Ditemukan 3879 data
94 — 9
Kehakimandan/atau Kementerian Negeri Negara dimaksud dan Perwakilan NegeraRepublik Indonesia di Negara setempat;21 Bahwa dari uraian yang telah dijelaskan pada point 16 sampai point 20 diatas,Surat dengan judul kepala surat Keterangan yang Penggugat I danPenggugat II tandatangani di Penang Malaysia tanggal 21 April 2012dimaksud, secara nyata baik dari segi bentuk dan prosedur pembuatan sertaisi tersebut adalah tidak benar dan telah melanggar ketentuan hukumyang berlaku, maka menurut hukum cukup berasalan
213 — 40
Bahwa dalil Penggugat dalam point 11 (sebelas) yang menyatakan Tergugatlll dan Tergugat IV telah melakukan perobuatan melawan hukumHalaman 21 dari 109 Putusan Nomor : 14/Pdt.G/2018/PN Mjk(onrechtmatige daad) adalah sangat tidak berasalan dan mengada,sebagaimana kita hukum yang berlaku bahwasanya Notaris dan PejabatPembuat Akta Tanah adalah pejabat berwenang membuat suatu AktaOtentik yang mana isi dari suatu Akta tergantung kepada kesepakatan parapihak.
111 — 47
hereUNTUK DINASMenimbang, bahwa keberatan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnyadalam memori banding terhadap putusan sela, Pengadilan Tinggi berpendapatbahwa hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama,sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusan sela yangmenyatakan Keberatan Penasehat Hukum terdakwa tidak diterima danmemerentahkan penuntut umum umtuk melanjutkan pemeriksaan perkaraNomor 22/PID.SUSTPK/2018/PN.Gto atas nama terdakwa RISMANMAHDJANI sudah tepat dan berasalan
LILIK SUGIHARTO
Tergugat:
Direktur Utama PT. KAI Pusat Bandung cq. KADAOP VII PT. KAI Madiun
98 — 9
Dengan demikian dalil PengguatKonvensi tersebut tidak berasalan hukum;Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi mengenaijangka waktu berlakunya Sertipikat Hak Pakai Nomor 41, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa jangka waktu berlakunya Hak Pakai atas tanahdiatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai AtasHalaman 61 dari 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2021/PN MadTanah,
PT. Angkasa Pura II (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
LIM I DUP
190 — 105
Padahal apabilaTERGUGAT memang cermat memahami kedudukannya itu,TERGUGAT akan menerima keberatan PENGGUGAT danmenyatakan dasar keberatan PENGGUGAT telah berasalan. Akantetapi, Surat keberatan PENGGUGAT tersebut di atas, Sampai saat initidak dikabulkan TERGUGAT;10.6. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas,maka terbukti prosedur penerbitan Objek Sengketa a quo telahbertentangan dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 PP No.24/1997.
66 — 40
Bahwa oleh karena tata cara/prosedur Penyerahan Wakaf tanah seluas+ 13.235 m2 yang terletak di Dusun VIl, Desa Danau Sijabut, KecamatanAir Batu, Kabupaten Asahan, seperti tersebut didalam AKTA IKRAR WAKAFNomor: KK.02.06.01/BA.00/01/2006 bertanggal 12 Mei 2006 yang dibuatoleh H.SYAMSUL RIZAL, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanAir Batu selaku Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf, secara nyata dibuattidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur ketentuan hukum yangberlaku, maka untuk cukup berasalan
1.SALBIAH
2.AZMAN RIZA PUTRA
3.ABRAR PERMANA
4.GITA NOVA SYARI
Tergugat:
1.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI RIAU CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN
2.DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PEKANBARU
3.ERIZAL
4.BANU LAKSMANA, SH, LLM
5.ARRI HD WOKAS, SH. MH
86 — 44
persil Sertifikat milik para Penggugattersebut yang selanjutnya Tergugat Ill sebagai pihak yang memenangkan lelangsebagaimana bukti surat TI.19, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwaTergugat , Tergugat Il, Tergugat III serta Turut Tergugat mempunyai kewajibanuntuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No: 2872, Sertifikat Hak Milik No: 2873,Sertifikat Hak Milik No: 2874, Sertifikat Hak Milik No: 2875, Sertifikat Hak Milik No:2876 kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah, sehingga petitumkeenam berasalan
470 — 268
Berarti upbaya Tergugat didalam menyelesaikan Sengketa ObyekHak Tanggungan tersebut telah tepat.Menimbang, bahwa dari seluruh agenda pembuktian dalam perkara Aquo, majelis mempertimbangkan dengan argumentasi Yuridis, sebagai berikutPertama : Bahwa, perkara A quo yang menjadi kKewenangan PA JakartaUtara sangat berasalan, disamping mempedomani UU. Nomor3 Tahun 2006 juncto.
