Pada bulan Desember 2014 Para Penggugat kembaliberkirim surat kepada Tergugat sekaligus meminta untuk bertemudengan Tergugat untuk Audensi guna musyawarah penyelesaianpermasalahan Plaza Muntilan, akan tetapi juga belum ada jawaban.Terakhir pada tanggal 2 Maret 2015 baru ada jawaban dari Tergugatyang intinya untuk perpanjangan harus mengikuti harga yang telahdisampaikan oleh Tergugat dan untuk sertifikat HGB ( Hak GunaBangunan ) Ruko Plaza Muntilan nantinya tetap mencantumkanketerangan diatas HPL

Fotokopi Surat Nomor 113/HNRLAW/VII/2017 tentang PengaduanPelanggaran HAM serta Audensi, telah disesuaikan dengan aslinyadiberi tanda P8;9.

1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihitung secara kasuistis sejaksaat Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanyaKeputusan Tata Usaha Negara a quo (obyek sengketa);Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa pihaknya barumengetahui secara pasti obyek sengketa aquo telah sangat merugikankepentingan dan hak Para Penggugat sebagaimana dalam posita gugatanhalaman 2 romawi Il angka 1 disebutkan bahwa objek sengketa baru diketahuisejak tanggal 13 juli 2016 melalui audensi

sengketa.usaha negara(namanya tidaktercantum) Menimbang, bahwa berdasarkan tabel tersebut, akan dipertimbangkanposisi Para Penggugat terhadap obyek sengketa, sehingga dapat ditemukansaat mulainya menghitung tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagiPara Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena posisi Para Penggugat bukan yang ditujuoleh terbitnya suatu keputusan Tata Usaha negara dan menurut ParaPenggugat pada dalil posita gugatan halaman 2 romawi Il angka 1 diketahuisejak tanggal 13 juli 2016 melalui audensi

. , selanjutnya diberi tanda P3h ;16.Foto Copy Surat tanggal 6 Oktober 2017 Perihal : Permohonan Audensi untukpenyelesaian permasalahan Tanah Ulayat Suku Domo, Kab Kuantan SingingiProv Riau, ditandtanganioleh : Syamsurizal (Datuk Sati), Nawar (Monti),Sarimas (Bundo Kanduang). , selanjutnya diberi tanda P3 ;17.Foto Copy Surat tanggal 12 Oktober 2017, ditujukan kepada Bapak Komisi IIDPR RI, Perihal: Permohonan Penyelesaian Masaalah Tanah Adat/Hak UlayatMilik Suku Melayu Domo (Datuk Sati Desa Pangkalan

memang seharusnya kalau menurutpandangan Kemenaker, harus menyesuaikan tapi memang paraperusahaan yang dicabut izinya tidak menyesuaikan karena memangtidak pernah diberi formatnya;Bahwa menurut saksi terkait dengan upaya perusahaan yang dicabutizinnya melalui asosiasi Aspataki pada tanggal 30 Oktober 2019,Aspataki pernah memohon untuk audiensi kepada Menaker yang barudilantik untuk bersilaturahmi dan kalau memungkinkan kebijaksanaanterhadap UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017, ada surat permohonanuntuk audensi

paraperusahaan yang dicabut izinya tidak menyesuaikan karena memangtidak pernah diberi formatnya ;Bahwa menurut saksi terkait dengan upaya perusahaan yang dicabutizinnya melalui asosiasi Aspataki pada tanggal 30 Oktober 2019,Aspataki pernah memohon untuk audiensi kepada Menaker yang barudilantik untuk bersilaturanmi dan kalau memungkinkan mohonkebijaksanaan terhadap UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017, adaHalaman 41 dari 67 Halaman Putusan e court perkara No. 105/G/2020/PTUNJKTsurat permohonan untuk audensi

memang paraperusahaan yang dicabut izinya tidak menyesuaikan karena memangtidak pernah diberi formatnya ;Halaman 39 dari 67 Halaman Putusan e court Nomor 109/G/2020/PTUNJKT Bahwa menurut saksi terkait dengan upaya perusahaanyang dicabut izinnya melalui asosiasi Aspataki pada tanggal 30 Oktober2019, Aspataki pernah memohon untuk audiensi kepada Menaker yangbaru dilantik untuk bersilaturahmi dan kalau) = memungkinkankebijaksanaan terhadap UndangUndang Nomor 18 Tahun 2017, adaSurat permohonan untuk audensi

