Ditemukan 2855 data
88 — 10
berikut :
- Sebesar Rp260.000.000,- dipinjamkan kepada Samsul Lutfi dengan jaminan tanah dan
- Sebesar Rp800.000.000,- dipinjamkan kepada Yuspi
- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima atas objek berupa Sebuah Mobil Honda HR-V RU1 1.5 E Plus CVT CKD, Jenis Kendaraan MP/Minibus, Merek Honda, Tahun Pembuatan 2019, Warna Putih Orchid, Nomor Polisi DR 1759 DI atas nama Rabiatul Adawiyah;
DALAM KOVENSI
224 — 100
menyatakan tidak ada perubahan padagugatannya; Menimbang, bahwa untuk membantah dalildalil gugatan Para Penggugattersebut TergugatI, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, danTergugat VIII memberikan jawaban sebagai berikut : Bahwa sebelum PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSImenyampaikan dan mengajukan Jawaban dalam Konvensi serta Gugatan Rekonvensi,perkenankan PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSImenyampaikan halhal sebagai berikut: GUGATAN PENGGUGAT KOVENSI
1.Hj. Siti Ratna Robiah
2.Hj. Herdiana
3.Herlinda
4.Herfina
5.Fathona
Tergugat:
1.Hendrik Halim
2.Tirta Juwana Darmaji alias Alex Tirta
3.Soenarjono
4.Sutanto Tan
5.Zainal Mazam
6.Afen Siswoyo
7.Saminah Salim
8.Kepala Kelurahan Sunter Jaya
9.Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara
623 — 2355
Bahwa berdasarkan segala fakta yang diuraikan diatas maka, tergugat IVdalam kovensi memohon agar Majelis Hakim berkenan menyatakanmenolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakangugata penggugat tidak dapat diterima.DALAM REKONPENSI.Halaman 84 Putusan Perdata nomor : 209/Pdt.G/2017/PN. Jkt.
506 — 417
Namun dalam hal ini, Tergugat Kovensi bersedia melepaskan haknyaterhadap Jam Tangan Rolex untuk kemudian mencantumkannya kedalam Tabel Harta Bersama;Tentang Sita Marital (Marital Beslag)Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Sita Marital Sudah Tidak BerakuSejak Berlakunya UndangUndang Perkawinan dan Peraturan PemerintahPelaksana UndangUndang Perkawinan;71.
114 — 67
Penggugat yang kabur karena ParaPenggugat tidak menegaskan tentang pembedaan Harta Bawaandan Harat Gono gini dalam perkara ini, bahkan kembali menjawabhal yang menyimpang dari substansi eksepsi kami ini, atau bahkansama sekali tidak menjawab substansi kami dalam eksepsi ini.sehingga sekali lagi kami menegaskan bahwa menyimpang, atau tidakmenyinggung substansi keberatan eksepsi kami, menurut hukum samadengan mengakui kebenarannya;Bahwa sebagaimana pemaparan kami sebelumnya dalam jawabanKami Tergugat Kovensi
64 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Eddysoetanto (Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi) sebagai Avalist.Oleh karena itu setelah Sdr. Moch. Eddy Soetanto (TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi) melunasi hutangnya kepadaPerusahaan Pengelola Aset, maka hak penguasaan atas 162 sertifikatsecara subrograsi beralih kepada Sdr. Moch. Eddy soetanto(Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi);Sebagai catatan tambahan, tentang pernyataan Sdri.
