Ditemukan 2877 data
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
491 — 545
sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 5 Tahun 1960;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut terbukti bahwa Para Penggugat kelirumemaknai Izin Pemakaian Tanah sebagai Hak atas Tanah namun hanyapemakaian kekayaan aset Turut Tergugat sebagaimana diatur dalam Undangundang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi;Bahwa Tergugat II Intervensi menolak Dalin Para Penggugat pada romawi IVangka 10 sampai dengan angka 15 karena dalih warisan yang disampaikanPara Penggugat tidak ada kaitannya dengan obyek
sengketa.
Tanah di JalanIkan Dorang No. 3 Surabaya adalah aset Tergugat II Intervensi, dan ParaPenggugat hanya pemegang Izin Pemakaian Tanah aset Tergugat II Intervensi;Bahwa Tergugat II Intervensi menolak Dalih Para Penggugat pada Romawi Vangka 9 sampai dengan angka 17 yang menyatakan bahwa Prosedurpenerbitan HPL atas bidang tanah aset a quo pada Pemegang Hak, yangnamanya tercatat pada Obyek Sengketa in litis, adalah bertentangan denganketentuan Peraturan Menteri Agraria Nomor: 9 Tahun 1965.
66 — 24
Bahkan dalil gugatanPenggugat sesungguhnya sangatlah kabur, dan jika dihubungkan antara dalilgugatan dengan petitum gugatan tidaklah berkesesuaian, dalam dalil gugatanPenggugat berusaha untuk menjelaskan mengenai perouatan melawan hukumyang dilakukan oleh Para Tergugat, namun dalam petitumnya Penggugatmeminta ditetapbkannya sebagai salah satu ahli waris yang sah, menyatakanDjamiah binti Bango Dhande sebagai pemilik yang sah tanah obyek sengketa,tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat, padahal
66 — 4
Putusan No.1093/Pdt.G/2017/PA.Gs.10.11.12.Sebelah selatan : jalan;Sebelah barat : Salim.Bahwa semua obyek sengketa (tanah) tersebut di atas saat ini dikuasai olehTergugat;Bahwa selain meninggalkan harta warisan tersebut diatas, Almarhum H.Nuriyanto bin H.
111 — 44
denganTongkonan Tombang Kalua tidak ada hubungan: bahwa, Ne Sesa asalnya dari Dasa, sedangkan Ne Dasaberasal dari Tongkonan Tomanarang; bahwa, Tongkonan Tomanarang terletak di sebelah barat obyeksengketa, tapi jauh dari obyek sengketa dan nama kampungnyaadalah To Manarang yang masih masuk wilayah Buntu; bahwa, obyek sengketa tidak termasuk Tongkonan Tomanarang.Tongkonan Tomanarang itu terletak di Rungkun; bahwa, obyek sengketa bukan tanah yang dilili / dibuka olehbahwa, sebelum Ne Sesa meminta obyek
sengketa, tanah ituadalah tanahnya Ne Karapi,, tapi tanah itu masih kosong; bahwa, Saksi tahu tentang halhal tersebut karena orangtua Saksimasih berkeluarga dengan Polina Pangalinan; bahwa, Saksi juga termasuk yang berhak atas obyek sengketa; Pengadilan Negeri Makale Putusan No. 01/Pdt.G/2013/PN.
121 — 16
tahun 2018, semua tanah obyek sengketa persil milikWagiyem masih atas nama Wagiyem, (belum ada pencoretan)sebagaimana Bukti P 19 : Surat Kutipan Daftar Buku C DesaWidoro, Kecamatan Karangsambung, atas Nama Wagiyem, Nomor713 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Widoro tertanggal 07Juni 2018, Dengan demikian Persil yang berpindah dari Wagiyem keSaeran adalah dibuat setelah adanya gugatan Para Penggugatdiajukan, Padahal Para Penggugat juga tidak pernah ada transaksijual beli dengan Saeran mengenai obyek
sengketa tanah PersilNomor : 43 Klas S.1, Luas + 930 M2, Persil Nomor : 40 Klas S.III.
