Ditemukan 3220 data
95 — 39
Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian haruscakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.Mengenai kecakapan diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdata yangmenyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukumkecuali yang oleh undangundang dinyatakan tidak cakap.3. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjiantersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.4.
148 — 174
Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;Menurut Pasal 1329 KUHPerdata pada dasarnya semua orang cakapdalam membuat perjanjian, kecuali ditentukan tidak cakap menurutundangundang;.
195 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
Avanzan Plat B 1329 QY ;4.
Avanzan Plat B 1329 QY ;4. APV B 2005FI; 406. 1 (satu) lembar Dokumen Master Schedul Kerja PT IKPP HROPekanbaru tanggal 20/5/10;407.
1.EMI SULISTYOWATI
2.ASIS SULISTYANTO, S.Sos
Tergugat:
1.JOKO SULISTIANTO, SE
2.YATIN SUPRIYONO, SH
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
2.Kepala Badan Pertanahan nasional Cq Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo
90 — 17
Bahwa Hibah sebagai salah satu tindakan hukum perikatan,dimana harus memenui unsurunsur Pasalpasal dalam KUH Perdata1320 (syarat sahnya perjanjian), 1321 (kesepakatan para pihak), 1329(kecakapan), 1333 (ditentukan jenisnya), 1332 (barang dptdiperdagangkan).
58 — 3
dibagi,dan harus dibagi dua sama besar antara Penggugat dengan Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh dari harta bersama pada diktum angka 2 (a, b, c, d, e, dan f) di atas kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harus dijual melalui lelang yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat dengan perolehan masing-masing mendapat separoh bagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat tentang 1 ( satu ) unit mobil Suzuki Ertiga No.Pol : S 1329
86 — 28
Menurut pasal 1329 Kitab Undangundang Hukum Perdata, pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian,kecuali ditentukan tidak cakap menurut undangundang.13. Bahwa suatu sebab yang tidak di larang. Sebab yang tidak di larang adalah isi perjanjianitu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Isi dariperjanjian itu tidak bertentangan dengan undangundang, kesusilaan, maupun denganketertiban umum. (vide pasal 1337 Kitab Undangundang Hukum Perdata).14.
Ir. Rudi Zulham Hasibuan
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan RI Dirjen Pajak Kantor Wilayah DJP Sumut I KPPP Medan Timur
2.PT. Bank Mandiri Tbk Cabang Imam Bonjol
Turut Tergugat:
1.Nyonya Sai Phaik Choo
2.Nyonya Ooi Hooi Min
3.Tuan Sayed Abdul Rahman Bin Syed Mahmood
128 — 30
no.4129H ..dsT, sehingga sebenarnyadalam kedudukan Penggugat sebagai Pengurus maupun pemegang sahamdalam PT Interjadi Asia telah terjadi cacat kehendak (bandingkan ajaranMisbruik Van Omstandigheiden atau Undue Influence yang telah diterima diIndonesia melalui beberapa Putusan MA RI misal Putusan MARI Nomor 1904K/SIP/1982 tanggal 3 Juli 1985 disusul putusan lainnya seperti Putusan MARIHalaman 56 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 759/Pdt.G/2019/PN MdnNomor 3956 K/Pdt/2000, Putusan MARI Nomor 1329
71 — 29
