Ditemukan 4103 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : iup ispi isak ipul ibok ipuk iupkã ipk iuk
Penelusuran terkait : Melakukan usaha pertambangan tanpa iup Ipr atau iupk Penjualan mineral bukan dari iupk Lingkungan hidup Pertambangan mineral dan batu bara Menampung Memanfaatkan Melakukan pengolahan dan pemurnian Pengangkutan Penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang iup Iupk atau izin 29/ pid.sus /2012/pt. malut Rifal ode ratif alias rifal Turut serta merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang iup atau iupk “ melakukan usaha penambangan tanpa iup (izin usaha pertambangan) Ipr (izin pertambangan rakyat) Atau iupk (izin usaha pertambangan khusus) ”
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 28-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 03-04-2020
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 16/PDT/2020/PT BJM
Tanggal 2 April 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. ENERGI GUNA LAKSANA
Terbanding/Tergugat : PT. BERKAH ANUGERAH RIZQY ABADI COOL
Terbanding/Turut Tergugat : Ny. SIWI NURSUSANTI, SE., SH., Mkn
176 — 343
  • menyimpang jauh dari pokoksengketa semula;Bahwa hutang jual beli batubara tersebut telah ternyata dalam fakta hukumsebagaimana Putusan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri PelaihariNomor : 7/Pid.B/2014/PN.Plh, tanggal 19 Maret 2014, yangTerdakwa/Terpidananya adalah Saksi HOMEINI HASANUDIN yangdinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian,pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegangIUP, IUPK
Pengadilan PN SINTANG Pidana Khusus
Register : 24-05-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PN SINTANG Nomor 165/Pid.B/LH/2018/PN Stg
Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
BUDI SUSILO, SH, M.Hum
Terdakwa:
HARIS MASTION bin ABDULRANI alm
367 — 13
  • tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasaan perusakanhutan)Bahwa izin pemanfaatan hasil hutan kayu adalah izin usaha yang diberikan olehmenteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksimelalui kegiatan memanenan atau penebangan,pengayaan,pemeliharaan,danpemasaran (pasal 1 ayat (11) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahandan pemberantasaan perusakan hutan)Bahwa dapat saya jelaskan bahwa dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutanwajib disertai dengan perijinan antarlain, IUPK
Pengadilan PN JEPARA Pidana Khusus
Register : 13-03-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 29-07-2020
Putusan PN JEPARA Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN Jpa
Tanggal 29 Mei 2019 — Penuntut Umum:
IRVAN SURYA HARTADI, SH
Terdakwa:
YULIAN ANDI SAPUTRA Bin H. MUHTAR.
315 — 12
  • MUHTAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), atau IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus).
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 25 (dua puluh lima) hari bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 16-08-2022 — Putus : 13-10-2022 — Upload : 15-11-2022
Putusan PN GORONTALO Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Gto
Tanggal 13 Oktober 2022 — Penuntut Umum:
SOFIAN HADI, S.H., M.H
Terdakwa:
Charlie Saputra Yang
110 — 49

