Ditemukan 285 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kapitan kawasan kasiman kaliban kawawan kawijan kalitan kawita kaitan kawinan kawitana
Pengadilan PN TABANAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-05-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN TABANAN Nomor 68/Pdt.G/2016/PN Tab
Tanggal 16 Nopember 2016 — PENGGUGAT: 1.I GUSTI PUTU MANUABA 2.I GUSTI NYOMAN SUITRANAYA TERGUGAT: I GUSTI MADE RETANA, BA.
89 — 25
  • TabBahwa Gusti Made Krug memiliki anak 3 (tiga) orang, yaitu Gusti PutuManuaba, Gusti Made Sudarsana dan Gusti Nyoman Suitranaya ;Bahwa keturunan Gusti Made Krug tidak masuk dalam Buku tersebutkarena beda kawitan atau beda tempat sembahyangan ;Bahwa penyebab beda tempat sembahyangan dan tidak ada dalamsilsilan karena Gusti Made krug sudah putus karena bedasembahyangan ;Bahwa Saksi sebagai Kepala Keluarga terdapat dalam halaman 8 ;Bahwa Gusti Lembad punya anak sebanyak 3 (tiga) orang ;Bahwa Saksi
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 05-11-2018 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PN SINGARAJA Nomor 663/Pdt.G/2018/PN Sgr
Tanggal 17 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
401 — 286
  • AHLI Prof.Dr.Drs GUSTI NGURAH SUDIANA,M.Sihalaman 70 dari 102 halaman Putusan No. 663/Pat.G/2018/PN SgrBahwa pengertian merajan adalah sanggah keluarga yang paling kecil jadibila ada satu keluarga umat hindu yang sudah menyendiri makadibuatkanlah merajan / sanggah keluarga ;Bahwa merajan itu ada beberapa tingkatannya dimana kalau merajanberarti untuk 1 s/d 10 keluarga dan bila lebin dari 10 keluarga makadisebut dadia, lebih dari 40 keluarga maka disebut panti dan untukkeseluruhan umat disebut pura kawitan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 24-02-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 04-04-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 186/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penggugat:
I Wayan Widia
Tergugat:
1.I Gusti Putu Putranata, SH
2.I Gusti Made Anom
3.I Gusti Nyoman Sudiyasa
4.I Gusti Ketut Gunawan
5.I Gusti Putu Ardika
6.I Wayan Suyasa als H. Ahmad Yazha
147 — 86
  • WarisanPawongan (berhubungan dengan aktivitas sosial sebagai umat hindu) dan c.Warisan Palemahan (berhubungan dengan tata kelola lingkungan alam sesuaidengan keyakinan Hindu);Menimbang, bahwa orang yang ninggal kedaton = ninggal kawitan =ninggal swadharma = meninggalkan tanggung jawab sebagai waris (keturunan),tetap sebagai waris (keturunan) tetapi bukan ahli waris (tidak berhak atas warisan).Bahwa keturunan (pria atau wanita) yang tidak lagi beragama Hindu (ninggalkedaton penuh) hak atas warisan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-10-2015 — Putus : 09-05-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 754/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 9 Mei 2017 — A.A NGURAH GEDE AGUNG, dkk. melawan I MADE WIARTANA, dkk.
231 — 150
  • menjadipendukung kegiatan upacara di pura, seperti Balai Paruman, dapur danbangunan lainnya;Bahwa Tanh Pelaba Pura, yaitu tanah untuk mendukung pengadaansaranasarana setiap kegiatan upacara keagamaan di pura;Bahwa tanah Pelaba Pura, tanah yang dimiliki dan dikuasai desa adat(Pengempon Pura) yang khusus untuk keperluan pura;Bahwa tanah pelaba pura biasanya berdekatan dengan puranya;Bahwa Purapura yang bisanya mempunyai Pelaba Pura, meliputi:e PuraKahyangan Tiga (Pura Desa);e PuraSad Kahyangan,e Pura Kawitan
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata Tanah
Putus : 16-02-2012 — Upload : 11-06-2013
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 16/PDT.G/2011/PN.P.BUN
Tanggal 16 Februari 2012 — 1. MATNUR Bin BAHARUDIN 2. MAHLAN Bin BAHARUDIN 3. SAMLAN Bin BAHARUDIN 4. Ny. MARIATUL KIPTIAH Binti BAHARUDIN 5. Ny. JAHRIAH Binti BAHARUDIN 6. Ny. DAHLIA Binti BAHARUDIN X 1. LIDIN Bin BONDE 2. ABDUL WAHAB ABAS 3. H. MONIK 4. HJ. EEN JUHAERIYAH 5. Pemerintah R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Cq. Camat Kumai, Cq. Kepala Desa Bumi Harjo 6. Pemerintah R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Cq. Camat Kecamatan Kumai 7. Pemerintah R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat 8. Pemerintah R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah, Cq. Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, Cq. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat 9. Pemerintah R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Cq. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Barat 10. KUD GOTONG ROYONG 11. KUD TANI SUBUR 12. Direktur PT. MEDCO AGRO, Cq. PT. META EPSI AGRO
145 — 22
  • META EPSI AGRO, berkedudukan danberkantor di Jalan Kawitan I No. 17 Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan,Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebutSe TERGUGAT XII;PENGADILAN NEGERI tersebut;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Buntertanggal 26 Mei 2011, No. 16/PDT.G/2011/PN.P.BUN tentang Penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 31 Mei 2011, No.16