusan Nomor 1005/Pat.G/2017/PA.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-02-2014 — Putus : 27-06-2014 — Upload : 03-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 5/Pid.Sus/2014/PN.Pdg
Tanggal 27 Juni 2014 — BESRIZAL pgl BUJANG
66 — 15
  • tidak termasuk kedalam KeuanganNegara yang harus di pertanggung jawabkan kepada negara oleh Terdakwa, tetapi merupakankebijakan yang salah atau keliru dari Terdakwa;Menimbang bahwa dikarenakan tidak semua uang tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa maka uang tersebut merupakan termasuk kedalam Kesalahan pidanaUmum dalam bentuk Penggelapan biasa, oleh karena itu uang tersebut tidak harus dikembalikankepada Negara dalam bentuk uang penganti dalam perkara AMenimbang, bahwa jika kita kaitkan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
1.Steven Hui (dahulu bernama Setiawan Harjono)
2.Xu Jing Nan (dahulu bernama Hendrawan Haryono)
Tergugat:
Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Istimewa Jakarta
682 — 1175
  • dasarnya kita lihatAAUPB ada tidak disana, kita juga lihat pada prosedur, pada peraturanperundangundangan, masuk lagi pada AAUPB, yang ketiga pada substansi jugaseperti itu, jadi AAUPB itu dia sebagai penunjang untuk mengkaji berat tidakcacat dari tiga komponen tadi;Bahwa, pada saat si pejabat itu ingin mengeluarkan keputusan tata usahanegara artinya AAUPB itu juga seharusnya sudah diterapkan sejak awal dariprosedur, substansi dan kewenangan itu harus diukur;Kepastian hukum seperti itu kita bisa kaitkan
Pengadilan PN STABAT Perdata
Register : 19-07-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 27-04-2020
Putusan PN STABAT Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Stb
Tanggal 30 Maret 2020 — Penggugat:
1.Yurizal Payong, SH.
2.Sampe Niat Sembiring
3.Misno
4.Nina Ariani
5.Apulina Br Karo
6.Tambar Malem Ginting
7.Litna Br Sembiring
8.Liwen Sitepu
9.Jumikem
10.Herman Ginting
11.Jusia Sembiring
12.Malem Jenda Sembiring
13.Rahman Ginting
14.H. Sukawati Samura
15.Kaem Ginting
16.Nimbangsa Ginting
17.Ucok Ginting
18.Enda Malem Br Bangun
19.Johom Ginting S
20.Jusub Ginting
21.Ngakurken Br Ginting
22.Murniati Br Ginting
23.Aman Ginting
24.Sekula Bangun
25.Taksin Tarigan
26.Frem Sembiring
27.Njakai Sembiring
28.Sumarni
29.Tenang PA
30.Setor Ginting
31.Ngempani Sembiring
32.Tuah Malem Br Ginting
33.Munah Br PA
34.Yusmaniyah
35.Ermi Dingin Br Tarigan
36.Rasmi Tarigan
37.Tambah Br Sitepu
38.Patma
39.Akbar Agus Salim Lubis
40.Novianti
41.Bedah Br Ginting
42.Irwan Ginting
43.Dolan SBR
44.Raja Sondi Eben Ezer Kem
Tergugat:
PT. Perkebunan Nusantara PTPN II Persero
Turut Tergugat:
1.PT. Langkat Nusantara Kepong LNK
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Langkat
3.PT Bank Rakyat Indonesia BRI Persero Tbk Cabang Putri Hijau Medan
4.Notaris Sulaiman, SH. Notaris dan PPAT Wilayah Kabupaten Langkat
123 — 64
  • Bahwa apabila kita kaitkan atas penguasaan atas objek sengketayang di kuasai dan diusahai oleh Para Penggugat, dimana ParaPenggugat telah lebih dari 20 (dua puluh) tahun menguasai danmengusahai atas objek sengketa secara teruSs menerus dengan Pasal 24ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997, TentangPendaftaran Tanah Dalam hal tidak lagi tersedia secara lengkap alatalat pembuktiansebagaimana dimaksud ayat (1), pembukaan hak dapat dilakukanberdasarkan kenyatan penguasaan fisik bidang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-06-2016 — Putus : 05-04-2017 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 284/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 5 April 2017 — NY Dra NOES SOEDIONO Lawan 1.KEPALA KEPOLISIAN RI CQ KEPALA BADAN RESERSE KRIMINAL RI CQ DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM KEPOLISIAN RI 2.KOMISARIS BESAR POLISI DRS. LISTYO SIGIT PRABOWO M.Si 3.AJUN KOMISARIS BESAR POLISI AFRIADI LESMANA SIK 4.JAKSA AGUNG R.I CQ JAKSA AGUNG MUDA PIDANA UMUM CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
113 — 81
  • Jawabannya adalahsepanjang unsurunsur PMH di atas terpenuhi makabisa saja penegak hukum itudituntut secara keperdataan;Bahwa berkaitan dengan kasus PMH yang langsung dilakukan olehpenegak hukum, terusterang saya belum menemukanyurisprudensinya.Namun jika kita kaitkan bahwa penegak hukum itu adalahbagian dari penguasanegara atau kekuasan negara, maka bisa saja itudilakukan tuntutan PMHsebagaimana pernah terjadi pada putusan tahun1920 tentang putusan mobil yangterperosok.Jadi pada saat itu seorangdokter
