Kapten Anwar 100,000,000.00Investigation SOROT Sastro No. 1352Palembang2 Gerakan Pemberantas Aan Rustamin, SH JI. Sukabangun 30,000, 000.00Korupsi Sumatera Selatan Komplek Sarjana(GPKSUMSEL) Blok ANo. Il Palembang3 DPD HI Waria Ormas Ita Sandy Jl. Tua Patinaya 50,000, 000.00MKGR Sumatera Selatan Rumah Susun Blok12 24 IlirPalembang4 Ormas Ikatan Wanita Intan Sari JI.

Kapten Anwar 100,000,000.00Investigation SOROT Sastro No. 1352Palembang2 Gerakan Pemberantas Aan Rustamin, SH Jl. Sukabangun 30,000, 000.00Korupsi Sumatera Selatan Komplek Sarjana(GPKSUMSEL) Blok ANo.III Palembang3 DPD HI Waria Ormas Ita Sandy JI. Tua Patinaya 50,000,000.00MKGR Sumatera Selatan Rumah Susun Blok12 24 IlirPalembang4 Ormas Ikatan Wanita Intan Sani Jl.

Kapten Anwar 100,000, 000.00Investigation SOROT Sastro No. 1352Palembang2 Gerakan Pemberantas Korupsi Aan Rustamin, SH Jl. Sukabangun 30,000, 000.00Sumatera Selatan (GPKSUMSEL) Komplek SarjanaBlok ANo. III Palembang Halaman 545 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Plg 3 DPD HI! Waria Ormas MKGR Ita Sandy Jl. Tua Patinaya 50,000, 000.00Sumatera Selatan Rumah Susun Blok12 24 IlirPalembang4 Ormas Ikatan Wanita Anti Intan Sari JI.

Kapten Anwar 100,000, 000.00Investigation SOROT Sastro No. 1352Palembang2 Gerakan Pemberantas Korupsi Aan Rustamin, SH Jl. Sukabangun 30,000, 000.00Sumatera Selatan (GPK Komplek SarjanaSUMSEL) Blok ANo. III Palembang3 DPD HI Waria Ormas MKGR Ita Sandy Jl. Tua Patinaya 50,000,000.00Sumatera Selatan Rumah Susun Blok12 24 IlirPalembang4 Ormas Ikatan Wanita Anti Intan Sari Jl.

Berdasarkan Perjanjian Hibah Nomor158/BAN.KBP/III/2013 dan Nomor 54/LSMBERANTAS/SS/III/2013 tanggal 11032013 448.16/04/2013 01919/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Gerakan Pemberantas Korupsi (GPK) Sumatera Selatanuntuk biaya Kegiatan Tahun 2013.

Wiyono Pemberantas Tindak PidanaKorupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidanakorupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapiapabila perbuatan itu) dapat/mungkin merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perobuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHPLKPD/XIX.KUP

Putusan No.16/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIkeberatan keberatan dan dalil dalil yang diajukan Penuntut Umum dalamMemori Banding Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa atas keberatan atau alasan pengajuan banding olehPenuntut Umum pada Komisi Pemberantas Korupsi dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akanmempertimbangkan apakah keberatankeberatan dari Penuntut Umum padaKomisi Pemberantasan Korupsi dan Penasihat hukum terdakwa adarelevansinya untuk pada akhirnya sampai pada kesimpulan

Wiyono Pemberantas Tindak PidanaKorupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidanakorupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapiapabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perobuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHPLKPD/Putusan

Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi,Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidanakorupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapiapabila perbuatan itu) dapat/mungkin merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 14.c/LHPLKPD/XIX.KUP

kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatunkanterhadap Terdakwa adalah pidana yang seimbang dengan perbuatan yangdilakukannya dan adil serta memenuhi rasa keadilan bagi bagi masyarakat;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhnkan hukuman kepadaTerdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebin dahulu halhalyang memberatkan dan yang meringkankan yang ada pada diri Terdakwa,yaitu sebagai berikut;Halhal yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam visimisi pencegahan dan pemberantas

korporasi padahalantara perorangan dengan korporasi secara tegas telah dipisahkandalam Undangundang Nomor : 18 tahun 2013 dalam arti apa yangdilakukan oleh pribadi tidak mungkin dibebankan kepada korporasi dansebaliknya apa yang dilakukan oleh korporasi tidak mungkin di bebankepada pribadi ;Menimbang, bahwa alasan Terbanding dalam kontra memoribandingnya tidak dapat dibenarkan, Majelis Hakim Banding berpendapatketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang undang Nomor : 18 tahun 2013tentang Pencegahan dan Pemberantas

