Ditemukan 3059 data
103 — 21
Kurnia Jaya Mardi Mulyo memiliki usaha antara lain:menjalankan usaha dibidang pembangunan, menjalankan usaha dibidangperdagangan, menjalankan usaha dibidang jasa telekomunikasi, bidangmebeullair, bidang Percetakan, bidang Industri hasil hutan dan pertanian,bidang persewaan alatalat pesta ;Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2015/PN.Yyk. hal. 98 dari 224 halBahwa Selain usaha tersebut PT.Kurnia Jaya Mardi Mulyo juga bergerakdibidang kontraktor dan penyewaan alatalat berat termasuk buldozzer ,stomwales dan excavator
65 — 15
Palu Barat Kota Paluyang bergerak pada bidang Jasa Persewaan Dan Sewa Guna UsahaTanpa Hak Opsi Alat Pesta seperti penyewaan Tenda, Kursi danPanggung namun tidak termasuk penyewaan property berupa hiasandinding yang kebanyak terbuat dari kain yang dipasangi manikmanik yangdipasang pada tendatenda atau dalam ruangan tertutup maupun terbukabaik acara pesta maupun acaraacara kesenian;Bahwa walaupun secara spesifikasi perusahaan saksi dapat digunakanuntuk penyewaan Property namun perusaan saksi tersebut
78 — 100
yang berdasarkan Undang undang RepublikIndonesia Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi dankeputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 yang masuk dalam daerah hukum pengadilantindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pengawai negeri ataupenyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengajaturut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan
DJONI SAMSURI, SH., MH.
Terdakwa:
1.FENDY KRISDIYONO, S.P., M.M. Anak Dari NYONO MARTOWIJOYO.
2.MEINDAHLIA PRATIWI, S.T. Binti WAHYUDI PRASETYO.
215 — 63
daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili, danmemutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yangmelakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atauHal. 39 Putusan Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN Sbypenyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengansengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan
232 — 191
berikut didukung dengan buktibukti asli yangjuga dilampirkan dalam berkas banding ini ;Dalam pertimbanga hukumnya atas dakawaan kedua ini mengenaipenghasilan Para TerdakwaPara Terbanding, Majelis Hakim tingkat pertamahanya mempertimbangkan sebatas penghasilan Terdakwa IlAde Swara157158sebagai Bupati dan Terdakwa IlNurlatifah sebagai Anggota DPRD Karawangdan tidak diakui adanya penghasilan dari usahausaha lain Para Terdakwa,yaitu adanya usaha budidaya sarang burung walet, usaha toko kelontong,usaha persewaan
290 — 162
Kalau sebagai penyewa atau pembeli, tidakada subyek, obyek dan legalitas persewaan atau pembelian kios.Sangat tidak layak, menyewa atau membeli kios, dari kios yangdibangun dari biaya sendiri;3.Dengan demikian, karena ketidakjelasan status dari warga yangberminat, apakah sebagai pembeli, penyewa, atau pemilik kios, makaakan lebih tepat, warga yang berminat, disebut sebagai donatur danpemakai kios.b. Terdakwa Mengetahui Perlu Ijin Gubernur DI Yogyakarta;1.
341 — 269 — Berkekuatan Hukum Tetap
United States.Mahkamah Agung menetapkan, bahwa pengedaran surat dalambentuk daftar terjadwal, yang berisi penetapan tingkat harga lembur(overtime charges) untuk persewaan trailer kepada masingmasinganggota asosiasi, merupakan hambatan dalam bentuk harga (pricerestraint);Buktibukti menunjukkan, bahwa jadwal tersebut hanya digunakansebagai pedoman, yang tidak mengharuskan para anggota untukmematuhi, dan secara nyata menyimpanginya.
113 — 57
perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan KetuaMahkamah Agung RI Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada PengadilanNegeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan NegeriSurabaya, turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut sertadalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
SRI WINDYASWATI alias WIWIED
748 — 784
Sby.Jasa Konsultasi Manajemen (7020)Jas Periklanan (73100)Jasa Dekorasi (7410)Jasa Persewaan Angkutan Niaga (7710)Jasa Penyewaan Alat Pesta (7729)Jasa Kebersihan 8121)Jasa Administrasi Pengurusan Dokumen (8211)Jasa Penyelenggaraan Pameran (8230)Jasa Pengepakan Barang (8292)Menimbang, bahwa berdasarkan Klasifikasi Baku (KBLI) Nomor 73100dengan judul Periklanan diuraikan sebagai berikut :Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengankemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi
SENOPATI, SH
Terdakwa:
RISALASIH, S.P Bin alm JASWI
343 — 55
Bintan Inti Sukses adalahberusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan umum,perindustrian, pertambangan, pertanian, pariwisata dan jasa;Kegiatan utama Perusahaan saat ini adalah persewaan kios dan rukoserta meja di pasar.Bahwa pemegang saham PT.BIS dalam hal ini yaitu Bupati KabupatenBintan sebanyak 99,7% dana Koperasi Pegawai Kabupaten BintanSbanyak 0,3%;Bahwa setau saksi PT.BIS ada membuat laporan pertanggung jawabankeuangan sejak tahun 2012 sampai tahun 2020;Bahwa saksi yang melakukan audit keuangan
1.HAMIDI, SH. MH
2.R.A. DHINI ARDHANY, SH, MH
3.SABETANIA R. PAEMBONAN, SH. MH
4.RAKHMAD HARI BASUKI, SH., M.Hum
5.NOVAN ARIYANTO, SH
Terdakwa:
PRIMA HENDIKA, S.Kom
590 — 406
Domestik98 Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga YangDigunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan SendiriU) Badan Internasional Dan Lainnya99 Badan Internasional Dan Badan Ekstra Internasional LainnyaMenimbang, bahwa dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesiasebagaimana tersebut diatas, yang termasuk dalam lapangan usaha jasa adalahsebagai berikut:Jasa Konsultasi Piranti Lunak (6202)Jasa Pengelolaan Gedung (6811)Jasa Konsultasi Manajemen (7020)Jas Periklanan (73100)Jasa Dekorasi (7410)Jasa Persewaan
Terbanding/Tergugat : Gunawan bin Sukarno
27 — 16
Tingkat Pertama yang menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dalil gugatannya hanya menyatakan kapan obyek gugatan tersebut mulai disewa, akan tetapi tidak menguraikan jangka waktunya atau kapan obyek sewa tersebut berakhir sehingga karenanya tidak dapat diketahui apakah pada saat gugatan rekonvensi ini diajukan obyek-obyek gugatan tersebut masih dalam persewaan
TRIYONO YULIANTO, SH
Terdakwa:
SUKO SUTRISNO
301 — 114
./2022;
- 1 (satu) lembar tanda sewa alkom HT (35 buah), dari persewaan alkom DO-Rent, kedawung malang;
- 1 (satu) bendel Kuasa Asli Direksi PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, tertanggal 10 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Nomor : 056/SK-PROMOSI/IVM/V/2021, tertanggal 1 Mei 2021, tentang penetapan Sdr. EKIN GABRIEL SURBAKTY sebagi Deputy Director Progamming IVM, pada Divisi Planning Scheduling & Research Developmnet, yang disahkan oleh Drs.