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-12-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 557 K/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — I. PT. INDOALUMUNIUM INTIKARSA INDUSTRI., II. KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN RI (KAKORLANTAS POLRI) SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)., III. KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN (PA)., IV. ASISTEN KAPOLRI BIDANG SARANA DAN PRASARANA (ASSAPRAS) VS PT. MITRA ALUMINDO SELARAS;
139 — 340 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila kita kaitkan denganGugatan dan Replik dari Penggugat dimana Penggugat dalamGugatannya mendalilkan bahwa Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah pihak yangmenyebabkan Penggugat menjadi kalah dalam PengadaanBarang/jasa dan Juga Ketua Pokja Pengadaan Bahan BakuTNKB Korlantas Polri T.A. 2014 adalah pihak yang dituju olehPenggugat dalam melakukan Sanggahan, sehingga seharusnyakedua Lembaga tersebut juga harus dijadikan pihak tergugatdalam
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-09-2008 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 110/Pid.B/2008/PN.Jbr.
Tanggal 25 September 2008 — Drs. ACHMAD SAHURI S, Msi
106 — 13
  • Apabila122fakta ini kita kaitkan dengan ketentuan pengelolaan anggaran yang berasal dari APBDsesuai dengan ketentuan pasal 192 (4) UU No.32 tahun 2004 dan PP Np.105 tahun 2000 diatas, maka jelaslah terlihat azas yang dikehendaki oleh PP tersebut tidak diindahkan dalampenyaluran dana bantuan pembinaan kecamatan sebab tidak satupun azas tersebutmelaksanakan pemotongan, bahkan penyaluran diharuskan konsisten, tertib sertaakuntabilitas artinya penyaluran harus dilakukan sesuai dengan peruntukannya dan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-06-2016 — Putus : 23-03-2017 — Upload : 21-06-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 395 / Pdt.G / 2016 / PN Dps
Tanggal 23 Maret 2017 — Ni Nyoman Puspawati, SH., dk. melawan PT. BPR. Legian, dkk.
104 — 89
  • Tergugat Il tidak menanggapi Posita Gugatan Para Penggugatpoint 1 (satu) karena Posita Point 1 (satu) tidak ada hubungannyadengan Tergugat Il;Bahwa Tergugat Il menolak dengan tegas Posita Gugatan ParaPenggugat point 2 (dua);Bahwa Posita Gugatan Para Penggugat point 3 (tiga) tidak adakaitanya dengan Tergugat Il karena murni Posita Gugatan ParaPenggugat point 3 (tiga) adalah mengenai prosedur dari Tergugat sebagai Kreditur sehingga apabila Tergugat dikatakan tidak cermatdan lalai hal ini tidak dapat di kaitkan
Pengadilan PN TARAKAN Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 22-01-2013 — Putus : 08-04-2013 — Upload : 16-12-2013
Putusan PN TARAKAN Nomor 20/ Pid.B/2013/PN.Trk
Tanggal 8 April 2013 — pidana : HARDIYANTO alias ADI Bin TAMING
66 — 22
  • secara mendalam dan bias digali kebenaran materil,Perjalanan hidup manusia memang tidak semulus seperti benang sutra, tetapi banyakgodaan godaan yang datang, seperti halnya yang dialami terdakwa dalam perkara ini,Majelis Hakim yang terhormatJaksa Penuntut Umum yang Terhormat,Ada pertanyaan yang paling hakikih sehubungan dengan perkara terdakwa yaitumengapa terdakwa terjerumus ke dalam masalah tersebut, maka untuk menjawab nya perlukita kaji dan pertimbangkan secara matang terutama apabila kita kaitkan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — 1. IRPAN,, DKK VS PT. ADHYAKSA DHARMASATYA
291 — 495 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal tersebutapabila kita kaitkan dengan ketentuan penyelesaian perselisihanhubungan industrial bahwa apabila perselisinan hak dan/atauperselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusanhubungan kerja, maka pengadilan hubungan industrial wajib memutusterlebih dahulu' perkara perselisihan hak dan/atau perselisihankepentingan ....Bahwa sejalan dengan pendapat Sahat Sinurat, S.H, M.H., sepertitersebut di atas, seharusnya Judex Facti mengabulkan tuntutanprovisional yang diajukan/ dimohonkan