Kosten Van Het Geding).Dan / atau,Bilamana Pengadilan Negeri Sidoarjo cq Majelis Hakim Pemeriksaperkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon agar terhadap perkara inidiberikan putusan yang seadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(Ex Aequo et Bono).Halaman 14 dari 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/Padt.G/2020/PN SDAMenimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, parapihak Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebutdiatas, untuk Tergugat dihadiri Kuasa Hukmnya

dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa objek dalam perkara aquo pernah disengketakan diPengadilan Agama Pontianak, sebagaimana bukti T.I.25dan T.I.26 namun gugatan paraPenggugat (bukti T.I.25) dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan para Penggugat(bukti T.1.26) gugatan para Penggugat dicabut, sehingga objek perkara aquo belumdiputus oleh Pengadilan sehingga gugatan para Penggugat dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah di tetapkan paraPenggugat didampingi Kuasa Hukmnya

dalam perkara aquo;Menimbang, bahwa objek dalam perkara aquo pernah disengketakan diPengadilan Agama Pontianak, sebagaimana bukti T.I.25dan T.I.26 namun gugatan paraPenggugat (bukti T.I.25) dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan para Penggugat(bukti T.1.26) gugatan para Penggugat dicabut, sehingga objek perkara aquo belumdiputus oleh Pengadilan sehingga gugatan para Penggugat dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah di tetapkan paraPenggugat didampingi Kuasa Hukmnya

Bahwa, PENGGUGAT danTURUT TERGUGAT saat dilakukannya proses perdamaian, selalu di dampingioleh penasihat hukmnya dari kantor Advokat OC Kaligis dan Rekan, sampaiakhirnya tanggal 9 September 2015 terjadi kesepakatan perdamaian yangditandatangani oleh PENGGUGAT, TURUT TERGUGAT dan TERGUGAT ; Bahwa, selanjutnya PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT bersama denganPARA TERGUGAT bersamasama menghadap Notaris A.A.

Putusan Nomor 08 /Pid.SusTPK/2018/PN Pdg.diajukan oleh Terdakwa dan melalui Penasehat Hukmnya tersebut diatas tidakberalasan secara hukum dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan;Menimbang bahwa dalam permusyawahan Majelis Hakim, terhadappertimbangan hukum tersebut di atas Hakim Anggota (Agus Komaruddin, S.H,berbeda pendapat (Disentting Opinion), yang mana pertimbangan tersebut sebagaiberikut:Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secarasubsideritas dengan dakwaan primair Pasal 12

Pendapat di atas barangkali ciptaan ataurekayasa dari Penggugat atau Pembanding dan atau kuasa hukmnya dalamperkara aquo tanpa mengecek realita hukum yang terjadi di Pengadilan TindakPidana Korupsi pada waktu persidangsn atas perkara tersebut pada tahun2017 yang lalu.Atas dasar itu, maka menurut hukum, bahwa Suatu hal yang tidak logic dantidak adil serta tidak beralasan secara hukum untuk dimintapertanggungjawaban hukum baik menurut hukum keperdataan maupunhukum pidana dan hukum administrasi negara

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya ( Ex Aequo Et Bono ) ;Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Jurusita PenggantiPengadilan Agama Pangkalpinang untuk memanggil Kuasa PemohondanTermohon, atas panggilan mana Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukumnya telahadir sedangkan Termohon didampingi Kusa Hukmnya datang menghadapsendiri di depan sidang;Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melaluiKuasa Hukumnya agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikanpandangan

tanggal 21 Oktober 2015 perihal Pengumumanditujukan kepada Pimpinan Harian Pontianak Pos, diberi tanda bukti T.IV5;Menimbang, bahwa bukti Surat tertanda T.IV5 setelah dicocokkanternyata tidak ditunjukkan aslinya melainkan berasal dari foto copy surat,sedangkan bukti surat tertanda T.NV1, T.IV2, T.N3, dan T.IV4 diajukandengan menunjukkan aslinya, kesemuanya bukti surat tersebut telah bermateraicukup;Menimbang, bahwa untuk membantah dalildalil gugatan Penggugattersebut, Turut Tergugat melalui Kuasa Hukmnya

Bahwa Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) adalahsalah satu bagian dari Gugatan Error In Persona yang akibat hukmnya adalahgugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan atau mengandung cacatformil, oleh karena itu Gugatan PARA PENGGUGAT harus dinayatakan tidakdapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). hal tersebut dapat diperkuatdengan pendapat ahli Yahya Harahap dalam bukunya Hukum AcaraPerdata(Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan PutusanPengadilan).

tanah dan BRI yang menenma agunan atas semua tanahdalam gugatan Rekonvensi sebagai pihak dalam Gugatan rekonvensipara Penggugat Rekonvensi.Bahwa sesuai aturan hokum Gugatan kurang pihak (plurium litisconsortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error inpersona.Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidakmemenuhi syarat formil, oleh karena itu) gugatan dikualifikasimengandung cacatformil.Bahwa leh karena gugatan Rekonvensi Para Penggugat rekonvensiadalah Cacat Huukum maka atut hukmnya

diatas tanan Obyek Sengketa sehinggaadalah tidak benar bahwa selama 38 tahun dikuasai oleh Penggugat, jikatanah Obyek Sengketa dikuasai oleh Penggugat, tidak mungkin TurutTergugatIl dapat melakukan pengukuran untuk menerbitkan SHGB No.1562 tanpa diketahui olen Penggugat;> Bahwa jika benar Penggugat / LAPARINTA telah menguasai ObyekSengketa sejak tahun 1979 dan hingga saat ini dikuasai ( 38 tahun ),kenapa Penggugat / LAPARINTA tidak mengetahui bahwa pada tanggal01 Pebruari 2008, LAKATE melalui kuasa hukmnya

tersebutrtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1lang1024langfe1024langnp1033insrsid2501871 , maka rtlchfcs1 af1 ltrchfcs0f1lang1024langfe1024langnp1033insrsid70778 Para rtlchfcs1 af1 Itrchfcs0f1insrsid70778charrsid10770051 Penggugat rtlchfcs1 af1 ltrchfcsOf1lang1024langfe1024langnp1033insrsid70778 melalui kuasa hukumnya rtlchfcs1 af1ltrchfcsO f1lang1024langfe1024langnp1033insrsid70778charrsid10770051 dan Tergugatrtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1lang1024langfe1024langnp1033insrsid70778 I dan Tergugat IT melaluikuasa hukmnya

Terbanding / semula Penggugat melalui Kuasa Hukmnya pada tanggal 4April 2018;Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 22 Maret 2018;Turut Terbanding Il semula Tergugat IV pada tanggal 22 Maret 2018;Turut Terbanding II semula Tergugat V pada tanggal 23 Maret 2018;Turut Terbanding IV semula Tergugat XVII pada tanggal 10 April 2018;Turut Terbanding V semula Tergugat XXXVIII pada tanggal 10 April 2018;Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat pada tanggal 21 Maret 2018;Turut Terbanding VII semula

Para Pembanding / semula Para Tergugat melalui Kuasa Hukmnya padatanggal 6 Juni 2018;2. Turut Terbanding semula Tergugat III pada tanggal 11 Mei 2018;3. Turut Terbanding Il Semula Tergugat IV pada tanggal 11 Mei 2018;4. Turut Terbanding III semula Tergugat V pada tanggal 11 Mei 2018;5. Turut Terbanding IV semula Tergugat XVII pada tanggal 18 Mei 2018;6. Turut Terbanding V semula Tergugat XXXVIII pada tanggal 18 Mei 2018;7. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Mei 2018;8.

persyaratanyang ditentukan dalam peraturan perundangundangan, maka oleh sebab itu permintaanbanding tersebut, secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh membacaberita acara persidangan dan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 27Februari 2014 No. 43 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PNBNA yang dimintakan bandingtersebut, serta membaca pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontramemori banding dari para Terdakwa melalui Penasihat Hukmnya

Perbuatan Terdakwa JOHNY RICHARD WATTIMURY S.Sos Alias ICADsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 jo pasal 18 UndangHalaman 88 dari 241 Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2018/PN AmbUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwadan Penasehat Hukmnya mengatakan telah mengerti dan tidak berkeberataan;Menimbang

persyaratanyang ditentukan dalam peraturan perundangundangan, maka oleh sebab itu permintaanbanding tersebut, secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh membacaberita acara persidangan dan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 27Februari 2014 No. 43 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PNBNA yang dimintakan bandingtersebut, serta membaca pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontramemori banding dari para Terdakwa melalui Penasihat Hukmnya

memenuhi persyaratanyang ditentukan dalam peraturan perundangundangan, maka oleh sebab itu permintaanbanding tersebut, secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingg/Tipikor Banda Aceh membacaberita acara persidangan dan putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tanggal 27Februari 2014 No. 43 / Pid.Sus / TPK / 2013 / PNBNA yang dimintakan bandingtersebut, serta membaca pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontramemori banding dari para Terdakwa melalui Penasihat Hukmnya

diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahunHalaman 92 dari 382 hal Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2017/PN Amb1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pemberantasantindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwadan Penasehat Hukmnya

terdakwa SAMSU RAHMAN, SH Alias ANCU sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UndangUndang Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHPjo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwadan Penasehat Hukmnya