. : Surat SPRII No.025/SPRI/V/2013, tanggal 31Mei 2013, perihal Permohonan Perlindungan Hukumdan Audensi, ditujukan kepada pimpinan Komisi IIIDPRRI ;45 .Bukti T44. : Surat Penggugat No.JJ/HR/CR2013.386 tanggal4 Maret 2013, perihal Total Kompensasi dan BonusKinerja 2012, ditujukan kepada E.Nia Kusumawati ;Bahwa foto copy surat bukti tersebut, T1, T2, T4, T5, T8 s/d.T17, T20, T22, T25, T37, T=38, T40, T41, dan T44, sesuaidengan Surat aslinya, selebihnya tidak ditunjukan surat aslinya ;Menimbang, bahwa

Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 Para Penggugatmelakukan audensi dengan Panitia Pengisian Perangkat Desa Sidokumpul;n. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2018 Para Penggugat melakukanpenolakan atas hasil pengumuman pengisian Perangkat Desamelalui surat yang ditujukan kepada Panitia Pengisian Perangkato. Bahwa pada tanggal 06 Maret 2018 Rektor Universitas Indonesiamengeluarkan Surat Nomor 295/UN2R/HKP.05/2018 perihalTanggapan Informasi Terkait Kerjasama.

Pengawasan terhadap Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB);

Surat BPA AJB Bumiputera 1912 Nomor 44/BPA/VIII/2020 tanggal 05Agustus 2020 tentang Permohonan Audensi;5. Surat BPA AJB Bumiputera 1912 Nomor 03/BPA/DK/X/2020 tanggal 08Oktober 2020 tentang Bahan Pertimbangan Penerapan Pasal 38 AnggaranDasar AJB Bumiputera 1912;6. Surat Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 08 Oktober 2020 kepadaPemegang Polis tentang penyampaian:1. Angket Kuisioner Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912, dan;2. Informasi Perkembangan dan kondisi terkini AJB Bumiputera1912;7.

Surat BPA AJB Bumiputera 1912 Nomor 44/BPA/VIII/2020tanggal 05 Agustus 2020 tentang Permohonan Audensi;5. Surat BPA AJB Bumiputera 1912 Nomor 03/BPA/DK/X/2020tanggal 08 Oktober 2020 tentang Bahan Pertimbangan PenerapanPasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912;6. Surat Direksi AJB Bumiputera 1912 tanggal 08 Oktober 2020kepada Pemegang Polis tentang penyampaian:Halaman 126 dari 134 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2021/PN Jkt. Sel1. Angket Kuisioner Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912, dan;2.

YK18 Bahwa terhadap dalil gugatan angka 23 25 Penggugat menyampaikan19.20.permintaan berkas permohonan objek gugatan kepada Tergugat danselanjutnya telah diterima oleh penggugat, dan dilanjutkan audensi kepadaBupati Gunungkidul dan disampaikan penggugat tidak ada tindak lanjutyang konkrit dan jelas.Hal ini dapat Tergugat jelaskan bahwa terkait dalil tersebut hanya bersifatinformasi saja dan tidak perlu Tergugat tanggapi.Bahwa terhadap dalil gugatan angka 26 penggugat menyatakan objeksengketa yang

bukti P 27 ini yang tanahnya di Karangtengah;Bahwa yang jelas setelah ada penolakan pemerintah daerah itu pernahmengundang kami dengan pihak klasis untuk ketemu namun undanganyang pertama saya lupa bulan berapa itu di ruaang Wakasekda, jadi daripihak klasis tidak hadir, terus yang kedua kami juga diundang untukmediasi dan dari pihak klasis tidak hadir, namun demikian mediasitersebut belum mencapai titik temu;Bahwa yang Saksi ketahui tindak lanjut pada waktu itu setelah terjadinyapenolakan maupun audensi

Audensi dengan Wakil Gubernur DKI Provinsi DKI Jakarta, KadisPerumahan, Kepala Dinas Tata Ruang/Tata Kota, Kepala Biro Pendidikandan Mental Spritual, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pendidikan ProvinsiDKI Jakarta, Kepala Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta, Kepala BiroHukum Pemprov DKI Jakarta, Kepala Kelurahan Kebon Jeruk, KepalaKecamatan Kebon Jeruk, Kepala Bidan Pengendalian dan PerubahanStatus Aset, Kepala Bidang Anggaran, Kepala bidang Pembinaan,Kepala Subdib Invebarisasi dan Dokumentasi, Kepala SUBDIBPengendalian

Perihal Laporan HasilMunas GPE ke VII Bulan April 2007 Dan PermohonanWaktu Audensi Sekaligus Pengukuhan Pengurus DPP GPEIHasil MUNAS ke VII Periode 2007 s/d 2012 ; : SuratKeputusan Tim Formatur Musyawarah Nasional Ke VIIGabungan Perusahaan Ekspor Indonesia No:001/TF/MUNASGPEI.04.2007;Halamanl 41 dari 67 hal. Putusan No.1504/Pdt.G/2009/PN. JKT.Scl17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.Bukti PI18: Surat No: 036.DPP.GPEI.07.2009.

dikeluarkan oleh Dewan Kawasan Sabang (fotokopi sesuai denganaslinya) ;Surat Banding Administratif tanggal 10 februari 2019 terhadap tanggapanDewan Kawasan Sabang Nomor : 180/DKS/01/2019 tanggal 28 Januari2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Bukti pengiriman surat kepada Presiden RI berupa Surat BandingAdministratif tanggal 10 Februari 2019 terhadap Tanggapan DewanKawasan Sabang No.180/DKS/01/2019 tanggal 28 Januari 2019 melaluiIndah Logistic Cargo( fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat permohonan Audensi

JUNAEDI,memberi keterangan sebagai berikut ; Bahwa benar Terdakwa mengetahui program KPR/KPRSPembiayaan Perumahan dan Permukiman dengan dukunganfasilitas Subsidi Perumahan dari Menteri Perumahan Rakyat RITahun 2008 pada = akhir tahun 2007 dari sdrMULUK.22Bahwa benar Terdakwa AJAT SUDRAJAT menawarkanprogram KPR/KPRS Pembiayaan Perumahan dan Permukimandengan dukungan fasilitas Subsidi Perumahan dari MenteriPerumahan Rakyat RI Tahun 2008 pada Koperasi Serba Usaha(KSU) Karya Nugraha dengan melakukan audensi

beberapa persyaratanyang harus dipenuhi oleh Koperasi yang tentunya harusdimusyawarahkan dan dipikirkan dengan matang, dan Koperasiyang dapat menerima bantuan tersebut harus terlebih dahulumemenuhi syarat sebagaiberikut:a. legalitas koperasi.b. buku RAT 2 tahun terakhir.c. surat pengajuan sebagai lembaga penerima KPPRSd.company profilee. neraca yang harus diaudit oleh akuntan publik 2 tahun terakhirf.surat rekomendasi dari kepala daerahg.surat rekomendasi dari dinas Cipta KaryaBahwa benar setelah audensi

Kebutuhan Rumah Tangga 15.000.00Rp 0.7 Pemeliharaan Perbaikan Roda 2 3.000.000Rp 8 Pemeliharaan Perbaikan Roda 4 20.000.00Rp 0. halaman 27 dari 293 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bdg 9 Pemeliharaan Komputer/IT 20.000.00Rp 0.10 Jasa Telepon,Internet,Indovision 18.000.00Rp 0.11 Konsumsi Rapat Rutin Pengurus 2.160.000Rp 12 Konsumsi Rapat Pleno 9.360.000Rp 13 Transport Rapat Koordinasi dengan Cabor 45.600.00dan Korcam Rp 0.14 Konsumsi Rapat Koordinasi dengan Cabor 15.960.00dan Korcam Rp 0.15 Transport Audensi