seharga Rp. 165.000.000,00(seratus enam puluh lima juta rupiah), dimana Penjual (Penggugat) mengakui telahmenerima sepenuhnya uang tersebut dari Pembeli (Tergugat) dengan tanda penerimaanyang sah berupa kuitansi (Bukti TT.IL7);Dengan fakta yang dituangkan dalam akta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwatelah terjadi kesepakatan antara Penjual (Penggugat) dan Pembeli (Tergugat);Dengan demikian, syarat sahnya perjanjian ini telah terpenuhi;e KECAKAPAN UNTUK MEMBUAT SUATU PERIKATAN:Pasal 1329
Terbanding/Penggugat : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII
226 — 334
,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda HukumPengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Agustus 2018Nomor:1329/SK/PDT/2018/PN.BDG., selanjutnya disebutsebagai Terbanding semula Penggugat;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandungtanggal 21 Maret 2019 Jo. tanggal 4 Januari 2019 Nomor:7/PEN/PDT/2019/PT.BDG., tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT BDGTelah membaca berkas perkara
328 — 2882 — Berkekuatan Hukum Tetap
MAHFUD, 1329. NANA SUPRIYATNA, 1330. DENI PRANOTO, 1331. SUMARDI DITA, 1332. AGUS ROMADON, 1333. SUJONO, 1334. NUR RIDWAN, 1335. WANDHI, 1336. JOKO SUTRISNO, 1337. AGUS MARWANTO, 1338. MATURIDI, 1339. SUKRI, 1340. AMINULLAH, 1341. NURDIN SALEH, 1342. ASMARA, 1343. SANUSI, 1344. SUWARDI, 1345. SUPARWI, 1346. JAMALI, 1347. PAYUMIH, 1348. A. SOBUR, 1349. MUHADI JAYA, 1350. ROHYAN, 1351. SUTARIS, 1352. TEGUH SUGIYARTO, 1353. ABDUL MAJID, 1354. AGUS SALIM, 1355. SUAEDI, 1356. ROHMAT TAMRIN, 1357.
MAHFUD, bertempat tinggal di Vila Gading Harapan, BlokAJ18 Nomor 58, RT.006/RW.010, Kelurahan BabelanKota, Kecamatan Babelan;1329. NANA SUPRIYATNA, bertempat tinggal di DusunPawanda, RT.011, RW.004, Kelurahan Medangasem,Kecamatan Jayakerta;1330. DENI PRANOTO, bertempat tinggal di Gg. H.Simbang 2Nomor 32, RT.004/RW.004, Kelurahan KaliabangTengah, Kecamatan Bekasi Utara;1331.
MAHFUD, 1329. NANA SUPRIYATNA, 1330. DENIPRANOTO, 1331. SUMARDI DITA, 1332. AGUS ROMADON, 1333.SUJONO, 1334. NUR RIDWAN, 1335. WANDHI, 1336. JOKOSUTRISNO, 1337. AGUS MARWANTO, 1338. MATURIDI, 1339. SUKRI,1340. AMINULLAH, 1341. NURDIN SALEH, 1342. ASMARA, 1343.SANUSI, 1344. SUWARDI, 1345. SUPARWI, 1346. JAMALI, 1347.PAYUMIH, 1348. A. SOBUR, 1349. MUHADI JAYA, 1350. ROHYAN,1351. SUTARIS, 1352. TEGUH SUGIYARTO, 1353. ABDUL MAJID,1354. AGUS SALIM, 1355. SUAEDI, 1356.
252 — 106
Pasal 1329 KUHPerdata;Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 13/Pdt G/2017/PN Mtp34Selain Tergugat dapat membuktikan bahwa Sarinah adalah pihakyang cakap untuk melakukan perjanjianb. Unsur perbuatan tersebut melawan hukum:Bahwa dengan telah terbukti demi hukum dan tidak terbantahkanSarinah adalah cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka pemberiantandatangan oleh Sarinah dalam Perjanjian Kredit adalah sah demi hukumc.
Terbanding/Tergugat I : PT. SARANA SULSEL VENTURA
Terbanding/Tergugat II : HJ. ANDI MINDARYANA YUNUS, SH
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
Terbanding/Tergugat IV : OTORITAS JASA KEUANGAN
51 — 27
Andi PangeranPetterani Makassar;Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya NIUGROHO HASANPUTERA, SH, berdasarkan surat kuasa tertanggal 14 Nopember2018 dan telah didadtarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMakassar tanggal 22 Nopember 2018 No. 1329/Pdt/2018/KB danSurat Tugas' tertanggal 14 Nopember 2018 Nomor 68/P13/73.71/X1/2018.Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING Ill semulaTERGUGAT III;Otoritas Jasa Keuangan, tempat kedudukan Menara Radius Prawiro Lantai 2JI. M.H.
