Ditemukan 275 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-05-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus/2013/P.Tpkor YK Tanggal 24 September 2013 — MUJIMAN
64 — 18
64 — 18
Unsur SETIAP ORANG.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang berdasarkanketentuan pasal 1 angka 3 UndangUndang No. 31 Tahun 19999 sebagaimana yangtelah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan dan/atau termasukkoorporasi, Pengertian Setiap Orang menunjuk pada orang perorangan dan/atau termasuk koorporasi;Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh PenuntutUmum sebagai dasar menghadapkan
Register : 17-04-2013 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 17-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.Yk. Tanggal 28 Agustus 2013 — PAINO BIN KARTO WIYONO
73 — 14
73 — 14
Unsur SETIAP ORANG.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang berdasarkanketentuan pasal 1 angka 3 UndangUndang No. 31 Tahun 19999 sebagaimana yangtelah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan dan/atau termasukkoorporasi, Pengertian Setiap Orang menunjuk pada orang perorangan dan/atau termasuk koorporasi;Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh PenuntutUmum sebagai dasar menghadapkan
Putus : 20-07-2010 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 K/Pid.Sus/2010 Tanggal 20 Juli 2010 — Drs. H. RUSKIN HAR, MBA.
124 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
puluh delapanrupiah) sesuai Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau No.S288/PW.04/5/2007 tanggal 13 September 2007 perihalLaporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atausekitar jumlah tersebut ;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undang Undang No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang No.31 Tahun 19999
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 71/PID.B/2011/PN.MRK Tanggal 7 Desember 2011 — SUPARNO, SH, M HUM
124 — 42
124 — 42
Kejaksaan Negeri Cilacap Jawa Tengah ;Tahun 2004 s/d tahun 2007 Kepala Kejaksaan Negeri Merauke ;Bulan Juni 2007 s/d ASpril 2010 Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo JawaTengah ;Bulan April 2010 Jaksa Fungsional Kejaksaan Agung RI ;Bahwa saksi diangkat sebagai Kajari adalah berdasarkan Surat Keputusan JaksaAgung;Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke sejak tahun2004/2007 adalah sebagaimana yang telah diatur berdasarkan pasal 654 SuratKeputusan Jaksa Agung RI Nomor : 115/J.A/10/19999
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg Tanggal 26 Nopember 2014 — BAGUSHARTOWIYONO, ST. Bin SUWANDI
NITIHARTONO
90 — 54
90 — 54
Bangunan Sadap (BPg.9) HM. 76+ 55Galian Tanah Biasa1 leedeteat aesb m314.062,50 77,36 682 1.087.875,00 95.906,25 0,01%2 Urugan Tanah kembali v3 7.811,25 2,55 051 19.91869 ~*(3.983,74 lo,00%3 Pemadatan Tanah M3 16.875,00 1255 051 43.031.25 8,606.25 o,00%4 Pasangan batu kali fis 1316.920,00 32.66 6,20 19999:607.2 o64 o04.00. I0,16%camp. 1:4 05 Siaran 1:2 m222.893,50 30,49 925 e98.022,82 211.764,88 0,02%6 Plesteran 1:3+Acian M237.556,66 110,30 259 38683360 97.271,75 0,01%Iv. PEK.
Register : 06-08-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 26-12-2018
Putusan PN PADANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
PITRIA ERWINA, SH
Terdakwa:
HENDRA SATRIAWAN,SE,MM.
137 — 94
PITRIA ERWINA, SH
Terdakwa:
HENDRA SATRIAWAN,SE,MM.
137 — 94
sebagaikepatuhan terhadap atasan yang telah menekan Terdakwa dengan ancaman ,oleh karena itu mohon Majelis Hakim dapat menerapkan pasal 51 ayat (1 )KUHP,menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada niat dengan sengaja untukmelakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya untuktidak menjerat Terdakwa dengan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1 ) hurufadan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31tahun 19999
Register : 24-05-2012 — Putus : 07-12-2011 — Upload : 23-05-2012
Putusan PN MERAUKE Nomor 70/PID.B/2011/2011 Tanggal 7 Desember 2011 — EDY SUTIONO
152 — 72
152 — 72
Negeri Cilacap Jawa Tengah ;Tahun 2004 s/d tahun 2007 Kepala Kejaksaan Negeri Merauke ;Bulan Juni 2007 s/d ASpril 2010 Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo JawaTengah ;Bulan April 2010 Jaksa Fungsional Kejaksaan Agung RI ;Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kajari adalah berdasarkan Surat KeputusanJaksa Agung;Bahwa tugas pokok terdakwa sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Merauke sejaktahun 2004/2007 adalah sebagaimana yang telah diatur berdasarkan pasal 654Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : 115/J.A/10/19999
Register : 17-03-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl Tanggal 9 Juni 2015 — RADIANTO RAMINIS BIN RAMINIS
109 — 68
109 — 68
padajabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah Serangkaiankekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelakutindak pidan korupsi untuk mengmbil tindakan yang diperlukan agar tugas ataupekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3UndangUndang NO 31 tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tersebut diatas, maka dapat ditegaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalamPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 19999
Register : 02-07-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby Tanggal 19 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
220 — 111
PRIYA AGUNG JATMIKO, SH., MH
Terdakwa:
Drs.SYAMSUL HADI, Ak. CA
220 — 111
TA. 2011 yang diduga dilakukan oleh tersangkaHeru Sulaksono selaku Kepala Cabang PT Nindya Karya Cabang SumateraUtara dan NAD merangkap Kuasa NINDYA SEJATI CO (kerjasama antara PTNindya Karya dan PT Tuah Sejati) dan kawankawan sebagaimana dimaksuddalam ketentuan UU Tipikor, promair: Pasal 2 ayat (1), subsidair: Pasal 3 UUNomor 31 Tahun 19999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) keHalaman 317 Putusan Nomor : 72/Pid.SusTPK/2019/PN. Sby.1 KUH Pidana jo Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.
Register : 13-11-2013 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 30/Pid. Sus/2013/P.Tpkor.Yk Tanggal 27 Maret 2014 — Ir. Mulyadi Hadikusumo
69 — 28
69 — 28
Pasal18 UndangUndang No. 31 Tahun 19999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiHal 279 dari 357 Hal. Pts. Nomor : 30/Pid.Sus/2013/P.Tpikorsebagaimana dirubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, yang unsurunsurnya sebagai berikut :1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;4.
Register : 17-03-0205 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 26/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl Tanggal 9 Juni 2015 — HOSEN SYAM , SP BIN SYAHRUL KIAM
87 — 26
87 — 26
ataukedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah Serangkaian kekuasaan atau hak yangmelekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidan korupsi untuk mengmbiltindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.besaees Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3 UndangUndang NO 31 tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut diatas, makadapat ditegaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 19999
Register : 03-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2015/PN Pgp Tanggal 16 Maret 2016 — IRWANSYAH, SE Bin A. KARIM
101 — 7
101 — 7
Flow Anemometer L- 37932 1 unit 4 input Thermometer Datalogger L- 38033 2 unit Leakage Clamp TRMS Meter with Power Function L- 38134 2 unit EMF TesterElectroMagnetic Field Tester L- 38235 2 unit Digital Tachometer Contact/Non Contact L- 38336 1 unit 1370 NDIR CO2 METER L- 38437 2 unit Solar Power Meter L- 38538 1 unit Sound Analyzer Real Time 1/1 & 1/3 Octave band Analysis L- 38639 2 unit DC Power Supply L- 38740 2 unit 50000 Counts Dual Display digital Mutimeter L- 38841 2 unit 4 1/2 (19999
Register : 17-03-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 25/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl Tanggal 9 Juni 2015 —
71 — 19
71 — 19
padajabatan atau kedudukan dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah Serangkaiankekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakpidan korupsi untuk mengmbil tindakan yang diperlukan agar tugas ataupekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembahasan rumusan Pasal 3UndangUndang NO 31 tahun 1999 jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tersebut diatas, maka dapat ditegaskan Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 3UndangUndang Nomor 31 Tahun 19999
Putus : 14-12-2015 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1699 K/Pdt/2015 Tanggal 14 Desember 2015 — THE SUMITOMO TRUST AND BANKING CO. LTD. SINGAPORE BRANCH VS PT. INDO LAMPUNG PERKASA, dkk.
339 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
339 — 242 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perjanjian dan/atau KeteranganSertifikat Yang DituntutBatal Dalam Perkara a quo374,093,888) tertanggal 23 Perkara Terdahulu di PN KotabumiFebruari 19999. Corporate Guarantee and Sudah pernah dituntutIndemnity tertanggal 3pembatalannya dalam PerkaraOktober 1996 Terdahulu di PN dan PerkaraTerdahulu di PN Kotabumi10. Restructuring Agreement Sudah pernah dituntuttertanggal 29 Agustus 2001 pembatalannya dalam PerkaraTerdahulu di PN Gunung Sugih danPerkara Terdahulu di PN Kotabumi11.
Register : 23-12-2013 — Putus : 24-04-2014 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 145/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg Tanggal 24 April 2014 — DR. H. EDI SISWADI, M.Si
198 — 87
198 — 87
.50.000.000 (lima puluh juta rupiah)dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjaraselama I (satu) bulan karena para terdakwa tersebut terbukti secara syah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama danberlanjut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Jo pasal 18 UndangUndangNo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang No.31 Tahun 19999