183 — 40
Satria Putera Agung, menuruthukum sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;Bahwa mengenai tuntutan (petitum) Para Penggugat No. 10 yang menuntutagar putusan ini dapat dilakukan sertamerta walaupun ada perlawanan,bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali, menurut hukumsudah sepatutnya dtolak dan dikesampingkan, karena disamping gugatanPara Penggugat tidak berdasar dan tidak berasalan, gugatan Penggugattidak memenuhi syarat dalam ketentuan Pasal 191 Rog dan SEMA No. 3Tahun 2000 Mahkamah
258 — 154
Oleh karenaitu,adalah sangat berdasar dan berasalan hukum apabila Majelis Hakim yangmulia menolak Gugatan Para Pengugat atau setidaktidaknya tidak dapatditerima;7.
96 — 22
puluh lima juta rupiah), menurut majelis tidak layak lagidituntut mengingat sejatinya uang tersebut adalah merupakan bantuan atauSumbangan para tamu untuk biaya pesta perkawinan, tidak termasuk mahardan sebelumnya tidak diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan sebagaimanadimaksud pasal 29 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentangPerkawinan, sementara Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama selama8 tahun dan sudah punya 2 orang anak, karenanya menurut majelis hakimtuntutan Penggugat tidak berasalan
PT. BAHANA WIRYA RAYA
Tergugat:
PT. TJITAJAM
172 — 168
Bahwa tuntutan provisi dari Penggugat sebagaimanatercantum pada halaman 19 Gugatan Penggugat patut ditolak olehYang Mulia Majelis Hakim karena tidak berdasar hukum ;Bahwa dalildalil yang Penggugat ajukan selurunnya merupakan dalilyang mengadaada dan tidak beralasan hukum oleh karenanyasangat berasalan apabila Yang Mulia Majelis Hakim MenolakGugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan tidak dapatditerima serta menghukum Penggugat untuk membayar seluruhbiaya perkara menurut hukum ;ll.
BERNABAS MALEIMAKANI
Tergugat:
1. Pemerintah Repoblik Cq. Kejaksaan Repoblik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Cq. Kejaksaan Negeri Alor
Turut Tergugat:
2. Badan Pertanahan Repoblik Indonesia, cq. Badan Pertanahan Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor
202 — 60
dilakukanberdasarkan perinsip penghormatan terhadap hak atas tanah dengandemikian dalam kedudukan hukum tanah nasional sertipikat hak milikNomor 266 atas objek sengketa adalah bukti aotentik sehingga cukupberalasan hukum dan tetap sah sebagai bukti hak atas objek sengketasebab sertipikat atas objek sengketa diterbitkan dengan prosedur hukumyaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang PendataranTanah, sedangkan surat pelepasan hak Nomor: 06/PPAT/KABL/1992,tertanggal 15 Januri 1992 tidak berasalan
221 — 48
Sidang, pada pokoknya Majelis Hakim telahmemeriksa tanah dan bangunanobyek sita eksekusi, dan diperoleh fakta bahwapara Pelawan telah menempati tanah dan bangunan yang terletak di PerumBumi Citra Legacy Jalan Tanjung Raya, Kelurahan Manisrejo KecamatanTaman Kota Madiun, dan ternyata obyek tanah dan bangunan tersebut sesuaidan tidak ditemukan perubahan fisik yang mendasar terhadapnya;Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, Majelis Hakim menyatakan gugatan perlawanan berasalan
64 — 56