WAHYU HIDAYATULLAH, SH.MH
Terdakwa:
ABDUL HARIS
273 — 103
./2022;
- 1 (satu) lembar tanda sewa alkom HT (35 buah), dari persewaan alkom DO-Rent, kedawung malang;
Dikembalikan kepada saksi SUKO SUTRISNO.
- 1 (satu) bendel Kuasa Asli Direksi PT. INDOSIAR VISUAL MANDIRI, tertanggal 10 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Nomor : 056/SK-PROMOSI/IVM/V/2021, tertanggal 1 Mei 2021, tentang penetapan Sdr.
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
ABDUL HARIS SH.M.Si
152 — 32
Sutomo, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara dimana terdakwa selaku Pegawai NegeriSipil (PNS) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau,baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja atau turut sertadalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukanperbuatan, dalam hal
SENOPATI, SH
Terdakwa:
TEDDY RIDWAN, A.Md Bin alm JONI IMRAN
316 — 46
Bintan Inti Sukses adalahberusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan umum,perindustrian, pertambangan, pertanian, pariwisata dan jasa;Kegiatan utama Perusahaan saat ini adalah persewaan kios dan rukoserta meja di pasar.Bahwa pemegang saham PT.BIS dalam hal ini yaitu Bupati KabupatenBintan sebanyak 99,7% dana Koperasi Pegawai Kabupaten BintanSbanyak 0,3%;Bahwa PT.BIS ada membuat laporan pertanggung jawaban keuangansejak tahun 2012 sampai tahun 2020;Bahwa saksi yang melakukan audit keuangan PT.BIS
94 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto,berdasarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang mengadili perkara ini,sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baik langsung maupuntidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, Pengadaan,atau persewaan
109 — 53
Tebunya diambil mandor Gendut bersama Winarto masukkepada Register P.Tarjak ;Semua hasil panen dari persewaan tersebut diambil oleh Tergugat II/Lailatul Fitriah sampai sekarang belum dibagi waris kepada ahliwaris yang lainnya ;9.1.9.2.9.3.9.4.DatsPUTUSAN Nomor : 5259/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg.8. Bahwa semua obyek sengketa tersebut diatas,sekarang secara fisik dikuasai oleh Tergugat II/LailatulFitriah binti H. Nur Hasyim ;9.
140 — 26
Bahwahasil pemeriksaan pajak tahun pajak 2006 terhadap PT NETWAYUTAMA yang meliputi PPh psl 25 (Badan), PPh psl 21 (gaji karyawan),PPN, PPh pasal 23 (jasa), Ps 4 ayat 2 (jasa persewaan) untuk tahun pajak2006 yaitu:1)2)3)4)Untuk hasil pemeriksaan PPh ps 25 yaitu bahwa terdapat kelebihanpembayaran sebesar Rp. 2.714.473.726, (dua milyar tujuh ratusempat belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus duapuluh enam rupiah);Untuk hasil pemeriksaan PPh psl 21 yaitu bahwa terdapat nilaikurang bayar
121 — 29
Pada tahun 2008 membeli tanah sawah didaerah jalan Il Tegal Slawi seharga Rp.576.000.000, pada tahun 2013laku Rp.1.224.000.000, (saksi menunjukkan bukti jual beli tanah) ;Bahwa persewaan mobil bekerja sama dengan Sdr. NOVEL FATRIO,selaku Karyawan Bank Bukopin Cabang Tegal, Terdakwa sebagai pihakketiga yang menyediakan mobil, pada tahun 2008 sdr.
Persewaan mobil tersebut terjadipada tahun 2009 sampai dengan 2011. Pada awalnya kontrak sewamobil berjalan dengan lancar, kemudian setelah adanya permasalahandari Sdr. Novel Fatrio di Bank Bukopin, ayah saksi jadi curiga, kemudianSdr. Waluyo mengecek keberadaan mobilmobil yang disewa, yangternyata tidak ada sebanyak 6 unit yang jenisnya tidak tahu. Ataspermasalahan tersebut kemudian mobilmobil yang masih ada ditarik ;Bahwa pada waktu kerja sama rental mobil berjalan, Sdr.