Menyiapkan kelengkapan dokumen Laporan Penyelesaian PelaksanaanKegiatan (LP2K) dan diajukan ke PJOK untuk diadakan pemeriksaanlapangan.16Menyelenggarakan musyawarah Desa dalam rangka revisi kegiatan jikaterjadi perubahan pekerjaan dari rencana yang sudah ditetapkan.Menyelenggarakan dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban danaPNPMMP dan kemajuan pelaksanaan kegiatan setiap tahap pencairan danamelalui pertemuan musyawarah Desa dan menempelkan di papanppaninformasi.Menyelenggarakan dan melaporkan

(Faskab) telah ditemukan adanyapengembalian angsuran kelompok SPP dari tahun 2006 s/d 2009Hal.5 dari 50 hal.Put.No.1/Tipikor/2014/PT.PDG(pada kepengurusan terdakwa sebagai ketua) yang tidak tercatat dibuku kas harian pengembalian angsuran perbulan kelompok SPP; Bahwa selanjutnya Faskab memanggil Badan Pemeriksa (BP), BadanKoordinasi Antar Nagari (BKAN) dan Fasilitator Kecamatanmengkonsultasikan hasil pemeriksaan Faskab tersebut, selanjutnyadibentuklah Tim Advokasi yang terdiri dari BKAN, BP dan PJOK

dan bersamasamadengan Fasilitator Kabupaten (Faskab) telah ditemukan adanyapengembalian angsuran kelompok SPP dari tahun 2006 s/d 2009(pada kepengurusan terdakwa sebagai ketua) yang tidak tercatat dibuku kas harian pengembalian angsuran perbulan kelompok SPP ;Bahwa selanjutnya Faskab memanggil Badan Pemeriksa (BP), BadanKoordinasi Aantar Nagari (BKAN) dan Fasilitator Kecamatanmengkonsultasikan hasil pemeriksaan Faskab tersebut, selanjutnyadibentuklah Tim Advokasi yang terdiri dari BKAN, BP dan PJOK

Honor PJOK 1.100.000,00e. Honor Staf PJOK 1.400.000,00f. Honor Panitia Pengadaan 6.000.000,00g. Monitoring Lapangan 9.720.000,002. Belanja Barang dan Jasa 152.124.000,00a. Alat tulis kantor 4.469.000,00b. Dokumentasi 3.480.000,00C. Jasa pengumuman lelang 5.000.000,00d. Penggandaan/pelaporan 2.500.000,00e. Makan dan minum rapat 3.900.000,00f. Sewa mobilitas darat 70.000.000,00g. Perjalanan dinas 62.775.000,003. Belanja Modal 8.220.601.000,00a. Konstruksi jalan Desa Mekarsari 4.090.601.000,00b.

Honor PJOK 1.100.000,00e. Honor Staf PJOK 1.400.000,00f. Honor Panitia Pengadaan 6.000.000,00g. Monitoring Lapangan 9.720.000,002. Belanja Barang dan Jasa 152.124.000,00a Alat tulis kantor 4.469.000,00b Dokumentasi 3.480.000,00Cc. Jasa pengumuman lelang 5.000.000,00d Penggandaan/pelaporan 2.500.000,00e Makan dan minum rapat 3.900.000,00f Sewa mobilitas darat 70.000.000,00g. Perjalanan dinas 62.775.000,003.

Jambi, yaitu Nataluddin, S.E., M.si, dengan dilampirkan laporanhasil pekerjaan pengawasan dan surat keterangan dari PJOK(Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) Kab. Muaro Jambi, yaitu :Ferdy;Bahwa selain saksi yang menandatangani, juga ditandatangani olehPJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) Kab. Muaro Jambi;Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen Kab.

