Administrasi Negara atau AdministrasiPemerintahan karena status tanah tersebut dikaitkan dengan perubahanperubahan hukum yang berikutnya setelan seharusnya itu didaftarkan haknyahapus, perubahan hapusnya hak pakai tersebut diatur oleh PeraturanPemerintah jadi dia akan habis berdasarkan hukum by law, kalau tadi UndangUndang kemudian dia otomatis, otomatisnya kalau dalam konteks UndangUndang setelah 30 hari ini bicara UndangUndangnya walaupun prakteknyadia sudah lebih 30 hari juga, setelan 30 hari maka Setkab

Bais Nusantara diameter + 30 cm;Bahwa saksi di Bappeda sebagai Staf Prasarana dan Pembangunan Wilayahdan saksi disiplin ilmu ST ( Sarjana Tehnik );Bahwa saksi mengatakan ada instansi lain yang ikut pada saat penijauan kelokasi dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Kecamatan Tana Lia, BagianPerekonomian Setkab. Tana Tidung;Bahwa saksi mengatakan saat peninjauan lapangan dari PT. Bais Nusantaraada yang mewakili tapi saksi lupa;Bahwa saksi mengatakan dari PT.

., Staf Bantuan Hukum pada BagianHukum Setkab. Kutai Kartanegara;SURATNO,SH., Staf Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setkab.Kutai Kartanegara;Kesemuanya beralamat di Jl.

Leo Batubara (bukti TT II. 1).2 Salinan dan Petikan Keputusan Presiders No 7/M Tahun 2007, bernomor: R.275/Setkab/DA/2/2007,tertanggal 13 Februari 2007.

berupa :Bukti bertanda TT.i1 berupa: Bahan Press Release tentang penidakan Perjudian di Hotel Berbintang Lima diJakarta, pada tanggal 24 Oktober 2008 dan VCD Rekaman Pers Release tersebut;Menimbang, bahwa Turut Tergugat IJ untuk membuktikan dalilsangkalannya mengajukan alat bukti surat surat berupa :1 Bukti bertanda TT.II1: Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers Tahun 2006 2009;2 Bukti bertanda TT.II2: Salinan dan Petikan Keputusan Presiders Nomor: 7/M tahun 2007, Nomor: R.275/Setkab

diambildibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;28Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Negeri Malinausehubungan dengan adanya dugaan penyalahgunaan pelaksanaanprogram Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2007 pada DinasPendidikan Kabupaten Malinau tepatnya pada SDN 001 RespenTubu yang dilakukan oleh terdakwa ;Bahwa saksi adalah bendahara Dana Alokasi Khusus (DAK) NonDR pada tahun 2007 berdasarkan SK Bupati Malinau yangmempunyai tugas pokok mengajukan pembayaran ke bagiankeungan Setkab

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Bulungan No. 845/SK079/1999 Tanggal 09 Maret 1999; Berita acara peninjauan lokasi tanggal 07 Januari 2004 oleh Tim PenyelesaianSengketa Tanah Pemerintah Kabupaten Bulungan yang terdiri dari DPRD KabupatenBulungan, BPN Kabupaten Bulungan, Bagian TAPEM Setkab.

., M.Si (Jabatan Kabag Hukum Setkab. Malinau)berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/80/HK/V/2016tanggal 18 Mei 2016 ;SLAMET RIYONO, S.H. (Jabatan Jaksa Pengacara Negara)berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/80/HK/V/2016tanggal 18 Mei 2016 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor :559/Q.4.21/05/2016 tertanggal 23 Mei 2016 ;Jabatan Jaksa Pengacara Negara ;HERMAN KONDO SIRIWA, S.H., M.H.

NIP: 550 030 221 terhitung pada tanggal 1 April 2006 BagianPembangunan Setkab. Kutai Barat Nomor: SK. 813.3/174/BKDI/2007Tanggal 16 Januari 2007.2. Bahwa PENGGUGAT telah diangkat mejadi Pegawai NegeriSipil berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor: 0002/KV/VIII/26402/KEP/2008 Tanggal, 06 Oktober 2008 atasnama Hansen NIP Baru: 197203172006041010. dilingkunganPemerintah Kabupaten Kutai Barat.3.

