Ditemukan 2752 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 02-09-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1006/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 20 Desember 2019 — Penuntut Umum:
I Ketut Sujaya, SH
Terdakwa:
Drs. I Ketut Sudikerta
4911532
  • yang aktif adalah saksipelapor sampai mendatangi terlapor sebanyak 6 kali jadi intensnya ada di pelaporbukan dari tersangka mungkin tersangka menyiapkan apa yang dikehendaki olehsaksi pelapor jadi kita lihat dalam masalah ini kita lihat dengan adanyaperjanjian/ kerjasama saham 55% untu saksi pelapor dan 45% untuk tersangka ituadalah hubungan keperdataan dimana letak pidananya Bahwa secara keilmuan adanya subyektif dan obyektif dimana subyektifadanya kesengajaan dari pihak terlapor dan kalau kita kaitkan
Putus : 14-01-2016 — Upload : 29-03-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 4/Pdt.G/2015/PN Klk
Tanggal 14 Januari 2016 — M U K R I N U, Dkk : Pekerjaan Tani, beralamat di Anjir Kalampan RT. V Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. ABDUL KADIR, S.Ag. SH. 2. AHMAD MUJAHID, SH. 3. ABDUL ROHMAN, SH. 4 SYAMSUL BAHRI, SH. 5. RIZALDI NAZARUDDIN, SH, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Jend. Achmad Yani Km. 6.700 Komplek Permata Permai No. 6B RT. 11, Kel. Kertak Hanyar I, Kec. Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Prov. Kal-Sel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2015, dahulu sebagai Kuasa Para Penggugat, sekarang sebagai ……………..…………………...KUASA PARA PEMBANDING ; L A W A N 1. PT.WIRA USAHATAMA LESTARI (PT. WUL), beralamat Kantor di Jalan Pemuda Km. 10 Handel Gaben RT. 14 Desa Bunga Mawar Kec. Pulau Petak, Kab. Kapuas, Prov. Kal-Teng , dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. POLTAK HUTADJULU, SH,MBA,MH. 2. NICHO HEZRON, SH.MBA, 3. FAJAR MARPAUNG, SH,MH. 4 BINSAR RONNITUA. A, SH. 5. AKHMADSYAH GIFFARY, SH, Pekerjaan Advokat berkantor di LAW OFFICE POLTAK HUTADJULU & ASSOCIATES, Jalan Manggis No. 62, Blok. A Cinere Estate, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2015 , semula sebagai Kuasa Tergugat, sekarang sebagai ................................ TERBANDING ; 2. PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS, beralamat di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 01 Kuala Kapuas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. KRISTOP, SH, 2. Drs. SEPTEDY, SH, 3. H. SUKIRAN, S.IP.,MAP. 4. SITI RUBIAH HAYATI, SH, 5. GEREK, S.Hut.,MP, 6. YANTI, ST, 7. ERLINA, SH. 8. KALAWA DANA, SH, 9RINA EKA KURNIATI, SH, beralamat di Jalan Pemuda Km. 5,5 No. 1 Kuala Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2015, semula sebagai Kuasa Turut Tergugat I, sekarang sebagai KUASA TURUT TERBANDING I ; 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS, beralamat di Jalan Tambun Bungai No. 1 Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : SUKARDI, SH, 2. SURIANSYAH SAPUTRA, SE, 3. NOOR ALIYANI. beralamat di Jalan Tambun Bungai No. 44 Kuala Kapuas berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2016,semula sebagai Kuasa Turut Tergugat II, sekarang sebagai …………………………………………………………… KUASA TURUT TERBANDING II
15838
  • Wira Usahatama Lestari untuk KeperluanPerkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Barat, Kapuas Murung, PulauPetak, Kabupaten Kapuas tertanggal 15 Maret 2013.Menimbang bahwa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi sebagaimana terurai dalam pertimbangan diatas adalah telah sesuaiprosedur hukum dan dalam hal ini apabila Majelis Hakim kaitkan dengangugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan memperbaiki petitum nyamengenai milik Penggugat Rekonvensi sehingga selanjutnya menjadiMenyatakan
Putus : 30-06-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn
Tanggal 30 Juni 2016 — - Drs. EDDY SYOFIAN,MAP
20653
  • cara mengakomodirnya ketika ada organisasi baru yang inginmeminta bantuan adalah dengan klarifikasi ;Bahwa verifikasi yang wajib dilakukan masing SKPD adalah perifikasiadministrasi dan perifikasi faktual, verifikasi administrasi saat dilakukansudah diberikan semua persayaratan yang harus dilengkapi oleh masingcalon penerima ;Bahwa acuan baku secara standarisasi sekarang dalam prosespenyusunan ;Bahwa selama ini acuan baku yang konkrit memang belum dibuat ;Bahwa proposal juga menjadi pertimbangan di kaitkan
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
MUHAMAD YOSMIANTO Bin MUHAMMAD JUSUF ADJIR Alm.
14033
  • Masingmasing ini ketikapasal 55 ayat 1 tidak otomatis kita menterjemahkan sebagai turutserta, sebagai mededaer, bisa saja masuknya ke doen plagen;Masalahnya adalah kalau kemudian kita kaitkan dengan doen plagenmisalnya ada perbuatan siapa yang menjadi manus domina danSiapa yang jadi manus manistra. Atasan dan bawahan misalnya.Seorang bawahan yang melaksanakan perintah atasan berdasarkanpasal 51 ayat 1 KUHP maka dia tidak bisa di pidana.
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. NOORLENAWATI Binti Alm. H. MUHAMMAD NOOR
12131
  • Masingmasing ini ketika pasal 55 ayat 1 tidak otomatis kitamenterjemahkan sebagai turut serta, sebagai mededaer, bisa sajamasuknya ke doen plagen;Masalahnya adalah kalau kemudian kita kaitkan dengan doenplagen misalnya ada perbuatan siapa yang menjadi manusdomina dan siapa yang jadi manus manistra. Atasan dan bawahanmisalnya.
Register : 25-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN PALU Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pal
Tanggal 13 Juni 2017 — HASANUDIN DATU ADAM
14427
  • Mengenai bukti kepemilikan saya coba kaitkan dengan apayang saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada sebuah proses jika penjual kalauini dalam konteks jual beli, penjual masih memiliki bagian dari tanah yangdijual, apakah salah kalau penjual belum menyerahkan bukti kepemilikannya? rugikah negara pada saat sudah dibayarkan ganti rugi ? salahkahprosesnya ? sementara penjual itu memiliki alasan bahwa masih ada bagianhaknya atas tanah itu.
Putus : 06-10-2017 — Upload : 24-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1082 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 6 Oktober 2017 — 1. YENI R. HARAHAP,, DKK VS 1. DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, , DKK
3322923 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sehingga apabila di kaitkan dengan pengajuan gugatan ParaPenggugat kepada Para Tergugat dalam perkara ini, maka secara hukumterdapat unsur cacat hukum atau plurium litis consortium karena terdapatHalaman 576 dari 747 hal.Put.Nomor 1082 K/Pdt.SusPHI/2017kekurangan pihak dalam gugatan Para Penggugat.
    menyebutkan secara jelas dasar hukum mengapa ParaPenggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat karena tidak adasatu dalil pun yang dapat menjadi dasar Para Penggugat untukmengajukan gugatan perkara a quo, hal ini Para Tergugat sampaikankarena Para Tergugat menilai dalam Posita Para Penggugat selalumengulangulang menyebutkan bahwa yang menjadi pokokpermasalahan dalam perkara a quo adalah permasalahan perselisinanhak yakni hak Para Penggugat sebagai pensiunan BRI, yang kemudianPara Penggugat kaitkan
Register : 15-06-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 01-03-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 183/Pid.Sus/2017/PN PLW
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
HIMAWAN APRIANTO SAPUTRA, SH
Terdakwa:
PT. PEPUTRA SUPRA JAYA di Wakili SUDIONO
6711154
  • dikatakan setiap perusahaan perkebunan yang melakukan kesalahanbudidaya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/ ataumasuk perkebunan dengan kapasitas tertentu yang tidak memiliki izin usahaperkebunan dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dandenda sebesar Rp. 10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah), jikadiperhatikan pelakunya bisa pengusaha dan bisa pengurus karena disini adamencantumkan pidana penjara, jika dikaitkan dengan pasal 105 ini tentangpertanggungjawabannya kita kaitkan
Putus : 03-10-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 3 Oktober 2018 — Triwiyasa
277103
  • Lantai27 1.203 Menimbang bahwa ,berdasarkan bukti bukti yang di ajukan dipersidangan tersebut di atas yaitu dari ketengan saksi saksi , keterangan ahli,keterangan terdakwa barang barang bukti / bukti surat yang di ajukan JaksaPenuntut Umum maupun yang di ajukan terdakwa / Penasihat Hukum terdakwa,yang satu sama lain di kaitkan maka di perolehlah fakta hukum sebagai berikut :1. Bahwa terdakwa TRIWIYASA merupakan Direktur sekaligus sebagai Pemiliksaham PT.