Rumah Tangga 15.000.000.Rp 7 Pemeliharaan Perbaikan Roda 2 Rp 3.000.000.8 Pemeliharaan Perbaikan Roda 4 20.000.000.Rp 9 Pemeliharaan Komputer/IT 20.000.000.Rp 10 Jasa Telepon,Internet,Indovision 18.000.000.Rp 11 Konsumsi Rapat Rutin Pengurus Rp 2.160.000. halaman 51 dari 293 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2021/PN Bdg 12 Konsumsi Rapat Pleno Rp 9.360.000.13 Transport Rapat Koordinasi dengan Cabor 45.600.000.dan Korcam Rp 14 Konsumsi Rapat Koordinasi dengan Cabor 15.960.000.dan Korcam Rp 15 Transport Audensi

Rp 40.000.000.5 ATK/PotoCopy/Koran Rp 12.000.000.6 Kebutuhan Rumah Tangga Rp 15.000.000.7 Pemeliharaan Perbaikan Roda 2 Rp 3.000.000.8 Pemeliharaan Perbaikan Roda 4 Rp 20.000.000.9 Pemeliharaan Komputer/IT Rp 20.000.000.10 Jasa Telepon,Internet,Indovision Rp 18.000.000.11 Konsumsi Rapat Rutin Pengurus Rp 2.160.000.12 Konsumsi Rapat Pleno Rp 9.360.000.13 Transport Rapat Koordinasi dengan Cabor dan Korcam Rp 45.600.000.14 Konsumsi Rapat Koordinasi dengan Cabor dan Korcam Rp 15.960.000.15 Transport Audensi

Rp 40.000.000.5 ATK/PotoCopy/Koran Rp 12.000.000.6 Kebutuhan Rumah Tangga Rp 15.000.000.7 Pemeliharaan Perbaikan Roda 2 Rp 3.000.000.8 Pemeliharaan Perbaikan Roda 4 Rp 20.000.000.9 Pemeliharaan Komputer/IT Rp 20.000.000.10 Jasa Telepon,Internet,Indovision Rp 18.000.000.11 Konsumsi Rapat Rutin Pengurus Rp 2.160.000.12 Konsumsi Rapat Pleno Rp 9.360.000.13 Transport Rapat Koordinasi dengan Cabor danKorcam Rp 45.600.000.14 Konsumsi Rapat Koordinasi dengan Cabor danKorcam Rp 15.960.000.15 Transport Audensi

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.14.Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan pada tanggal 08Maret 2021 namun, Para Penggugat baru mengetahui pada tanggaltanggal 12 Maret 2021, dimana Objek Gugatan tersebut diserahkanoleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Propinsi ketika ParaPenggugat yang tergabung dalam Komite Aksi PenyelamatLingkungan selesai melakukan audensi;15.Bahwa atas Objek Gugatan, Para Penggugat mangajukan keberatanbaik secara langsung dengan cara menyampaikan lisan kepadaTergugat maupun

Januari 2020 dengan nomor : 567/64HubinPerihal Tanggapan Pencatatan Serikat Pekerja KSPNKabupaten Bandung (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;Surat dari PC FSP TSK SPSI tertanggal 6 Januari 2020halaman68 dari 90 halaman Perkara Nomor : 153/G/2020/PTUN.BDG10.11.Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T 10Bukti T 11dengan nomor : 560/29/HI/2020 perihal permintaanmediasi (fotocopy sesuai dengan aslinya);Surat dari DPD F KSPN tertanggal 13 Januari 2020dengan nomor 04.A/DPD/FKSPN/I/2020 perihalPermohonan Audensi

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.14.Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan pada tanggal 08Maret 2021 namun, Para Penggugat baru mengetahui pada tanggaltanggal 12 Maret 2021, dimana Objek Gugatan tersebut diserahkanoleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Propinsi ketika ParaPenggugat yang tergabung dalam Komite Aksi PenyelamatLingkungan selesai melakukan audensi;15.Bahwa atas Objek Gugatan, Para Penggugat mangajukan keberatanbaik secara langsung dengan cara menyampaikan lisan kepadaTergugat maupun

SPME) tentang Pengelolaan Lahan Pembunan dan Pemasaran Perumahan tanggal 24 November 2021 Nomor : 023/VBM/XI/2021 Nomor : 33/PDSPME/11/2021;