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa CHARLIE SAPUTRA YANG telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Pengangkutan Mineral Yang Tidak berasal Dari Pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin Lainnya sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum
    2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp.
Pengadilan PN Koba Pidana Khusus
Register : 05-08-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN Koba Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Kba
Tanggal 29 September 2020 — Penuntut Umum:
BUDHI FITRIADI, S.H., M.H.
Terdakwa:
BUJANG SAHARI als. BUDUNG bin ZAINAL SALAM
105 — 44
  • dari Petrus (penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah)pada Hari Senin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di lokasitambang Merapin 6 Desa Lubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar KabupatenBangka Tengah atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenanguntuk memeriksa dan mengadilinya: setiaop orang melakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK
    Bahwa dalam melakukan usaha penambangan dibutuhkan izin daripejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam UndangUndangMineral dan Batu Bara, yang mana atas izin tersebut merupakan IUP (IzinUsaha Penambangan) adalah izin untuk melaksanakan usahaHalaman 23 dari 50 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2020/PN Kbapenambangan, Izin Penambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untukmelaksankan usaha penambangan dalam wilayah penambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas dan Izin Usaha PenambanganKhusus (IUPK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 19-09-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/PID/2017
Tanggal 19 September 2017 — H. Ir. DJONI ROSADI
184 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah pemilik dari orenikel sebanyak 55.000 WMT berdasarkan alasanalasan sebagai berikut:1.Pasal 92 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba yangmenentukan pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral,termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksiapabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuallmineral ikutan radioaktif sehingga karena itu semua nikel yangdiproduksi dari area yang IUP nya dimiliki oleh PT.
Pengadilan PN BATURAJA Pidana Khusus
Register : 15-05-2024 — Putus : 01-07-2024 — Upload : 26-08-2024
Putusan PN BATURAJA Nomor 210/Pid.Sus/2024/PN Bta
Tanggal 1 Juli 2024 — Penuntut Umum:
Adhi Priyotomo Aadilah, S.H
Terdakwa:
JARNO BIN SADIK
10 — 14

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Jarno Bin Sadik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelakukan perbuatan pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izinsebagaimana dalam dakwaan tunggal;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta
Pengadilan PN Koba Pidana Khusus
Register : 05-08-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PN Koba Nomor 114/Pid.Sus/2020/PN Kba
Tanggal 29 September 2020 — Penuntut Umum:
BUDHI FITRIADI, S.H., M.H.
Terdakwa:
Johanes Als Ahap Anak dari Petrus
106 — 33
  • BUDUNG binZAINAL SALAM (penuntutan perkaranya dilakukan secara terpisah) pada HariSenin tanggal 06 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaktidaknya padawaktuwaktu lain dalam bulan April 2020 bertempat di lokasi Merapin 6 DesaLubuk Besar Kecamatan Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Koba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinyasetiap orang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK
    Pemurnian, Pengangkutan danPenjualan, serta Pasca Tambang;Bahwa dalam melakukan usaha penambangan dibutuhkan izin daripejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam UndangUndangMineral dan Batu Bara, yang mana atas izin tersebut merupakan IUP (IzinUsaha Penambangan) adalah izin untuk melaksanakan usahapenambangan, Izin Penambangan Rakyat (IPR) adalah Izin untukmelaksankan usaha penambangan dalam wilayah penambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas dan Izin Usaha PenambanganKhusus (IUPK
Pengadilan PN MUARA TEWE Pidana Khusus
Register : 25-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 23-08-2021
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 70/Pid.B/LH/2021/PN Mtw
Tanggal 19 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
RIZKI BUDI WIBAWA, S.H.
Terdakwa:
AHMAD ZAINAL ABIDIN Bin SAMPURNA
107 — 0

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zainal Abidin Bin Sampurna telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan perbuatan menampung mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
Pengadilan PN BATURAJA Pidana Khusus
Register : 09-08-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 22-02-2024
Putusan PN BATURAJA Nomor 320/Pid.Sus/2023/PN Bta
Tanggal 2 Oktober 2023 — Penuntut Umum:
Abdullah Arby, S.H., M.H
Terdakwa:
BENI SAPUTRA Bin MARKARUTI SYAM (Alm)
29 — 15

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Beni Saputra Bin Markaruti Syam (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelakukan perbuatan pengangkutan yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izinsebagaimana dalam dakwaan tunggal;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 16-04-2024 — Putus : 29-05-2024 — Upload : 14-06-2024
Putusan PN SANGGAU Nomor 88/Pid.B/LH/2024/PN Sag
Tanggal 29 Mei 2024 — Penuntut Umum:
REVANGGA PRASTIYO, SH
Terdakwa:
ARISTO JURIKA Als JURIKA Anak Dari SINGKIL
33 — 13