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 15/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — ADRI PRASTONO
131104
  • Jabatanseseorang yang mana, ukurannya adalah pada aturanperundangundangan.Bahwa bicara tentang direksi tentu harus kita kaitkan dulu.Yang disebut sebagai wewenang ini kaitannya dengankorporasi di dalam UU No. 40 tentang PT yaitu sangatHalaman 194 dari 334 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPkK/2017/PTMDNbergantung kepada AD/ART jabatan apa yang melekatdisana maka kewenangankewenangan dari penguruskorporasi dia tidak bicara sampai level bawah karena kitabicara tentang manajerial pada akhirnya tapi dalam levelpertanggung
Register : 05-06-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 4 September 2017 — PATRIALIS AKBAR
19701416
  • Mohonmaaf ini saya kaitkan dengan kode etik, saya juga punya kode etik sebagaidosen. Saya kebetulan menguji dosendosen yang akan keluar negeri untukmengajar bahasa Indoneisa sebagai bahasa asing dan menguji beasiswaLPDP Kemenkeu, teman saya tanya apakah anak si A itu lolos? saya tidakpernah mengatakan tidak bisa, saya baru menguji dosendosen. Ada dosenyang dikirim keluar negeri ada temannya bertanya, bunda dari kampus kamiadakah yang lolos? Tunggu saja pengumuman.
Register : 24-07-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PT-MDN
Tanggal 25 September 2017 — BAYU YOGA WARDHANA
154109
  • Bahwa bicara tentang direksi tentu harus kita kaitkan dulu.Yang disebut sebagai wewenang ini kaitannya dengankorporasi di dalam UU No. 40 tentang PT yaitu sangatbergantung kepada AD/ART jabatan apa yang melekatdisana maka kewenangankewenangan dari penguruskorporasi dia tidak bicara sampai level bawah karena kitabicara tentang manajerial pada akhirnya tapi dalam levelpertanggung jawaban korporasi direksi itu pertanggungJawabannya seperti apa kewenangannya seperti apatergantung pada AD/ART. kalau kita
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
8051023
  • Adapun dalamsurat penugasan tersebut, Ahli diminta untuk melakukan verifikasi daninvestigasi untuk mengetahui seperti apa kebakaran yang terjadi,bagaimana proses terjadinya kebakaran, dari mana asal mulakebakaran, apakah sarana dan prasarana (Sarpras) yang tersedia dilokasi memadai atau tidak, dan kemudian di kaitkan dengan upayapemadaman kebakaran hutan di lokasi PT National Sago Prima (PTNSP).Ahli menerangkan bahwa Bukti P23, terkait berita acara pengambilancontoh pada lokaislokasi sampel tanggal
Register : 01-08-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 10 Mei 2019 — - THOMAS MURTHI - MEILANY, SH., MH
304171
  • perbuatan melawanhukum;Bahwa apabila setelah di tandatanganinya perjanjian kredit kKemudianterjadi ketidakmampuan atau macet pembayaran oleh nasabah akibatusahanya menurun ketidak mampuan tersebut adalah salah satu unsurwanprestasi ketika lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya makasudah di katakan wanprestasi atau kredit macet karena dasarnya darisuatu perjanjian;Bahwa sepanjang unsurunsur yang terdapat dalam pasal 378KUHPidana karena dasarnya pinjammeminjam apabila dibawah keranapidana selalu di kaitkan
Register : 01-12-2016 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Mei 2017 — Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK
54409572
  • melayani, dan menerima laporan lalunanti akan dilimpahkan lagi;Bahwa kejadian yang dilaporkan adalah mengenai penodaan agama,kejadian tanggal 6 September 2016, yaitu ketika Saksi nonton video dirumah Pelapor, di Tegal Lega Bogor, bukan kejadian yang dipulauseribu;Bahwa dalam kolom waktu kejadian saksi tulis waktu kejadian penistaanagama pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 sama dengan waktumenonton video di rumah Pelapor, kolom tempat kejadian, saksi tulisalamat rumah Pelapor karena Saksi kaitkan
Putus : 04-04-2017 — Upload : 07-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/TUN/2017
Tanggal 4 April 2017 —
181241 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SHM No.57/KarangSambung sampai dengan nomor 1235SHM No. 1300/Karang Sambung tanggal 29 Maret 1964 atas nama Kemudsampai dengan SHM No urut 1235 yang di terbitkan oleh Tergugat 1, apabiladi kaitkan dengan dallil gugatan Para Penggugat dan di kaitkan dengan (videbukti P1 sampai dengan P187) yang berisi dokumendokumen diantaranyasurat pernyataan fisik bidang tanah dari Para Pennggugat serta dihubungkan denga keterangan saksi bernama Nana Suharna, Eti Suhaeti, AipNurhidayat, Mely Melati, dan Suarman
Register : 03-05-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 19 September 2018 — Penuntut Umum:
DEASY DIAH SURYONO
Terdakwa:
GOUTAM SHAMDEPCHAND M
196152
  • pidana kita melihatbagaimana kalau perbuatan hukum itu dikaitkan dengan Pasal 378 KUHP didalamPasal 378 KUHP ada berbagai macam unsur jadi perbuatan hukum yang dilakukanoleh seseorang tadi dalam meminjam kredit disalah satu Bank apakah perbuatanperbuatan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan kita lihat apakah unsurunsur yang ada didalam Pasal 378 dipenuhi misalnya dengan maksud untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dari unsur objekdan subjek ini kalau kita kaitkan
Register : 19-08-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NENENG RACHMAWATI, SH.MH
Terdakwa:
DERI SANDI Als. SANDI Bin ASEP SAHRU ZAMAN
18438
  • orangYang secara melawan hukumMemperkaya diri Sendiri atau orang lain atau korporasiYang merugikan keuangan negara atau perekonomian NegaraJika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakankejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehinggaharus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutnae heBahwa dari setiap unsur unsur yang telah didakwakan dan yang mendasarkanJaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutanya akan Penasihat Hukumbahas dan serta akan Penasihat Hukum kaitkan
Register : 06-06-2012 — Putus : 22-10-2012 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG
Tanggal 22 Oktober 2012 — -HERWIANTO MUCHTAR -BENY, SE
210303
  • Dinar RayaMegah;Bahwa Ahli menerangkan tidak berwenang untuk menganalisa perbuatanhanya menganalisa dampak dari perobuatan sementara Ahli mengatakanbahwa ada 3 tahap pembayaran, menurut Ahli, Ahli meminta penyidik atasrekening untuk menggali hubungan istimewa perusahaanperusahaan iniapakah benar tender ini atau hanya rekayasa;Bahwa Ahli menerangkan Ahli bukan mengaudit investigasi, skuppenghitungan kerugian Negara adalah pertama apakah ada penyimpanganhukum setelah ada penyimpangan kami kaitkan kepada
Putus : 07-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1010 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Agustus 2017 — HILDA RIZQY
215132 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PenangkapanTerdakwa (Pemohon Kasasi) di kaitkan dengan penggerebekan Narkotika diJepara. Pada intinya saksi menyatakan tidak mengetahui keterlibatanTerdakwa dengan jaringan narkoba, namun hanya ditugaskan untukmelakukan penangkapan. Saksi mengatakan, pada saat penangkapan tidakdiketemukan sabusabu atau narkotika lainnya dan kondisi Terdakwa(Pemohon Kasasi) tidak dalam pengaruh narkoba;.