Pasal 2 Ayat 2 Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo.Pasal 10 Ayat 2 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun2016 Tentang Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Blora Nomor

SutomoHalaman 19 dari 89 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PN BywNO.7476, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBanyuwangi pada tanggal 15 Maret 2018 dalam Register Nomor83/Pdt.G

OroHalaman 18 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Padt.G/2016/PN.MLGoro Dowo atas nama Departemen Pekerjaan Umum dan TenagaListrik tanggal 10 April 1972 yang tidak pernah dicabutkeberlakuannya oleh instansi yang berwenang, serta tidak terdapatkeadaan hukum yang menyatakan bahwa Penggugat merupakanpemilik yang sah atas objek perkara sehingga penguasaanTergugat atas objek perkara sah secara hukum.4)Bahwa amar putusan Pengadilan TUN Surabaya Nomor83/G/2014/PTUN.Sby tanggal 15 September 2014 jo

rupiah), faktanya yang dibelanjakan sebesar Rp.11.700.0000,00(sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);Keterangan Saksi Adithia F Rumakat dan Terdakwa dipersidangan yangmembenarkan terdapat bukti nota/dan atau kuitansi yang pembayarannyatidak benar (Mark Up) terhadap penyertaan modal yang tidak terlaksanasebesar Rp.49.003.500,00 (empat puluhsembilan juta tiga ribu lima ratusrupiah), yang telah disita oleh Penuntut Umum sebagaimana PenetapanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor83

2016;11.Asli 1 (Satu) bundel bukti pembayaran Pajak TA 2017;12.Asli 1 (Satu) bundel bukti kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa TA2015;13.Asli 1 (Satu) buah buku kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa TA2016;14.Asli 1 (Satu) buah buku kwitansi pertanggungjawaban Alokasi DanaDesa TA 2016;15.Asli 2 (dua) buah buku kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa danAlokasi Dana Desa TA 2017;Halaman 185 dari 197 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor83

Nomor 234 PK/Pdt/201710.11.oleh Tergugat Ill termasuk dalam bidang tanah yang terkena pembebasanproyek Banjir Kanal Timur yang berdasarkan data inventaris Tergugat Illmasuk dalam bidang inventarisir Nomor 65 sesuai Peta Situasi Nomor83/1993 tanggal 19 Maret 1993 (Bukti P 15a);Bahwa berdasarkan hasil pengecekan buku Leter C pada Kelurahan PuloGebang, Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan Kantor Walikota JakartaTimur dan telah dilakukan pengukuran oleh Tergugat III/Tim 9 pada bulanMaret 2005 yang kemudian

MADANI.5 (lima) lembar Surat Petikan Keputusan Bupati Kolaka Timur Nomor83 Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon Ill Lingkup DinasKesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur tanggal 24Juni 2014 an. Sdr.

Kemudian hasil pertemuan diDirjen Pajak dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian KeuanganHal 77 dari 188 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2020/PN MdnRI adalah sama bahwa biaya pemungutan PBB sektor Perkebunan bisadijadikan insentif dan diserahkan kepada Kepala Daerah untukmengaturnya (Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya PemungutanPBB).Bahwa sepulang dari Jakarta saksi Drs.

enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).Bahwa pemungutan PBB sektor perkebunan tidak sesuai denganketentuan dan perundangundangan yang berlaku yaitu pasal 3 ayat (1)UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (1) danHal 85 dari 188 Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2020/PN MdnSePasal 5 pada Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Derah danRestribusi Daerah, Pasal 1 pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83

rupiah), faktanya yang dibelanjakan sebesar Rp.11.700.0000,00(sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah);Keterangan Saksi Adithia F Rumakat dan Terdakwa dipersidangan yangmembenarkan terdapat bukti nota/dan atau kuitansi yang pembayarannyatidak benar (Mark Up) terhadap penyertaan modal yang tidak terlaksanasebesar Rp.49.003.500,00 (empat puluhsembilan juta tiga ribu lima ratusrupiah), yang telah disita oleh Penuntut Umum sebagaimana PenetapanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor83