108 — 97
bagi terdakwadan selaras dengan unsur Pasal yang didakwakan selain UU No. 7 Tahun 1997 tentangpengesahan United Nations Convention agains Illicit Traffic in Narcotic Drugs andPsychotropic Substances (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang PemberantasanPeredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika) 1998 (lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 367) jis Pasal 5 ayat (1) jis Pasal 20 UUD 1945 jis UU No. 8 Tahun 1976tentang pengesahan Kovensi
257 — 85
,Panitera Pengganti dan dihadiri olen Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para TergugatRekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi/Turut Tergugat Rekonvensi, Kuasa Turut Tergugat Konvensi/TurutTergugat Rekonvensi, Turut Tergugat Il Konvensi/ Turut Tergugat Il Rekonvensi/Turut Tergugat Il Rekonvensi, Turut Tergugat Ill Kovensi/ Turut Tergugat lllRekonvensi/Turut Tergugat Ill Rekonvensi dan Kuasa Turut Tergugat IV Konvensi/Turut Tergugat IV Rekonvensi/ Turut Tergugat
149 — 571
bagi terdakwadan selaras dengan unsur Pasal yang didakwakan selain UU No. 7 Tahun 1997 tentang238pengesahan United Nations Convention agains Illicit Traffic in Narcotic Drugs andPsychotropic Substances (Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang PemberantasanPeredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika) 1998 (lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 367) jis Pasal 5 ayat (1) jis Pasal 20 UUD 1945 jis UU No. 8 Tahun 1976tentang pengesahan Kovensi
132 — 45
Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harusdiberikan oleh Tergugat Kovensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.9.000.000, (delapan jutarupiah) per bulan hingga anak tersebut dewasaatau mandiri sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105huruf (c) yang menyebutkan biaya pemeliharaan ditanggung olehayahnya.SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.B. DUPLIK TERGUGATDALAM KONVENSI1.
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
135 — 81
195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 125 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 125 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 125 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 125 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 125 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 125 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 125 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 125 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dps Dalam Eksepsi; Dalam Gugatan Kovensi
objek tanahtanah sengketa adalah sama dan juga dalam hubunganhukum yang sama maka berlakukah azas Ne Bis In Idem atau ResJudicata dan hubungan hukum dan kedudukan hukum dari Para TergugatRekonvensi / Para Penggugat Konvensi tidak ada kaitannya secara hukumdan atau tidak mempunyai kepentingan / dasar hukum (Juditio LegalStandi) terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi, sehinggaseharusnya oleh Majelis Hakim wajib menyatakan Gugatan Perkara dariPihak Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Kovensi
233 — 92
MASRANI BinMARHUSIN berupa tanah dan rumah adalah tidak benar, tanah dan rumahtersebut adalah milik dari anak lakilaki yang bernama ANAK;Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak benar menguasai 1(satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash DA 8329 TAF tahun 2013, 1 unit Sepeda motor Suzuki Smash DA 8329 TAF tahun 2013 adalah milik orangtuaHalaman 58 dari 258 halaman, Putusan Gugat Waris Nomor 308/Pdt.G/2020/PA MtpTergugat Rekonvensi/Penggugat Kovensi yang diperoleh dari pemberianalmarhum H.
145 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
137 b UndangUndang No.35 Tahun 2009 tentangNarkotika, jis UU No. 7 Tahun 1997 tentang pengesahan United NationsConvention agains Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances(Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Pemberantasan PeredaranGelap Narkotika dan Psikotropika) 1998 (lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 367) jis Pasal 5 ayat (1) jis Pasal 20 UUD 1945 jis UndangUndang No. 8Tahun 1976 tentang pengesahan Kovensi
318 — 46
Hakimberpendapat azas Lex spesialis derogat legi generali tidak berlaku dan ketentuan KUHPlah yang berlaku ;Menimbang, bahwa diakui oleh dunia internasional bagi negara yang berdaulatdiberikan kewenangan untuk memberlakukan hukum nasionalnya, sesuai pasal 2 KUHPmenyebutkan : ketentuan pidana dalam Undangundang Indonesia berlaku bagi setiaporang yang melakukan tindak pidana diwilayah Indonesia ;Menimbang, bahwa dasar hukum Investigasi (investigation legal ground) dalamhukum internasional adalah pasal 26 Kovensi
54 — 27
Certificate Of Nationality tanggal 20 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Capt.Bobby R Mamahit (fotocopy) ; -------------------------180. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang (Cargo Ship Safety Radio Certificate) nomor PK.651/01/20/AD.PKU-2010 tanggal 18 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh Zamzami, SH selaku Administrator Pelabuhan (Fotocopy) ; --------------------------------------------------------------------181. 3 (tiga) lembar Lampiran Perlengkapan Untuk Memenuhi Kovensi