Ditemukan 308 data
124 — 50
Sedangkan terhadap objek sengke masih padapoint 3. 10 adalah objek yang justru baru diketahui oleh PARA TERGUGATserta objek point 3.11 adalah objek sengketa yang faktanya saat ini masihdikuasai oleh PARA PENGGUGAT, selain itu obyek sengketa ooint 3. 12adalah objek sengketa yang dalam penguasaan PARA PENGGUGATkarena telah merampas dari PARA TERGUGAT (akan dibuktikan dalamproses pembuktian persidangan).
Yayan Zaelani, S.Sos
Tergugat:
Bupati Karawang
509 — 931
pemerintahan yang baik (AUPB); dengan demikian sudah sepatutnyaGUGATAN PENGGUGAT DIKABULKAN dan Pengadilan menyatakan batal objeksengketa dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, sertamewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada jabatan semula atausetara sebagai Kasub Kepegawaian dan Keuangan di Kantor Kecamatan PedesKabupaten Karawang dan kembali ke pangkat/Golongan semula yaitu PenataMuda Tk.1 / Ill.b ;PERMOHONAN PENANGGUHAN/PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSANOBJEK SENGKE
P.T. Artindo Tata Warna dalam hal ini di wakili Elda Lila Lewy, selaku Direktur Utama
Tergugat:
1.Kantor Pusat BNI empat enam
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Jakarta III
3.Balai Lelang Internusa
306 — 94
K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 dan dipertegaskembali oleh Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1424 K/Sip/1975tanggal 08 Juni 1976 yang berbunyi, "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatanini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnyadigugat akan tetapi belum digugat maka sudah sepatutnya gugatanPELAWAN tidak dapat diterima; GUGATAN PELAWAN TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL) Bahwa sebagian asset yang menjadi Obyek Sengke Gugatan aquo tidak lagiberada dalam penguasaan TERLAWAN
104 — 54
Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di DaerahMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam PeradilanTata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitukepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dankepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa,seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baiksecara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengke
81 — 40
kewenangannya danbertentangan peraturan perundangundangan yang berlakuterutama ketentuan Pasal 54 ayat (2) UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;16Asas tertib penyelenggara negaraBahwa asas tertib penyelenggaraan negara berlandaskankepada keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalampengendalian penyelenggara negara, akan tetapi tindakanTergugat jelasjelas telah mengacaukan adminitrasipemerintahan di Rokan Hulu terutama investasi di bidangperkebunan, dimana alasan keluarnya objek sengke
172 — 120
Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 06 April2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungtanggal 07 April 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 05 Mei 2020 denganRegister Perkara Nomor: 47/G/2020/PTUN.BDG, pada pokoknya menguraikan halhal sebagai berikut: 20222 n en nn nnn e cena nn ence nn ene n nn enennnnnenensAdapun alasanalasan Para Penggugat mengajukan gugatan ini adalahsebagai berikut: 202222 0n nnn nner n nnn n nnn e nnn nn nen enna nen enennnsnnnensOBJEK SENGKE
154 — 114
Halaman 60 dari 210 Halaman PUTUSAN NOMOR 79/PDT/2017/PT MDNBahwa tanah sengke a quo merupakan kawasan hutan Register 40Padang Lawas berdasarkan:1. Gouvernment Besluit (GB) nomor: 50/1924 tanggal 25 Juni 19242. Berita Acara Penyerahan Tanah Kawasan Hutan Padang Lawas darimasyarakat kepada Gubernur:e Tertanggal 20 Mei 1981 seluas 12.000 Hektar.e Tertanggal 26 Mei 1981 seluas 10.000 Hektar e Tertanggal 06 Juni 1981 seluas 8.000 Hektar.3.
336 — 227
Nursamane Selatan : Satame Barat : Sarmadi/UdingSebidang tanah seluas 1246 m2, terletak di DesaMekarsari, Blok Sengke Cahadan, Kecamatan Maja,Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Girik No. 166, Persil49, SPPT PBB No. , atas nama Naim B. Asmak, denganbatasbatas :e Utara : Naime Timur : H.