Ditemukan 3846 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengangkatan penganggaran peningkatan pengangkaan penyingkiran peninggaran pengingkatan pengangkaran peningkaran
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : Ir. JOHN TANGKUMAN; Tempat Lahir : Wonreli; Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Pebruari 1961; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal :Desa Wakerleli Kecamatan Moa Tiakur Kabupaten Maluku Barat Daya; A g a m a : Kristen Protestan Pekerjaan : Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Maluku Barat Daya; Pendidikan : S1/ Manajement Sumber Daya Perairan UNPATTI;
239 — 156
  • juga mengandung kepastian saat terjadinya tagihan kepada negarasehingga memastikan saat keputusan pengeluaran negara harus dilakukan.Dengan mengacu pada halhal tersebut, sebuah kontrak harus ditaati oleh parapihak, yaitu baik oleh pemerintah maupun oleh pihak lain (rekanan).Bahwa yang menjadi dasar filosofi adanya pemutusan kontrak dan dendaketerlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/aja pemerintahPadadasarnya pemutusaan kontrak adalah sebuah hukuman terhadap para pihak yangtelah melakukan pengingkaran
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 12-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : SUNARKO; 2. Tempat Lahir : Tanjung Pandan; 3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/5 Oktober 1950; 4. Jenis Kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Jl. Walet Indah 5 No.41 RT.014 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan, Jakarta / Ruko Citraland EG-VI Jl. Lateri Ambon; 7. Agama : Budha; 8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Bina Prima Taruna);
196 — 439
  • negarasehingga memastikan saat keputusan pengeluaran negara harus dilakukan.Dengan mengacu pada halhal tersebut, sebuah kontrak harus ditaati oleh paraHalaman 257 dari 303 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2017/PN Ambpihak, yaitu baik oleh pemerintah maupun oleh pihak lain (rekanan).Bahwa yang menjadi dasar filosofi adanya pemutusan kontrak dan dendaketerlambatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/aja pemerintahPadadasarnya pemutusaan kontrak adalah sebuah hukuman terhadap para pihak yangtelah melakukan pengingkaran
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2016 — Putus : 22-03-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 51/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 22 Maret 2016 — 1. GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk melawan PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA)
374 — 241
  • tersebut di atas justru ditunjukkan olehPenggugat sendiri pada saat pengukuran bidang tanah olehTurut Tergugat III sehingga dalil Penggugat sebagaimanatersebut di atas tidak benar dan tidak berdasar namun lebihmerupakan sebuah pengingkaran terhadap data yuridis yangmenjadi dasar permohonan HPL atas nama PemerintahPropinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, mengingatPenggugat terlibat langsung pada saat dilakukanpengukuran yang hasilnya berupa Peta Situasi/Surat UkurNomor 594/155/88 tanggal 15101988 sebagai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2015 — Upload : 21-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1697 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — DADDY HARIADI DKK VS PT SWEET INDOLAMPUNG DKK
291 — 230 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • berisi pernyataan/penegasanadanya serangkaian fakta di masa lampau, yaitu tentang permintaanpencairan pinjaman dari Termohon Kasasi 1/dahulu' Terbanding1/Penggugat 1 melalui aplikasi untuk tujuan dimaksud yang bernamadisbursement request, namun demikian, pernyataan/penegasan initernyata tidak sejalan dengan upaya hukum Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Penggugat yang masih selalu menemuikegagalan untuk mengingkari kewajiban hukumnya, meski telah banyakmengajukan gugatan untuk tujuan pengingkaran
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
147 — 280
  • ;Ketidaktaatan Penggugat dalam memenuhi ketentuan dan prasyarathukum dalam pemberian HGU merupakan bentuk pengingkaran danmenunjukkan itikad buruk Penggugat;Demikian pula hal nya dengan Jajaran di Pemerintahan Desa tidakpernah mengetahui lokasi, tata letak maupun batas objek HGUHalaman 174 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDN22:23.Penggugat.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

215 — 58
  • ;Ketidaktaatan Penggugat dalam memenuhi ketentuan dan prasyarat hukumdalam pemberian HGU merupakan bentuk pengingkaran dan menunjukkanitikad buruk Penggugat;HalamanPutusan Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap21.22.23.140.Demikian pula hal nya dengan Jajaran di Pemerintahan Desa tidak pernahmengetahui lokasi, tata letak maupun batas objek HGU Penggugat.