Terbanding/Penggugat : Mayor .Purn, drg. SWANLY HARTONO
Terbanding/Turut Tergugat I : TETTY YOESMIATHIE
Terbanding/Turut Tergugat II : SUKO HANDOYO
Terbanding/Turut Tergugat III : FAUZI RAHARJO, S.H
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kab. Magelang
Turut Terbanding/Tergugat II : NUNUK SETIAWATI alias GIAM GIOK ING
97 — 72
MARJANI SETIAWATI (d/h GIAM SWIEING)/orang tua Penggugat dalam peristiwa kerjasama (kongsi) tidakmempunyai hubungan dan kepentingan hukum atas peralinan hak atastanah obyek sengketa tanah yang melibatkan Tergugat , TurutTergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat Ill.
113 — 75
EddyBDGKrajenbrink Bin Siegfried Arnold Cornelio Krajenbrinkselaku. kuasa Ahli Waris JOHAN ADOLFKRAJENBRINK, berdasarkan Penetapan PengadilanAgama Garut Nomor 118/Pdt.P/2010/PA.Grt, tanggal8 Desember 2010, yang juga mengklaim sebagaipemilik tanah obyek sengketa (Tanah PerkebunanTegal Waroe Landen di Kabupaten Karawang); Bahwa Pasal 3 UndangUndang Nomor tahun 1958,tentang Penghapusan Tanah Partikelir menyatakanSejak mulai berlakunya Undangundang ini (tanggal13 Januari 1958), demi kepentingan umum,
Anggota Kopasgat adalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima)sertipikat; 11 Bahwa terhadap obyek sengketa tanah ex.
251 — 85
seluas 14.940 m2, dengan kewajiban Pemkot membangunrumah dinas PT KAI dimana pembangunan rumah dinas tersebut sudahselesai dan sudah diserahkan ke PT KAI ;Bahwa tanah tukar guling yang luasnya 14.940 m2 tidak dikuasai PT KAIdimana tanah tersebut dikaplingkapling oleh penduduk ;Bahwa tanah pengganti belum dimasukkan ke asset PT KAI karena PTKAI tidak menguasai ;Bahwa Saksi tahu tapi tidak detail tanah yang 3.060 m2 pernahdisengketakan dalam perkara Tata Usaha Negara ;Bahwa setahu Saksi batasbatas obyek
sengketa tanah seluas 3.060 m2yaitu : Utara : komplek tanah yang seluas +14.940 m?
151 — 90
TITA alias P.ITA.Menimbang, bahwa tentang eksepsi dari Tergugat, kuasa para Penggugatdalam Repliknya menyatakan bahwa obyek sengketa poin 6.2 obyek sengketa no.50 dan obyek sengketa poin 6.2 no. 14 dalam gugatan Penggugat apabila sudahdijual, maka obyek sengketa tanah sawah tersebut buka lagi harta peninggalanalmarhum P.H.
54 — 10
Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard);3 LARANGAN KOMULASI GUGATAN (EKSEPSI REI JUDICATAE)e Bahwa jika dicermati Perihal gugatan Penggugat Penggugat mencantumkansecara jelas Gugatan Perdata sengketa tanah dan Perbuatan MelawanHukum, dimana komulasi obyektif dalam satu gugatan tidak diperkenankansecara hukum, hal tersebut dapat dicermati dalam dalil posita gugatanPenggugat Penggugat Pada halaman 4 s/d halaman 19 yang ternyata tidakmenjelaskan hubungan hokum atas obyek
sengketa tanah aquo denganakibat yang ditimbulkan, selanjutnya jika dicermati dalil Posita gugatanPenggugatPenggugat pada halaman 17 s/d 19, dimana pada halaman 17alenia ke2 PenggugatPenggugat ternyata keberatan dengan adanyaLaporan Tergugat atas tindak Pidana larangan mengerjakan tanah tanpa ijinyang berhak atau kuasanya yang dilakukan Penggugat Penggugat,berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/364/VII/2012/SU/SIMALTertanggal 27 Juli 2012, keberatan mana tidak diperkenankan secarahukum, dimana Pengadilan
71 — 36
Tidak jelasnya obyek sengketa atau kekaburan dari obyek sengketa seringterjadi terlebin lagi mengenai obyek sengketa tanah terdapat beberapa aspekaspek yang dapat menimbulkan kaburnya suatu obyek gugatan mengenaitanah, antara lain tidak disebutnya batas batas objek sengketa dengan jelasdan benar, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidakdisebutnya letak atau posisi tanah yang menjadi objek gugatan dan atau tidaksSamanya batasbatas tanah obyek sengketa dan luas tanah obyek sengketadengan
402 — 577