Kosambi Laksana Mandiri, yaknisaksi sendiri (ALI AbiE); Bahwa saksi hanya tahu struktur kepanitiaan pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Muaro Jambi,yakni: Ketua PPK adalah Rahmat Wiradi Surya, SH, PJOK BPBDKabupaten Ferdi, Bendahara adalah Ersan; Bahwa saksi tahu nilai kontrak adalah sebesar Rp3.888.889.000,00(tigamilyar delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapanpuluh sembilan ribu rupiah); Bahwa saksi tahu lama masa kerja adalah selama 150(seratus lima puluh

Kegiatan uji publikdilakukan oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari: Kepala Desa selaku aparatKelurahan/Desa bersama dengan PJOK, Aparat Kecamatan, AparatKeamanan (Koramil dan atau Polsek), Tokoh masyarakat dan KonsultanManajemen Wilayah (KMW). Bahwa selain tidak dilakukan verifikasi dan uji publik, dalam penyusunan danpengajuan proposal bantuan BLMP RR Susulan tersebut telah terjadipengusulan data anggota KSMP yang tidak benar, yaitu :a.

Pengesahan KSMP Penerima bantuan hasil dari pengecekansesuai kriteria di atas dilakukan oleh Kepala Desa/Kelurahan,PJOK, Camat.2.

kepada Saksi Wiyantiselaku Kepala Desa Jambu Kidul untuk diisi dan dimintakan tanda tanganpengurus dan anggota KSMP yang ratarata tidak tahu isinya dan dilengkapifotofoto rumah anggota KSMP yang telah selesai dibangun/diperbaiki.Kemudian diambil lagi oleh Fasilitator dan di jilid dalam bentuk Buku berjudulDokumen Pencairan Dana BLMP Tahap Il dan dimintakan tanda tanganpihakpihak terkait diantaranya: Kepala Desa Jambu Kidul, KonsultanManajemen Wilayah (KMW Il), Penanggung Jawab Operasional Kegiatan(PJOK

Kegiatan uji publikdilakukan oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari: Kepala Desa selaku aparatKelurahan/Desa bersama dengan PJOK, Aparat Kecamatan, AparatKeamanan (Koramil dan atau Polsek), Tokoh masyarakat dan KonsultanManajemen Wilayah (KMW).Bahwa selain tidak dilakukan verifikasi dan uji publik, dalam penyusunan danpengajuan proposal bantuan BLMP RR Susulan tersebut telah terjadipengusulan data anggota KSMP yang tidak benar, yaitu :a.

Tiga DaraManis) yang ditujukan kepada Pihak Pertama (TPK), selanjutnyaPihak pertama (TPK) bersamasama pelaku PNPMMPtingkatkecamatan yaitu Camat, Penanggung Jawab Operasional KegiatanKecamatan (PJOK Kecamatan), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), TimVerivikasi (TV), Tim Pengamat, Pendamping Lokal, FasilitatorKecamatan (FK), Fasilitator Tehnik Kecamatan (FTKec), SetrawanKecamatan, Badan pengawas UPK (BPUPK), Badan kerjasama AntarDesa (BKAD) melakukan evaluasi terhadap permasalahan yangterjadi yang mengakibatkan

Fotokopi sesuai fotokopinya, Salinan Peraturan Otoritas JasaKeuangan Nomor 12/PJOK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha Dan WilayahJaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti, yangselanjutnya diberi tanda buktibene ee anne eee eee a eee eee ened deed AEA EAE deAG a EEE A EEG SeA ddA; A EEE AEA Ga EAs aE; O SAGA Seta eetG EEG Seesa esa eEEESEsaEEEO EES TIV3;4.

Fotokopi sesuai fotokopinya Salinan Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor JasaHalaman 61 dari 78 Putusan Nomor 562/Padt.G/2021/PN DpsKeuangan yang selanjutnya diberi tanda5.

Fotokopi sesuai fotokopinya Salinan Peraturan Otoritas Jasa KeuanganNomor 31/PJOK.07/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen danMasyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan yangSelanjutnya diberi tanda DOUKti...............ccceeceeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeaaeeeaeeeteneeeeeeeees T IV4B;6. Fotokopi sesuai fotokopinya Salinan Putusan dalam Perkara No.06/Pdt.G/2014/PN.

Surat Permintaan Pencairan (SPP ) yang dibuat PJOK Kecamatan.5. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana yang ditandatangani olehUPK dan BKAD diketahui Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten.6. Foto Copy buku rekening atas nama UPK Kecamatan Karang Kobar.Hal 12 dari 62 hal Put No 12/Pid.SusTPK/2015/PT.SMGUNTUK DINASSetelah pengajuan pencairan dilakukan, pejabat KPMD membuat SPM danSP2D yang diserahkan ke KPPN kemudian KPPN langsung mentransferkepada rekening UPK Kecamatan Karang Kobar.

Surat Permintaan Pencairan (SPP ) yang dibuat PJOK Kecamatan.5. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana yang ditandatanganioleh UPK dan BKAD diketahui Fasilitator Kecamatan, FasilitatorKabupaten.6. Foto Copy buku rekening atas nama UPK Kecamatan Karang Kobar.Hal 35 dari 62 hal Put No 12/Pid.SusTPK/2015/PT.SMGUNTUK DINASSetelah pengajuan pencairan dilakukan, pejabat KPMD membuat SPM danSP2D yang diserahkan ke KPPN kemudian KPPN langsung mentransferkepada rekening UPK Kecamatan Karang Kobar.

Persiapan Perguliran :UPK menyiapkan laporan keuangan bulan terakhir dan status dana yang siapdigulirkan oleh UPK.Ketua UPK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepadadesa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran.Surat pemberitahuan tersebut harus diketahui oleh PjOK dengan tembusanketua Forum MAD/BKAD dan Camat.Surat pemberitahuan tersebut memuat tentang :1. Status pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman kelompokmasingmasing desa;2.

Surat pemberitahuan tersebut harus diketahui oleh PJOK dengan tembusanketua Forum MAD/BKAD dan Camat.Surat pemberitahuan tersebut memuat tentang :1. Status pengembalian pokok pinjaman dan jasa pinjaman kelompokmasingmasing desa;2. Daftar desa/kelompok yang berhak berpartisipasi dalam perguliran;3. Himbauan kepada desadesa untuk melakukan penggaliangagasan/persiapan penyusunan usulan usaha;4.

penyalahgunaanyang dilakukan Sdri lradatul selaku Bendara sebesar Rp. 664.537.000 (Enamratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dankeduanya telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Surabaya;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;NURAHMAN SIAM, SE, memberikan keterangan dibawah sumpah padapokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi melaksanakan tugas sebagai Fasilitator Kecamatan sejak tanggal20 Oktober 2010; Bahwa pelakupelaku PNPM Kecamatan Randuagung antara lain :PJOK

Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencanatahap 1 dana batuan sosial berpola hibah tahun anggaran 2012;1 (satu) buah fotocopy peraturan Kepala Badan NasionalPenanggulangan Bencana Nomor 14 tahun 2011 tentang petunjukTekhnis tata cara pengajuan dan penggelolaan dana bantuan sosialberpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencanatahun 2011;1 (satu) bendel foto copy SK Walikota No. 188.45/333/KEP/425.012/2011 Tanggal 28 November 2011 tentang PenunjukkanPenanggung Jawab operasional Kegiatan (PJOK

8)9)10)11)12)13)Penanggung Jawab operasional Kegiatan (PJOK) Rehabilitasi danRekontruksi dan Dana Bantuan Sosial berpola Hibah Pasca BencanaTahap di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo TA 2011;1 (satu) bendel Foto copy SK Walikota No. 188.45/120/KEP/425.012/2012 Tanggal 10 Juli 2012 tentang Penunjukkan PanitiaPemeriksa/Penerima Barang/Jasa Kegiatan Rehabilitasi danRekontruksi dan Dana Bantuan Sosial berpola Hibah Pasca BencanaTahap di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo TA 2011;1 (satu) bendel

Surat Permintaan Pencairan ( SPP ) yang dibuat PJOK Kecamatan.5. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana yang ditandatangani olehUPK dan BKAD diketahui Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Kabupaten.6. Foto Copy buku rekening atas nama UPK Kecamatan Karang Kobar.Hal 12 dari 62 hal Put No 12/Pid.SusTPK/2015/PT.SMGUNTUK DINASSetelah pengajuan pencairan dilakukan, pejabat KPMD membuat SPM danSP2D yang diserahkan ke KPPN kemudian KPPN langsung mentransferkepada rekening UPK Kecamatan Karang Kobar.

Dalam hal ini harusdilengkapi dengan :1.dokumen SK Bupati Banjarnegara tentang Penetapan pengurus UPKsebagai pengelola dana urusan bersama bantuan langsung masyarakatdan penetapan lokasi dan alokasi PNPM MP TA 2011 dan 2012,Surat Penetapan Camat Karangkobar tentang usulan kegiatan PNPMMP yang terdanai tahun 2011 dan 2012.Surat Pejanjian Pemberian Bantuan ( SPPB ) yang ditandatangani olehPJOK Kecamatan dan UPK, TPKSurat Permintaan Pencairan ( SPP ) yang dibuat PJOK Kecamatan.Surat Pernyataan Kesiapan

PENGGUGAT tanggal 19April 2021 terlampir) ;Bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melawan Hukum dengan tidakmelaporkannya Dana Pinjaman dan Transaksi Pembayaran AngsuranHal 2 dari 47 putusan Nomor 783 /Padt.G/2021/PN.DpsPENGGUGAT ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan PeraturanOJK, nomer 63/POJK.03/2020, Pasal 2 Ayat 1 Bank wajib menyusun danmenyampaikan Laporan kepada OJK secara daring melalui SistemPelaporan OJK (Data Slik/IDEB PENGGUGAT dari OJK terlampir) dan(Surat peraturan OJK nomor: 63/PJOK

dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermatdan teliti, sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1.2.Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;Menyatakan hukum bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatanmelawan hukum dengan duduk perkara nomor 5, Supaya memberi sanksiadministratif berupa denda kepada TERGUGAT karena tidak melaporkanHal 3 dari 47 putusan Nomor 783 /Padt.G/2021/PN.Dps10.11.transaksi dana pijam meminjam PENGGUGAT ke OJK sesuai denganPeraturan OJK nomor 63/PJOK

Musa Umar bin Umar memerintahkan kepadamasyarakat untuk mengambil sapisapi yang berada pada Imanuddin di luarAnggota penerima manfaat Kelompok Maju Bersama, selanjutnya terhadapkegiatan tersebut dalam pelaksanaannya Imanuddin tidak pernahmelaporkannya kepada PJOK dan AFK/G, namun Imanuddin dan Terdakwaada melaporkannya langsung secara lisan ke BPM Aceh, yaitu saksiDrs.FAJAR WAHYUDDIN tentang permasalahan yang terjadi.Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaannya, pada masa 6 (enam) bulandilakukan penukaran

Selanjutnya terhadapkegiatan tersebut dalam pelaksanaannya Imanuddin tidak pernahmelaporkannya kepada PJOK dan AFK/G, namun Imanuddin dan Terdakwaada melaporkannya langsung secara lisan ke BPM Aceh, yaitu saksiDrs.FAJAR WAHYUDDIN tentang permasalahan yang terjadi.Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaannya pada masa 6 (enam) bulandilakukan penukaran oleh Anggota penerima manfaat Kelompok MajuBersama Tanjung Gelumpang atas persetujuan Terdakwa (Datok PenghuluTanjung Gelumpang) yang mengeluarkan Surat Keterangan

Musa Umar bin Umar memerintahkan kepadamasyarakat untuk mengambil sapisapi yang berada pada Imanuddin di luarAnggota penerima manfaat Kelompok Maju Bersama, selanjutnya terhadapkegiatan tersebut dalam pelaksanaannya Imanuddin tidak pernahmelaporkannya kepada PJOK dan AFK/G, namun Imanuddin dan Terdakwaada melaporkannya langsung secara lisan ke BPM Aceh, yaitu saksiDrs.FAJAR WAHYUDDIN tentang permasalahan yang terjadi.Bahwa selanjutnya dalam pelaksanaannya pada masa 6 (enam) bulandilakukan penukaran

Musa Umar bin Umar memerintahkankepada masyarakat untuk mengambil sapisapi yang berada padaTerdakwa di luar Anggota penerima manfaat Kelompok Maju Bersama,selanjutnya terhadap kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya Terdakwatidak pernah melaporkannya kepada PJOK dan AFK/G, namun TerdakwaImanuddin bin Tulus (BP terpisah) ada melaporkannya langsung secaralisan ke BPM Aceh, yaitu saksi Drs.

PRIYANTONO JAROT NUGROHO mengetahui bahwaproyekproyektersebut operasionalnya tidak melalui Satker BPBD Provinsi Jawa Tengah melainkanditransfer langsung ke 10 (sepuluh) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)Kabupaten Magelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten;Pada bulan Pebruari 2011 terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MM dan FARIDselaku petugas analis PT.

PRIYANTONO JAROT NUGROHO mengetahui bahwaproyekproyektersebut operasionalnya tidak melalui Satker BPBD Provinsi Jawa Tengah melainkanditransfer langsung ke 10 (sepuluh) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)Kabupaten Magelang, dan 9 (sembilan) PJOK Klaten;Selanjutnya pada bulan Pebruari 2011 terdakwa ZAMRONI WIDIYANTO, SE, MMdan FARID selaku petugas analis PT Bank Jateng Cabang Koordinator Semarangmendatangi Drs.

Jawa Tengahkemudian dana bantuan langsung ditransfer kepada rekening 10 PJOK di Kab.Magelang dan 9 PJOK di Kab.

Farid, tetapi mereka minta membuat suratsecara resmi, dan esok harinya baru dipenuhi, dan mendapat jawaban dari banktersebut beberapa hari kemudian ;Bahwa saksi juga melakukan klarifikasi pada 10 rekanan/CV, ternyata merekamengaku tidak melakukan pekerjaan, karena pekerjaan tersebut langsung ke PJOK diKab.

tersebut mengakui perusahannya itudipinjiam oleh Bu ELVA dari CV Enhat ;Bahwa benar bahwa CVCV telah dipinjam oleh sdr Elva, dan dana yang dipinjamditarik oleh Bu ELVA dari CV Enhat, akan tetapi diakui oleh Bu Elva pekerjaanyang dikerjakan sebenarnya tidak ada ;Bahwa pak Djarot juga mengklarifikast dan ia mengakui bahwa telah menandatangani SPP dan SPMK, serta mengaku sebagai Pengguna Anggaran, padahal yangbenar pak Putu sebagai Pengguna Anggarannya ;Bahwa team juga klarifikasi ke pak Putu dan PJOK

(enam) desa sebagai berikut : URAIAN Penyaluran SPP Jumlah (Rp)RegulerDesa KelompokPenyaluran reguler 6 49 704.500.000,SPP Tahun 2012Penyaluran reguler SPP Tahun 2013Jumlah 6 49 704.500.000, Kemudian berdasarkan verifikasi dokumen, untuk penyaluran SPP regulerTahun 2012 penentuan kelompok dan jumlah nilai penyaluran adalah melaluiproses kompetisi proposal sejak musyawarah tingkat Desa sampai denganpenetapan di tingkat kecamatan sebelum ditetapkan dalam SK Penetapanbantuan oleh Kecamatan selaku PJOK

KelompokJumlah (Rp) Desa Halaman 23 dari 84 hal putusan Nomor 01/PID.SUS/2017/PT.MTR Penyaluran reguler 6 49 704.500.000,SPP Tahun 2012Penyaluran reguler SPP Tahun 2013Jumlah 6 49 704.500.000, Kemudian berdasarkan verifikasi dokumen, untuk penyaluran SPP regulerTahun 2012 penentuan kelompok dan jumlah nilai penyaluran adalah melaluiproses kompetisi proposal sejak musyawarah tingkat Desa sampai denganpenetapan di tingkat kecamatan sebelum ditetapkan dalam SK Penetapanbantuan oleh Kecamatan selaku PJOK

Surat Pejanjian Pemberian Bantuan ( SPPB ) yang ditandatanganioleh PJOK Kecamatan dan UPK, TPK4. Surat Permintaan Pencairan ( SPP ) yang dibuat PUOK Kecamatan.5. Surat Pernyataan Kesiapan Penggunaan Dana yang ditandatanganioleh UPK dan BKAD diketahui Fasilitator Kecamatan, FasilitatorKabupaten.6.

Keputusan Bupati Karangasem Nomor 69/HK/2011 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Karangasem Nomor 375/HK/2010 Tentang Penetapan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2011;------------------------------------------------------------------------------8.

2222 nnn nnn nnnKeputusan Bupati Karangasem Nomor 68/HK/2011 TentangPerubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati KarangasemNomor 374/HK/2010 Tentang Penunjukan Pejabat PengelolaKeuangan Satuan Kerja Badan Pemberdayaan MasyarakatDan Pemerintahan Desa Kabupaten Karangasem TA 2011;Keputusan Bupati Karangasem Nomor 69/HK/2011 TentangPerubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati KarangasemNomor 375/HK/2010 Tentang Penetapan PenanggungjawabHal 29 dari 56 hal Put.No. 16/Pid.Sus/2013/PT.DpsOperasional Kegiatan (PJOK

dari Polresta Denpasar tanggal 31 Oktober 2019Nomor : B/1124/X/2019/Reskrim, perihal : Pemberitahuan Perkembangan HasilPenyelidikan, diberi tanda P13 ;Foto copy dari foto copy Perjanjian Kredit No. 272/PKIL/IV/2017 tanggal 28April 2017, diberi tanda P14 ;Foto copy dari foto copy Sertifikat Hak Milik No. 7875 Kelurahan Kuta,kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Propinsi Daerah Tingkat Bali, diberi tanda P15 ;Foto copy dari foto copy Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor33/PJOK

.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan PenyisihanPenghapusan Aset Produftif Bank Perkreditan Rakyat, diberi tanda P16;Foto copy dari foto copy Surat dari OJK tentang Surat Edaran Otoritas JasaKeuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku , diberi tanda P17 ;Foto copy dari foto copy Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan ,diberi tanda P18;Hal 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 964/Pdt.G/2019/PN Dps19

Magelang dan 9 PJOK di Kab.Klaten.3.

Dana Bantuan yang diterima PJOK tersebutkemudian disalurkan Jlangsung kepadaKelompok Masyarakat penerima bantuan yanhgsudah ditetapkan melalui rekening masingmasing.Bahwa cara memperoleh bantuan dana tersebutdiperuntukan untuk wilayah yang berdekatandengan Gunung Merapi.Daerah yang terkena bencana mengajukan usulandengan cara dari masyarakat ke bupati kepalaDaerah dan kemudian mengajukan ke APBDJateng.Bahwa saya tidak pernah tahu adanya 31 lembarSurat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan 31 bendelSurat

tangani sdr Djarottidak menyebut kantor BPBD tetapi mengatasnamakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CiptaTaru).Bahwa yang membuat SPP dan SPMK saya tidaktahu, namun sdr Djarot mengakui menanda tanganisuratsurat tersebut.Bahwa Keuntungan yang diperoleh tersebut tidaksesuai aturan, karena yang dijaminkan SPP danSPMKnya adalah fiktif.Bahwa untuk dana yang diberikan ke kabupatenKlaten dan Magelang yang bertanggung jawabadalah PJOKPJOK setempat.Saksi ke13 ; Drs RAJITO:53Bahwa untuk penerimaan dana PJOK

Farid, tetapi mereka mintamembuat surat secara resmi dan esok harinya barudipenuhi dan mendapat jawaban dari bank tersebutbeberapa hari kemudian.Juga klarifikasi pada 10 rekanan/CV ternyata tidakmelakukan pekerjaan, karena pekerjaan tersebutlangsung ke PJOK di Kab.

Klaten dan Magelangdan CVCV mengakui dipinjam oleh Bu Eva dariCV Enhat.Ya, benar bahwa CVCV telah dipinjam oleh sdrEva dan dana yang ditarik dan pekerjaan yangdikerjakan tidak ada diakui oleh sdr Eva.Ke pak Dyjarot juga mengklarifikasi dan iamengakui bahwa telah menanda tangani SPP danSPMK serta mengaku sebagai Pengguna Anggaran,yang benar pak Putu yang sebagai PenggunaAnggaran.Tim juga klarifikasi ke pak Putu dan PJOK yangada di Kab.

lanjuti adanya pengesahan DIPA tersebut, terbit Surat KeputusanBupati Boalemo nomor 1 tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 tentang PenunjukanPenanggungjawab Operasional Kegiatan / Pejabat Pembuat KomitmenKabupaten dan Kecamatan SeKabupaten Boalemo pada Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, Generasi, MasterplanPercepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia di KabupatenBoalemo Tahun Anggaran 2014, yang menunjuk Saksi HAMID MAHMUD sebagaiPenanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK

AYKA dengan direktursaksi SAHID DJIBU adalah saksi selaku sekretaris TPK.Bahwa pemberian SHT sebesar Rp. 22.000.000 (dua puluh juta rupiah)kepada saksi SAHID DJIBU tersebut itu atas persetujuan dari Saksi ROSTINAHMAD sendiri selaku ketua TPK, saksi selaku sekretaris TPK, saksi HAMIDMAHMUD selaku PJOK dan saksi BENNY RASID selaku fasilitator tehnikkecamatan Dulupi serta masyarakat yang hadir dalam rapat MAD(Musyawarah antar Desa) khusus Desa Tangga Barito tentang PenggunaanSHT, dimana hasil rapat

Bahwa selaku PJOK saksi telah mengawasi proses penyelesaian pekerjaanPNPM MP3KI yang dilaksanakan di Kec. Dulupi, Kab.

Bersama fasilitator kecamatan dan PJOK mensosialisasikan PNPM diwilayah kecamatan.e. Memonitoring dan mengevaluasi laporan pertanggung jawabanpelaksanaan PNPM dari semua desa.f. Membantu penyelesaian masalah PNPM yang timbul diwilayah.g.

Bahwa yang hadir dalam rapat yang diadakan di Kantor desa Tangga Baritopada saat itu yakni saksi HAMID MAHMUD selaku PJOK Kec. Dulupi, saksiBENNY RASID selaku Fasilitator tehnik Kecamatan, saksi JENI DJIBU selakusekretaris TPK, ROSTIN AHMAD selaku ketua TPK dan saksi IRWAN PILILIselaku PH Desa Tangga Barito. Bahwa pelaksana dari kegiatan Pembangunan Jalan Tasirtu, Plat Duicker danJembatan Beton di Desa Tangga Barito Kec. Dulupi Kab.

Bahwa dengan adanya pasal 49 Peraturan Otoritas JasaKeuangan No. 30/PJOK.05/2014, antara Tergugat dengan PT. DwiAbadi Jayakarta telah melakukan kerjasama yang dituangkandalam Perjanjian 004/COLL/MUFSDO/VI/2018 tanggal 4 Juni2018;2.6. Bahwa kalau) Penggugat merasa ketakutan dankebingungan sebagaimana dalil gugatannya, mengapa tidakHalaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN SDAmenarik PT. Dwi Abadi Jayakarta sebagai pihak yang ikutdigugat ?2.7.