78 — 11
yangdijual kepada Tergugat III adalah tanah milik Tergugat II dengan bukti Sertifikat HakGuna Bangunan No.141 atas nama Tergugat II dan Tergugat I menjamin tanah seluas40.945 M2 tidak dalam sengketa dengan Pihak manapun, Karena adanya jaminan dariTergugat II lah sehingga Tergugat II sepakat untuk membeli tanah milik Tergugat III dan28Tergugat II telah sepakat menerima harga yang ditawarkan Tergugat III, dengan demikianunsur ini telah dipenuhi.b.Kecakapan untuk membuat suatu PerikatanMenurut pasal 1329
140 — 34
Selain ituPenggugat telah cukup dewasa dan dinyatakan cakap hukum sesuai denganperaturan Perundangundangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 1329 KUHPerdata yang bunyinya Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan jikaia oleh undangundang tidak dinyatakan tak cakap;5.
SUSMI HARIYANTI
Tergugat:
1.ENY RAHAYU
2.Oktavia Cokrodiharjo
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Blora
105 — 31
Cakap untuk membuat perjanjian;Dalam Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orangadalah cakap untuk membuat suatu perjanjian dengan ketentuan olehundangundang tidak ditentukan lain yaitu ditentukan sebagai orang yangtidak cakap untuk membuat suatu perjanjian.
72 — 33
BahteraMulti Trans (Tergugat I) yang berhubungan dengan perikatan adalahdalam kedudukan sebagai orang yang cakap membuat perjanjiansebagaimana dimaksud didalam pasal 1329 KUHPerdata bukanHalaman 55 dari 69 Putusan Nomor350 /Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pstsebagaimana dimaksud orangorang yang tidak cakap untuk membuatSsuatu. perjanjian sebagaimana dimaksud didalam pasal 1330KUHPerdata sehingga pertanggungjawaban hukum tidak bisa dikaitkandengan Orang Tua (Turut Tergugat) ; Bahwa karena yang dijadikan pokok permasalahan
143 — 73
Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal1320KUHPerdatayaituuntuk dipenuhi suatupersetujuan yang sah, peru dipenuhiempat syarat: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; (KUHPerd. 28, 1312 dst) kecakapan untukmembuat suatu perikatan; (KUHPerd. 1329 dst.) suatu pokok persoalan tertentu; (KUHPerd. 1332 dst) suatu sebab yang tidak terlarang.
Terbanding/Penggugat : PT.Bima Multi Finance
151 — 133
Dengan demikian terbukti bahwa syaratSepakat dalam Perjanjian Kerja Sama telah terpenuhi;Syarat Kecakapan;Bahwa syarat Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian diaturdalam ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata yang menyatakan bahwaSetiap orang adalah cakap untuk membuat perikatanperikatan, jika iaoleh undangundang tidak dinyatakan tidak cakap. Selanjutnya dalamketentuan Pasal 1330 KUHPerdata diatur ketentuan hukum yangdikutip sebagai berikut :Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :1.
242 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).Dalil misbruik van omstandigheden sudah sering diterapkan oleh hakimmisalnya putusan MA Nomor 1329 K/Pdt/2001 dan putusan MA Nomor3956 K/Pdt/2000;Bahwa, Prof. Mr. J.M. van Dunne dan Prof. Mr. Gr. Van den Burght (1987)dalam sebuah Diktat Kursus Hukum Perikatan Bagian Ill yangditerjemahkan Prof. Dr.
1.NURAINI Binti HI. ILYAS
2.YUSNIDAR Binti HI. ILYAS
3.ZAIDAR ZET Bin HI. ILYAS
4.Hj. MAHDALIA ELVA Alias MAHDALIA ALFA Binti HI. ILYAS
5.ELY PIANTI H ILYAS Alias ELI PAINTI Binti HI. ILYAS
Tergugat:
ASIAH Alias ASIA Binti KI. H. Muhammad
160 — 66
Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian haruscakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian;Bahwa mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwasetiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undangundang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkanorangorang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian.3.