(fotokopi dari fotokopi);Surat Sekretaris Jenderal Komnas HAM kepadaPPK / Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Nomor112/KPA/XI/2016 tanggal 11 November 2016,Perihal Surat Instruksi Penyetoran ke 3.

SuratKeputusan Bupati Buol Nomor : 188.04/326.50/DPMDP3A/2019Tanggal 26 Desember 2019 Tentang Penetapan Pengangkatan KepalaDesa Bukal Kecamatan Bukal Periode 20192025 (T2), telah sesuaidengan UndangUndang Nomr 6 Tentang Desa, Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri Nomor112Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 TentangPerubahaan atas Peraturan Nomor112

Menolak Permohonan sita jaminan (Conservatoir beslag ) terhadap bangunankantor Tergugat II yang terletak di jalan D.R.Wahidin Sudirohusodo Nomor112 A. Kabupaten Gresik yang diajukan Para Penggugat ;4. MenghukumPenggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkaraini; Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan buktibuktiSurat berupa sebagai berikut :5. Berupa Akta Pendirian PT.

.; Pasal 1866Kitab UndangUndang Hukum Perdata; Pasal 1867 Kitab UndangUndangHukum Perdata; Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata; Pasal1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata; kaidah hukum putusanMahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3609 K/Pdt/1985 dan nomor112 K/ Pdt/1996; kaidah hukum dalam putusan M.A.R.I. yang kemudiandijadikan sebagai yurisprunesi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesianomor tanggal 15 Juli 2014 nomor 774 K/AG/2013 dan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia

(fotokopisesuai dengan fotokopi);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.(fotokopi Sesuai dengan fotokop)i);Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun2014 tentang Kepala Desa. (fotokopi sesuai denganfotokopi);Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah KabupatenPati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa.

sebenarnya, dalil mana telah secara tidak langsungmelibatlibatkan Tergugat Il Intervensi ;Bahwa faktafakta yang nyata (konkret) yang mendasari perubahan luas tanahObjek Pajak Bumi dan Bangunan milik Penggugat sudah sangat jelas, yaknikarena Penggugat telah menjual tanahnya seluas 23.917 m2 kepada TergugatIl Intervensi melalui Akta Jual Beli Nomor 91/2010 terhadap Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 12042, Akta Jual Beli Nomor 92/2010 terhadapSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12043 dan Akta Jual Beli Nomor112

.; Pasal 1866Kitab UndangUndang Hukum Perdata; Pasal 1867 Kitab UndangUndangHukum Perdata; Pasal 1868 Kitab UndangUndang Hukum Perdata; Pasal1888 Kitab UndangUndang Hukum Perdata; kaidah hukum putusanMahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3609 K/Pdt/1985 dan nomor112 K/ Pdt/1996; kaidah hukum dalam putusan M.A.R.L yang kemudiandijadikan sebagai yurisprunesi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesianomor tanggal 15 Juli 2014 nomor 774 K/AG/2013 dan Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia nomor

Bahwa dari hasil Pengumuman Daftar Pemilin Sementara (DPS) adabeberapa nama para pemilih yang tidak ada dalam Daftar Pemilih Tetap(DPT), padahal para pemilih yang terdaftar dalam DPS telah memenuhisyarat sebagai pemilin sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), ayat(2) huruf a, b,c, d, dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor112 Tahun 2014, Tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 14 ayat (1),ayat (2) huruf a, b, c, d, PERDA Nomor 4 Tahun 2015 TentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Nomor

pemindahanhak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan denganakta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuanperundangundangan yang berlaku,Dengan demikian sudah sepatutnya Pengadilan memerintahkanagar TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menghadirkan bukti AsliSertifikat a quo di persidangan untuk dilakukan pembanding denganFoto Copy yang pernah di tunjukan kepada PARA PENGGUGATdengan mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 3609 K/ Pdt/1985 dan Putusan Nomor112

Legalisir Surat Keputusan Kepala DinasPekerjaan Umum Kota Salatiga nomor : 602.105 / 135 / 2008 tanggal 10 April 2008tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom),Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan,nama kegiatan dan Sumber dana Kegiatan Kegiatan yang dikelola DPU Kota Salatiga TA.2008 beserta lampirannya; ~Halaman 113 dari 139 halaman Putusan No.60/PID.SUS/2012/PT.TPK.SMG.10)11)12)SALINAN/TURUNAN PUTUSAN RESMIUNTUK KEPENTINGAN DINASDokumen kontrak pengadaan Jasa Pemborongannomor : 602 .2/663/2008; Nomor112

karena itu, telah jelas jika Judex Facti in litis salah menerapkan ataumelanggar hukum yang berlaku sehingga salah dan keliru pula putusannya;Dus karenanya berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor112

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung, Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor112/PDT/2013/PT BIN. tanggal 11 Februari 2014 juncto PutusanPengadilan Negeri Tangerang Nomor 380/Pdt.G/2012/PN Tng. tanggal 26Juni

Hj.SUMARTUN, B.A, tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor112/PDT/2013/PT BIN. tanggal 11 Februari 2014 yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Tangerang Nomor 380/Pdt.G/2012/PN Tng. tanggal 26 Juni2013, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi dari Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.

dan Peraturanyang berlaku dimana Tergugat Ill mempunyai kapasitas danberwenang untuk mengecek langsung kepada KantorPertanahan/Badan Pertanahan Nasional, dan dengan demikianseharusnya Tergugat Ill menjelaskan kepada Penggugat bahwastatus tanah tempat berdirinya kios mal milik Penggugat adalah HGByang berdiri di atas HPL;38.Bahwa, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 21 1997 tentang:Pajak/BPHTB juncto Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor112