ganti kerugian materiil dan immaterial tidakdidukung oleh fakta dan hukum serta tidak diperinci secara jelasdan detail mengenai kerugiankerugian dituntut, maka sudahsepatutnya petitum angka 8 ditolak atau setidaktidaknya dapatditerima (vide Yurisprudensi No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980);Bahwa dalil posita tentang Qwvangsom tidak didasari alasan sesuaidengan keetentuan hukum yang berlaku hak yang sah, maka sudahsepatutnya petitum angka 9 ditolak;Bahwa permohonan uit voerbar bij vooraad tidak berasalan
HELMI SYAHNAN
Tergugat:
1.PT. PLN Persero
2.LELI HERAWATI
3.NAZLIANA HABIBIE S
4.TENGKU RAJA MORA HARTAWAN
5.TENGKU RATU CITRA HARTATI
6.ANANDA KUMAR
7.KANTOR SBU DISTRIBUSI WILAYAH III SUMATERA BAGIAN UTARA
8.MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONSIA
9.Direksi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, Cq. Kantor SBU Distribusi Wilayah III Sumatera Bagian Utara
10.Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia
Turut Tergugat:
1.KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
2.LOLITA PULUNGAN, SH
3.HAYATI HARAHAP
124 — 21
dengan suka rela sehinggasangat beralasan hukum Tergugat dihukum untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) setiaphari keterlambatan terhitung sejak perkara a quo di daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga Tergugat melaksanakan isi putusan dimaksud.Bahwa selain itu untuk menghindari agar Penggugat tidak mengalamikerugian yang lebih besar lagi karena tindakan Tergugat yangdikhawatirkan akan mengalihkan tanah objek perkara kepada pihaklain, maka sangat berasalan
91 — 20
Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/MS.LskAlmarhum ALMARHUM (Suami Penggugat), sehingga alasan eksepsiPara Tergugat tentang Kompetensi Absolut tidak berasalan hukum dansudah sepatutnya dinyatakan di tolak;3: Bahwa Objek Sengketa A Quo merupakan Harta Seharkat (HartaBersama) antara Penggugat dan Alm. Suami Penggugat, yangPenggugat peroleh didalam perkawinan Penggugat, yang saat ini ObjekSengketa A quo yang merupakan budel Harta Bersama dikuasai secaramelawan hukum oleh Para Tergugat;4.
Terbanding/Tergugat : ELS SAHULEHA MAMESAH, Dkk
121 — 80
Bahwa uaraian di atas menjadi sangat jelas dan terang bahwa EksepsiKopetensi Relatif sangatlah tidak berasalan hukum dan sangat mengada ngadadan sudah sepatutnya di tolak.
EKO DAHANA DJAJAKARTA,S.Sos
Tergugat:
SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)
264 — 152
Sikap Penggugattersebut tidak berasalan secara hukum, karena Presiden bukanlahatasan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KeppresNo.48/2001, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk menanggapiSurat Keberatan yang Tembusannya dikirimkan kepada Tergugattersebut, kecuali bila keberatan Penggugat diajukan kepada Tergugatatau kepada Ketua Komnas HAM selaku atasan Tergugat, sebab Pasal1 ayat (2) Keppres tersebut merupakan /ex specialis dibandingkandengan Pasal 3 PP No.11/2017.
960 — 287
Hal ini jugasesuai dengan Pasal 86 UndangundangNomor 13 Tahun 2003Ketenagakerjaan yang mana Majelis Hakim dapat memeriksan Perselisihan Hakwalaupun status Pekerja telah di PHK ( ex Karyawan) sehingga Penggugatmempunya kapasitas dan kewenangan bertidak di muka Pengadilan ,ssehinggaeksepsi Tergugat I, Tergugat Il dan Terguga Illbahwa Penggugat tidakmempunyai Legal Standing adalah tidak berasalan hukum sehingga eksepsiharus ditolak;3.