PerlengkapanSekretariat Daerah Kab.Kutai Kartanegara yang apabila dinubungkan denganketentuan diatas maka Jabatan tersebut adalah jabatan pelaksana yangmerupakan jabatan administrasi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan T1 diperoleh fakta hukumbahwa objek sengketa a quo ditetapkan oleh Edi Damansyah selaku Bupati KutaiKartanegara yang resmi dilantik pada tanggal 6 Februari 2019;Menimbang, bahwa apabila fakta hukum bukti P1 dan T1 pangkat terakhirPenggugat adalah Pembina Tingkat pada Bagian Perlengkapan Setkab

JAMAN menerangkan:e Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;e Bahwa benar saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada PenyidikKepolisian pada tanggal 10 Februari 2011 ;e Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar dan telah sesuai dengan apayang saksi ketahui;e Bahwa benar Berita Acara Penyidik sebelum saksi tanda tangani terlebih dahulusaksi baca isinya ;e Bahwa saksi sebagai PNS Setkab Panajam Paser Utara sejak Januari 2008 sampaidengan sekarang dan

;e Bahwa yang saksi ketahui sehubungan perkara Terdakwa adanya dugaan tindakpidana korupsi tentang penyelewengan dana kelapa sawit tahun 2008 dan pada saatitu saksi sebagai Bendahara Penyelenggara ;e Bahwa tugas serta tanggung jawab saksi selaku Bendahara Setkab sesuaiPermendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah41Bab 1 pasal a butir ke 24 adalah menerima, menyimpan, membayarkan,menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanjadaerah dalam rangka pelaksanaan

(tujuh milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah) ;Bahwa proses bantuan untuk program pengembangan perkebunan sawit rakyat,berdasarkan SK Bupati Kab.Panajam Paser Utara Nomor : 412/241/2008 tanggal 22Desember 2008, pertma masuk ke Bendahara Setkab Panajam Paser Utara kemudianBendahara menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditanda tanganioleh Bendahara dan PPTK (Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan) bersamaan denganmenerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditanda tangani oleh Sekdaselaku

halaman Putusan No.15/G/2019/PTUNKPG11.12.13.14.15.16.Bukti P11Bukti P12Bukti P13Bukti P14Bukti P15Bukti P16Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende Eselon Ilb (foto kopi Sesuai dengan aslli) ; Foto kopi Petikan Keputusan Presiden RepublikIndonesia Nomor 79/K TAHUN 2009 tanggal 21September 2009 tentang Kenaikan Pangkat PegawaiNegeri Sipil Pembina Utama Muda Golongan Ruang(IV/c) atas nama Drs.Hendrikus Seni (foto kopi darifoto kopi) ; Foto kopi Surat Kepala Biro Kepangkatan DanPensiun Nomor : B.1218/Setkab

Kepala Biro Hukumdan Perundang undangan, nomor B/22/Setkab/PWI/2196, tanggal 29Februari 1996, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh HakimKetua diberi tanda T22;23. Fotokopi Penetapan Nomor 3/Pdt.P/1996/PN.KLN., tanggal 3 Mei1996, selanjutnya pada fotokopi surat bukti tersebut oleh Hakim Ketuadiberi tanda T23;24.

/VII/BKPSDM/2019 dan Keberatan tersebutditerima pada tanggal 28 Agustus 2019 oleh Staf Tata UsahaPimpinan Bagian Umum SetKab, dan Penggugat menerimaSurat Tanggapan No.

dengan aslinya, diberitanda P2;Fotocopy surat bukti penyerahan tanah adat tertanggal 20 Mei 1992,sesuai dengan aslinya, diberi tanda P3;Fotocopy surat keterangan, tertanggal 1 April 2995, sesuai denganaslinya, diberi tanda P4;Fotocopy dari fotocopy buku tanah hak milik No. 658, diberi tanda P5;Fotocopy surat pernyataan tertanggal 20 Juni 2019, sesuai denganaslinya, diberi tanda P6;Fotocopy surat pernyataan tertanggal 3 Juli 2019, sesuai dengan aslinya,diberi tanda P7;Fotocopy surat Nomor : B068/Setkab

AMINUDDIN, M.Si anak dari GERUNG, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut: Bahwa saksikenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungankeluarga ; Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, menjabat sebagaiAssisten Ill Setkab Kubar, Pensiun sejak bulan Oktober 2018 ; Bahwa selain itu saksi juga menjabat sebagai Ketua Dewan PengawasPerusahaan Daerah Witeltram tahun 20142019 berdasarkan KeputusanBupati Kutai Barat Nomor 539/K.1285/ 2014 tentang Pengangkatan DewanPengawas Perusahaan

sebagai AsistenEkonomi melekat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas PerusdaWiteltram ;Bahwa awalnya saksi tidak mengetahul apa tupoksi saksi sebagai WakilKetua Dewan Pengawas Perusda Witeltram,saksi baru mengetahui danbaru melihat SK Pengangkatan saksi setelah diperiksa oleh Penyidik ;Bahwa setahu saksi, bidang usaha PerusdaWiteltram bergerak di bidangJasa ;Bahwa Perusda Witeltram pernah mendapatkan penyertaan modal karenapada saat proses pembuatan Peraturan Daerahnya saksi terlibat sebagaiAsisten II Setkab

dana desa di Kabupaten Kutai Timur tahun 2017, tanggal 10 April 2017 yang telah dilegalisir;

/XII/2016, tanggal 27 Desember 2016;

Anak dari GERUNG : Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kutai Barat dantetap pada keterangannya;Halaman 51 dari 113 Putusan Nomor 53/Pid.SusTPK/2018/PN SmrBahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selaku Direktur Utama Perusda Witeltramtetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, menjabat sebagai AssistenIll Setkab Kubar, Pensiun sejak bulan Oktober 2018 ;Bahwa selain itu Saksi juga menjabat sebagai Ketua Dewan PengawasPerusahaan Daerah

pengawasan terhadap LaporanKeuangan Perusda Witeltram;Bahwa Saksi tidak pernah diundang untuk ikut Rapat Direksi PerusdaWiteltram;Bahwa Saksi tidak mengetahui Prosedur Pelaporan Keuangan PerusdaWiteltram karena tidak pernah terlibat langsung;Halaman 55 dari 113 Putusan Nomor 53/Pid.SusTPK/2018/PN Smr Bahwa seingat Saksi, Saksi pernah menghadiri rapat dengan PerusdaWiteltram, namun undangan rapat tersebut datang dari Sekretariat KabupatenKutai Barat dan saat itu Saksi juga diundang sebagai Asisten II Setkab

membuat Berita Acara Pembayaran dibuat padatanggal 2 Desember 2009 pada tahap pekerjaan telahmencapai prestasi 100 % dibuktikan dan berita acarapertama dan adanya surat permohonan pembayarandari kontraktor pelaksana dalam hal ini CV PutraMandiri Cabang Sangkulirang, selanjutnya berkaspengajuan permintaan pembayaran tersebut diserahkan kepada bendahara Pengeluaran pembantuuntuk di buatkan kwitansi SPPLS dan dibuatkan SuratPerintah Membayar (SPM), Selanjutnya berkastersebut di serahkan ke Keuangan Setkab

Kutim tersebut yang masuk di rekeningatas nama CV Putra Mandiri Cabang Sangkulirang tersebut115dari bagian keuangan setkab Kutai timur yang telahmentransfer uang tersebut.e Bahwa terdakwa ada menandatangani surat penawaran lelang, surat perjanjiankerja, Barita acara pembayaran, berita acara menyerahkan pekerjaan, suratpermohonan pembayaran, laporan harian, mingguan dan bulanan atas proyekpekerjaan pembangunan infratruktur pedesaan II peningkatan jalan dilingkungan dusun Takat Desa Manubar Kec.

,MM;Foto kopi sesuai dengan foto kopi absen presentase per hari daribulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2018;Foto kopi sesuai dengan foto kopi Daftar Hadir Pegawai Negeri Sipilperiode 1 bulan Januari Sampai dengan Juli tahun 2019;Foto kopi sesuai dengan aslinya Daftar Pembayaran Gaji IndukPNS/CPNS Setkab Kutai Kartanegara Bagian Pemerintahan BulanDesember 2018;Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan PenghentianPembayaran (SKPP) Nomor : 900930/259/Penkeu/VIII/2019 tanggal01 Agustus 2019

Sengketa Penggugatmemalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Upaya Administratifyakni Keberatan dan Banding Administratif kepada KementrianDalam Negeri Republik Indonesia dan Badan PertimbanganKepegawaian Negara tanggal 30 Juli 2020 ;8.Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan upayaadministratif yaitu Keberatan kepada Tergugat atas terbitnya ObyekSengketa Keputusan No. 880/IV.13808/TUUA/BKD dan KeberatanTersebut diterima pada tanggal 17 Juli 2020 oleh Staf Tata UsahaPimpinan Bagian Umum Setkab