2016;11.Asli 1 (Satu) bundel bukti pembayaran Pajak TA 2017;12.Asli 1 (Satu) bundel bukti kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa TA2015;13.Asli 1 (Satu) buah buku kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa TA2016;14.Asli 1 (Satu) buah buku kwitansi pertanggungjawaban Alokasi DanaDesa TA 2016;15.Asli 2 (dua) buah buku kwitansi pertanggungjawaban Dana Desa danAlokasi Dana Desa TA 2017;Halaman 185 dari 197 halaman Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.Bahwa telah dilakukan penyitaan sebagaimana Penetapan Nomor83

Bahwa kerugian materiil Para PENGGUGAT REKONPENSI/ ParaTERGUGAT KONPENSI karena in casu) Para TERGUGATREKONPENSI Para PENGGUGAT KONPENSI telah membatalkanJual Beli yang telah dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor83/2014 yang dibuat oleh BUDI SANTOSO, SH, Notaris danPejabat Pembuat Akta Tanah di Wonosobo (TURUT TERGUGAT halaman 20 dari 89 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Wsb.Dalam Konpensi) sebesar Rp.4.000.000.000,.(empat milyar rupiah);b.

Putusan No. 34/G/2017/PTUN.JPR16.Bahwa sesuai dengan faktafakta diatas, menurut Penggugat, bahwatindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor83/Kpts/KPUKab Jpr/030.434090/2017, tanggal 26 Oktober 2017tanpa terlebih dahulu melaksanakan Rekomendasi Bawaslu RI a quotelah bertentangan dengan Pasal 87A ayat 3 dan Pasal 88 huruf ePKPU No. 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang PencalonanPemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

., berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 18 Mei 2020 yang telah di daftarkan padakepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo padatanggal 20 Mei 2020 dengan Register Nomor83/SK.PDT/V/2020/PN.LBJ. selanjutnya disebut sebagaiTurut Tergugat;Halaman 2 dari 85 Putusan Nomor 14/Pat.G/2020/PN LbjPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENT ANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan

OroHalaman 18 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 171/Padt.G/2016/PN.MLGoro Dowo atas nama Departemen Pekerjaan Umum dan TenagaListrik tanggal 10 April 1972 yang tidak pernah dicabutkeberlakuannya oleh instansi yang berwenang, serta tidak terdapatkeadaan hukum yang menyatakan bahwa Penggugat merupakanpemilik yang sah atas objek perkara sehingga penguasaanTergugat atas objek perkara sah secara hukum.4)Bahwa amar putusan Pengadilan TUN Surabaya Nomor83/G/2014/PTUN.Sby tanggal 15 September 2014 jo

., Nomor:0406343 anggota Asosiasi Profesi IAKI Nomor: B/00654/TIAKI/2012 yangdilampirkan Penggugat dan sesuai isi penjelasan LPJK Provinsi Jawa Barat,dinyatakan tidak dihapus sehingga tidak berlaku lagi;Bahwa LPJK Provisi Jawa Barat kepada Tergugat sebagaimana surat nomor83/LPJK10/XII/2017, tanggal 22 Desember 2017, perihal Klarifikasi SKA, telahmenyampaikan pada pokoknya kebenaran SKA Ahli Sumber Daya Air atasnama Iwan Kristiawan, ST., pada tanggal 30 November 2017 mengajukanperpanjangan sekaligus

., Ph.D. saat ini merupakan Menteri Keuangan dariKabinet Kerja JokowiJK periode 20142019 berdasarkandengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor83/P/2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri NegaraKabinet Kerja Periode Tahun 20142019;E. Bahwa Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro,S.E., M.U.P., Ph.D seharunya berstatus Tugas di Instansi Laindikarenakan sama halnya dengan Sri Mulyani Indrawati, S.E.

