Ditemukan 2746 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 20016 20214 20g14 20p14 2014 20514 20018 20013 20;14 2001ã 20017 20004
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-07-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN MANADO Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd
Tanggal 3 Desember 2015 — TERDAKWA HENDRA MALENSANG
77 — 32
  • disampaikan TimPenasehat Hukum, Terdakwa juga menyampaikan pembelaan secarapribadi yang pada pokoknya isi yang sama dengan pledooi dari timPenasehat hukum.Meimbang terhadap Pledooi Penasehat Hukum tersebut , jaksaPenuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknyatetap pada Surat Tuntutan yang di bacakannya.Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh JaksaPenuntut Umum berdasarkan surat dakwaan berdasarkan suratdakwaan No.Rek.Perk: PDS 08/R.1.10/Ft.1/11/2014tanggal 18 Nopember 20014
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-11-2015 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 189 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 16 Mei 2016 — Dr. H. ASEP NURSYAMSI, M.MKes BIN ENDANG SOLIHIN.
240 — 104
  • Andri Aries Alamsyah ; Bahwa uang tersebut di serahkan sebelum datang sepeda motorsekitar bulan November 20014 ; Bahwa meskipun tidak menyerahkan uang, sepeda motor tetap diberikan sesuai jumlah pustu yaitu 153 pustu dengan jumlah 153 unitsepeda motor ; Bahwauang pustupustu tersebut merupakan uang tanda terimakasihdari hasil kesepakatan bersama ; Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang tersebut olehbendahara sdr. karnadai ; Bahwa saksi tidak tahu ada pungutan untuk mobil Ambulan ; Bahwa yang
Pengadilan PN MUARA TEWE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-12-2013 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 40/Pdt.G/2013/PN Mtw
Tanggal 15 Oktober 2014 — 1. Dura Teloek Mambang 2. Macan Teloek Mambang 3. Lamiang Teloek Mambang LAWAN 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kalteng Cq. Bupati Kab. Murung Raya 2. Ketua Mahkamah Agung R. I Cq. Ketua Pengadilan Tinggi Kalteng Cq. Ketua Pengadilan Negeri MTw. 3. Kepala Kejaksaan Agung R. I Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng Cq. Kepala Kejaksaan Negeri P. Cahu 4. Menteri Pendidikan Nasional Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kalteng Cq. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Murung Raya 5. Mariana 6. Sumandi 7. Barata A. Satu 8. Yahya Berita 9. Mastiah 10. Gandi 11. Nuryakin 12. Mardiana 13. Nyahu Ranan 14. Yansah J. Udang 15. Lunas 16. Abas 17. Tarji 18. Helmi 19. Darwito 20. Mulyono 21. Puji Astuti 22. Nyoto Prayitno 23. Siti Rahayu 24. Pujo Sarwono 25. Darwati 26. Dewi Sriratmi 27. Liana Midel Yoseph 28. Wilem 29. Norman 30. Paijan 31. Jepin Siragih 32. Sucipto 33. Warsito 34. Maryeni Yalpari 35. Sujito 36. Samrah 37. Menteri Agraria Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pop. Kalteng Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Murung Raya 38. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kalteng Cq. Bupati Kab. Murung Raya Cq. Camat Murung Kab. Murung Raya 39. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Kalteng Cq. Bupati Kab. Murung Raya Cq. Camat Murung Kab. Murung Raya Cq. Lurah Beriwit
74 — 7
  • SDA.236/D.1.7/VI76, diberi tanda TT.I/T.III 2.7 ;13.Fotocopy Surat Penunjukan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Barito Utaratertanggal 1 Juni 1976, diberi tanda TT.I/T.IIl 2.8 ;Surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan didalam persidangan telahdicocokan dengan aslinya ternyata sesuai ;Menimbang, bahwa untuk memperoleh gambaran nyata atas objek sengketa,Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa pada hari Senintanggal 22 September 20014 di wilayah Desa/Keluarahan
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Umum
Register : 29-01-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 79/Pid.B/2018/PN Ptk
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
GERSON A. SAUDILA, SH
Terdakwa:
1.H Retno Pramudya SH MH Bin Abdul Hadi
2.Iskandar Daeng Mapfuji Bin M Amin Daeng Mapfuji
119 — 24
  • Ahmad A.Rahman hanya melaksanakan jenis pekerjaan Stevedoring dan Cargodoring;Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Desember 20014 merekaparaterdakwa membuat dan menandatangani surat Nomor : 027/TKBMRD/XII/2014perihal kenaikan Tarif TKBM Unit RD dan Tarif TKBM Kubu Raya pertanggal 10Desember 2014, dan menyerahkan surat tersebut kepada anggota KoperasiTKBM Jasa Karya Unit R/D Pelabuhan Pontianak untuk dipergunakan sebagaiacuan dalam menentukan besarnya tarif bongkarmuat barang dipelabuhanPontianak tanpa
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 04-03-2021 — Putus : 25-05-2021 — Upload : 25-05-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 25 Mei 2021 — Penuntut Umum:
IDA BAGUS PUTU WIDNYANA, S.H
Terdakwa:
I MADE KARTAYASA ALS AMON
298 — 352
  • perihal MohonBantuan Ahli, dan atas dasar surat tersebut Inspektur Kabupaten Tabananmenerbitkan Surat Tugas Nomor 094/1148/Itkabtanggal 24november 2020,dimana surat tersebut isinya bahwa Ahli ditugaskan untuk memberikanketerangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpanganpenggunaan dana tabungan LPD Batungsel di Desa Batungsel, KecamatanPupuan ;Bahwa Riwayat Pendidikan:1) SD Negeri 1 Penebel Tamat Tahun 19952) SMP Negeri 1 Penebel Tamat Tahun 19983) SMA Negeri 1 Tabanan Tamat Tahun 20014
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-06-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 402/PDT.G/2014/PN.DPS
Tanggal 24 Maret 2015 — I KETUT SUARTIKA,SH MELAWAN NOTARIS NI KETUT ARDANI,SH, DKK
87 — 67
  • Posita PENGGUGAT, MADE SWITRA adalah salahsatu Pihak yang termasuk merugikan PENGGUGAT karena MADE SWITRAadalah Pihak yang telah diketahui PENGGUGAT (Akta Perjanjian Nomor26, tanggal 31 Mei 2007 dan Akta Kuasa Nomor 27, tanggal 31 Mei 2007)menerima pembayaran tanah dari sebagian Pihak ketiga dan/atau ParaPembeli dan/atau sebagian TERGUGAT dan selaku Pihak atau orang(menurut PENGGUGAT) yang memberikan cek yang kosong kepadaPENGGUGAT (sesuai dengan Tambahan dalil Gugatan PENGGUGATtanggal 16 September 20014
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 03-09-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN BATAM Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat:
PT TIARA MANTANG
Tergugat:
HADISLANI
Turut Tergugat:
1.KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM
75 — 62
  • Surat Keputusan Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri PulauBatam No. 1098/KPTS/KATA/V1/2001 tanggal 21 Juni 20014) Menyatakan sah dan tidak batal demi hukum Surat Keputusan yang telahditerbitkan oleh Turut Tergugat II (Sertifikat Hak Guna Bangunan)Bahwa UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana DIUBAH terakhir dengan UndangUndang no. 9 Tahun2004 pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan :Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 29-04-2019 — Putus : 13-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 13 September 2019 — Penuntut Umum:
RUDY ASTANTO, SH.,MH
Terdakwa:
MIFTAHUDDIN
122 — 195
  • dan banyak yang gagal dan tidak mampubayar petani nya;Bahwa Saksi mengetahui ada audit dari BPKP dan hasilnya tidakada penyimpangan dan dapat tembusan di komisaris memenuhitarget (berhasil);Bahwa Saksi mengetahui audit BPKP tahun 2011, 2013, 2014 ada didaerah lain melalukan penyimpangan bukan kalbar, dan di tahun 2014tidak termonitor, tidak dilaporkan ke Direksi;34Bahwa Saksi mengetahui ada surat dari direksi terkait program GP3Kyang ditujukan pada dewak komisaris PT sangyang seri nomor 1920tahun 20014
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 17-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
BASRAN Bin BAHRUN PALLATJE
151 — 120
  • pembinaansekali setahun dan dari laporan hasil pemeriksaan tersebut terdapat temuanberupa belanja yang terindikasi fiktif Karena bukti fisiknya tidak ada saatpertanggung jawaban;Bahwa jumlah nilai belanja yang terindikasi fiktif tersebut, saksi tidak tahu;Bahwa pemeriksaan yang sifatnya pembinaan itu seperti ketika ada temuandiberi kesempatan selama 60 (enam puluh) hari untuk perbaiki;Bahwa yang harus bertanggung jawab atas temuan belanja yang terindikasi fiktiftersebut berdasarkan UndangUndang Nomor 1 tahun 20014
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 17-10-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R. RIZA, S.H.
Terdakwa:
ZAINUDDIN, S.E., Bin ABU LAHAJI
192 — 47
  • pembinaansekali setahun dan dari laporan hasil pemeriksaan tersebut terdapat temuanberupa belanja yang terindikasi fiktif Karena bukti fisiknya tidak ada saatpertanggung jawaban;Bahwa jumlah nilai belanja yang terindikasi fiktif tersebut, saksi tidak tahu;Bahwa pemeriksaan yang sifatnya pembinaan itu seperti ketika ada temuandiberi kesempatan selama 60 (enam puluh) hari untuk perbaiki;Bahwa yang harus bertanggung jawab atas temuan belanja yang terindikasi fiktiftersebut berdasarkan UndangUndang Nomor 1 tahun 20014
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum Penggelapan
Register : 01-11-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 159/PID.B/2016/PN.PSB
Tanggal 23 Mei 2017 — ALMAN GAMPO ALAM SH pgl GAMPO ALAM
84 — 99
  • IRFAN tidak pernah datang kepada saksi dan menceritakanmasalahnya kepada saksi ;Bahwa sepengetahuan saksi, di dalam daftar Ninik Mamak penerimaplasma, ada 13 nomor untuk Alaman Gampo Alam, 1 nomor untuk pribadiAlman Gampo Alam, sedangkan 12 nomor lagi atas nama Alman GampoAlam adalah untuk warisnya;Bahwa setiap waris Gampo Alam harusnya menerima uang hasil plasmasetiap bulan dari Alman Gampo Alam ;Bahwa saksi mengetahui bukti surat tentang Daftar Usulan AnggotaPlasma tahun 20014 dan bukti surat tentang
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-02-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 142/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 3 Februari 2016 — Drs.H. MA’RUF IRANTO, SH.MBA bin MULYONO
120 — 34
  • Wonogiri pada tanggal 01 Juli 2014 dengan Nomor SP2D :1464/LS/A/20014 tentang pembayaran Belanja Hibah Kepada Badan /Lembaga / Organisasi swasta ;Halaman 44 dari 160 Putusan No. 142 /Pid.SusTPK/2015/PN SmgBahwa saksi selaku bendahara pengeluaran PPKDDPPKAD hanyamencairkan berdasarkan APBD Perubahan, dana hibah yang diajukan olehDisbudparpora tersebut sebesar Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluhjuta rupiah) sesuai APBD Peraturan Bupati Nomer: 21 Tahun 2014 Perihaltentang Perubahan atas Peraturan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-05-2015 — Putus : 29-09-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 20/Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps
Tanggal 29 September 2015 — NI MADE SUMERTAYANTI, SH Als. YANTI
77 — 36
  • tindak pidana korupsi adalah merupakanSpesifikasi Hukum (Lex Specialis) yang mengarah pada perbuatanPenyalahgunaan Kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001maka akan lebih tepat diterapbkan ketentuan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001, daripadaditerapbkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 20014
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 29-04-2019 — Putus : 13-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 13 September 2019 — Penuntut Umum:
RUDY ASTANTO, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL HARIS
113 — 25
  • dan banyak yang gagal dan tidak mampubayar petani nya;Bahwa Saksi mengetahui ada audit dari BPKP dan hasilnya tidakada penyimpangan dan dapat tembusan di komisaris memenuhitarget (berhasil);Bahwa Saksi mengetahui audit BPKP tahun 2011, 2013, 2014 ada didaerah lain melalukan penyimpangan bukan kalbar, dan di tahun 2014tidak termonitor, tidak dilaporkan ke Direksi;Bahwa Saksi mengetahui ada surat dari direksi terkait program GP3Kyang ditujukan pada dewak komisaris PT sangyang seri nomor 1920tahun 20014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
1225 — 775 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /Pemohon PeninjauanKembali diperiksa dalam pengadilan tingkat Pertama pada tahun 2013dan dinyatakan Bebas, tapi pada pemeriksaan tingkat kasasi padatanggal 26 Maret 20014 dinyatakan bersalah;Bahwa Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembalidiperiksa dalam perkara ini karena perkara yang berkaitan denganperbuatannya yang mengajukan surat permintaan pembayaran pengisiankas (SPPPK) Dana TPAPD 2005 Kabupaten Tapsel pada saat menjabatsebagai Sekda Kabupaten Tapanuli selatanBahwa Drs.
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Khusus Pertambangan
Register : 30-10-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN PARIAMAN Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Pmn
Tanggal 24 Mei 2017 — H. BAKRI ABDULLAH, SH
428 — 31
  • Expo Indomas Perkasadengan Nomor Surat PP:PSR/PDG/PP/O8 140002, Nomor OP ;PSR/PDG/OP/08 140002 tanggal 14 Agustus 20014 dengan keteranganbarang/Jasa Pasir Beton sejumlah 1.000 ton dengan harga 73.000/tondengan total 73.000.000/ton yang telah terealisasi sejumlah 97,111 tondengan jumlah pembayaran senilai RP.7.089.000, yang berdasarkankwitansi dari PT. lgasar yang di tandatangani Risa tanggal 22 Desember2014 berdasarkan invoice tagihan penjualan ke PT. lgasar dari PT ExpoIndomas Perkasa yang mana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-05-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. H. RAHUDMAN HARAHAP, M.M
237 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • /Pemohon PeninjauanKembali diperiksa dalam pengadilan tingkat Pertama pada tahun 2013dan dinyatakan Bebas, tapi pada pemeriksaan tingkat kasasi padatanggal 26 Maret 20014 dinyatakan bersalah;Bahwa Drs. H. Rahudman Harahap, M.M./Pemohon Peninjauan Kembalidiperiksa dalam perkara ini karena perkara yang berkaitan denganperbuatannya yang mengajukan surat permintaan pembayaran pengisiankas (SPPPK) Dana TPAPD 2005 Kabupaten Tapsel pada saat menjabatsebagai Sekda Kabupaten Tapanuli selatanBahwa Drs.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-10-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2015 — - FEMY LUNETO, ST.,MM
89 — 23
  • Keputusan Kepala LAN Nomor 193 tahun 20014. PERKALAN No 11 Tahun 2010 tentang SBU (Standar Biaya Umum);5. Peraturan Bupati dan SK Bupati ;Bahwa besaran Honor Panitia Pelaksana Diklat diatur dalam SK Bupati No.339.b/KEP/BUP.BB/11/2011 tanggal 9 September 2011 yakni :A. Honor Tim Penyelenggara :1. Penanggung jawab sebesar Rp.400.000,00 / perangkatan ;2. Kordinator sebesar Rp.350.000,00 /perangkatan ;3. Asisten Bidang sebesar Rp.300.000,00 /perangkatan ;4.
Pengadilan MS MEULABOH Perdata Agama
Register : 23-03-2018 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan MS MEULABOH Nomor 0131/Pdt.G/2018/MS.Mbo
Tanggal 8 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 17
  • saksi kenal dengan penggugat sejak tahun2005;e Bahwa benar setahu saksi mereka telah berpisah;e Bahwa benar yanhg saksi tahu sejak saksi kerja dengantergugat babat htan di gampong reudep;e Bahwa benar saksi yang tahu tanah di gampong reudep;e Bahwa saksi sudah 2 tahun tidak kelokasi; Bahwa benar sekarang sudah jadi kebun sawit;* Behwa benar lebarnya terpisah pisah; Bahwa benar saksi tidak tahu berapa puluh batangsawit; Bahwa saksi setahu saksi beli dari Hasyim jauhari ; Bahwa ada 2 dibeli di tahun 20014
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 02-09-2020 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 27 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
FERRY DEWANTORO NUGROHO, SH
Terdakwa:
SRI NURNANINGSIH als NING Binti JAMALUDDIN. alm
144 — 30
  • adadiberi gaji yang bersumber dari bunga angsuran masyarakat / nasabah danYang bertanggung jawab penuh terhadap pengelola dana UEDSP Mekar MajuDesa Tanjung Medang tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku ketua pengeloladan tiga orang anggota pengelola lainnya serta dapat Terdakwa jelaskan bahwaPutusan Nomor 37/Pid.SusTpk/2020/PNPbr terakhir Terdakwa ikut mengelola dalam hal ini ikut mengetahui laporankeuangan Program Pemberdayaan Desa (PPD) UEDSP Mekar Maju DesaTanjung Medang terakhir tanggal 31 oktober 20014