Ditemukan 2980 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : recht rch reni rejo reza rich reca reci reco roch receh
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
51 — 29
  • Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam PositaGugatan Halaman 11 angka 16, yang menyatakan oleh karena perbuatan PARATERGUGAT yang telah menguasai objek perkara tanpa hak, telah mengklaimkepemilikan atas objek perkara adalah milik Para Penggugat adalah perbuatanmelawan hukum (on rech matigedaad) maka sudah sepantasnya Majelis Hakimmemerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepadaPara Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa beban apapun
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
WIDARLANSYAH. S.IP Bin NASRUN
117 — 53
  • Bahwa HAMAKER dalam keterangan het recht en de maatschappijdan juga rech wet en rechter antara lain berpendapat bahwa hakimseyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaranhukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakatketika putusan itu dijatunkan. Dan bagi I.H.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-05-2011 — Upload : 28-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 02/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 2 Mei 2011 — SETIABUDI Bin DHARMA BUDI ALIM (TERDAKWA)
109 — 193
  • meyakinkan telah terbukti untuk seluruhnya, maka dakwaan203Pertama Subsidair dan dakwaan Kedua Subsidair tidak perlu dipertimbangkandan dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi, kemudian apakah Terdakwa dapatdipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum terhadapperbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka dapat dibuktikan bahwa tidakterdapat alasan pembenar maupun pemaaf (rech
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
RATNA SURI, S.E. Binti SULAIMAN
118 — 67
  • karena menurut pasal 16 ayat 1 UndangUndang Nomor 4tahun 2004, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa,mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalihbahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksadan mengadilinya.Bahwa Hakim dalan mencari makna Melawan Hukum seharusnyamencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur padasaat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit;Bahwa HAMAKER dalam keterangan het recht en de maatschappijdan juga rech
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 14-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 30-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
RUSMAWATI Binti ALWI
113 — 63
  • Bahwa HAMAKER dalam keterangan het recht en de maatschappijdan juga rech wet en rechter antara lain berpendapat bahwa hakimseyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaranhukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakatketika putusan itu dijatunkan. Dan bagi I.H.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 12 Januari 2017 — Hj. DARINI KURNIAWATI
51 — 17
  • Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana dengan pidana minimal 1tahun;Menyatakan bukti surat dalam perkara aquo sah menurut hukum;Membebankan biaya perkara kepada negara;atauApabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara iniHalaman 11 dari 158 Putusan Nomor 53/Pid.SusTPK/2016/PN Plkberpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya atau seringanringannya (ex aquo et bono) atau kiranya memberikan putusan yang adilmenurut keadilan yang baik (naar goede justitie rech
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 406/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 28 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat II : Mariana Diwakili Oleh : Sugiono
Pembanding/Penggugat I : Sugiono Diwakili Oleh : Sugiono
Terbanding/Tergugat : PT Perusahaan Perkebunan Dan Perdagangan Pulahan Seruwai
135 — 61
  • berdasarkan alasan ini cukup beralasan bagi YangTerhormat Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakangugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);Bahwa demikian juga para Penggugat harus mengikutsertakan pihakpihak yang telah menjual/mengganti rugikan tanahtanah sebagaimanadimaksud sebelum terbit sertifikat kepada para Penggugat pada tahun2012, yaitu Syamsuddin dan Hasman sebagai partijen dalam perkara aquo, guna mengetahui kebenaran transaksi dan Hystons Rech
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 97/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 6 Mei 2014 — MOCHAMMAD KUSNAN, SH.; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
71 — 32
  • ., Pembahasan Permasalahandan Penerapan KUHAP, Edisi kedua, Halaman 20)d Bahwa Hamaker dalam karangannya Het Rech en de Maatschappij dan juga RechtWet en Recht antara lain berpendapat bahwa hakim seyogyanya mendasarkan putusanhukum dalam arti formil dan dalam materiil harus tetap dijadikan pedoman terbinanyakonsistensi penerapannya dalam perkaraperkara tindak pidana korupsi, karena sudahsesuai dengan kesadaran hukum dan perasaaan hukum yang sedang hidup dalammasyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-05-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/2013/PN.Sby
Tanggal 6 Mei 2014 — MOHAMMAD SETIAWAN, S.H ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
102 — 33
  • Yahya Harahap, S.H, PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi kedua, Halaman 20 ) ;e Bahwa Hamaker dalam karangannya Het Rech en de Maatschappij dan juga RechtWet en Recht antara lain berpendapat bahwa hakim seyogyanya mendasarkanputusan hukum dalam arti formil dan dalam materiil harus tetap dijadikan pedomanterbinanya konsistensi penerapannya dalam perkaraperkara tindak pidana korupsi,karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaaan hukum yang sedanghidup dalam masyarakat, kebutuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 22-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 851 K /Pid.Sus/ 2013
Tanggal 22 Mei 2013 — SYAFIUDIN, SH.
57 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalamketentuan ini kata dapat sebelum frasa merugikan keuanganatau perekonomian Negara menunjukan bahwa tindak pidanakorupsi merupakan delik formiel, yaitu adanya tindak pidanakorupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yangsudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;Bahwa di dalam literatur hukum pidana melawan hukumdiartikan berbedabeda seperti bertentangan dengan hukum,bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak (in strijd met hetobjectieve rech, in strij met het subjectieve recht
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 26-07-2017 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 524/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
H. Mukri Bin Asdja
Tergugat:
1.H. SYIHABUDIN
2.HJ. AFIFAH
3.KH. UCI TURTUSI
4.HJ. MIMI HILMIYAH
5.HJ. UMAMAH
6.H. MUHASINUDIN
7.HJ. MUJIAH
8.H. TOHAWI ROMLI
9.HM. HUSNI MAQQI
10.H. IIM IMADUDIN
11.HJ. HIKAYATUL HAULIYAH
12.H. JALALUDIN
13.H. NANA IBNU HOLDUN
14.BUPATI KABUPATEN TANGERANG
Turut Tergugat:
Drs. H. Asep Saepudin, M.M
Intervensi:
H. PATIN
170 — 84
  • tanahsengketa; Bahwa sebelah utara tanah sengketa telah dipagar dengan tembok Berlin; Bahwa di tanah sengketa yaitu sebelah barat, selatan dan timur telahdibangun pondasi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang status kepemilikan tanah sengketa, sebagai berikut:Menimbang, bahwa Van Vollenhoven dalam bukunya De Indonesier enzijn Grond (orang Indonesia dan tanahnya), mengatakan bahwa hak milikadalah suatu hak eigendom timur (Ooster eigendomsrecht), adalah suatu hakkebendaan (zakelijk rech
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 10-09-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 990 K/PID.SUS/2014
Tanggal 10 September 2014 — Dr. GANI ABDUL GANI
251 — 564 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi dengan demikian perbuatan Pemohon Kasasi (Terdakwa)tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru, sebab secaraprehensif uraian pertimbangan pelanggaran melawan hukum sama sekali tidak cakupmaksud dari pengertian pelanggaran melawan hukum sebagaimana halaman s/d 590alinea ke dua, karena menurut fakta persidangan semua runtutan peristiwa ngdijadikan pertimbangan tidak menggambarkan adanya zonder e/gen rech, entangandengan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 10-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 15/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 10 Februari 2012 —
51 — 10
  • Jadi singkatnya hukum tidak dimaknai secaraformal sebagai wet tetapi dimaknai secara materiil rech. Oleh karena itusifat melawan hukum materiil identik dengan onrechmatige daad.Putusan No.15/Pid.Sus/TIPIKOR/PN. Bjm.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 16-09-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 19/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Bjm
Tanggal 16 September 2014 — Drs. Sailendra Eka Putra, M.Si bin H. Hegon Asrani Ismail
43 — 8
  • Jadi singkatnya hukum tidak dimaknai secara formalsebagai wet tetapi dimaknai secara materiil rech.
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 29-03-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 13/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm
Tanggal 29 Maret 2012 —
46 — 10
  • Jadisingkatnya hukum tidak dimaknai secara formal sebagai wet tetapidimaknai secara materiil rech.
Pengadilan PN PURWOKERTO Pidana Umum
Putus : 03-05-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 165/Pid.B/2016/PN.Pwt
Tanggal 3 Mei 2018 — Thio Rahardjo Alias Thio Woengim Alias Thio Woen Kim
337 — 164
  • yang diketahui atau patut didugabahwa itu satu jadi kalau begitu tidak hanya sengaja saja, alpa jugabisa, yang diketahui atau patut diduga ini adalah hasil;Bahwa culpa harus disesuaikan dengan culpanya kalau itu culpanyasesat sampai terjadi mystic, didalam putusan MA No. 645 Tahunhalaman 169 dari 290 Putusan Nomor 165/Pid.B/2016/PN.Pwt1974 disebutkan setiap orang dianggap tahu, kalau betulbetul tidaktahu mosok dianggap tahu karena ada lembaga hukum yangnamanya mystic, kesesatan hukum ada mystic of rech
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 17-09-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 6 Desember 2018 — ZALI, S.THi Bin JAMADIN
146 — 38
  • SIMON, yang dimaksud dengan wederechtelijk adalahbertentangan dengan hukum pada umumnya, jadi tidak hanya bertentangandengan hukum yang tertulis, akan tetapi juga dengan hukum yang tidaktertulis, sedangkan menurut NOYON merumuskan wederechtelijk sebagaibertentangan dengan hukum subyektif seseorang in stijd meteen andressubyektif rech?
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
1309 — 2099
  • itu menjadi obskuribellatas alasan sebab didalam gugatan yang sedemikian pihak tergugattidak mungkin melakukan bantahan atau perlawanan yang rasionaldan objektif terhadap gugatan tersebut;Bahwa kalau gugatan yang sudah obscuur libel kalau gugatan yangdikatagori obscuur libel yang harus disatukan putusan negative dalambentuk gugatan tidak dapat diterima;Bahwa didalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata telah diatur unsurunsur supaya bisa dikatakan telah terwujud suatu perbuatan yangmelanggar hukum on rech
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 05-09-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 187/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
JOSEF ABRAHAM ZULKARNAEN LATIF
Tergugat:
1.H. HERMANSYAH
2.WIDODO
3.HJ. ROLLAH WAHID
4.BAHRUDIN
5.MOHAMAD SATORI
6.HODIJAH
7.M. YUSUF, TATI
8.ABD. ROJAK
9.DIMROH
10.SURYANI
11.ROHAYAH
12.PANDU,
13.SAMSUDIN
14.MUHAMAD YUSUF
15.UDIN
16.H. WAHID
17.RUMIN
18.H. SUKARMAN
19.NINA ANDRIYANI
20.NEMI
21.BAWANIH
22.SAMSURI
23.MASHUD
24.M. AMIN
25.ABD. SOMAD
26.MUHI
27.JAYADI
28.UMAR JAYA ANAR
29.SUGENG SUPARTOYO,
30.SALEH, H. RIDWAN
31.SUHAENDI , ACANG
32.AGUS SARIPUDIN
33.TASRIN,
34.SAALIH
35.MAMAN SUTISNA
36.KIRMAN
37.MUID
38.IMAS
39.ROSIDAH
40.H. AYUB
41.H. NURSAN
42.SAPRI
43.TASLIM
44.LINA MARLINA
45.SAPTONO
46.Marjanah
47.Hadi Marwoto
48.Rita Sarita
49.ACEPUDIN
50.HILMAN
51.JAMA BIN JANANI
52.AFDOL TANDO
53.DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK CQ. KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TIGA BELASDEPOK<br /
385 — 378
  • GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS & KABUR (OBSCURE LIBEL):3.1 PENGGUGAT dalam dalil gugatannya tidak menjelaskan dasar hukum(rech ground) dan kejadian atau dasar fakta (fetelijke ground) yangmendasari gugatan PENGGUGAT.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
150 — 166
  • kepada Bupati layakatau tidak layak lingkungan final di dok AMDAL SK Kelayakan Lingkungan;Bahwa saksi Tugas Konsultan penyusunan AMDAL selesai begitu selesaipenyusunannya ;Bahwa saksi tahapan mengenai dokumen AMDAL kerangka acuan dinilai diKPA yang diserrahkan tim teknis kurang KPA melalui tim teknis 30 hari dikoreksi RKL, RPL, 75 hari ;Bahwa saksi diperbaiki rekomendasi Bupati menerbitkan kelayakan dianggap sahBahwa saksi kalau ada oorang yang dirugikan TUN ;Bahwa saksi tidak ada gugatan sah / rech