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa ARISTO JURIKA ALS JURIKA ANAK DARI SINGKIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menampung, Melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Penjualan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 02-07-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN UNAAHA Nomor 111/Pid.B/LH/2020/PN Unh
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Irwan Said, S.H.
4.FITRIANI HASAN, SH.
5.IRWAN BAHARUDDIN, SH
6.ANDI HERNAWATI, S.H.
7.ARBIN NU'MAN, SH
Terdakwa:
PT. LARAS BUMI RESOURCES DIWAKILI OLEH H. URAY IWAN PURNAWAN, S.E.
716 — 239
  • Sedangankan untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logamdan batuan tetap melalui peroses permohonan wilayah (pasal 54 danpasal 57 UU No. 4 Tahun 2009); Bahwa Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan diWilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik orang atau badan usahalain tanpa seizin dari pemilik/pemegang IUP maka kegiatan tersebutmerupakan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dan kegiatantersebu tidak dapat dibenarkan; Bahwa kegiatan Usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK masukdalam
    Pasal 38 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMinreal dan Batubara disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakandalam bentuk Izin Usaha Pertambangn (IUP), Izin Usaha Pertambangan rakyat(IUPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang mana Izin UsahaPertambangan (IUP) diberikan kepada badan usaha, koperasi danperseorangan oleh Bupati/Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan(WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota, Gubernur apabilaWilayah
    Sulawesi, Desa Morombo PantaiKecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggaratermasuk ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) Mineral Logam yangdidalamnya telah diterbitkan beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan(WIUP);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 124 ayat (1) dan Ayat (3)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentangPertambangan Mineral dan Batubara yang pada pokoknya menyebutkan bahwaPemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha PertambanganKhusus (IUPK
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 16-04-2024 — Putus : 25-04-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PT PALEMBANG Nomor 118/PID.LH/2024/PT PLG
Tanggal 25 April 2024 — Pembanding/Terdakwa : RUDI KIKI Bin JUMADI
Terbanding/Penuntut Umum : BRIYAN ANGGARA, S.H
26 — 12
  • dari Terdakwa tersebut;

    - Mengubah putusanPengadilan Negeri Muara Enim Nomor 85/Pid.B/LH/2024/PN Mre tanggal 26 Maret 2024yang dimintakan Banding tersebut mengenai status barang bukti yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini :

    1. Menyatakan Terdakwa RUDI KIKI BIN JUMADItersebut di atastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamelakukan pengangkutan batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK

Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 04-08-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 16-12-2022
Putusan PN PONTIANAK Nomor 524/Pid.B/LH/2022/PN Ptk
Tanggal 15 Desember 2022 — Penuntut Umum:
1.AAN, S.H.,M.H.
2.MILONO RAHARJO, S.H.,M.H.
3.Supriadi, S.H.
4.Yan Syafrudin, S.H.,M.H.
5.RUDOFL T.P SIMANJUNTAK, SH
6.EKA HERMAWAN, SH, MH
7.ROBIN P HUTAGALUNG, SH
Terdakwa:
Muhamad Ovit Maulana Als Ovit Bin Sukirno
70 — 29
  • strong>DILI:

    1. Menyatakan TerdakwaMUHAMAD OVIT MAULANA ALS OVIT BIN SUKIRNO;telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara, yang tidak berasal dari pemegang IUP,IUPK
Pengadilan PN MARISA Pidana Khusus
Register : 31-08-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 28-07-2022
Putusan PN MARISA Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Mar
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.LA ODE KHAIRUL HAKIM
2.ADAM HUTAMANSYAH, S.H.
3.MUHAMAD REZA RUMONDOR, SH
4.ANDI DEDY PRIYANTO, SH
Terdakwa:
FARID THALIB ALIAS AMI
176 — 39
  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa FARID THALIB Alias AMI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pengangkutan dan penjualan mineral berasal yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK
Pengadilan PN POSO Pidana Khusus
Register : 01-11-2023 — Putus : 12-06-2024 — Upload : 13-06-2024
Putusan PN POSO Nomor 365/Pid.B/LH/2023/PN Pso
Tanggal 12 Juni 2024 — Penuntut Umum:
NATANAEL P., SH.
Terdakwa:
ANDI BASO HAMZAH Alias H. ANDI BASO
63 — 53
  • ANDI BASOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syaratsebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  • Menetapkan barang bukti berupa;
    • 1 (satu) lembar daftar nama-nama dan luasan kelompok lahan KM 2 sampai KM 6 Jalan Hauling
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-08-2017 — Upload : 24-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1219 K/PID.SUS/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — LAM CHONG SAN
224 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1219 K/PID.SUS/2017Petak 22e, dengan luas keseluruhan 12,70 ha, sedangkan yangdilakukan penambangan seluas 3,57 ha;Petak 22h, dengan luas keseluruhan 57,00 ha, sedangkan yangdilakukan penambangan seluas 1,74 ha;Bahwa perbuatan Terdakwa Lam Chon San tersebut bertentangan dengan:1.UndngUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral danBatu Bara;Pasal 136 dinyatakan:(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasiproduksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang
    haksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atastanah oleh Pemegang IUP atau IUPK;UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;Pasal 38 Ayat (3):Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukanmelalui pemberian izin = pinjam pakai oleh Menteri denganmempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu sertakelestarian lingkungan;Pasal 38 Ayat
    UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan MineralDan Batu Bara, pada Pasal 136 dinyatakan:(1) Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasiproduksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang haksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atastanah oleh Pemegang IUP atau IUPK;2.
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Khusus
Register : 18-03-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 07-11-2022
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 16/Pid.Sus/2021/PN Kph
Tanggal 18 Mei 2021 — Penuntut Umum:
TOMY NOVENDRI,S.H.,M.Kn
Terdakwa:
MARZUKI HILAL Als HILAL Bin SAHRIL Alm
151 — 19

  • MENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa MARZUKI HILAL ALS HILAL BIN SAHRIL ALM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Penjualan Mineral dan/atau Batubara dalam perkara ini yaitu Pasir yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 30-04-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PN PALU Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Pal
Tanggal 12 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
IRNA INDIRA RATIH, SH
Terdakwa:
1.RUBIANTO
2.IVAN
3.KOMANG MEKSI GUNAWAN
283 — 16

  • ENGADILI:

    1. Menyatakan Terdakwa Rubianto, Terdakwa Ivan dan Terdakwa Komang Meksi Gunawan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) ,sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
Pengadilan PN PARIAMAN Pidana Khusus Pertambangan
Register : 30-10-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN PARIAMAN Nomor 6/Pid.Sus/2017/PN Pmn
Tanggal 24 Mei 2017 — H. BAKRI ABDULLAH, SH
433 — 31
  • BAKRI ABDULLAH, S.H. pada hari Rabutanggal 20 Agustus 2014 sekitar pukul 17.00 wib atau setidak tidaknyadalam tahun 2014, bertempat di Sungai Batang Anai yang terletak diPalayangan Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung KabupatenPadang Pariaman atau setidaktidaknya pada suatu tempat dimanaPengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya melakukan usaha pertambangan tanopa IUP (lzin UsahaPertambangan), IPR ( izin Pertambangan Rakyat) atau IUPK ( Izin Usahapertambangan Khusus
    Pasal 164 Undangundang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Baradimaksud yang pada pokoknya mengatur Setiap orang yang melakukan usahapenambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat(5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dendapaling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Menimbang, bahwa Pasal 158 Jo.
    Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;Ad. 1.
    dimaksud dengan Penambangan adalahpagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/ataubatubara dan mineral ikutannya, sedangkan Izin Usaha Pertambanganyang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usahapertambangan, kemudian Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnyadisebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalamwilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas,dan Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebutdengan IUPK
    EXPO INDOMAS PERKASA sebagai pihak yangmempekerjakan Operator Eskavator yaitu Saksi Jumadi Awal serta sopirmobil Truck yaitu Saksi Dendi Candra terbukti sama sekali belum memilikiIUP, IPR atau IUPK sebab senyatanya sampai dengan hari Rabu tanggal 20Agustus 2014 tersebut, IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan danPemurnian Bahan Galian C untuk PT.