Fotokopi salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor83/Pdt.Plw/2009/PN.TK, diberi tanda T.13;14. Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:11/PENDIS/2013/PTUNBL, diberi tanda T.14;15. Fotokoipi Berita Acara Pengosongan Nomor:(0)1/Deleg/Eks/2009/PN .KLD/13/Eks/2009/PN.TK tanggal 16 September, diberitanda T. 15;16.

Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar olehKepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusankepala Desa;Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian PerangkatDesa:Pasal 5(1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasidengan camat ;(2) Perangkat Desa berhenti karena :a. Meninggal dunia ;b. Permintaan sendiri ; danc.

SutomoHalaman 19 dari 89 Putusan Nomor 83/Pdt.G/2018/PN BywNO.7476, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT.Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBanyuwangi pada tanggal 15 Maret 2018 dalam Register Nomor83/Pdt.G

, diperoleh dari IR.BUDI RAHARDJO(Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor83/Cinangka.(10) Kavling Nomor : 86, Seluas 500 M?, diperoleh dari SAMAN (TurutTergugat ), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor31/Cinangka, tanggal 29 Juni 1977.(11) Kavling Nomor : 99 dan 107, Seluas 1000 M?, diperoleh dari NY.AMINATUN (Turut Tergugat ), berdasarkan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 24/Cinangka.(12) Kavling Nomor : 108, Seluas 500 M?

Pdf), Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 14/Kedaung (vide bukti Pdg), Sertipikat Hak Milik Nomor913/Cinangka (vide bukti P10 dh), Sertipikat Hak Milik Nomor 912/Cinangka(vide bukti P10 dn); dan sertipikat tanah dimaksud memang sudah berakhirHak Atas Tanahnya yaitu terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor3/Cinangka telah berakhir tanggal 2761997 (vide bukti P6G=P10cv),Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Cinangka telah berakhir tanggal 2761997 (vide bukti P6j=P10cx), Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor83

, diperoleh dari IR.BUDI RAHARDJO(Turut Tergugat ), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor83/Cinangka.Berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan SwastaNomor : 40136/XII/2004.Tanggal : 14 Desember 2004, yang dibuatdihadapan Camat Sawangan yang bertindak sebagai PPAT Smentara.80. Kavling Nomor : 86, Seluas 500 M?

, diperoleh dari IR;BUDI RAHARDJO(Turut Tergugat I), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor83/Cinangka.Kavling Nomor : 86, Seluas 500 M?, diperoleh dari SAMAN (TurutTergugat ), berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor31/Cinangka, tanggal 29 Juni 1977.Kavling Nomor : 99 dan 107, Seluas 1000 M?, diperoleh dari NY.AMINATUN (Turut Tergugat 1), berdasarkan Sertipikat Hak GunaBangunan Nomor 24/Cinangka.Kavling Nomor : 108, Seluas 500 M?

Kemudian hasil pertemuan diDirjen Pajak dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian KeuanganRI adalah sama bahwa biaya pemungutan PBB sektor Perkebunan bisadijadikan insentif dan diserahkan kepada Kepala Daerah untukmengaturnya (Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya PemungutanPBB).Bahwa sepulang dari Jakarta saksi Drs.

dua milyar seratus delapan puluh enam juta empatratus enam puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah).Bahwa pemungutan PBB sektor perkebunan tidak sesuai denganketentuan dan perundangundangan yang berlaku yaitu pasal 3 ayat (1)UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat (1) danPasal 5 pada Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 2010 tentang Tata CaraPemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Derah danRestribusi Daerah, Pasal 1 pada Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor83

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor83 tanggal 5 Januari 2001 antara Tuan Fadly Alqadrie,mewakili untuk dan atas nama Tuan Rico Alpano kepadaTuan Prof. Dr. Laurence Adolf Manullang yang dibuat olehdan di hadapan Muljono Josohardjono, SH, Notaris/PPAT diPangkalpinang dengan luas kurang lebih 20.000 m? (DuaPuluh Ribu Meter Persegi).