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejaktanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor112/Pid.B/2020/PN Gin, tanggal 4 Agustus 2020, tentang penunjukan MajelisHakim; Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar Nomor112/Pid.B/2020/PN Gin, tanggal 4 Agustus 2020, tentang penunjukanPanitera Pengganti; Penetapan Majelis Hakim

Tipikor Nomor 04/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg atas nama Terdakwa FRANSISKA RIANASARItanggal 4 Mei 2011;1 (satu) bendel berkas Perkara Nomor PDS04/0.3/Fd.1/10/2010 bulanOktober 2010 atas nama Tersangka FRANSISKA RIANASARI;1 (satu) bendel Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1905.K/Pid.Sus/2010 tanggal 12 Maret 2012;1 (satu) bendel salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri KaranganyarNomor 138/Pid.B/2010/PN.Kray tanggal 24 Februari 2011;1 (satu) bendel salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor112

Tipikor Nomor 04/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg atas nama Terdakwa FRANSISKA RIANASARI tanggal 4 Mei2011;1 (satu) bendel berkas Perkara Nomor PDS04/0.3/Fd.1/10/2010 bulan Oktober2010 atas nama Tersangka FRANSISKA RIANASARI;1 (satu) bendel Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1905.K/Pid.Sus/2010tanggal 12 Maret 2012;1 (satu) bendel Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor138/Pid.B/2010/PN.Kray tanggal 24 Februari 2011;1 (satu) bendel Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor112

Tony Iwan Haryono, M.M., dalampertimbangannya (hal. 81), Majelis Judex Juns MA RI berpendapatbahwa: Putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasitersebut harus dinyatakan ditolak;Bahwa dengan demikian, maka yang menjadi dasar pertimbangan dalamputusan perkara a quo adalah pertimbangan putusan banding Nomor112/Pid.Sus/2011/PT.Smg tertanggal 11 Mei 2011:Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti Pengadilan TinggiSemarang dalam

Tipikor Nomor 04/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg atas nama Terdakwa FRANSISKA RIANASARI tanggal4 Mei 2011;1 (satu) bendel berkas Perkara Nomor PDS04/0.3/Fd.1/10/2010 bulanOktober 2010 atas nama Tersangka FRANSISKA RIANASARI;1 (satu) bendel Petikan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1905.K/Pid.Sus/2010 tanggal 12 Maret 2012;1 (satu) bendel Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri KaranganyarNomor 138/Pid.B/2010/PN.Kray tanggal 24 Februari 2011;1 (satu) bendel Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor112

DIS/2009/PTUN.JKT, tentang PemeriksaaanPerkara dengan AcaraBiaSd..2 462 5 ase 8 snes sens see oe Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor : 112/PEN/2009/PTUN.JKTtanggal 16 Juli 2009 tentang Penunjukan SusunanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutuskanperkaraIND He 2 cee ee see Se Se Be Soe se ee ee Telah membaca Penetapan Ketua Majelis HakimPerkara Nomor. 112/PENHS/2009/PTUN.JKT, tanggal19 Oktober 2009 tentang Hari PemeriksaanPersiapan; Telah membaca Putusan Sela Nomor112

sebagai berikut:1)2)3)4)5)Bahwa permintaan penghitungan kerugian keuangan negara kepadaTergugat II dilakukan berdasarkan Surat Tergugat Ill Nomor B2212/F.2/Fd.2/12/2019 tanggal 30 Desember 2019 yang pada intinyameminta kepada BPK untuk melakukan penghitungan kerugiankeuangan negara atas perkara dugaan Tipikor dalam pengelolaankeuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya (Persero).Bahwa untuk menindaklanjuti permintaan penghitungan kerugiankeuangan negara tersebut, Tergugat berdasarkan Surat Nomor112

Surat yang dikeluarkan oleh Komisi PemilihanUmum Kabupaten Penajam Paser Utara, Nomor112/HK.06.1SD/6409/SekKab/VIII/2019, tanggal28 Agustus 2019 Perihal Mohon Petunjuk AtasSurat Pemanggilan Kejaksaan Negeri PenajamHalaman 63 dari 101 Putusan Pra Peradilan Nomor 3/Pid.Pra/2020/PN Pnj9. Bukti P910. Bukti P1011. Bukti P1112. Bukti P12Terkait Dana Hibah Pilkada PPU Tahun 2018,tanggal 28 Agustus 2019 (Sesuai dengan asli);d.

Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Medan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Pemilihan Masyarakat Desa Gunung Rante KecamatanTalawi Kabupaten Batu Bara dan Surat Keputusan Bupati Nomor112

NyakArief dalam Surat Ukur No. 927/1983, SHM No. 24 Tahun 1983 Nomor112/B/KHR&P/12/2017 tanggal 19 Desember 2017, selanjutnya diberitanda P19;20.Fotokopi Tanda Terima Surat/Dokumen Nomor 112/B/KHR&P/12/2017tanggal 18 Desember 2017 ditujukan kepada Kepala Kantor PertanahanKota Banda Aceh, selanjutnya diberi tanda P20;21.Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Undangan Nomor 114/B/KHR&P/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 ditujukan kepada Nasrullah, S.H.

fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat keberatan Bernadus Bait tanggal 24November 2016 (sesuai dengan aslinya);Fotokopi Surat Keterangan Masyarakat Pemilih dalamPemilihan Kepala Desa Tolnaku yang mengajukankeberatan kepada Bupati Tolnaku Tentang keselahanprosedur yang dilakukan dalam pemilihan, tanggal 06Maret 2017 (sesuai dengan aslinya) ;Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa (fotokopidari fotokopi);Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor112