Hukum AcaraPerdata Indonesia, halaman 145146, Liberty Jogja, 1998 menyatakanakta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undangundang (welke in de wettelijke vorm is verleden) dan dibuat oleh ataudihadapan pegawaipegawai umum (door of ten overstaan vanopenbare ambtenaren) yang berkuasa untuk itu (daartoe bevoegd)ditempat dimana akta dibuatnya (terjemahan Soebekti);8.

Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain(indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijkverkeer betaamt ten aanzein van ander person ofgoed).Menurut Munir Fuady, (2005:10) agar dapat dikenakan Pasal 1365KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, undangundangdan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslahmengandung unsur kesalahan (schuldement) dalammelaksanakan perbuatan tersebut.Dengan dicantumkannya

VanHATTUM Pasal 11 Crimineel Wetboek secara tegas menyebut OPZET merupakan : Opzet isde wil om te doen ofte laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn atau Opzet33adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakantindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undangundang ;2.

unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluasluasnya,yakni meliputi halhal sebagai berikut:Perbuatan yang melanggar undangundang/aturan yang berlaku;Q 9 fF 2Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum si pelaku;Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden);Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruisttegen de zorgvuldigheid, welke

(incasu PerjanjianPengakuan Hutang tertanggal 21 November 2012) mengikat kepada diripenandatanganBahwa, sedangkan dalil pada fundamentum petendi gugatan Para Penggugatpada halaman 6 angka (10) yang menyatakan Perjanjian Pengakuan Hutanghanyalah perjanjian accesoir (tambahan), sedangkan perjanjian pokok berupaperjanjian hutang piutang tidak ada adalah dalil yang keliru ;Bahwa, antara yang dimaksud dengan perjanjian pokok adalah perjanjianperjanjian yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri (welke

Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakatuntuk memperhatikan kepentingan orang lain (/ndruist tegen de zorgvildigheid,welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoonof goed);3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yang mensyaratkan agar pada pelakuharuslah mengandung unsur kesalahan (schuldelement) dalam melaksanakanperbuatan tersebut.4.

termasuk caracara melakukan penekanan yangmenimbulkan keresahan kepada pihak Penggugat Rekonvensi sebagaipembeli yang beritikad baik telah menunjukan adanya itikad buruk yangsecara TERANG telah bertentangan dengan sikap masyarakat yang baikyang memperhatikan kepentingan orang lain dimana kepentinganPenggugat Rekonvensi untuk melaksanakan haknya dan mengambilmanfaat atas Obyek Gugatan menjadi terganggu bahkan terhambat karena26tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut (indruist tegen de zorgvuldigheid,welke

seluasseluasnya, yakni meliputi halhal sebagai berikut :1) Perbuatan yang melanggar undangundang yang berlaku;2) Yang dilanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum sipelaku;Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 549/Pdt/2021/PT MDN3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;4) Perbuatan uang bertentangan dengan kesusilaan (geodezeden);5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baikdalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentinganorang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke

Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), ataue Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (idruist tegende zorgvuldigheid, welke in het maatschap pelijk verkeer betaamt ten aanzienvan anders person of goed)3.

Van HATTUM Pasal 11Crimineel Wetboek secara tegas menyebut OPZET merupakan : Opzet is dewiom te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijnatau Opzeft adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakantindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang undang ; 2.

ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah; Pasal 29 huruf a, b, c, d, e, f Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014tentang Desa; Pasal 4 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia juncto Pasal 1 Angka 5 juncto Pasal 5 ayat (1) hurufKUHAP;(4) Perbuatan dan tindakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telahnyata bertentangan dengan sikap yang baik dalam kehidupanbermasyarakat yang perlu memperhatikan kepentingan orang lain(indruist tegen de zorgvuldigheid, welke

Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu ;Menimbang, bahwa didalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana(KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan dengansengaja atau opzet tetapi menurut Prof Van Hattum, Pasal 11 CrimineelWetboek secara tegas menyebut Opzet merupakan : Opzet is de wil om tedoen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn atauOpzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakantindakan seperti yang dilarang atau diharuskan

merupakan Negara Hukum (rechtstaats);2) Perbuatan dan tindakan TERGUGAT telah melanggar hakhakPENGGUGAT yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundangundangan, berdasarkan ketentuan;3) Perbuatan dan tindakan TERGUGAT telah nyata bertentangandengan kewajiban hukum (law obligation) TERGUGAT;4) Perbuatan dan tindakan TERGUGAT telah nyata bertentangandengan sikap yang baik dalam kehidupan bermasyarakat yang perlumemperhatikan kepentingan orang lain dan kepentingan umum(indruist tegen de zorgvuldigheid, welke

Perbuatan yang melanggar undang undang yang berlaku;Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);o 29 5Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain(indruist tegen de zorgvildigheid, welke in het maatschappelijkverkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed);Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor

Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (inriusttegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamtten aanzien van anders person of goed).Halaman 6 dari 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pat.G/2018/PN BtmMaka jika seseorang melakukan tindakan yang menyebabkan kerugianbagi pihak lain, namun tidak dengan melanggar pasalpasal dalamundangundang (hukum tertulis), maka orang tersebut masih dapat dijeratdengan perbuatan

Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen de zorgvildigheid, welke inhet maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed)(Munir fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer), PT.

Tergugat dan Tergugat Il telah melakukan kesalahanketika melakukan pelelangan barang agunan, yang sejak tahun 1919 unsurmelawan hukum yang seluasluasnya meliputi : 1) Perbuatan yang melanggarundangundang yang berlaku, 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijaminoleh hukum, 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan geode zeden, 5)Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakatindruist tegen de zorgvildigheid, welke

nyatanyata merupakan perbuatan yang melanggar hakorang lain yang dijamin oleh hukum (inbreuk opens randers recht);50.Bahwa selain itu perbuatan Tergugat a quo telah mendistorsiprinsipprinsip dasar Hukum Adat Maluku tentang kehidupan orangbasodara (kekeluargaan) yang meniscayakan penghormatan atashak asalusul dan hak milik orang lain, oleh karena itu perbuatanTergugat bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakatuntuk memperhatikan kepentingan orang lain (indruist tegen dezorgvuldigheid, welke

AMAQRATNASIH sebagai peminjam tanah obyek sengketa; hak subyektif para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagaipemilik tanah yang sah; kaedah kesusilaan, sebab para Tergugat tidak mengindahkan ataumenghormati hak dari pemilik tanah obyek sengketa; sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikankepentingan orang lain (indruist tegen dezorgvuldigheid, welke in hetmaatschappelijk verkeer betaamt ten aanzein van ander persoon ofgoed), sebab para Tergugat sudah bertindak seolaholah sebagaipemilik

Menurut Mariam Darus Badrulzaman,pendapat yang cukup sering digunakan adalahpendapat dari Hondius dan Droogever Fotuijin.Hondius merumuskan perjanjian baku(standaardvoorwaarden) dengan pengertiansebagai berikut: "Staandardvoorwaarden zijnschriftelifke konceptbedingen welke zijn opgesteldom zonder onder handelingen omtrent huninhoudopgenomen teworden in een gewoonlijk onbepaaldaantal nog te sluiten overeenkomsten van eenbepaalde aard"Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia,maka yang dimaksud

ditemukan ketentuanyang memberikan definisi mengenai klausula baku.Pengertian klausula baku dibangun berdasarkanpendapat sarjanasarjana hukum yang berkembangdalam doktrin maupun tulisantulisan yangmembahas mengenai hal tersebut.149 Beberapapengertian klausula baku menurut pendapat paraahli (yang cukup berpengaruh) dapat dilihat dalamuraian di bawah ini:Hondius merumuskan pengertian klausulklausulbaku (standaardvoorwaarden) sebagai berikut:"Staandardvoorwaarden zijn schriftelijkekonceptbedingen welke

Pengertian klausula baku secararesmi dirumuskan untuk pertama kalinya melaluiUU Perlindungan Konsumen.Beberapa pendapat sarjana hukum yang seringdijadikan rujukan dalam memberikan pengertianmengenai klausula baku adalah Hondius, Fotuijn,Mariam Darus, dan Sutan Remy Sjahdeini.Hondius merumuskan perjanjian baku(standaardvoorwaarden) dengan pengertiansebagai berikut: Staandardvoorwaarden zijnschrifteliike konceptbedingen welke zijn opgesteldom zonder onder handelingen omtrent huninhoudopgenomen teworden

Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalambermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain(tegen de zorgvildigheid, welke in het maatschappelijk verkeerbetaamt ten aanzien van anders persoon ofgoed);Bahwa dari uraian perbuatan materiil diatas dihubungkan denganpengertian melawan hukum sebagaimana dimaksud huruf a sampaidengan e, maka perbuatan Tergugat VII dan VIII Rekonvensi adalahperbuatan melawan hukum;Adanya Kesalahan Dari Pihak PelakuBahwa perbuatan Para Tergugat VII dan