Negara.Berdasarkan ketentuan tersebut maka Menteri Keuangan adalahpemilik seluruh Barang Milik Negara.Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 2014 ditentukan bahwa kewenangan' dantanggungjawab Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang MilikNegara antara lain Memberikan persetujuan atas usulPemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:938.K/SIP/1971, menyebutkan:Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subyek hukumdengan obyek
sengketa tanah a quo, harus diikutsertakan sebagaipihak dalam perkara a quo, guna kejelasan dalam permasalahan.Berdasarkan ketentuan tersebut mengingat obyek gugatan ini adalahBarang Milik Negara, maka pelibatan Menteri Keuangan sebagai pihakdalam perkara a quo merupakan hal yang harus dilakukan.Panglima TNI tidak dijadikan sebagai pihak.1)Bahwa secara fisik obyek sengketa dikuasai/digunakan olehAkademi TNI yang merupakan salah satu Badan Pelaksana Pusat(Balakpus) Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
185 — 130
membuktikansebagai alas hak kepemilikan Lalu Surnarijal sebaliknya menegaskan bahwapenguasaan lalu Surnarijal dengan mendasari surat pernyataan ahli waris yang berasaldari harta peninggalan LALU SUPARNA yang belum dibagi waris dan para Penggugatmampu dan berhasil membuktikan asalusul perolehan dan keberadaan obyek sengketabidang tanah 3.1 adalah merupakan harta warisan peninggalan LALU SUPARNA yangbelum pernah dibagi waris secara hukum Islam dengan demikian dalil Tergugat 1,2 dan3/ Kuasa Hukum yang mengklaim obyek
sengketa tanah 3.1 sebagai hak kepemilikanLalu Surnarijal menjadi terbantahkan dan merupakan dalil yang tidak berdasarkanhukum;Hal. 110 dari 205 hal.
601 — 510
Dalam rangka melaksanakan kegiatan operasi Migas, Tergugat menguasaibidang Tanah Milik Negara yang terletak di daerah Senipah dan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, seluas +457Hayang dalam perkara ini menjadi obyek gugatan Penggugat (Obyek Sengketa).Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, dalam hal ini Obyek Sengketa adalah Tanah Milik Negara, berdasarkan:a.Pencatatan Obyek Sengketa sebagai aset negara oleh Direktorat JenderalKekayaan Negara (DJKN) Kementerian
62 — 9
Selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai alat bukti.82.FotokopiNotulen Gelar Kasus No. 02/16/NOT/PPSKP/IV2012 tanggal24 Februari 2012 dari tergugat LXXVII yang dihadiri oleh Penggugat serta kuasa hukum, Tergugat LVIl, Tergugat LX dan Tergugat LXI,serta kuasa hukum Para Tergugat, Selanjutnya diberi tanda dandisebut sebagai alat OUKti... 00.0.0... cece ence cee te cee eee tne eees83.FotokopiNotulen Gelar Kasus Obyek Sengketa Tanah di DesaMenten, Kec. Rambutan, Kab.
70 — 27
demikian maka pemberian tanah objek sengketa cq tanah KebunPenara oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tidak berdasar hukum dan Penerbitan Bukti T.I1 dan Bukti T.II 3 oleh Tergugat II adalah juga dilakukan tanpa berdasarkan hukum , sehinggaHal.259 dari 305 hal Putusan NomorTergugat I maupun Tergugat II tidak berhak atau tidak berwenang memberikan dan menerbitkanBukti T.U 1 dan Bukti T.I 3 maka Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh Tergugat II (vide BuktiT.U1 dan Bukti T.3) sepanjang mengenai Tanah Obyek
Sengketa Tanah Kebun Penara adalahdiperoleh dari suatu Perbuatan Melawan Hukum adalah menjadi Cacat Hukum i.c.
33 — 25
Menetapkan sah hibah yang dilakukan oleh Inaq Ruti terhadap kedua anak angkatnya: Inaq Luwir dan Amaq Rengget berupa obyek sengketa : Tanah Kebon seluas 2. 015 Ha. dengan pipil No. 1205 pesil 16 klas 4 yang terletak di Banjar Pelasar, Dusun Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :- Sebelah Utara : Tanah Kebon Dirase/Amaq Jasi - Sebelah Timur : Tanah Kebon Dirase/; - Sebelah Selatan : Tanah Kebon