(BB No.314).Total uang atau barang yang disita oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)adalah sebesar Rp7.479.408.027,00 (tujuh miliar empat ratus tujuh puluhSembilan juta empat ratus delapan ribu dua puluh tujuh rupiah).

demikian selama prosespenyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dilakukanpenyitaan barang bukti berupa:1. 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu type Sigra 1.2 X MT MC warna silver,nomor rangka MHKS6GJ3JLJO32306, nomor mesin 3NRH506927, NomorPohisi KT 1697 Y (BB No. 307) atau senilai Rp138.500.000,00;2. 121 (Seratus dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 dengantotal Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah) (BB No.310)Total uang atau barang yang disita oleh Komisi Pemberantas

unsur yangberhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajibannyaterbukti karena Judex Facti tidak menguraikan fakta hukum secara utuh dankeliru dalam menafsirkan unsur tersebut ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya dalamKontra Memori Bandingnya secara garis besarnya telah menyangkal semuakeberatan keberatan dan dalil dalil yang diajukan Penuntut Umum dalamMemori Banding Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa atas keberatan atau alasan pengajuan banding olehPenuntut Umum pada Komisi Pemberantas

Wiyono Pemberantas Tindak PidanaKorupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UndangUndang No. 31 Tahun1999 Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugiannegara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuaninstansi yang berwenang atau akuntan public yang ditunjuk;Hal 303 dari 333 Putusan Nomor 01/Pid.SusTpk/2020/PN.DpsMenimbang, bahwa dari faktafakta tersebut di atas, adalah sebagai berikut :bahwa bener berdasarkan

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan danpenahanan terhadap terdakwa terbuki beralasan hukum maka perlu kiranyaMajelis Hakim menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwakiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan halhal yang memberatkan danhalhal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dariperbuatan terdakwa ;HALHAL YANG MEMBERATKAN : Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantas

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan danpenahanan terhadap terdakwa terbuki beralasan hukum maka pelu kiranyaMajelis Hakim menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwakiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan halhal yang memberatkan danhalhal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dariperbuatan terdakwa ;HALHAL YANG MEMBERATKAN : Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantas

menyebutkan bahwa; PengembalianHal 302 dari 349 Putusan Nomor: 23/Pid.SusTPK/2017/PN.BGLkerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskandipidananya pelaku tindak pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa,Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu halhal yangmemberatkan dan yang meringkankan yang ada pada diri terdakwa, yaitusebagai berikut;Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam visivisi pencegahan dan pemberantas

Pasal 6 huruf a : *Komisi Pemberantas Korupsi mempunyai tugas(a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan tindakpidana korupsi ;2. Penjelasan : Yang dimaksud dengan "intansi yang berwenangtermasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan PengawasKeuangan dan Pembangunan, Inspektorat pada Departemen atauLembaga Pemerintah Non Departemen ;Bahwa menurut Ahli Keuangan Negara Universitas Indonesia, Dr.Dian Puji N. Simatupang, S.H.

GEC;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktianDakwaan Kesatu Penuntut Umum, dimana ternyata seluruh unsur DakwaanKesatu tersebut telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa Budhi Istanto Suwito;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang berbunyi :Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :Hal. 352 dari 380 hal.

Majelis Hakim keliru menyatakan unsur secara melawan hukum padapasal 2 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi;3. Menyatakan bahwa Terdakwaa M.

Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal33) ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan UndangUndang No. 31 Tahun 1999Pasal 32 ayat 1, yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalahkerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan temuan instansi yangberwenang atau akuntan public yang ditunjuk;Memimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalahsebagai berikut :Bahwa untuk pembebasan tanah guna keperluan Pembangunan Dermaga dan

dinas tahun2013 tersebut kepada sekretaris Nagari yaitu Else Popi namun jawabannyarencananaya baju tersebut akan dibeli namun sampai saat ini saksi tidakpernah menerima baju dinas tersebut.Bahwa hanya pada tahun 2013 saja saksi tidak ada mendapat dana yangberasal dari tunjangan Pendapatan Asli Nagari (PAN) Cubadak.41.HASLANBahwa Saksi menjelaskan, sebagai ketua kelompok Tani Tobat Kandis, saksiada menerima bantuan dana sebesar Rp. 2.000.000, untuk kelompok TaniTobat Kandis yang digunakan untuk pemberantas

SALEH tetap memenuhi unsur korupsi dan melanggar UUtentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.Bahwa semua pejabat pengelola keuangan berkewajiban menghindar!terjadinya kerugian dimana Pengguna Anggaran (PA) mempunyaikewenangan mengawasi jalannya kewenangan pejabatpejabatpengelola keuangan dibawahnya termasuk Pejabat Pembuat Komitmen,Bendahara Pengeluaran, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK).