Ditemukan 2749 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : suatu sultan suatrat suaraã suasta suatan suata suarta suatam suatru satau
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 11-02-2021 — Putus : 19-03-2021 — Upload : 19-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 23/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 19 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat : Erhan Bin Ajib
Terbanding/Tergugat I : PT WASKITA SRIWIJAYA TOL
Terbanding/Tergugat II : PT. WASKITA KARYA, Persero Tbk
204 — 106
  • Gugatan dan Replik, dengan Memori Banding, dan kami tidakmenemukan adanya alasanalasan yang Mampu menunjukkan adanyakesalahan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara nomor18/Pdt.G/2020/PN.Kag sehingga diajukan Banding.Bahwa sebagaimana lazimnya dalam praktik hukum acara perdata,Banding tidak dapat disamakan dengan Gugatan, karena dalamlazimnya dalam Memori Banding harus disertakan alasanalasanbanding yang mana salah satunya dikarenakan kurangnyapertimbangan/alasan yang dapat dipandang sebagai suatau
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Hak Cipta
Register : 20-03-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 18/PDT.SUS-HAK CIPTA/2019/PN NIAGA.JKT.PST
Tanggal 4 September 2019 — 1. Bambang Widodo ; 2. Endang Trido Rubyati. S >< 1. PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk ; 2. PT Midi Utama Indonesia, Tbk ; 3. PT Bank Sahabat Sampoerna ; 4. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo)
1985 — 968
  • Penggugat menanggapi sebagaiberikut Bahwa Tergugat dan Tergugat II tidak mencermati secara seksama dalildalilgugatan yang diajukan Para Penggugat yang telah menguraikan secara jelas danterperinci hubungan hukum yang menjadi dasar pengajuan gugatan ;Hal 183 Putusan No. 18/Pdt.Sus.Hak Cipta/2019/PN.JKT.PSTBahwa pada halaman 4 point 8 Gugatan tertera bahwa berdasarkan fakta yang tidakterbantahkan pemanfaatan Ciptaan berjudul TABUNGAN ANAK PINTARINDONESIA (PITA) milik Para Penggugat diwujudkan dalam suatau
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-11-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2019 — Penuntut Umum:
GREAFIK LOSERTE, TK, SH, MH
Terdakwa:
IR. M. MASYHUDI
109 — 25
  • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;Menimbang,bahwa pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatau kooporasi artinya perobuatan yang dilakukan ada pengharapan agarperbuatan yang dilakukan mendapatkan keuntungan baik dari Materiil maupunkeuntungan dalam jabatannya ,bagi diri sendiri maupun orang lain ;Halaman 109 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2018/PN MksMenimbang,bahwa berdasarkan Keterangan saksi ,keterangan ahli , danKeterangan terdakwa ,serta
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 03-09-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 834/Pid.Sus/2018/PN Ptk
Tanggal 17 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.HADI WINATA, SH
2.EKA SETIAWATI, SH
Terdakwa:
PASYA EKERT als. CACA als. JAYA LAKSANA als. MULYADI bin JAYA SURYANADIN
98 — 14
  • MUHAMMAD NOVIAN, SH.MH. dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa Jabatan ahli di PPATK adalah ketua kelompok advokasidan tugas saya menerima informasi dan menganalis danmenyerahkan hasil analisa;Bahwa pencucian uang adalah suatau upaya perbuatan untukmeneyembunyikan atau mewnyamarkan asal usul uang/danaatau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagaitransaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebuttampak seolaholah berasal dari kegiatan yang sah atau legal;Bahwa
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 30-07-2012 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 30 Juli 2012 — Ir. SAMUEL PANGGABEAN
75 — 27
  • dalam menjalankanAPBD;Bahwa Peraturan Daerah dibuat oleh Kepala Daerah dan Legislatif diKabupaten/Kota tersebut dan disahkan oleh DPRD berdasarkan UU No.12Tahun 2012 dan Peraturan daerah merupakan Sumber hukum yang harusdijalankan;Bahwa yang mensahkan APBD adalah DPRD yang dinamakan dengandilegiislasi dan APBD tersebut merupakan suatu Peraturan Daerah;Bahwa Proses selanjutnya dimana Peraturan Daerah tersebut diminta supaya dievaluasi oleh Gubernur;Bahwa Proses pencairan dana yang ada di APBD untuk suatau
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-11-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1584/Pid.B/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 30 Maret 2017 — BARIDJUSSALAM HADI, SE
158 — 231
  • membenarkan ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah pulamenghadirkan Saksi Ade Charge dan Ahli, yang telah memberikan keterangan dibawahsumpah, pada pokoknya sebagai berikut :(1).CHAIRUL HUDA (Ahli A De Charge Hukum Pidana);Bahwa, Ahli sebelumnya tidak mengenal maupun mempunyai hubungan secarakekeluargaan dengan Terdakwa;Bahwa, didalam contoh kasus apabila seseorang yang ditunjuk sebagai KetuaYayasan kemudian menggunakan/mengalihkan sebagian dana yayasan untukmendirikan suatau
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penggelapan
Register : 09-11-2016 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 20-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1584/Pid.B/2016/Pn.Jkt.Pst
Tanggal 30 Maret 2017 — BARIDJUSSALAM HADI, SE
194 — 55
  • membenarkan ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa telah pulamenghadirkan Saksi Ade Charge dan Ahli, yang telah memberikan keterangan dibawahsumpah, pada pokoknya sebagai berikut :(1).CHAIRUL HUDA (Ahli A De Charge Hukum Pidana);Bahwa, Ahli sebelumnya tidak mengenal maupun mempunyai hubungan secarakekeluargaan dengan Terdakwa;Bahwa, didalam contoh kasus apabila seseorang yang ditunjuk sebagai KetuaYayasan kemudian menggunakan/mengalihkan sebagian dana yayasan untukmendirikan suatau
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 03-07-2019 — Putus : 12-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN PALEMBANG Nomor 1071/Pid.B/2019/PN Plg
Tanggal 12 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Ursulla Dewi, SH, MH
Terdakwa:
1.EFTIYANI, SH BIN SANIP
2.ALEX BERZILI, S.Si Bin H. SAHRUL BERMAWI
3.SYAFARUDIN ADAM Bin ROZALI HAROM
4.ABDUL MALIK, S.HI, M.H Bin SYAFEI USMAN
5.Dr. YETTY OKTARINA, SP, M.Si Binti A. RACHMAN
303 — 50
  • dalam DPT namun tidakdapat melakukan pemungutan ulang maka menyebabkan berkurang hakpilinnya bagi Pasangan Calon mengakibatkan hilangnya hak pilih yangharusnya didapatkannya;Bahwa terkait hilangnya Hak Pilih atas DPT tersebut harus ada yangbertanggung jawab;Bahwa surat penyataan yang ditandatangani KPPSadalah tidak mewakilihak pilin masyarakat;Bahw terkait tidak dilaksanakanny tahapan itu adalah pelanggaran,karena setiap tahapan harus tetap diaksanakan;Bahwa untuk penolakan dilakukannya PSL dalam suatau
Pengadilan PA PANGKAL PINANG Perdata Agama
Register : 03-10-2017 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 09-10-2018
Putusan PA PANGKAL PINANG Nomor 0392/Pdt.G/2017/PA.Pkp
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
210 — 123
  • Sekali lagi perlu kamitegaskan kepada Para Tergugat dan Penasehat Hukumnya untukdipahami bersama bahwa perkara ini adalah perkawa Waris yang manaPara Penggugat, maupun Para Tergugat dan Obyek Gugatanmempunyai hubungan Koneksitas atas kedudukan mereka samasamasebagai ahli waris yang sah atas obyek gugatan tersebut, dimanakemudian terjadi Suatau hal yang memerlukan pembuktian atas suatukebenaran agar tercapainya rasa keadilan bersama, demikian yangditujukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini tujuan
Pengadilan PN BENGKULU
Register : 11-09-2017 — Putus : 29-01-2018 — Upload : 11-07-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor /Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 29 Januari 2018 —
218 — 137
  • VIKRI ABADI GROUP yang berdiriberdasarkan Akte Pendirian Perseroaan Terbatas dihadapan Idayanti, SHNotaris di Bengkulu Nomor : 89 tanggal 25 Juli 2007 yang bergerak antara laindalam bidang Pembangunan, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sampaidengan tanggal 13 Juni 2015 atau setidak tidaknya terjadi pada waktu laindalam kurun waktu tahun 2015 s.d 2016, bertempat di kantor Dinas PUProvinsi Bengkulu Jalan Prof Dr Hazairin Kota Bengkulu atau setidaktidaknyapada suatau tempat lain dalam daerah hukum
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-06-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 10 Nopember 2014 — IMAM SUNARSO, SE., MBA Bin SOEKARNO
164 — 162
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari suatau korporasi yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, dikaitkandengan kewenangan Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku pegawaiBUMN PT.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 10-10-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 1 Maret 2019 — Penuntut Umum:
TOHOM HASIHOLAN, S.H., M.H.
Terdakwa:
Drs. H. HERDIANSYAH,M.Si Bin DARHAMSYAH
97 — 26
  • Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, maka dapatdisimpulkan perbuatan Terdakwa menggunakan uang pengadaan bahanajar PSKGJ yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp174.978.439,(seratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribuempat ratus tiga puluh sembilan rupiah) tidak masuk dalam kualifikasisebagai perbuatan yang mengakibatkan bertambahnya kekayaan dalambentuk uang tunai terhadap diri sendiri atau orang lain atau suatau
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Mei 2016 — H. IDIT MUJIJAT TULKIN, SE., M.SI.
94 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hazairin, MM mendapatkan hargasebesar Rp 1.345.000,00 suatau harga yang sangat murah sementaraharga yang di order oleh PT. Mandala Dharma Krida adalah sebesar25.000.000,00 seperti lampiran halaman 7;g) Tidak diperhitungkan potongan pajak pph 22, serta biayabiaya bunga Bankasuransi dan biaya lainnya sesuai laporan Kantor Akuntan Publik terlampir;Dari uraian a sampai g memberikan gambaran yang nyata bahwa, tidak tepatperhitungan saksi Ir. MT. Hazairin, MM untuk dijadikan RUJUKANKERUGIAN NEGARA.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 09-03-2018 — Putus : 11-04-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/SPPU/2018/PTUN.JKT
Tanggal 11 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1433 — 997
  • KPU Kabupaten Probolinggo tidak bisa mengurangi,menghilangkan atau menambah keanggotaan suatau Partai Politikdalam SIPOL sebagaimana dalil Penggugat. (Bukti T.018);KABUPATEN BONDOWOSO;62.63.64.Tidak benar dalil Penggugat pada halaman 2022 angka 23 25Gugatan Penggugat.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-03-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 09-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 13/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 3 Juli 2013 — ZULHAIMI CH NASUTION
59 — 35
  • Pasaman Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi SumateraBarat pada Pengadilan Negeri Klas I A Padang yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskanmenjalankan suatau jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu , dengansengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, ataumembiarkan uang atau surat
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-12-2011 — Putus : 16-05-2012 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG
Tanggal 16 Mei 2012 — DR. ISMAIL, M.Ag
150 — 31
  • Karena DIPA adalah produk yang ditetapkan oleh pemerintahbersama DPR, maka penggunaan dana yang mata anggarannya sudah jelas, ada pagunya dandisertai dengan bukti kegiatan sebagaimana yang dilakukan oleh STAIN Bukit tinggi tidak dapatdisebut menguntungkan STAIN Bukittinggi sebagai suatau korporasi dalam arti sebagaimanadimaksud Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 31 tahun 1999;Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis tidak sependapat denganPenuntut Umum yang menyatakan unsur ini telah
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-07-2016 — Putus : 03-01-2017 — Upload : 12-02-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 3 Januari 2017 — ABANG FAIZAL Bin ABANG ARIFIN
168 — 58
  • dipisahkan dan dikelola diluar dari kekayaan fiskal dengan sistemtata kelola APBN walaupun termasuk dalam kekayaan negara yangdipisahkan tetapi kekayaan dan aset BUMN merupakan termasuk dalamKeuangan Negara;Bahwa yang dimaksud dengan kekayaan negara yang dipisahkan padasuatu BUMN bukan berarti kekayaan negara tersebut lepas dari negara,tetapi kekayaan negara yang dipisahkan pada suatu BUMN dikelola diluar dari APBN, tetapi secara pertanggungjawaban dalam pengelolaankekayaan negara yang dipisahkan pada suatau
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-10-2011 — Putus : 28-02-2012 — Upload : 17-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 87 /Pid.Sus /TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 28 Februari 2012 — RAHMAT SUPRIYATNA MARTONO Alias MARTONO Bin ( Alm) ADAM.
82 — 19
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari suatau korporasi yang mempergunakanmodal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganTerdakwa dalam jabatannya selaku selaku Staf Pembukuan Bagian PencatatPengeluaran PD. Pembangunan Kota Cirebon yang diangkat berdasarkan SuratKeputusan Direkturi Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon (Alm) J.SUSANTO Tahun 1985, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :1.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 04-02-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
ABDUL ROHMAN
212 — 63
  • : 300/Kep.115BKBP/2019 tanggal 04 Februari 2019tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 20192023bersamasama dengan Saksi USUP SOPIAN selaku Sekretaris ForumKewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bandung berdasarkan Surat KeputusanWalikota Bandung Nomor : 300/Kep.115BKBP/2019 tanggal 04 Februari 2019Tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Periode Tahun 20192023(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu bulan April 2018 sampaildengan bulan Januari 2020 atau setidaktidaknya pada suatau
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
YAYI DITA NIRMALA, SH
Terdakwa:
ARY FEBRIYANSAH, SE Bin SOFYAN ARYANA HIDAYAT
854 — 943
  • secara harfiah memperkaya artinya menjadikan bertambah kaya,sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (KamusUmum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwamemperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yangsudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut Undangundang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2ayat(1) itu ialah: memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatau